Author: Tribunnews.com

Pimpinan Komisi IV DPR Dukung Pemerintah Perkuat Produksi Garam Dalam Negeri dan Tidak Impor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan secara kualitas dan jumlah produksi garam lokal sehingga bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri serta tidak lagi impor pada 2027.

“Kita mendukung upaya Pemerintah memperkuat produksi garam dalam negeri dan sebisa mungkin tak impor lagi,” ucap Ahmad Yohan, dalam keterangan persnya, Sabtu (11/1/2025).

Menurut politisi PAN ini, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang 60 persen wilayahnya adalah laut menjadi potensi besar dalam memproduksi garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Jangan sampai lagi petani garam jadi korban akibat kebijakan impor garam berlebihan,” ucap Presidium MN KAHMI ini.

Karenanya, kata Yohan, Komisi IV DPR memberikan apresiasi tinggi atas upaya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk memperkuat produksi garam dan menekan impor.

“Semoga kita juga bisa swasambada garam pada 2027,” ujar Yohan.

Terkait permintaan industri makanan minuman yang mendesak dilakukan impor garam dengan alasan kualitas garam lokal masih rendah, Yohan membantahnya.

Menurut Yohan, kualitas garam dalam negeri sudah di atas rata-rata garam impor, dengan Natrium klorida (NaCl) atau saline sebesar 98 persen.

Kadar tersebut lebih tinggi dari permintaan garam industri makanan dan minuman dengan minimal kadar 95-97 persen.

“Dengan kualitas garam lokal tersebut, Pemerintah perlahan bisa kurangi impor, bahkan bisa tidak impor garam lagi,” ucap Yohan.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah akan mengurangi kuota impor garam industri pada 2025, yang semula 2,5 juta ton dipangkas menjadi 1,7 juta ton untuk 2025.

“Menteri KKP jug berkomitmen selama 2 tahun genjot produksi garam. Mudah-mudah target swasembada garam di 2027 juga bisa tercapai,” pungkas Zulhas.

11/01/2025 13:56
Pilkada Jakarta Cuma Satu Putaran, KPU DKI Kembalikan Rp 327 Miliar Anggaran yang Tak Terpakai – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Total anggaran yang disediakan oleh Pemprov DKI untuk pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 adalah sebesar Rp 975 miliar.

Anggaran tersebut sebenarnya dibagi untuk dua putaran, dengan Rp 648 miliar dialokasikan untuk putaran pertama dan Rp 327 miliar untuk putaran kedua.

Namun, karena Pilkada Jakarta hanya membutuhkan satu putaran, anggaran untuk putaran kedua yang sebesar Rp 327 miliar akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menjelaskan mekanisme pengembalian dana tersebut akan diatur lebih lanjut oleh sekretariat KPU DKI yang akan berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta.

“Untuk mekanismenya nanti dari sekretariat KPU Jakarta yang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jakarta,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

“Masih harus bikin laporan pertanggungjawaban anggaran putaran,kalau sudah selesai baru dilaporkan sekaligus pengembalian,” sambungnya.

Pilkada Jakarta 2024 hanya digelar satu putaran saja setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno ‘si Doel’ berhasil meraih suara 50,07 persen.

Pramono-Rano sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 lewat rapat pleno yang digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Penetapan dilakukan setelah hasil Pilkada Jakarta 2024 tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu berhasil menang atas dua pasangan lainnya, yaitu Ridwan Kamil-Suswono serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang masing-masing memperoleh 1.718.160 suara atau 39,4?n 459.230 suara atau 10,53%.

11/01/2025 13:52
Hukuman Memilukan Siswa SD di Medan Akibat Nunggak SPP Rp 180 Ribu, Duduk di Lantai Berjam-jam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang siswa berinisial MI, yang duduk di bangku kelas IV SD Yayasan Abdu Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami kejadian yang sangat memilukan.

MI, yang baru berusia 10 tahun, dihukum untuk duduk di lantai selama pelajaran karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan, dengan total utang sebesar Rp 180.000.

Ibu MI, Kamelia (38 tahun), mengungkapkan betapa sedihnya ia melihat anaknya diperlakukan seperti itu.

Kamelia juga menjelaskan bahwa anaknya merasa dipermalukan di depan teman-teman sekelasnya.

Ia menirukan ucapan gurunya, yang menyatakan bahwa siswa yang belum membayar SPP tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran. “Peraturan yang belum bayar dan lunas tidak dibenarkan ikut sekolah,” ungkap Kamelia.

Walaupun guru telah menyarankan MI untuk pulang, dia menolak untuk pergi, yang mengakibatkan dia dihukum untuk duduk di lantai selama berjam-jam.

Kamelia bahkan menyebutkan bahwa kepala sekolah tidak mengetahui kejadian tersebut.

Mengetahui peristiwa ini, anggota DPRD Sumatera Utara, Ikhwan Ritonga, merasa prihatin dan segera turun tangan.

Ia mengunjungi kediaman MI untuk mendalami kronologi kasus ini. “Kita sangat prihatin karena memang itu merusak psikologis anak. Niat dia bagus mau belajar, tetapi hukuman seperti ini tidak bisa dibenarkan,” jelas Ikhwan setelah bertemu dengan keluarga MI.

Ikhwan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait kasus ini. “Masalah SPP seharusnya merupakan hubungan antara pihak sekolah dan orang tua murid. Siswa tidak sepantasnya tahu tentang pembayaran SPP,” tegasnya.

Ikhwan Ritonga berjanji untuk membantu keluarga MI dengan membayar SPP anak tersebut hingga tamat SD.

Ia juga berharap Pemerintah Kota Medan memberikan teguran keras kepada pihak sekolah. “Kami harap Pemerintah Kota Medan memberikan teguran dan menjadikan ini sebagai introspeksi bagi sekolah, baik negeri maupun swasta,” pungkasnya.

Kasus ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang adil dan perhatian terhadap psikologis anak-anak di lingkungan pendidikan.

Semoga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Anggota DPRD Sumut Kunjungi Rumah Siswa SD Abdi Sukma yang Disuruh Wali Kelas Duduk di Lantai

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(Tribun-Medan.com, Anisa Rahmadani)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

11/01/2025 13:18
Bertemu Prabowo, PM Jepang Tertarik Dukung Program Swasembada Pangan hingga Makan Bergizi Gratis – Halaman all

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

Tayang: Sabtu, 11 Januari 2025 13:17 WIB

HO

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025)

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tertarik untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Indonesia.

Hal itu terungkap saat Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

Awalnya, Prabowo mengatakan kunjungan ini adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan antara dua negara di semua bidang.

“Sebagaimana Yang Mulia sudah mungkin mempelajari, pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas-prioritas yang penting,” ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025) dengan sambutan yang meriah. (Ist)

Pertama, Prabowo memaparkan, adalah swasembada pangan, kemudian swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, makan bergizi gratis, dan bidang pertahanan.

Kemudian Ishiba menyambut Pemasaran Prabowo dengan mengungkapkan ketertarikan Jepang dengan program-program tersebut.

“Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden,” ujar Ishiba.

“Swasembada pangan dan energi sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat, dan bidang keamanan. Saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan,” lanjutnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

11/01/2025 13:17
Jadwal Kereta Api Tambahan Januari 2025 untuk Libur Panjang Lengkap Berbagai Rute dan Kelas – Halaman all

Inilah jadwal kereta api tambahan Januari 2025 untuk mengantisipasi libur panjang akhir pekan, lengkap untuk berbagai rute dan kelas.

Tayang: Sabtu, 11 Januari 2025 13:15 WIB

Instagram @kai121_

Jadwal kereta api tambahan Januari 2025 untuk mengantisipasi libur panjang – Inilah jadwal kereta api tambahan Januari 2025 untuk mengantisipasi libur panjang akhir pekan, lengkap untuk berbagai rute dan kelas.

TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal kereta api tambahan Januari 2025 untuk mengantisipasi libur panjang akhir pekan.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambahkan jadwal perjalanan kereta api dalam rangka libur panjang Januari 2025.

KAI menyediakan kereta api tambahan Januari 2025 ke berbagai rute dan kelas, sebagai alternatif waktu perjalanan selain KA reguler.

“Libur panjang akhir pekan di bulan Januari, sudah di depan mata. Jangan tunggu kehabisan tiket, baru punya planning traveling, ygy!.”

“KAI udah menjual tiket KA tambahan ke berbagai rute nih, buat kalian! Selain buat yang udah kehabisan tiket reguler, KA tambahan ini juga bisa jadi alternatif waktu perjalanan, selain jadwal KA reguler,” tulis Instagram @kai121_, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Jadwal keberangkatan kereta api tambahan Januari 2025 telah ditentukan berdasarkan rute dan kelas KA.

Calon penumpang bisa memesan tiket kereta api tambahan Januari 2025 melalui online via Aplikasi Access by KAI, atau mitra penjualan tiket resmi lainnya.

Selengkapnya simak rute dan jadwal kereta api tambahan Januari 2025, merujuk informasi Instagram @kai121_, berikut ini.

1. Keberangkatan 10-12, 17-19 & 24-30 Januari 2025
KA Mutiara Timur (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Ketapang-Surabaya Gubeng
Berangkat-Tiba: Pukul 08.30-15.04
Rute: Surabaya Gubeng-Ketapang
Berangkat-Tiba: Pukul 21.45-03.55

2. Keberangkatan 23 Januari 2025
KA Arjuno Ekspres (Kereta Eksekutif New Image)

Rute: Surabaya Gubeng-Malang
Berangkat-Tiba: Pukul 09.35-11.37
Rute: Malang-Surabaya Gubeng
Berangkat-Tiba: Pukul 05.25-07.27

3. Keberangkatan 23-29 Januari 2025
KA Tambahan YK GMR (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Yogyakarta-Gambir (Kereta Eksekutif Mild Steel)
Berangkat-Tiba: Pukul 18.20-02.10

KA Tambahan SLO GMR (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Solo Balapan-Gambir
Berangkat-Tiba: Pukul 21.50- 06.48

KA Tambahan SLO BD (Kereta Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Kereta Ekonomi Premium Stainless Steel)

Rute: Solo Balapan-Bandung
Berangkat-Tiba: Pukul 20.40- 05.05

4. Keberangkatan 23-30 Januari 2025
KA Tambahan BD SLO (Kereta Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Kereta Ekonomi Premium Stainless Steel)

Rute: Bandung-Solo Balapan
Berangkat-Tiba: Pukul 10.25-19.24

KA Tambahan LPN PSE (Kereta Ekonomi Long Seat 80 Penumpang)

Rute: Lempuyangan-Pasarsenen
Berangkat-Tiba: Pukul 06.00-13.55

KA Tambahan PSE LPN (Kereta Ekonomi Long Seat 80 Penumpang)

Rute: Pasarsenen-Lempuyangan
Berangkat-Tiba: Pukul 16.00- 23.58

5. Keberangkatan 23-31 Januari 2025
KA Sembrani Tambahan (Kereta Eksekutif New Image)

Rute: Surabaya Pasarturi-Gambir
Berangkat-Tiba: Pukul 12.40-21.22

6. Keberangkatan 24-30 Januari 2025
KA Tambahan GMR YK (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Gambir-Yogyakarta
Berangkat-Tiba: Pukul 05.50-13.07

KA Tambahan YK GMR (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Yogyakarta-Gambir
Berangkat-Tiba: Pukul 05.50-13.17

KA Tambahan GMR YK (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Gambir-Yogyakarta
Berangkat-Tiba: Pukul 18.40-02.10

KA Tambahan GMR SLO (Kereta Eksekutif Mild Steel)

Rute: Gambir-Solo Balapan
Berangkat-Tiba: Pukul 11.55- 20.17

7. Keberangkatan 24-31 Januari 2025
KA Sembrani Tambahan (Kereta Eksekutif New Image)

Rute: Gambir-Surabaya Pasarturi
Berangkat-Tiba: Pukul 00.05-08.43

8. Keberangkatan 25, 26, 28 & 29 Januari 2025
KA Tambahan BD SLO (Kereta Eksekutif Stainless Steel Gen.1 )

Rute: Bandung-Solo Balapan
Berangkat-Tiba: Pukul 22.22-07.50

9. Keberangkatan 25, 26, 29 & 30 Januari 2025
KA Tambahan SLO BD (Kereta Eksekutif Stainless Steel Gen. 1)

Rute: Solo Balapan-Bandung
Berangkat-Tiba: Pukul 09.10-19.03

10. Keberangkatan 28 Januari 2025
KA Kaligung (Kereta Eksekutif Mild Steel & Kereta Ekonomi Premium New Image)

Rute: Semarang Poncol-Tegal
Berangkat-Tiba: Pukul 19.40-21.45
Rute: Tegal-Semarang Poncol
Berangkat-Tiba: Pukul 20.30-22.40

11. Keberangkatan 28 & 29 Januari 2025
KA Argo Cheribon (Kereta Eksekutif Mild Steel & Kereta Ekonomi New Generation Modifikasi 40A)

Rute: Cirebon-Gambir
Berangkat-Tiba: Pukul 20.00-22.57
Rute: Gambir-Cirebon
Berangkat-Tiba: Pukul 23.30- 02.30

KA Argo Parahyangan (Kereta Eksekutif Stainless Steel Gen. 1)

Rute: Gambir-Bandung
Berangkat-Tiba: Pukul 14.12-16.57
Rute: Bandung-Gambir
Berangkat-Tiba: Pukul 10.50- 13.50

(Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

11/01/2025 13:15
Update Sidang Etik Kasus Pemerasan Penonton DWP: Tiga Perwira dan Satu Bintara Didemosi 5-8 Tahun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat anggota polisi telah menjalani sidang etik kasus pemerasan WNI dan WNA penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Tiga oknum polisi di bawah Polda Metro Jaya itu tingkat perwira pertama (pama) yakni AKP RH, Ipda W, dan Iptu AS.

Satu lagi oknum polisi tingkat bintara Bripka RS.

Komisioner Kompolnas M Choirul Anam mengatakan empat oknum polisi tersebut mendapatkan sanksi yang berbeda terkait peran dan keterlibatannya dalam aksi pemerasan.

Menurutnya, para anggota yang disidang di Polda Metro Jaya, Jumat (10/1/2025) didemosi 5-8 tahun dan patsus 30 hari.

“AKP RH demosi 8 tahun, Ipda W 8 tahun demosi dan patsus 30 hari keduanya,” katanya kepada wartawan, Sabtu (11/1/02025).

Anam menambahkan Iptu AS demosi 6 tahun, Bripka RS demosi 5 tahun.

Adapun empat oknum yang terbukti melakukan pemerasan itu telah dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya.

“Keempat anggota mengajukan banding,” pungkasnya.

Ipda Win Stone pada saat itu menjabat Panit 1 Unit Binmas Polsek Kemayoran kemudian dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka pemeriksaan).

Iptu Agung Setiawan pada saat itu menjabat Kanit 3 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus kemudian dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka pemeriksaan).

AKP Rio Hangwidya Kartika pada saat itu menjabat Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka pemeriksaan)

Bripka Ricky Sihite pada saat itu menjabat Ps Kasi Humas Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangk riksa).
—

11/01/2025 13:13
Siswa Di Medan Dihukum Duduk di Lantai Karena Menunggak SPP, Ini Penjelasan Sekolah

TRIBUNJAKARTA.COM – Viral di media sosial video siswa SD dihukum belajar dengan duduk di lantai karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Belakangan diketahui, siswa tersebut berinisial MA, kelas IV di sebuah sekolah swasta di Kota Medan.

Kamelia, ibu dari MA, mengaku tidak langsung percaya dengan aduan anaknya yang tidak ingin berangkat sekolah karena dihukum.

Sampai pada Rabu (8/1/2025), Kamelia mendatangi sekolah dan melihat langsung anaknya belajar di lantai, sementara teman-temannya yang lain di kursi.

“Anak saya bilang malu ke sekolah karena disuruh duduk di lantai. Saya tidak langsung percaya, jadi Rabu pagi saya datang ke sekolah,” ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, hukuman dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. MA dipaksa duduk di lantai kelas dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Akibatnya, MA merasa malu dan enggan berangkat ke sekolah.

Kamelia mengungkapkan bahwa tunggakan SPP sebesar Rp 180 ribu terjadi karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 belum cair.

Dalam kondisi sulit, Kamelia sudah berusaha mencari cara untuk melunasi tunggakan tersebut, termasuk dengan berencana menjual telepon genggamnya.

Penjelasan sekolah

Sementara itu, Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, mengaku telah memanggil wali kelas MA dan meminta maaf kepada orangtua.

Juli menjelaskan bahwa siswa yang bersangkutan memang belum membayar SPP dan tidak bisa menerima rapor.

Lalu wali kelas dengan berinisiatif membuat aturan sendiri bagi siswa yang belum membayar SPP tidak mengikuti pelajaran.

“Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor (karena tunggak SPP), tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah,” kata dia, Jumat (10/1/2025).

Juli Sari tegaskan, tidak mengetahui adanya kebijakan siswa yang menunggak SPP dihukum duduk di lantai. Dirinya menyayangkan tindakan guru tersebut.

“Yayasan tidak pernah mengeluarkan aturan seperti itu,” jelas Juli Sari.

Ia juga menyatakan telah memanggil wali kelas MA untuk meminta klarifikasi terkait tindakan tersebut.

Kasus ini sempat viral dan menuai tanggapan warganet.

Mereka mendesak agar pihak sekolah bertindak lebih bijaksana dalam menangani masalah tunggakan SPP tanpa mengorbankan hak belajar siswa.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

11/01/2025 13:10
Benarkah Pagar Laut di Perairan Tangerang Dekat PSN PIK 2? Ini Kata Menteri Kelautan dan Perikanan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku belum mendapatkan data terkait dengan apakah pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang itu berdekatan dengan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Ia mengatakan, saat ini masih dilakukan pendalaman terkait dengan siapa yang memiliki pagar laut tersebut setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegelnya.

“Saya tidak dapat data yang tepat apakah itu berdekatan atau kemudian di dalam PSN-nya gitu ya. Kita sedang melakukan pendalaman,” katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Sabtu (11/1/2025).

Ia juga belum bisa memastikan apakah pembangunan pagar laut tersebut berkaitan dengan reklamasi atau tidak.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP membutuhkan waktu dalam mencari tahu pemilik dari pagar laut ini.

“Tentu butuh beberapa waktu untuk kemudian kita bisa mendalami karena kan tidak ada nama perusahaan, tidak ada orang yang menjaga, dan seterusnya. Tentu kita melakukan pendalaman,” ujar Trenggono.

Setelah pendalaman rampung, ia memastikan akan menyampaikan kepada publik siapa pemilik dari pagar laut ini.

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada pemilik pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di perairan Tangerang adalah denda administratif dan diminta membongkar pagar laut tersebut.

“Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti itu [sanksi yang akan diberikan],” ucap Trenggono

Saat ini, ia mengatatakan KKP belum bisa melakukan pencabutan karena sesuai prosedur yang berlaku, tak bisa langsung dilakukan hal demikian.

KKP perlu menyegelnya terlebih dahulu, yang mana sekarang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP KKP, baru kemudian dilakukan penelusuran.

Sebagai informasi, pagar laut misterius ini melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

Struktur bangunan pagar laut di Tangerang ini terbuat dari pohon bambu, dengan tinggi rata-rata 6 meter dan membentang sepanjang 30,16 km.

Pagar laut tersebut memiliki pintu di setiap 400 meter yang memungkinkan perahu masuk.

Dikutip dari Kompas.com, pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada tanggal 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktvitas pemagaran laut ini.

Berdasarkan catatan DKP Banten, pagar laut itu masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024.

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa pagar ini membentang di sepanjang 16 desa yang melibatkan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Kawasan ini merupakan tempat tinggal sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Banten, Fadli Afriadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari.

Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100 ribu per hari sejak Juli 2024.

Hingga saat ini, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggun jawab atas pemasangan pagar ini.

Belum diketahui juga soal tujuan dan fungsi pembangunan pagar laut di Tangerang.

“Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya,” kata Fadli Afriadi, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

Akibat adanya pagar laut tersebut, nelayan mengeluhkan terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk berburu ikan.

Diketahui, pemasangan pagar juga melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur zona-zona perairan untuk berbagai kepentingan, termasuk perikanan tangkap, pariwisata, hingga rencana pembangunan waduk lepas pantai.

DKP Banten pun mengaku sudah mengunjungi lokasi dan menemukan bahwa pagar laut tersebut tidak berizin.

Tim DKP Banten juga telah melakukan pengecekan lokasi pemagaran dan berkoordiasi dengan camat dan kepala desa setempat pada 5 September 2024.

Hasilnya, tak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.

Akan tetapi, masyarakat belum mengeluhkan soal aktivitas pembangunan pagar tersebut.

Pada 8 September 2024, DKP Banten kembali melakukan patroli dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Kala itu, DKP Banten mengaku telah menginstruksikan agar aktivitas pemagaran dihentikan.

Ombudsman RI Banten saat ini juga telah turun tangan melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang itu.

Mereka akan memanggil pihak terkait, termasuk DKP Banten dan pihak lainnya yang dinilai mempunyai informasi vital.

11/01/2025 13:09
Dapat Tambahan Modal, Bank Capital Naik Peringkat KBMI II – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) mendapat tambahan modal dari PT Capital Global Investama dan membawa bank ini naik peringkat menjadi KBMI II, sebagai bank yang memiliki modal Rp 6 triliun-Rp 14 triliun.

Saham Bank Capital saat ini dimiliki oleh Danny Nugroho dan KPD Simas Equity serta sebagian lainnya dimiliki oleh publik.

Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) merupakan pengelompokan yang dibuat oleh OJK untuk mengklasifikasikan bank berdasarkan modal yang dimilikinya. Adapun klasifikasi KBMI berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum, perbankan dikelompokkan dalam 4 kategori KMBI.

KMBI I merupakan kelompok bank dengan modal kurang dari Rp6 triliun. KMBI II Rp6-14 triliun. Lalu, KMBI III, Rp14-70 triliun. Sementara itu, KMBI IV untuk bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Direktur Utama PT Bank Capital Kurniawan Halim mengatakan, masuknya Bank Capital ke dalam KMBI II menunjukkan komitmen jangka panjang pemegang saham untuk selalu memperkuat permodalan agar menjadikan bank Capital lebih kuat dan solid.

Pemilik Bank Capital, Danny Nugroho mulai mengelola bank ini dari sebelumnya bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia, sejak tahun 2004. Saat ini, Bank Capital memiliki 70 cabang tersebar di seluruh Indonesia dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 52.24 persen.

Danny Nugroho memfokuskan bisnis Bank Capital pada pembiayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan melakukan integrasi layanan digital, UMKM/UKM yang menjadi nasabah Bank Capital akan memiliki akses yang lebih fleksibel dalam mengelola bisnis mereka.

Sinergi pengembangan UMKM/UKM dengan melakukan integrasi layanan digital perbankan akan menjadi pondasi dasar bagi bank ini untuk memperkuat kinerja di masa mendatang.

11/01/2025 12:53
Kunjungan Komandan IRGC ke Pangkalan Rudal Rahasia, Kesiapan Strategis Ditunjukkan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Jenderal Hossein Salami, melakukan kunjungan ke pangkalan rudal bawah tanah rahasia Iran yang terletak di pegunungan.

Kegiatan ini disiarkan oleh televisi pemerintah Iran dan menunjukkan kesiapan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari Israel.

Pangkalan yang ditinjau Salami dilaporkan menyimpan puluhan jenis rudal yang berbeda.

Menurut laporan dari Al Mayadeen, pangkalan ini berperan penting dalam serangan langsung Iran terhadap Israel pada bulan Oktober lalu, yang dipicu oleh pembunuhan pemimpin militan pro-Iran dan seorang jenderal IRGC oleh Israel.

Salami menegaskan bahwa Iran siap menghadapi segala ancaman regional.

Kunjungan ini berlangsung menjelang pelantikan Presiden terpilih AS, Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan keras terhadap Iran, termasuk pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan penerapan kembali sanksi ekonomi.

Pada hari yang sama, ribuan relawan paramiliter Basij menggelar parade di Teheran.

Dalam parade tersebut, mereka menampilkan berbagai kendaraan berat bersenjata, peluncur roket, serta pasukan komando angkatan laut.

Beberapa peserta bahkan menyeret peti mati yang dihiasi bendera Israel, sementara bendera Hizbullah juga tampak berkibar di antara spanduk Iran dan Palestina.

Demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan Iran dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya.

Dalam pidato yang disampaikan oleh Jenderal Mohammadreza Naghdi, ia mengecam keras Amerika Serikat dan Israel, menyatakan bahwa AS bertanggung jawab atas berbagai krisis di dunia Muslim.

Naghdi menekankan bahwa prioritas utama Iran adalah menghancurkan rezim Zionis dan mengusir pangkalan militer AS dari wilayah Iran.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

11/01/2025 12:53