Author: Tribunnews.com

  • Pemerintah Kota Bogor Selidiki Peristiwa Pelajar Keracunan Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Pemerintah Kota Bogor Selidiki Peristiwa Pelajar Keracunan Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa keracunan makanan makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (7/5/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan Puskesmas.

    “Kami telah berkooordinasi dengan Rumah Sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap,” kata Retno di Bogor, Kamis (8/5/2025). 

    Dinkes Kota Bogor juga telah berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, sampel air minum isi ulang sebanyak 2 liter, sampel usap tray 1 buah, sampel usap wadah makanan 1 buah dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak 2 orang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus serta melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit se-Kota Bogor tentang pelaporan penambahan kasus dan penanganan pasien dengan baik,” jelas Retno.

    Hingga saat ini, kata dia total siswa korban dugaan keracunan MBG menjadi 171 orang.

    Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan. 

    “Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang. Pasien yang masuk rawat inap hari ini 17 orang, sehingga jumlah total yang dirawat inap sebanyak 22 orang,” jelas Retno.

     
    Korban rawat inap menjalani pengobatan di RS Hermina (7 orang), RS Azra (4 orang), RS Islam (6 orang), RS EMC (1 orang), RS Graha Medika (2 orang), dan RS Salak (2 orang).

    Sementara berdasarkan sekolah, korban berasal dari enam sekolah yang telah melaporkan kejadian, yaitu TK Bina Insani (18 orang), SD Bina Insani (2 orang), SMP Bina Insani (82 orang), SDN Kukupu 3 (9 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), dan SDN Kedung Jaya 2 (43 orang).

    “Dinas Kesehatan tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi kepada masyarakat,” papar Retno.

    Untuk rencana tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Bogor akan memantau kasus keracunan sampai tidak ditemukan kembali.

    “Kami melakukan pengobatan dan rujukan ke RS sesuai indikasi, pemeriksaan sampel muntahan dari rawat Inap di Rumah Sakit dan pengambilan sampel dari dapur MBG,” imbuhnya. 

    Retno menuturkan pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi di Labkesda Kota Bogor.

    Pengujian membutuhkan waktu 4 hari meliputi 4 tahap yaitu Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi.

    “Kami terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan Rumah Sakit untuk penanganan pasien dengan baik,” tandas Retno.

    Penulis: Hironimus Rama

  • Umur Minimal Hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta – Halaman all

    Umur Minimal Hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta – Halaman all

    Berdasarkan syariat Islam, ada ketentuan khusus terkait usia hewan yang harus diperhatikan agar ibadah kurban diterima secara sah.

    Tayang: Kamis, 8 Mei 2025 21:26 WIB

    Canva/Tribunnews.com

    IDUL ADHA – Grafis terkait umur minimal hewan Kurban yang dibuat di Canva Premium pada Kamis (8/5/2025). Umur minimal hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta. 

    TRIBUNNEWS.COM – Jelang Hari Raya Idul Adha, salah satu topik yang kerap menjadi perhatian umat Muslim adalah ketentuan hewan kurban, termasuk umur minimal kambing yang sah untuk dijadikan kurban. 

    Berdasarkan syariat Islam, ada ketentuan khusus terkait usia hewan yang harus diperhatikan agar ibadah kurban diterima secara sah.

    Dikutip dari laman Baznas, setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi, yaitu:

    – Unta: Minimal berusia lima tahun dan memasuki tahun keenam.

    – Sapi: Minimal berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

    – Kambing: Minimal berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.

    – Domba: Minimal berusia enam bulan dan memasuki bulan ketujuh.

    Usia hewan ini penting untuk memastikan bahwa hewan tersebut, telah cukup dewasa dan layak untuk dikurbankan.

    Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. 

    Beberapa kondisi fisik yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban antara lain:

    – Hewan yang buta sebelah atau keduanya.

    – Hewan yang sakit dan penyakitnya tampak jelas.

    – Hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal.

    – Hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup.

    Hewan yang memiliki kondisi seperti ini tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak layak untuk dikurbankan.

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dedi Mulyadi Siapkan Pergub untuk Siswa di Barak Militer, Sebut Kepala Daerah Tak Bisa Tutup Mata – Halaman all

    Dedi Mulyadi Siapkan Pergub untuk Siswa di Barak Militer, Sebut Kepala Daerah Tak Bisa Tutup Mata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bakal memperkuat aturan soal pengiriman siswa nakal ke barak militer dengan peraturan gubernur (Pergub).

    Sebelumnya, Dedi mengaku sudah lebih dulu menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

    “Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada,” ujar Dedi kepada wartawan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Langkah tersebut diambil Dedi sebagai upaya penanganan kenakalan remaja yang menurutnya sudah mengkhawatirkan.

    Dia menegaskan, kepala daerah tidak bisa tinggal diam terhadap maraknya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar.

    Dedi menyinggung konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti surat edaran tersebut.

    “Ya konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kami punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki,” kata Dedi.

    Kendati demikian, Dedi membantah jika disebut sebagai bentuk ancaman.

    “Kami bukan mengancam ya. Kami, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan,” kata Dedi.

    “Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu?” tambahnya.

    Dedi memastikan, setelah surat edaran tersebut, aturan akan diperkuat melalui Pergub agar bisa diterapkan secara menyeluruh di daerah-daerah.

    “Setelah ini akan kami kuatkan dengan Pergub,” ujarnya.

  • Bahlil: Pemerintah akan Setop Impor BBM dari Singapura dalam Enam Bulan ke Depan – Halaman all

    Bahlil: Pemerintah akan Setop Impor BBM dari Singapura dalam Enam Bulan ke Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura dalam enam bulan ke depan.

    Hal ini disampaikan Bahlil dalam diskusi bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Bahlil, saat ini, sekitar 54 persen impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.

    “Minyak kita, BBM kita, kita impor dari mana, 54 persen impor BBM itu dari Singapura, negara yang enggak punya minyak, tetapi kita beli dari sana,” kata Bahlil.

    “Jadi total produksinya 34 persen itu marketnya dari Indonesia, harganya sama dengan middle east, saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan,” ujar Bahlil menambahkan.

    Bahlil menyatakan telah mengambil keputusan untuk menghentikan impor dari Singapura.

    “Saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan enggak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura, kita impor aja dari middle east saya bilang,” ucapnya.

    Dia menekankan pentingnya membangun strategi energi yang lebih berdaulat, yakni impor BBM bakal dipasok dari wilayah Timur Tengah.

    “Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari middle east karena dia adalah negara penghasil minyak, daripada kita impor minyak dari negara yang nggak pernah melahirkan minyak,” tuturnya.

    Bahlil mengaku bingung dengan kebijakan pasokan impor BBM yang dilakukan selama ini berasal dari Singapura.

    “Ini otak kita ini kan sebenarnya enggak tahu kita sekolahnya enggak tamat atau gimana bingung juga saya,” imbuhnya.

     

  • Kasus Covid-19 di Bangkok Kembali Menggila, Festival Songkran Dituding jadi Biang Keroknya – Halaman all

    Kasus Covid-19 di Bangkok Kembali Menggila, Festival Songkran Dituding jadi Biang Keroknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyakit Covid-19 kembali mewabah di Thailand dalam seminggu terakhir ini, Festival Songkran diduga jadi pemicunya.

    Publik Thailand tengah dihebohkan dengan meningkatnya kasus Covid-19 yang kembali naik secara drastis selama seminggu terakhir.

    Pada Kamis ini (8/5/2025), Wakil Sekretaris Tetap Pemerintah Kota Bangkok, Sunthorn Sunthornchat mengungkapkan bahwa situasi penyebaran Covid-19 pada 27 April–3 Mei 2025 tergolong mengkhawatirkan.

    Berdasarkan data Kantor Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bangkok, tercatat 2.967 pasien baru, terdiri dari 2.381 warga Thailand dan 586 warga asing.

    Meski tidak ada kematian dalam periode ini, jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari 2025 telah mencapai 15.055 dengan satu kematian tercatat

    Adapun puncak Festival Songkran yang berlangsung pada 13 hingga 15 April 2025 lalu diduga menjadi faktor pemicu utama kenaikan kasus Covid-19 tersebut.

    Ada beberapa faktor yang membuat Festival Songkran tersebut diduga kuat menjadi pemicu kembalinya penyebaran virus Covid-19 ini

    Otoritas kesehatan Thailand menyatakan bahwa penyelenggaraan festival yang melibatkan kerumunan besar dengan permainan saling serang air antar pesertanya memicu lonjakan kasus.

    Selain kerumunan pengunjung, perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan turut mempercepat transmisi virus, yang kini lebih mudah menyebar dibandingkan flu biasa tersebut.

    Hal ini diperkuat oleh pernyataan Prof. Yong Poovorawan, seorang pakar virologi dari Universitas Chulalongkorn.

    Sebelum digelarnya Festival Songkran pada tahun ini, Yong sudah memperingatkan risiko peningkatan kasus Covid-19 yang bakal terjadi pasca-Songkran.

    Hal ini diungkapkan Yong melalui unggahannya yang viral dibicarakan oleh warganet Thailand di Facebook pada 14 April 2025 lalu.

    Dikutip dari Thai PBS, Yoon mengungkapkan bahwa aktivitas seperti permainan air yang terjadi di Festival Songkran memicu kontak langsung Covid-19 melalui media droplet air..

    Menurut data dari Pusat Studi Virologi, Universitas Chulalongkorn, penyebaran Covid-19 berbeda dengan penyakit pernapasan lainnya yang umumnya merebak pada musim hujan atau setelah dimulainya tahun ajaran, seperti flu.

    Namun, wabah Covid-19 cenderung dimulai pada April dan lebih umum terjadi selama Festival Songkran karena banyaknya kerumunan orang.

    Covid-19 lebih menular dibandingkan flu, tetapi tingkat keparahannya saat ini tidak jauh berbeda.

    Menurut studi tersebut, Risiko penyebaran ke paru-paru relatif rendah, dan angka kematian saat ini cukup rendah dibandingkan gelombang awal pandemi, bahkan setara dengan flu yang beredar saat ini.

    Studi Universitas Chulalongkorn juga sudah memerkirakan akan ada peningkatan kasus Covid-19 pasca Festival Songkran. 

    COVID DI BANGKOK – Tangkap layar data dari Kantor Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bangkok pada Kamis (8/5/2025) terkait meningkatnya penyebaran Covid-19 hingga mencapai 2.967 kasus pada seminggu terakhir (Data Kantor Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bangkok)

    Namun demikian, Universitas Chulalongkorn mengaku pengobatannya bersifat simptomatik saja (mengatasi gejala), kecuali untuk kelompok rentan seperti:

    Orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah,
    Lansia dengan penyakit penyerta,
    Orang dengan obesitas,
    Wanita hamil, yang mungkin memerlukan obat antivirus atau pemantauan intensif untuk mencegah komplikasi.

    Adapun jenis Covid-19 yang banyak menyebar di Thailand merupakan varian Omicron JN.1 yang ditemukan pada 1.454 kasus atau menyumbang proporsi kumulatif sebesar 64,97 persen dari seluruh varian yang terdeteksi di Thailand pada tahun ini. 

    Sementara itu, varian XEC dan LP.8.1 masih berada di bawah 10 persen. Varian KP.2, KP.3.1.1, dan LB.1 telah terdeteksi sejak awal tahun dan cenderung menurun sejak Juli 2024 hingga kini.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Sosok Muhammad Taufiq, Advokat Senior Penggugat Ijazah Jokowi akan Laporkan Mahfud MD ke Polisi – Halaman all

    Sosok Muhammad Taufiq, Advokat Senior Penggugat Ijazah Jokowi akan Laporkan Mahfud MD ke Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polemik mengenai kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo kian memanas.

    Baru-baru ini, seorang advokat senior asal Kota Surakarta, Muhammad Taufiq berencana melaporkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD ke polisi.

    Taufiq melaporkan Mahfud MD karena dinilai telah menghina pengadilan atau contempt of court.

    Lantas, siapakah sosok Muhammad Taufiq tersebut ?

    Muhammad Taufiq seorang advokat senior asal Kota Surakarta.

    Ia merupakan lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.

    Sepak terjang Taufiq di bidang hukum pun cukup mengesankan.

    Ia tercatat pernah memimpin DPC PERADI Surakarta periode 2007–2011.

    Kiprahnya di dunia hukum diperkuat dengan pengalaman internasional.

    Seperti mengikuti program Corporate Governance di Jepang pada 2008 dan kursus hukum lingkungan di Beijing dan Shanghai pada 2009.

    Taufiq juga aktif dalam advokasi kasus-kasus struktural dan pernah tampil dalam program Kick Andy pada Februari 2010 dengan topik “Peradilan Sesat”.

    Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penulis sejumlah buku kritis tentang hukum, di antaranya Terorisme Dalam Demokrasi (2004), Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi “Sampah” (2007), hingga Small Claim Court: Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara (2021).

    Taufiq sendiri juga menjadi salah satu penggugat ijazah Jokowi.

    Taufiq resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin (14/4/2025).

    Laporkan Mahfud MD ke Polisi

    Muhammad Taufiq dikabarkan akan melaporkan mantan Menkopolhukam Mahfud MD ke pihak berwajib.

    Hal itu didasari karena Mahfud MD berupaya untuk memengaruhi kerja pengadilan terkait proses hukum kasus ijazah Jokowi.

    Adapun pelaporan tersebut rencananya akan dilakukan Taufiq pada Jumat (9/5/2025) ke Polresta Surakarta atau Polda Jawa Tengah.

    Taufiq mengkhawatirkan keterkenalan Mahfud MD di publik juga mampu memengaruhi putusan hakim terkait gugatan ijazah Jokowi yang dilayangkannya ke PN Solo.

    Sebelumnya, mantan Menkopolhukam itu percaya bahwa gugatan terkait ijazah Jokowi akan ditolak Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, ia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenang PN.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dalam video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Dianggap Menghina Peradilan, Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Solo Akan Laporkan Mahfud MD

     

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

  • Wamenperin Sebut Penyeragaman Bungkus Rokok Tak Jadi Diterapkan – Halaman all

    Wamenperin Sebut Penyeragaman Bungkus Rokok Tak Jadi Diterapkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Reza menyebut wacana penyeragaman bungkus rokok batal diterapkan.

    Faisol mengatakan Kementerian Kesehatan juga telah menyetujui pembatalan penyeragaman bungkus rokok.

    “Kebetulan saya membahas secara khusus dengan Wakil Menteri Kesehatan supaya industri rokok berjalan dengan baik. Beliau terbuka, termasuk misalnya penyeragaman bungkus rokok itu tidak akan terjadi,” ungkap Faisol, Kamis (8/5/2025).

    Faisol mengatakan hingga saat ini, aturan terkait rokok masih dalam pembahasan.

    Menurutnya, industri rokok sudah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai.

    Sehingga, pemerintah memberikan perhatian agar industri rokok berjalan dengan baik.

    “Kita paham industri rokok menyumbang besar sekali kepada PDB melalui pajak dan lain-lain,” tegas Faisol.

    Di sisi lain, Faisol memahami isu kesehatan yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga kesehatan global. 

    “Dua hal tersebut harus bisa dicarikan jalan keluar supaya dua-duanya bisa jalan,” kata dia.

    Wamenperin juga menyoroti peredaran rokok ilegal. 

    Produsen rokok ilegal didorong untuk mendirikan perusahaan secara resmi dan mengedarkan rokok secara legal.

    Sebelumnya diketahui, wacana penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging sempat menguat.

    Tujuannya antara lain untuk mengurangi daya tarik visual tembakau dan meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan bergambar.

    Selain itu, upaya itu juga bertujuan meningkatkan motivasi perokok untuk berhenti.

    Tetapi, sejumlah kekhawatiran muncul.

    Antara lain dengan kemasan seragam, peredaran rokok ilegal bisa semakin meningkat.

    Tujuan Kemasan Polos Menurut Kemenkes

    Sementara itu pada sebuah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, 20 Februari 2025 lalu, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI, Benget Saragih menuturkan, kebijakan standarisasi kemasan diyakini bisa menekan peredaran rokok ilegal.

    Hal ini berkaca pada puluhan negara yang telah menerapkan kebijakan serupa.

    “Bahwa dengan standarisasi kemasan akan marak rokok ilegal.  Dan buktinya Australia malah bisa mengendalikan dengan baik. Jadi itu hanya framing,” kata dia.

    Ia memaparkan, Australia telah merealisasikan standarisasi kemasan sejak 2012.

    Negeri Kangguru itu menerapkan plain packaging dengan tampilan 75 persen gambar peringatan kesehatan di bagian depan dan 90 persen gambar peringatan di bagian belakang.

    “Pemerintah mengatur standarnya, tapi bukan kemasan polos yang menghilangkan mereknya. Masih tetap ada merek rokoknya.”

    “Coba lihat kemasan yang ada di Indonesia sekarang. Menampilkan warna warni, yang memberi kesan keren dan menarik anak-anak mencoba rokok,” urai Benget.

    Standarisasi kemasan bertujuan untuk mengurangi daya tarik pada rokok, meningkatkan efektivitas peringatan merokok hingga mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker.

    Serta membantu menurunkan angka perokok berat.

    “Jadi perokok itu takut, oh berbahaya kalau tetap merokok. Begitu juga anak-anak. Karena tadi merokok itu faktor risiko menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker,” tutur dia.

     (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rina Ayu Panca Rini)

  • Gubernur Jakarta Pramono Diminta Lakukan Evaluasi Berkala Pejabat Baru Pemprov DKI – Halaman all

    Gubernur Jakarta Pramono Diminta Lakukan Evaluasi Berkala Pejabat Baru Pemprov DKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 62 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov. 

    Pelantikan dilakukan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. 

    Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan (LAJU) Jakarta Mohamad Thohar yang akrab dipanggil Gus Toto berharap kepada para ASN Pemprov Jakarta.

    “Saya mengharapkan mereka yang dilantik dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dengan baik. Ketika diminta pertanggungjawaban pun dapat menjelaskan dengan baik semua program-program kerja yang ada. Jangan sampai mengganggu bahkan menghambat program Gubernur dalam menyongyong Jakarta menjadi Kota Global,” kata Gus Toto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

    Mantan Juru Kampanye (Jurkam) Pram-Doel pada Pilkada DKI Jakarta 2024 itu menjelaskan soal menjaga kredibilitas, integritas dan profesionalitas. 

    Harapannya, ke depan pembangunan Kota Jakarta sebagai kota global dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

    “Para pejabat yang dilantik harus tegak lurus dibawah komando Gubernur dalam melaksanakan program yang telah dicanagkan. Jangan sampai ada yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memperlambat akselerasi Pembangunan di Jakarta yang berpotensi mencoreng nama baik Gubernur dan Pemprov,” kata dia.

    Tokoh Muda Nahdhatu Ulama (NU) itu menegaskan bahwa publik akan ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja para pejabat tersebut. 

    Jika ada hal yang sekiranya berpotensi merugikan, dia mengatakan publik tidak akan segan mengkritisi secara objektif serta bersinergi mencari Solusi terhadap persoalan yanga ada.

    “Intinya kami siap menjadi mitra strategis dan kritis bagi semuanya. Kami juga meminta Gubernur melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja mereka. Reward and Punishment harus diberlakukan terhadap mereka. Semu ini bertujuan untuk menjaga Laju Pembangunan Jakarta menjadi lebih baik ke depan,” tandas Gus Toto.

  • Kronologi Warga Bantul Jadi Korban Penipuan Sertifikat Tanah, Modus Beri Bantuan Balik Nama – Halaman all

    Kronologi Warga Bantul Jadi Korban Penipuan Sertifikat Tanah, Modus Beri Bantuan Balik Nama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Irwan Riswoto (40), warga Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menjadi korban kasus penggelapan atau penipuan sertifikat tanah.

    Korban mengalami penipuan dengan modus membantu balik nama sertifikat tanah.

    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kronologi kejadian bermula pada Senin (10/4/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Kasus ini sedikit berbeda yang kasus dugaan mafia tanah yang dialami oleh Mbah Tupon dan keluarga Bryan Manov.

    Pasalnya, Irwan Riswoto diduga telah tertipu orang yang menawarkan bantuan balik nama sertifikat. 

    I Nengah Jeffry berujar, saat itu korban ditawari oleh Melani Wahyu Ekowati (48), warga Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, untuk membantu balik nama sertifikat tanah.

    “Melani menawarkan diri untuk membantu balik nama sertifikat tanah dengan nomor HM: 04210 dengan biaya sebesar Rp 11.400.000,” kata Jeffry, dilansir Tribun Jogja, Kamis (8/5/2025).

    Melani berjanji kepada korban bahwa sertifikat tersebut akan jadi sekitar satu sampai dua tahun lagi.

    Akan tetapi, korban malah didatangi pihak Bank Berlian Bumi Artha (BBA) pada Senin (11/11/2024) yang menerangkan sertifikat nomor HM: 04210 telah dijaminkan oleh Melani.

    “Sepertinya, sertifikat tanah itu langsung digadaikan. Tapi, kasus ini masih masuk proses penyelidikan, karena baru dilaporkan kemarin ini ke kami,” ungkap Jeffry.

    Korban, jelas Jeffry, berusaha menghubungi Melani, akan tetapi tak bisa terhubung.

    Bahkan, sampai saat ini sertifikat dengan nomor HM: 04210 itu masih menjadi jaminan di Bank Berlian Bumi Artha.

    “Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp11.400.000. Selanjutnya korban melaporkan ke Polres Bantul guna penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

    Kasus Keluarga Bryan Manov

    Sebelumnya, korban dugaan mafia tanah di Bantul dari keluarga Bryan Manov sepakat bahwa pengusutan kasusnya didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pemkab Bantul.

    “Kami senang dan berterima kasih kepada Pemkab Bantul, karena mendapat dukungan penuh untuk pengusutan kasus ini. Bahkan, Pemkab Bantul memberikan bantuan hukum yaitu dengan fasilitas hukum,” kata Bryan, Rabu (7/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, keluarga Bryan Manov Qrisna Huri (35) menjadi korban dugaan mafia tanah seperti yang dialami keluarga Mbah Tupon.

    Kasus yang dialami keluarga Bryan Manov tersebut berawal sekitar Agustus 2023. 

    Awalnya, ibunda Bryan, Endang Kusumawati (67), mempunyai kenalan atas nama Triono dan meminta bantuannya untuk melakukan pecah sertifikat tanah.

    Namun, sertifikat itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan diagunkan di BRI Sleman.

    “Mudah-mudahan dengan ini, kasus kami cepat terselesaikan dan sertifikat tanah kembali ke keluarga kami,” harap Bryan.

    Bryan kemudian mewakili ibu dan adiknya memenuhi panggilan pelaksanaan audiensi bersama Pemkab Bantul dan ATR/BPN Bantul pada Rabu kemarin.

    Dalam audiensi itu, Bryan menyampaikan detail kronologi kejadian yang tengah dialami oleh keluarganya. 

    “Pemaparan kronologi atau proses bagaimana sertifikat atas nama bapak saya bisa berubah menjadi Muhammad Achmadi itu nanti dipergunakan untuk proses pengusutan lebih lanjut,” tuturnya.

    Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji, membenarkan bahwa telah dilakukan audiensi untuk membahas kesepakatan terkait pengusutan kasus ini yang akan didampingi oleh tim hukum Pemkab Bantul. 

    “Terus surat kuasa khusus akan ditandatangani hari ini dan akan diserahkan besok pagi. Setelah besok pagi, semua tindakan hukum untuk keluarga Mas Bryan akan didampingi oleh tim dari Pemkab Bantul,” jelasnya.

    Hermawan mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan konfirmasi bersama pihak ATR/BPN Bantul. 

    Hasilnya, telah ada tindakan pemblokiran sertifikat tanah milik Muhammad Achmadi atas inisiatif dari Kementerian ATR/BPN.

    “Nanti, akan didampingi termasuk pelaporan di Polda DIY, kemungkinan akan sampai ke pengadilan sampai dengan proses terakhir,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul LAGI, Warga Bantul Kena Tipu, Sertifikat Tanah Irwan Mendadak Jadi Jaminan di Bank, Modus Balik Nama.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Neti Istimewa)

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)