Author: Tribunnews.com

  • Rismon Sianipar Mengaku Diintimidasi Buntut Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Mobil Saya Dirusak – Halaman all

    Rismon Sianipar Mengaku Diintimidasi Buntut Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Mobil Saya Dirusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, mengaku bahwa dirinya mendapatkan intimidasi buntut mengusut dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

    Rismon mengatakan, mobilnya di kampung dirusak, bagian kaca kirinya rusak.

    Selang beberapa minggu, kaca sebelah kanan dan pintu tengahnya juga dirusak.

    “Mobil saya di kampung dirusak. Pertama, kaca depan sebelah kiri. Terus yang kedua sekitar berapa minggu setelahnya, itu kaca pintu depan sebelah kanan dan pintu tengah,” kata Rismon ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Tak hanya itu saja, Rismon menyampaikan bahwa ban mobilnya juga disayat orang tak bertanggungjawab.

    “Terus mobil saya, ban depan belakang sebelah kanan itu disayat. Sampai tidak bisa dipakai lagi,” ungkapnya.

    Peristiwa itu, kata Rismon, terjadi hingga dua kali di tahun ini.

    “Dua kali (Kejadian) tahun ini semua di Bali,” terangnya.

    Selain Rismon, Roy Suryo dan Dokter Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi imbas mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi itu.

    Sebelumnya, tudingan soal ijazah palsu Jokowi ini muncul lagi setelah Rismon mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?

    Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Font itu, menurutnya, belum ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Rismon Sebut Foto Wisuda Jokowi Hasil Editan

    Selain itu, Rismon juga menyebut bahwa foto wisuda Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), merupakan hasil editan.

    Rismon membagikan hasil temuannya soal foto wisuda Jokowi yang beredar di media sosial itu di akun X pribadinya.

    Rismon mengatakan, dirinya telah melakukan pengolahan foto tersebut menggunakan metode Error Level Analysis.

    Hasilnya, foto yang beredar tersebut diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya.

    “ELA (Error Level Analysis) atas kedua citra digital wisuda yang beredar.”

    “Kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam,” tulis Rismon, dikutip Tribunnews dari akun @SianiparRismon, Rabu (23/4/2025).

    Postingan Rismon tersebut kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet, banyak pro dan kontra yang disampaikan.

    Dalam unggahannya itu, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit

    Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan, salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto

    Foto yang disebut mirip Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismon

    Sebelumnya, menggunakan metode sama, Rismon juga mengaku menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di medsos.

    Khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan

    Jokowi Lapor ke Polda Metro Jaya

    Mengenai polemik ijazah palsu ini, Jokowi akhirnya turun tangan melaporkannya kepada Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/4/2025).

    Diketahui, ada lima orang yang menjadi terduga pelapor, di antaranya adalah inisial RS, RS, ES, T, dan K. 

    Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

    Adapun laporan yang dibuat Jokowi itu atas pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi pun membawa ijazah pendidikan formalnya, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga kuliah, untuk diperlihatkan kepada polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM. semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” ujar kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Setelah selesai membuat laporan tersebut, Jokowi mempersilakan polisi memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik.

    “Kalau diperlukan, ya silakan (digital forensik) yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum,” kata Jokowi.

    Mengenai hal ini, Jokowi sebenarnya merasa hanya masalah ringan saja.

    Namun, pihaknya memilih tetap melaporkannya kepada polisi agar polemik ijazah palsunya itu menjadi jelas.

    “Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ungkapnya.

    Saat di Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Ditanya banyak, ditanya 35 (pertanyaan, red)” ujar Jokowi di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Pihak Jokowi diketahui sudah menyampaikan kepada para penyidik perihal barang bukti hingga peristiwa-peristiwanya berupa pencemaran nama baik.

    Sebanyak puluhan video telah diserahkan ke penyidik untuk diselidiki lebih lanjut.

    “Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak,” kata Yakup.

    “Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga pasal 32 dan pasal 35,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar/Abdi Ryanda/Reynas Abdilla)

  • Menteri Pakistan: India Akan Menyerang Pakistan dalam 24 hingga 36 Jam Mendatang – Halaman all

    Menteri Pakistan: India Akan Menyerang Pakistan dalam 24 hingga 36 Jam Mendatang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengklaim India akan menyerang Pakistan dalam waktu dekat.

    “Pakistan punya (informasi) intelijen kredibel bahwa India berniat melancarkan aksi militer terhadap Pakistan dalam 24 hingga 26 jam yang akan datang,” ujar Tarar di media sosial X hari Rabu, (30/4/2025).

    Sayangnya, Tarar tidak menyodorkan bukti untuk mendukung klaimnya itu.

    Hubungan Pakistan dengan India memanas setelah kasus serangan oleh militan bersenjata di Kashmir yang menewaskan 25 warga India dan satu warga Nepal sepekan kemarin.

    India menuding Pakistan terlibat dalam serangan itu. Di sisi lain, Pakistan membantahnya dan menawarkan penyelidikan kasus itu secara netral.

    Le Monde melaporkan serangan itu merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil India sejak kasus serangan di Kota Mumbai pada tahun 2008 yang menewaskan 175 orang.

    Adapun saat ini sebagian daerah Kashmir dikontrol oleh India, dan sebagian lainnya oleh Pakistan dan Tiongkok. India dan Pakistan sama-sama mengklaim memiliki Kashmir secara penuh.

    KONFLIK KASHMIR – Tangkapan layar X ANI (ANI News) memperlihatkan anggota komunitas Gujjar dan Bakarwal mengadakan protes atas serangan di Pahalgam, Kashmir pada 27 April 2025. Serangan mematikan di Kashmir memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi India dan Pakistan (Tangkapan layar X ANI)

    Dikutip dari CNN, dua negara berkekuatan nuklir itu pernah berperang selama tiga tahun untuk memperebutkan Kashmir.

    Saat ini Garis Kontrol memisahkan Kashmir yang dikontrol India dengan Kashmir yang dikontrol Pakistan.

    Serangan di Kashmir memicu kemarahan besar di India. Perdana Menteri India Narendra Modi ditekan agar membalas serangan itu.

    India sebenarnya mengambil sejumlah tindakan, termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus yang ditandatangani tahun 1960.

    Aksi India itu membuat Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif amat geram.

    Dia memperingatkan bahwa upaya apa pun yang bertujuan untuk menghentikan aliran air milik Pakistan menurut Perjanjian Perairan Indus akan dianggap sebagai aksi perang. Upaya seperti itu akan dibalas Pakistan dengan kekuatan penuh.

    India pernah melancarkan serangan udara di Pakistan tahun 2019 setelah ada serangan oleh paramiliter di Kashmir yang dikontrol India. Serangan itu adalah yang pertama kalinya sejak perang di antara keduanya tahun 1971.

    Serangan terbaru di Kashmir memicu kekhawatiran bahwa kali ini India mungkin juga akan menempuh cara yang sama.

    Dalam pidatonya pekan lalu Modi sudah berjanji akan mengejar para pelaku hingga ke ujung dunia. Di sisi lain, Tarat mengatakan setiap “petualangan militer” India akan dibalas.

    AS dan Tiongkok Minta Pakistan-India Tenangkan Diri

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubia mengimbau India dan Pakistan agar menenangkan diri.

    “Kami menghubungi kedua belah pihak dan tentunya meminta mereka untuk memanaskan situasi,” kata juru bicara Kemenlu AS Tammy Bruce pada hari Selasa.

    Saat ini India menjadi rekan penting bagi AS karena AS membutuhkannya untuk menekan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Seperti India, Pakistan juga dianggap sebagai rekan penting AS.

    Tiongkok mengambil langkah serupa dengan AS. Negara Asia Timur itu meminta India dan Pakistan menahan diri.

    Tiongkok turut mengklaim sebagian wilayah Kashmir. Dalam beberapa tahun belakangan hubungan Tiongkok dengan Pakistan makin erat.

    Pekan lalu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berbicara dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan dan Menteri Luar Negeri Pakistan. Wang menyebut konflik Pakistan-India akan memunculkan risiko terhadap keamanan regional.

    (Tribunnews.com/ Febri Prasetyo) 

  • Bank DKI Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar, Siapkan IPO – Halaman all

    Bank DKI Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar, Siapkan IPO – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Bank DKI membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar kepada para pemegang saham atau 32 persen dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar.

    Pembagian dividen tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (30/4/2025).

    “Dari total dividen, Rp249,26 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selaku pemegang saham mayoritas, dan Rp56 juta kepada Perumda Pasar Jaya,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Dikatakannya, Sisa laba bersih sebesar Rp529,79 miliar atau 68 persen ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha.

    Selain menyetujui pembagian dividen, kata Agus RUPST juga menyepakati langkah strategis perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Direksi dan Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk melakukan kajian komprehensif serta menyiapkan seluruh dokumen dan proses yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan ekonomi secara menyeluruh.

    Perseroan juga menerima persetujuan penambahan modal disetor senilai Rp2,19 miliar, yang berasal dari penyetoran aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme penghapusbukuan kredit eks BPPN, sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan 2024.

    “Penambahan modal ini akan meningkatkan struktur permodalan Bank DKI, meskipun total modal disetor tercatat tetap sebesar Rp6,58 triliun, dengan kelebihan sebesar Rp760 ribu dibukukan sebagai cadangan umum,” kata Agus.

    Sebagai bagian dari agenda transformasi bisnis, RUPST juga melakukan penyegaran susunan manajemen. Anang Basuki ditunjuk sebagai komisaris utama independen menggantikan Bahrullah Akbar. 

    Sementara itu, Agus H. Widodo tetap menjabat sebagai direktur utama, didampingi Ateng Rivai sebagai Direktur Kepatuhan.

    Sejumlah nama baru diajukan untuk memperkuat jajaran direksi, yakni Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo.

    Penunjukan keempat calon direktur tersebut masih menunggu hasil fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Berikut susunan lengkap manajemen Bank DKI pasca-RUPST:

    Dewan Komisaris: Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki;  Komisaris: Michael Rolandi C. Brata; Komisaris Independen: Kiryanto

    Dewan Direksi: Direktur Utama: Agus H. Widodo; Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai;  Direktur: Daniel Setiawan Subianto; Direktur: Basaria Martha Juliana;  Direktur: Dipo Nugroho dan  Direktur: Prihanto Herbowo.

    RUPST juga menetapkan auditor eksternal untuk tahun buku 2025 serta menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) sesuai ketentuan POJK No.5 Tahun 2024 tentang pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

    “Langkah-langkah ini menandai komitmen Bank DKI untuk memperkuat fundamental keuangan, meningkatkan tata kelola, dan membuka peluang pertumbuhan baru melalui pasar modal,” kata Agus.

     

  • Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pengemudi angkutan online roda dua dan empat dari berbagai komunitas di wilayah Jabodetabek kumpul membahas tuntutan potongan aplikator transportasi online sebesar 10 persen di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025) sore.

    Dialog terbuka yang bertajuk ‘Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 persen’ tersebut, dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, perwakilan driver online roda empat Aries Renaldi, perwakilan driver online roda dua Kemed, pengamat transportasi Eddy Suzendi.

    Dalam kesempatan itu, perwakilan driver online roda empat, Aries Renaldi mengungkapkan selama ini klaim aplikator transportasi online menciptakan lapangan kerja adalah tidak benar. 

    Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator malah cenderung merugikan para pengemudi roda empat. 

    “Kebijakan aplikator selama ini justru terkesan membunuh (driver R4). Karena apa, korban ya sudah banyak. Misalnya mobil yang ditarik karena jumlah potongannya yang terlalu besar. Jadi saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekadar janji-janji,” ujarnya. 

    Sedangkan, perwakilan driver online roda dua Kemed mengatakan, selama ini dirinya dan rekan-rekan sangat tercekik akibat potongan-potongan dari aplikator yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 30 persen. 

    “Jadi mengapa ada gerakan potongan 10 persen ini. Bahwa ini adalah gerakan perlawanan kita sekaligus menolak arogansi aplikator yang sangat manipulatif,” kata Kemed. 

    Dia pun menekankan para ojek online siap melakukan perlawanan terhadap aplikator nakal.

    Mewakili rekannya sesama pengemudi ojek online, Kemed menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI, khususnya Adian Napitupulu yang telah memperjuangkan aspirasi mereka. 

    “Jadi prinsipnya begini, setelah kami mendengarkan pernyataan Bang Adian dan teman-teman di Komisi V yang memperjuangkan potongan aplikator 10 persen. Kami sangat berterima kasih karena abang dan rekan-rekan mau turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi kami,” jelas dia. 

    “Kalau 10 persen ini terealisasi tentu ini sangat berpengaruh para penghasilan kita,” sambung Kemed. 

    Menanggapi keluhan tersebut, Adian mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi dari para pengemudi roda dua dan empat tersebut. 

    Sampai saat ini, kata Adian, koleganya di Komisi V DPR RI juga mendukung dan turut memperjuangkan potongan 10 persen dari pihak aplikator transportasi online. 

    “Kalau dari pernyataan kan nanti bisa dilihat di videonya kan, berbagai macam praksi tuh. Itu kan pernyataan terbuka mereka. Itulah artinya bahwa, gini loh. Kita punya banyak sekali data yang bisa kita perdebatkan dalam pihak aplikator,” kata Adian.

    “Tapi secara formal nanti kan BAM ya. Gua kan wakil ketua BAM. Wakil pimpinan badan aspirasi masyarakat DPR. Kita nanti akan mengundang perwakilan, kita mau FGD. Seharian tuh. Kita kan hitung lagi segala macam. Baru itu menjadi rumusan kita untuk kita perjuangkan. Nah tahapnya diskusi ini, FGD dan sebagainya,” tandas Sekjen Pena 98 ini.

     

     

     

     

     

     

  • Gubernur Jatim Khofifah Buka Suara Soal PP 28/2024: Bisa Berpotensi Ganggu Perekonomi Daerah – Halaman all

    Gubernur Jatim Khofifah Buka Suara Soal PP 28/2024: Bisa Berpotensi Ganggu Perekonomi Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyoroti dampak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal terkait tembakau yang berpotensi mengganggu perekonomian daerah.

    Khofifah menyatakan, industri tembakau selama ini memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat.

    “Industri pertembakauan telah memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur, baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat,” kata Khofifah, Rabu (30/4/2025).

    Menurutnya penerapan peraturan tembakau dalam PP 28/2024, khususnya terkait kebijakan zonasi penjualan, hingga penyeragaman kemasan, berpotensi menurunkan pendapatan daerah maupun negara dari cukai hasil tembakau (CHT).

    Ia menjabarkan, sejak tahun 2018 sampai 2024 tren penerimaan CHT terus alami peningkatan. Jatim berkontribusi 61,41 persen atau Rp133,2 triliun dari total  penerimaan cukai nasional sebesar Rp216,9 triliun di tahun 2024.

    Angka ini menunjukkan bahwa Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Sehingga kata Khofifah, kebijakan yang memengaruhi industri tembakau perlu dipertimbangkan secara cermat.

    “Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” kata dia.

    Terlebih adanya potensi inflasi akibat kenaikan cukai dan aturan restriktif lain terhadap IHT yang dapat memperkeruh kondisi perekonomian di daerah.

    Perihal aturan dalam PP 28/2024, Khofifah menyatakan Pemprov Jatim menguatkan dukungan terhadap industri hasil tembakau (IHT) lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan. 

    “Melalui regulasi ini, kami berupaya menyeimbangkan kepentingan industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara,” tegas Khofifah.

    Ia berharap diskusi mengenai kebijakan IHT dapat melahirkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif agar industri tetap tumbuh tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan kesejahteraan petani. 

    “Dengan kebijakan seimbang, sektor ini mampu menyumbang pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” pungkasnya. (Tribnnews.con/Danang Triatmojo)

     

     

  • Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap adanya pengembang yang tak bertanggung jawab dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas. 

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Ara mengaku dirinya menghadapi reaksi keras dari sejumlah pengembang rumah subsidi. 

    “Karena kami menemukan rumah subsidi yang dikelola dengan tidak berkualitas, contoh yang tidak ada hujan tapi banjir, yang retak-retak belum setahun, dan kami menemukan dalam setiap kunjungan kekecewaan dan kesedihan,” kata Ara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia mencontohkan di Kabupaten Semarang, ada pembeli rumah subsidi dan sudah membayar sertifikat, tetapi para pembeli tersebut tak kunjung menerima kunci rumah.

    Dirinya pun bersedia jika Komisi V mau mempertemukan dirinya dengan pengembang rumah subsidi.

    “Saya siapkan data-datanya lengkap. Kalau mau meninjau lapangan saya bisa antar, karena kalau bisa ya data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta karena kami menyampaikan datanya lengkap,” kata dia.

    Ara mengatakan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah lembaga, seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk proses lanjutan terkait temuan Kementerian PKP tersebut.

    “Saya terbuka saja, karena itu adalah bagian dari keuangan negara, kita harus lindungi  rakyat kita, kita tak bisa biarkan rakyat kita mendapat perlakuan seperti itu,” kata Ara.

    Politikus Gerindra itu memahami bahwa proyek rumah subsidi menguntungkan para pengembang.

    “Tapi jangan juga dapat untung dari rumah subsidi tapi tidak bertanggung jawab. Saya terbuka saja kalau diundang DPR, dipertemukan dengan pengembang juga saya siap. Kalau mau turun ke lapangan saya juga siap, karena kami sudah pegang data-data lengkap dan beberapa sudah masuk proses hukum,” tandasnya.

     

  • May Day 2025, Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di Jalan Lintas dan Pintu Tol Kawasan Bekasi  – Halaman all

    May Day 2025, Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di Jalan Lintas dan Pintu Tol Kawasan Bekasi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polres Metro Bekasi Kota bersama unsur TNI dan instansi terkait menggelar apel pasukan, Rabu (30/4/2025).

    Kegiatan tersebut sebagai bentuk persiapan pengamanan jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Kamis (1/5/2025).

    Sebanyak 865 personel gabungan akan diterjunkan dalam pengamanan tersebut. 

    Mereka akan disebar di sejumlah titik strategis, termasuk jalur lintas kabupaten dan pintu-pintu tol yang menjadi akses utama menuju Jakarta, terutama ke arah Monas yang menjadi pusat aksi buruh.

    “Kami menyiagakan pasukan di titik-titik lintas kabupaten serta di pintu-pintu tol. Ini untuk memastikan mobilisasi buruh berjalan aman dan tertib,” ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, dalam keterangannya.

    Selain apel, aparat juga menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan. 

    Simulasi tersebut memperagakan skenario pengendalian massa dan pengamanan lokasi unjuk rasa.

    “Kami yakin, besok kegiatan akan berjalan dengan lancar. Kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman buruh. Mereka akan berangkat ke Monas dan menggelar aksi di sana,” tambahnya.

    Sebagai catatan, peringatan May Day tahun ini diperkirakan akan ada 200 ribuan buruh dari berbagai daerah yang terpusat di Jakarta.

    Mereka terbagi pada May Day Fiesta di Monumen Nasional (Monas) dan juga ada yang turun di DPR RI Senayan.

    13.252 Personel Gabungan Amankan Peringatan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas

    Pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) akan melibatkan 13 ribu lebih personel gabungan.

    Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei berdasarkan informasi sementara diikuti 200 ribu pekerja dari berbagai daerah.

    “Kita melibatkan 13.252 personel gabungan terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI, dan 276 personel pemerintahan daerah,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto usai Apel Gelar Pasukan di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Karyoto meminta semua jajaran untuk mengantisipasi kerawanan, baik dari sisi ketertiban umum maupun arus lalu lintas. 

    Menurutnya, serikat pekerja yang datang dari wilayah Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok akan dikawal satuan lalu lintas hingga sampai ke Monas.

    “Aksi unjuk rasa oleh kelompok-kelompok tertentu dengan aspirasi spesifik yang memiliki potensi eskalasi jika tidak dikendalikan dengan baik,” imbuhnya.

    Kapolda menyebut kegiatan keramaian skala besar ini dipastikan akan menimbulkan efek domino di daerah lain.

    “Maka dari itu kita tidak boleh lengah sekecil apa pun,” jelas Karyoto.

    Koordinasi lintas wilayah, soliditas antar instansi, serta kesiapan individu menjadi kunci keberhasilan pengamanan.

    “Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Irjen Pol Karyoto.

    Dalam peringatan Hari Buruh Internasional tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan hadir.

  • Motif Dendam dan Berupaya Kabur, Polisi Tembak Kaki Pembakar Bocah 4 Tahun di Tangerang – Halaman all

    Motif Dendam dan Berupaya Kabur, Polisi Tembak Kaki Pembakar Bocah 4 Tahun di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus tragis pembakaran bocah berusia 4 tahun di Kosambi, Kabupaten Tangerang, memasuki babak baru.

    Pelaku berinisial HB (38)  ditembak kakinya oleh polisi lantaran mencoba kabur saat pencarian barang bukti di Tasikmalaya, Jawa Barat.

    Kepolisian menyatakan tindakan tegas dilakukan karena HB melawan saat penyidik membawa pelaku ke lokasi barang bukti.

    “Saat proses pencarian barang bukti, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan petugas, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur,” ujar Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Rabu (30/4/2025).

    Pelaku kemudian dihadirkan dalam konferensi pers dalam kondisi pincang dan menahan rasa sakit di hadapan media.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, membeberkan bahwa motif pembunuhan dilatarbelakangi kekesalan HB saat korban, bocah laki-laki berinisial MA menangis di tengah malam meminta susu.

    “Korban menangis meminta susu sekitar pukul 02.15 WIB, Minggu 27 April 2025. Pelaku kesal, lalu membunuh korban,” kata Wira.

    Tak hanya itu, HB juga menyimpan dendam terhadap keluarga ibu korban lantaran hubungan asmaranya tidak direstui.

    “Dendam pelaku dilatarbelakangi penolakan dari kakak ibu korban atas hubungan asmara mereka. Amarah itu kemudian dilampiaskan kepada si anak,” ujarnya.

    Jasad Korban Ditemukan Terbakar dalam Kontrakan

    Jasad MA ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kamar kontrakan pelaku pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 WIB.

    Sang ibu, F alias J, awalnya kesulitan membuka pintu rumah karena terkunci.

    Warga sekitar yang membantu akhirnya menemukan kunci rumah dan berhasil membuka pintu.

    “Korban ditemukan dalam kondisi terbakar di kamar. Dugaan kuat korban mengalami kekerasan sebelum akhirnya dibakar,” jelas Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho.

    Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk proses otopsi.

    Saat ini, HB telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

  • Jokowi Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik, Polisi Dalami 24 Video Bukti – Halaman all

    Jokowi Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik, Polisi Dalami 24 Video Bukti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan telah menerima laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dugaan pencemaran nama baik.

    Laporan tersebut disampaikan pada Rabu (30/4/2025) dan kini tengah dalam tahap penyelidikan oleh Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat—termasuk dari tokoh publik seperti Jokowi—akan melalui tahapan penelaahan.

    “Laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau telah diambil keterangannya di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Ade Ary.
    Ade menyebut, laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

    Dalam pemeriksaan awal, penyidik mengajukan 35 pertanyaan kepada Jokowi.

    Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan tudingan ijazah palsu yang menyasar kliennya. Ia menyebut pelaporan menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Pasal yang kami duga dilanggar antara lain Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE,” ungkap Yakup di Mapolda Metro Jaya.

    Dalam laporan tersebut, tim hukum telah menyerahkan sekitar 24 video sebagai barang bukti yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik.

    “Sekitar 24 objek video sudah kami sampaikan kepada penyidik. Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak,” jelas Yakup.

    Adapun beberapa terlapor dalam kasus ini disebut berinisial RS, RS, ES, T, dan K. Berdasarkan informasi sebelumnya, inisial tersebut merujuk pada nama-nama seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

    Sebagai bagian dari klarifikasi, pihak pelapor juga memperlihatkan dokumen asli ijazah Jokowi mulai dari tingkat SD hingga sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkannya sepenuhnya kepada penyidik,” tambah Yakup.
     
    Bila Anda ingin saya siapkan teaser untuk media sosial atau versi SEO-friendly untuk website, silakan beri tahu.

  • Jepang Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Susu dan Pastikan Espor Daging Sapi Stabil – Halaman all

    Jepang Minta Indonesia Cabut Larangan Ekspor Susu dan Pastikan Espor Daging Sapi Stabil – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Pemerintah Jepang melalui Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF), Eto Taku kemarin (29/4/2025) meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor susu sesegera mungkin dan memastikan ekspor daging sapi yang stabil.

    “Kita meminta kepada Indonesia agar mencabut larangan ekspor susu dan memastikan ekspor daging sapi yang stabil,” ungkap sumber Tribunnews.com dari MAFF Rabu (30/4/2025).

    Pada tahun 2024, Amerika Serikat akan memiliki nilai ekspor terbesar produk pertanian, kehutanan, dan perikanan serta produk makanan dari Jepang, dan di tengah ketidakpastian tentang dampak “tarif timbal balik”, ada kebutuhan untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    Pemerintah Jepang menilai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai pasar penting di mana ekspor diperkirakan akan berkembang di masa depan.

    “Menteri Eto juga menyinggung negosiasi tarif dengan AS, dengan mengatakan, bahwa pada saat-saat seperti inilah bersatu dengan negara-negara ASEAN efektif untuk negara masing-masing.”

    Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi seusai menerima kunjungan bilateral Menteri Eto Taku di Kantor NFA, Jakarta, Selasa (29/4/2025) mengungkapkan, “Kita diskusinya itu lebih ke sharing tentang bagaimana me-manage pangan di Indonesia juga di Jepang, tapi kondisinya kurang lebih sama. Misalnya petani usianya tua. Beliau juga menyampaikan petani Jepang di sana rata-rata usianya di atas 60 tahun,” ungkap Arief.

    Sementara, kondisi petani Indonesia jika menilik hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) didominasi petani berusia 43-58 tahun sebanyak 42,28 persen. Kemudian 27,12 persen petani berusia 59-77 persen dan 26,10 persen petani milenial yang berusia 27-42 tahun. Lalu sebanyak 2,30 persen merupakan petani Gen Z dan 2,19 Gen Pre-Boomer.

    “Jadi kondisinya dengan kita mirip. Kita juga sepakat bahwa pendapatan petani menjadi salah satu yang harus dicapai untuk swasembada pangan. Ini karena akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi di Indonesia,” sebut Arief.

    “Dengan itu,  Presiden Prabowo Subianto sangat concern menjaga kesejahteraan petani Indonesia. Minister Eto juga jelaskan bahwa Jepang berupaya hingga memberikan subsidi ke petani untuk menarik minat generasi mudanya menjadi petani,” lanjutnya.

    Salah satu indikator kesejahteraan petani yang dipakai di Indonesia adalah pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP). 

    BPS mencatat NTP dan NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Maret 2025 yang merupakan puncak panen raya padi memiliki indeks tertinggi jika dibandingkan terhadap puncak panen raya dalam 3 tahun terakhir.

    NTP Maret 2025 adalah 123,72. Sementara NTPP Maret 2025 berada di 108,95. Di puncak panen raya tahun ini juga tercatat indeks harga yang diterima petani padi lebih tinggi dibandingkan puncak panen raya 2023 dan 2024, yakni di 137,94.

    Sementara pada puncak panen raya tahun 2024 yang jatuh pada April, NTP berada di 116,79 dan NTPP 105,54 dengan indeks harga yang diterima petani padi ada di 128,59. Di puncak panen raya tahun 2023 yang terjadi di bulan Maret, NTP di 110,85 dan NTPP 103,83 dengan indeks harga diterima petani padi berada di 121,55.

    “Citra petani yang sejahtera itu yang harus dibentuk. Minister Eto tadi sampaikan demikian dan kita di Indonesia saat ini sedang membangun citra baik itu dengan komando Bapak Presiden Prabowo,” terang Arief.

    “Apalagi data BPS menunjukkan indeks harga diterima petani padi di tahun ini sangat terjaga dan tidak anjlok signifikan, padahal sedang puncak panen raya. Ini torehan yang positif dan membuktikan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo benar-benar sangat menjaga kepentingan sedulur petani Indonesia,” tutup Arief.

    Dalam pertemuan, terkait ketahanan pangan, Minister Eto Taku menyampaikan Jepang baru saja menyempurnakan regulasinya untuk mencapai swasembada pangan. Berbagai program subsidi pun dikucurkan ke masyarakat Negeri Sakura.

    “Baik Indonesia maupun Jepang memiliki isu dan tantangan yang cukup banyak. Namun demikian, isu dan tantangan yang sama juga kita miliki. Misalnya bagaimana mengatasi masalah pendapatan para petani,” urainya.

    “Saat ini rata-rata usia petani di Jepang adalah 68 tahun. Jadi salah satu tantangan yang harus dilakukan adalah bagaimana menarik minat generasi muda. Kami memiliki program subsidi sebesar 8 Juta Yen untuk 5 tahun. Selain itu, (ada juga) pendanaan tanpa bunga dan tanpa batas waktu,” sambungnya.

    “Jepang sendiri juga baru saja menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, produksi, aset pertanian, dan sebagainya. Pertama dalam 25 tahun terakhir. Berdasarkan itu, kami akan menambah anggaran untuk mengintensifkan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memperkuat ketahanan dan swasembada pangan,” tambahnya.

    Diskusi beras dan bahan pertanian Jepang juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang gratis bergabung. Tuliskan nama alamat dan nomor whatsapp ke email tkyjepang@gmail.com