Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.
“Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).
Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.
Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.
“Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.
Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014.
Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.
“PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.
Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa.
Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut.
“Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025.
Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal.
“Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.
“Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.
Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.
Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno.
Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.
“Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya.
