Author: Tribunnews.com

  • Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria. 

    Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani. 

    Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

    “Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

    Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

    Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

    Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

    Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

    Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

    “Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

    Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

    Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

    Syarat dan Prosedur Vasektomi

    Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

    Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

    Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

    Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

    Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

    Kaji Ulang Usulan Kebijakan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

    Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.

  • SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung, Jawa Barat, mengalami mual dan diare setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

    Namun, hal serupa tak terjadi pada siswa SMAN 19 Bandung, padahal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan menu MBG untuk kedua sekolahan tersebut sama.

    “Alhamdulillah, tidak ada siswa kami yang mengalami keracunan (seperti di SMPN 35 Bandung),” kata Kepala SMAN 19 Bandung, Imam Lubisasono, saat dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Kamis (1/5/2025).

    Menurut Imam, siswa SMAN 19 Bandung sudah diperingatkan sejak jauh-jauh hari untuk tak menyantap MBG jika menemukan menu yang terasa basi.

    Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, siswa SMAN 19 Bandung tak memakan menu sayuran yang disajikan dalam MBG pada Selasa lalu.

    “Sayurannya tidak dimakan. Saat ini, MBG diberikan kepada siswa kelas X dan XI SMAN 19 Bandung yang jumlahnya mencapai 368 orang,” ujar Imam.

    Lebih lanjut, dirinya kurang mengetahui lokasi SPPG yang menyiapkan MBG untuk siswa SMAN 19 Bandung lantaran dikoordinasikan langsung Wakasek Kesiswaan.

    Sebelumnya, Humas SMPN 35 Bandung, Ganjar Sulandiana mengatakan, sebanyak 342 siswa dan dua guru SMPN 35 Bandung diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.

    Ia berujar, seluruh siswa yang rata-rata mengalami gejala diare, demam, hingga muntah tersebut tidak ada yang dirawat inap di puskesmas maupun rumah sakit.

    “(Keracunan) diduga dari menu makaroni dan sayuran dalam MBG pada Selasa lalu yang sepertinya sudah basi serta tidak layak untuk dikonsumsi,” ucap Ganjar.

    DPRD Buka Suara

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menduga ada kejanggalan dan kesalahan dari penyedia atau SPPG terkait keracunan yang dialami siswa di SMP Negeri 35 Bandung.

    Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Sekolah SMPN 35 Bandung, telah ada penjelasan mengenai kejadian tersebut dan sudah dipastikan bahwa para korban memperoleh penanganan.

    “Kami sebagai anggota DPRD, ingin memastikan bahwa pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan MBG,” ujar Radea, Kamis.

    Atas dasar itu, pihak ketiga atau dalam hal ini SPPG harus dikoreksi atau dievaluasi supaya kejadian yang sama tidak kembali terulang.

    Pasalnya, hal ini berhubungan dengan masa depan generasi muda.

    “Hari ini hanya gejala keracunan seperti mual-mual dan diare. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi, itu harus kita jaga betul-betul,” terangnya.

    Ia juga berujar, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak sekolah untuk memastikan apabila ada hal yang kurang atau hal yang dibutuhkan.

    DPRD, sambung Radea, siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan kasus keracunan tersebut.

    “Seperti mendorong distribusi obat-obatan, sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya,” ucap Radea.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, setelah kasus keracunan tersebut pihaknya langsung menghentikan operasional SPPG karena akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungannya.

    “Iya dihentikan dulu, kami periksa tapi masih menunggu laporan pemeriksaan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian nanti kita akan cek lagi ya,” tutur Anhar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Penyebab Tidak Ada Siswa SMAN 19 Bandung Keracunan Setelah Santap MBG Seperti di SMPN 35.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Ahmad Imam Baehaqi/Hilman Kamaludin)

  • Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat.

    Deklarasi pembatalan ini disampaikan secara tegas dalam Forum Diskusi Jawa Pos 2025 bertajuk “Membedah Dampak PP 28/2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur” yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2025).

    Dukungan terhadap penolakan PP 28/2024 datang dari berbagai asosiasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Timur, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Luar-Griya Indonesia (AMLI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (PERPEKSI), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), serta Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI).

    Deklarasi yang diprakarsai FSP RTMM SPSI menyepakati bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan industri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian jutaan petani, pekerja pabrik, dan pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem industri tembakau.

    Ketua FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo , menegaskan bahwa pasal tembakau dan makanan-minuman dalam PP 28/2024 merupakan ancaman nyata bagi industri tembakau dan turunannya di Jawa Timur. “Mulai dari hulu hingga hilir, dari petani tembakau dan cengkeh, hingga pekerja di pabrik rokok dan industri makanan minuman yang terkait, semuanya ada di Jawa Timur dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

    Purnomo mencontohkan kontribusi sektor ini melalui penerimaan cukai rokok yang mencapai triliunan rupiah, bahkan menyentuh Rp200 triliun lebih, baik untuk pendapatan Jawa Timur maupun nasional. Meski memberikan kontribusi besar, perubahan regulasi yang semakin memberatkan industri menjadi sorotan. “Dulu ada PP 109/2012, sekarang muncul PP 28/2024. Ini jelas dirasakan dampaknya dan kami mempertanyakan siapa yang berada di balik ini,” katanya.

    Purnomo juga menyinggung pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang dinilai memiliki kekuatan finansial untuk mempengaruhi kebijakan. “Mereka punya duit, bisa memengaruhi eksekutif serta legislatif dan membuat peraturan yang implementasinya bisa terbina dengan baik untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat dan pekerja,” tegasnya.

    Beberapa pasal tembakau dalam PP 28/2024 dianggap sangat merugikan, seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan pemajangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang mana merupakan buah pengaturan dari produk aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang belakangan sedang dalam kontroversi terkait kredibilitas dan independensinya.

    Purnomo memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat akan mendorong konsumen mencari rokok yang lebih murah, yang berujung pada maraknya peredaran rokok ilegal. “Kalau semua diatur, maka orang akan mencari rokok yang lebih murah, parahnya lagi rokok ilegal. Dampaknya sangat luas sekali. Pendapatan negara berkurang, pabrik banyak tutup. Kalau itu terjadi, anggota kami ter-PHK. Jangan sampai ini terjadi,” katanya.

    Sebagai solusi, FSP RTMM SPSI Jawa Timur menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau yang terdapat di PP 28/2024. “Dampaknya sangat negatif pada ekonomi Jawa Timur dan nasional,” tegas Purnomo.

    Gelombang penolakan yang diinisiasi oleh FSP RTMM SPSI Jawa Timur ini menjadi gambaran suara akar rumput industri yang tidak bisa lagi diabaikan. Pemerintah diharapkan membuka dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi masa depan industri tembakau di Indonesia.

  • Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.

    “PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama,” tegas Gandung Pardiman, Kamis (1/5/2025).

    Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal 250 MW. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4,3 GW pada 2040. Pengembangan ini sejalan dengan target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pada tahun 2060 energi nuklir ditargetkan menyumbang 14,2 persen dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6%.

    Gandung menjelaskan bahwa PLTN memiliki keunggulan sebagai pembangkit base load berkapasitas besar dan stabil, yang menjadikannya pengganti ideal bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang saat ini jadi pembangkit utama. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah dan sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

    “PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah politisi Partai Golkar itu.

    Meski demikian, Gandung menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, soal dukungan publik. Survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN. Namun, sosialisasi harus diperluas, terutama di wilayah tapak potensial.

    Kedua, terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Gandung menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah yang ketat dan aman agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

    Sebagai bentuk keseriusan, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh tahapan program pengembangan energi nuklir nasional.

    “Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya,” tutup legislator Daerah Pemilihan DIY itu.

  • Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

    Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT.

    Dia menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan hasil aspirasi warga yang disampaikan pada masa reses sebelumnya di DPRD DKI Jakarta. 

    Pengerjaan saluran telah dilakukan oleh SDA sejak 2024 dan kini dilanjutkan dengan tahap pengaspalan jalan oleh Bina Marga.

    “Dalam kunjungan ini, saya melihat bahwa pembuatan saluran sudah mencapai sekitar 95 persen dan dikerjakan dengan rapi. Saat ini pekerjaan berlanjut ke tahap pengaspalan jalan di 9 RT. Harapannya, RW 11 bisa menjadi RW teladan di Jakarta Barat,” ujar Husen kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan bahwa pengaspalan jalan telah rampung di 3 RT, dan sisanya 6 RT akan segera diselesaikan.

    Dia menjelaskan bahwa ke depan, penerangan jalan dan penghijauan juga akan menjadi prioritas agar RW 11 dapat menjadi wilayah percontohan di Kelurahan Palmerah.

    Pekerjaan pengaspalan ini mencakup total panjang 4.340 meter dan ditargetkan selesai dalam 8 hari, meliputi seluruh RT di RW 11.

    Warga pun menyambut positif kehadiran Husen dalam pelaksanaan program pengaspalan jalan tersebut.

    “Alhamdulillah, saluran dan jalan di RT 04 sudah bagus. Kami merasa nyaman dan terbebas dari banjir. Terima kasih kepada Pak Husen yang telah memperjuangkan ini,” ujar Ibu Ira, warga setempat.

    Senada dengan itu, warga lainnya juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian pak Husen terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Baru kali ini saya melihat anggota dewan yang benar-benar aspiratif seperti Pak Husen. Biasanya hanya janji, lalu hilang,” kata seorang warga.

    Dalam kesempatan tersebut, Husen juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat serta akan meninjau kembali apa yang telah dikerjakan di RW  11.

    “Partisipasi dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk membangun Jakarta menjadi kota global,” pungkasnya.

    CAPTION: PENGASPALAN DI PALMERAH: 

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT/HO-Dokumetasi Husen

  • Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
     
    Wakil Ketua Komisi IV DPR, sekaligus Ketua Panja Panggah Susanto, menyatakan, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
     
    “Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujar Panggah dikutip Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, Panja akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani. Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.
     
    “Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.

     
    Untuk itu, Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga, agar dapat disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan.

    Panggah juga menekankan bahwa Komisi IV akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antarlembaga.
     
    “Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tuturnya.

  • Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP Terbaru Bulan Mei 2025 di Indonesia – Halaman all

    Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP Terbaru Bulan Mei 2025 di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, dan BP terbaru pada bulan Mei 2025.

    Pada awal bulan Mei 2025, terdapat beberapa perubahan harga di berbagai jenis bahan bakar di SPBU Pertamina, Shell, hingga BP.

    Simak rincian harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

    Harga BBM Pertamina Pada Hari Ini, 1 Mei 2025 Dikutip dari Mypertamina.id:

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 11.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 12.500

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 13.950

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.900

    Dexlite: Rp 13.900

    Pertamina Dex: Rp 14.350

    Pertamax: Rp 12.950

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.900

    Dexlite: Rp 13.900

    Pertamina Dex: Rp 14.350

    Pertamax: Rp 12.950

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.900

    Dexlite: Rp 13.900

    Pertamina Dex: Rp 14.350

    Pertamax: Rp 11.800

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 12.650

    Dexlite: Rp 12.650

    Pertamina Dex: Rp 13.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.950

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.900

    Dexlite: Rp 13.900

    Pertamina Dex: Rp 14.350

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050.

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750.

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750.

    Daerah Istimewa Yogyakarta

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750.

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.300

    Dexlite: Rp 13.350

    Pertamina Dex: Rp 13.750

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050.

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.950

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.900

    Dexlite: Rp 13.900

    Pertamina Dex: Rp 14.350.

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050.

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Pertamax Turbo: Rp 13.600

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Papua Selatan

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamax: Rp 12.700

    Pertalite: Rp 10.000

    Dexlite: Rp 13.650

    Pertamina Dex: Rp 14.050

    Harga BBM Shell Pada Hari Ini, 1 Mei 2025 Dikutip dari Shell.co.id:

    Shell Super: Rp12.730

    Shell V-Power: Rp13.170

    Shell V-Power Diesel: Rp13.810

    Shell V-Power Nitro+: Rp13.360

    Shell Super: Rp12.730

    Shell V-Power: Rp13.170

    Shell V-Power Diesel: Rp13.810

    Shell V-Power Nitro+: Rp13.360

    Shell Super: Rp12.730

    Shell V-Power: Rp13.170

    Shell V-Power Diesel: Rp13.810

    Shell V-Power Nitro+: Rp13.360

    Harga BBM BP Pada Hari Ini, 1 Mei 2025 Dikutip dari Bp.com:

    BP Ultimate: Rp13.170

    BP 92: Rp12.600

    BP Ultimate Diesel: Rp13.810

    BP Ultimate: Rp13.170

    BP 92: Rp12.600

    *) Harga bahan bakar di seluruh SPBU dapat berubah sewaktu-waktu.

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

  • Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi malingnya juga banyak.

    Adapun hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak,” kata Presiden Prabowo.

    Kemudian dikatakan Presiden Prabowo, pemerintahan yang ia pimpin bertekad menghilangkan korupsi.

    “Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan pekerjaan yang ringan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” kata Presiden Prabowo.

    Ia lalu mengingatkan untuk orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah digaji oleh rakyat.

    “Saya katakan, hentikan korupsimu, kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menjanjikan sejumlah hal untuk para buruh.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Ia menerangkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden.

    “Mana Undang-Undang yang tidak beres, tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” terangnya.

    Kemudian Presiden Prabowo juga berjanji untuk segera membentuk Satuan Tugas PHK. 

    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian,” terangnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan untuk meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

    “Dan juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco, Pak Sofian melaporkan ke saya, Minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” kata Presiden Prabowo.

    “Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan Undang-Undang ini akan selesai, kita bereskan,” imbuhnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan segera membentuk Undang-Undang perlindungan pekerja di laut, industri perikanan, dan kapal-kapal. 

    “Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ucap Prabowo.

    Atas hal itu, Presiden Prabowo mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 

    “150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucapnya.

    Selain itu pada Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo juga bakal mendorong Marsinah menjadi pahlawan nasional.

    “Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan Nasional,” tandasnya.

     

  • Akses Keluar Tol Senayan Ditutup Sementara Imbas Aksi Buruh di Depan Gedung DPR – Halaman all

    Akses Keluar Tol Senayan Ditutup Sementara Imbas Aksi Buruh di Depan Gedung DPR – Halaman all

    Berkumpulnya massa menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan atau DPR/MPR.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 14:15 WIB

    Jasa Marga

    GERBANG TOL DITUTUP – Gerbang Tol Senayan ditutup untuk sementara waktu imbas aksi Hari Buruh di depan Gedung DPR, Kamis (1/5/2025). Berkumpulnya massa menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan atau DPR/MPR. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Dalam Kota Jakarta memberlakukan buka tutup sementara akses keluar Slipi (MPR/DPR) pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota.

    JMT bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan Kepolisian menutup sementara imbas gelaran aksi penyampaian aspirasi oleh buruh di sekitar Gedung MPR/DPR pada Kamis (1/5/2025).

    Massa mulai memadati sekitar Gedung MPR/DPR sejak pagi tadi. 

    Berkumpulnya massa menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan atau DPR/MPR.

    Sebagai bentuk antisipasi, atas diskresi Kepolisian, mulai pukul 12.18 WIB, akses keluar Slipi (MPR/DPR) pada KM 09+650 Ruas Tol Dalam Kota diberlakukan buka tutup sementara.

    “Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” kata Senior ManagerbRepresentative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Rakhmanto, dalam keterangan tertulis.

    Untuk sementara waktu, pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas Tol Dalam Kota, khususnya sekitar kawasan Semanggi dan Senayan sampai dengan berakhirnya aksi masa.

    Antisipasi jadwal dan arah perjalanan, serta terus perbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

    Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

    Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

    Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

    Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Berbuntut tantangan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

    Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

    “Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

    “Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

    “Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

    Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

    Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

    “Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

    “Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

    “Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

    Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

    Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

    “Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

    Dedi Mulyadi sudah minta maaf

    DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

    Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

    Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

    “Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Hercules ikut dibuat geram

    Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

    Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

    Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

    “Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

    Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

    Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

    HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

    Dedi Mulyadi tak gentar

    Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

    Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

    “Tugas saya itu,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)