Author: Tribunnews.com

  • Aksi Hari Buruh di Semarang: 18 Mahasiswa Ditangkap, 5 Lainnya Dibawa ke Rumah Sakit – Halaman all

    Aksi Hari Buruh di Semarang: 18 Mahasiswa Ditangkap, 5 Lainnya Dibawa ke Rumah Sakit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Belasan mahasiswa ditangkap pihak kepolisian dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/5/2025).

    Mereka merupakan mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas PGRI Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

    Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang M. Safali mengatakan berdasarkan data sementara ada sebanyak 18 mahasiswa yang ditangkap.

    Para mahasiswa tersebut dibawa ke Mapolrestabes Semarang, sedangkan lima mahasiswa lain yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Roemani.

    “Iya ada 18 orang yang ditangkap, 5 dibawa ke rumah sakit. Kami masih melakukan upaya hukum untuk melakukan pendampingan dan pendataan kembali,” ucap Safali kepada Tribun Jateng, Kamis.

    Adapun kericuhan antara mahasiswa dan polisi pecah sebanyak dua kali.

    Pada kericuhan pertama, sekitar pukul 17.00 WIB, polisi memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan gas air mata secara berulang-ulang.

    Mahasiswa kemudian mundur ke patung kuda Undip Pleburan. Setelah itu, situasi kembali tenang.

    Akan tetapi, polisi kembali memukul mundur dengan menembakkan gas air mata pada pukul 17.25 WIB. Bukan hanya itu, polisi juga membentuk pasukan barikade.

    Mahasiswa yang terdesak lantas masuk ke area kampus Undip Pleburan. 

    Safali menjelaskan polisi telah bertindak menggunakan kekerasan terhadap para mahasiswa, padahal mereka melakukan aksi bersama para buruh.

    “Kami melakukan aksi sepakat sesuai dengan aksi yang dilakukan buruh,” ucapnya.

    Safali pun membantah tudingan polisi yang menarasikan bahwa mahasiswa yang melakukan kerusuhan adalah anarko.

    Selain itu, dirinya juga membantah ada provokasi dari mahasiswa sehingga polisi melakukan kekerasan.

    “Tudingan mereka tidak obyektif yang menyudutkan gerakan mahasiswa dan gerakan aksi hari buruh internasional,” terang Safali.

    Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Syahduddi berujar ada sekelompok anarko yang melakukan tindakan anarkis.

    Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti ada berapa orang yang ditangkap.

    “Ada yang ditangkap, mereka dibawa ke Polrestabes untuk diinterogasi,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul BREAKINGNEWS Jurnalis Semarang Dipiting dan HP Disita Polisi Saat Aksi Hari Buruh di Semarang.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnJateng.com/Iwan Arifianto)

  • Jelang Perundingan Nuklir, Iran Kecam Keras Sanksi Baru AS, Sebut sebagai ‘Terorisme Ekonomi’ – Halaman all

    Jelang Perundingan Nuklir, Iran Kecam Keras Sanksi Baru AS, Sebut sebagai ‘Terorisme Ekonomi’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran mengecam sebagai “terorisme ekonomi” atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam, Kamis (1/5/2025).

    Kecaman ini disampaikan beberapa hari sebelum putaran perundingan nuklir berikutnya antara musuh bebuyutan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya AS “untuk mengganggu hubungan persahabatan dan hukum antara negara-negara berkembang melalui terorisme ekonomi.”

    Dilansir Al Arabiya, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “bukti nyata dari pendekatan yang kontradiktif dari para pengambil keputusan Amerika dan kurangnya niat baik serta keseriusan mereka dalam memajukan jalur diplomasi.”

    Pada Rabu (30/4/2025), AS mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan yang berkantor pusat di luar Iran yang terlibat dalam penjualan minyak Iran.

    “Selama Iran berupaya menghasilkan pendapatan dari minyak dan petrokimia untuk mendanai kegiatan-kegiatan destabilisasinya, dan mendukung kegiatan-kegiatan teroris dan proksi-proksinya, Amerika Serikat akan mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban Iran dan semua mitranya yang terlibat dalam penghindaran sanksi,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, Rabu.

    Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden AS Donald Trump telah menerapkan kembali kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencerminkan pendekatannya selama masa jabatan pertamanya, sembari menyerukan dialog.

    Pada Maret 2025, ia mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang memiliki keputusan akhir dalam kebijakan utama negara, mendesak perundingan dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, serta menerapkan kembali sanksi yang keras, yang mendorong Republik Islam itu untuk menarik kembali komitmennya.

    Pembicaraan dengan Kekuatan Eropa

    Iran akan mengadakan perundingan di Roma pada Jumat (2/5/2025) dengan pihak-pihak Eropa terkait kesepakatan nuklir.

    Teheran telah mengusulkan pertemuan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, yang berpegang teguh pada kesepakatan 2015 yang dimaksudkan untuk mengekang aktivitas nuklir Iran, yang gagal pada tahun 2018 ketika Presiden AS Donald Trump meninggalkannya selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    “Menurut pendapat saya, ketiga negara Eropa telah kehilangan peran mereka (dalam masalah nuklir) karena kebijakan yang salah yang telah mereka ambil.”

    “Tentu saja, kami tidak menginginkan ini dan siap untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka di Roma,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi kepada media pemerintah.

    Diberitakan Dawn, tindakan AS pada hari Rabu adalah langkah terbaru yang menargetkan Teheran sejak Trump memulihkan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang mencakup upaya untuk menekan ekspor minyaknya hingga nol dan membantu mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan sanksi baru AS selama negosiasi mengirimkan “pesan yang salah”.

    Tindakan ini dilakukan setelah AS memulai kembali perundingan dengan Iran mengenai program nuklirnya.

    Para negosiator AS dan Iran akan bertemu lagi di Roma pada Sabtu (3/5/2025).

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • PM Israel Netanyahu Anggap Kalahkan Hamas Lebih Penting daripada Bebaskan 59 Sandera – Halaman all

    PM Israel Netanyahu Anggap Kalahkan Hamas Lebih Penting daripada Bebaskan 59 Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap bahwa mengalahkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menjadi tujuan yang lebih penting daripada membebaskan sandera.

    “Kami ingin memulangkan 59 orang yang diculik, tetapi perang ini memiliki tujuan akhir, yaitu kemenangan atas musuh kami,” kata Netanyahu dalam acara Alkitab Dunia untuk Pemuda pada hari Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan Netanyahu memicu kemarahan keluarga para sandera karena mereka menganggap pernyataan perdana menteri mengabaikan keselamatan dan pembebasan sandera.

    “Pemulangan korban penculikan bukanlah hal yang ‘kurang’ penting, itu adalah tujuan utama yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah Israel,” kata organisasi keluarga para sandera, seperti diberitakan 13TV Israel.

    Mereka khawatir Netanyahu mendukung Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyerukan lebih banyak serangan di Jalur Gaza, yang dapat membahayakan nyawa para sandera.

    “Keluarga sandera khawatir – Netanyahu memihak Smotrich, bertentangan dengan mayoritas masyarakat Israel yang menginginkan pemulangan semua sandera di atas segalanya,” imbuhnya.

    Selain itu, Einav Tsengauker, ibu salah satu sandera bernama Matan yang masih ditahan di Gaza mengecam pernyataan Netanyahu.

    “Saya memahami bahwa Netanyahu memiliki tujuan yang lebih penting daripada memulangkan putra saya yang sakit,” katanya berbicara mengenai putranya yang masih ditahan di Gaza.

    “Karena itu, jelas bagi saya bahwa untuk memulangkan putra saya – tujuan saya mulai saat ini adalah untuk menggulingkan Netanyahu dari kekuasaan,” tambahnya.

    Israel akan Perluas Serangan di Jalur Gaza

    Sementara itu Kepala Staf Israel Eyal Zamir berjanji untuk segera mengintensifkan serangan di Gaza jika diperlukan.

    Zamir mengatakan salah satu tujuan utama Israel adalah memulangkan para sandera.

    “Selain capaian-capaian penting, kita masih menghadapi tantangan, yang terutama adalah pemulangan para tahanan ke rumah mereka,” katanya pada hari Kamis.

    “Pada saat yang sama, kita bertugas mengalahkan Hamas, memulangkan para pengungsi ke rumah mereka, dan membangun realitas keamanan yang stabil dan aman bagi generasi mendatang,” lanjutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

    Ia mengatakan Hamas masih menahan setidaknya 59 sandera.

    “Kami akan menggunakan semua kekuatan yang kami miliki… Jika kami diminta untuk melakukannya, kami akan segera melakukannya. IDF siap memberikan pukulan telak kepada mereka,” ujarnya.

    Kepala IDF itu mengancam akan memperluas serangan di Jalur Gaza jika Israel tidak melihat kemajuan dalam upaya pertukaran tahanan.

    Saat ini, Israel dan Hamas belum mencapai kesepakatan untuk pertukaran tahanan berikutnya.

    Mediator Qatar dan Mesir masih berupaya menengahi pembicaraan yang berlangsung alot tersebut.

    Sebelumnya, Israel dan Hamas menyepakati perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Pada fase pertama yang berlangsung selama 42 hari, Hamas membebaskan 33 sandera Israel dengan imbalan pembebasan ribuan warga Palestina.

    Namun ketika pembicaraan untuk tahap kedua berjalan tidak menentu, Israel kembali meluncurkan serangan ke Jalur Gaza pada 18 Maret 2025 dan melanggar perjanjian.

    Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah membunuh lebih dari 52.400 warga Palestina dan melukai lebih dari 118.014 lainnya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Polisi Sebut Aksi Hari Buruh di Depan Gedung DPR Disusupi Anarko, 13 Orang Perusuh Ditangkap

    Polisi Sebut Aksi Hari Buruh di Depan Gedung DPR Disusupi Anarko, 13 Orang Perusuh Ditangkap

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Aksi unjuk rasa pada Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), diwarnai kericuhan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, unjuk rasa di depan Gedung DPR disusupi oleh kelompok Anarko.

    “Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI disusupi perusuh dari kelompok Anarko,” kata Ade Ary dalam keterangannya.

    Ade Ary mengungkapkan, sebanyak 13 orang perusuh telah diamankan di kolong Flyover Senayan.

    Para perusuh itu membawa petasan dan dikhawatirkan bakal disalahgunakan.

    “Massa aksi di depan Resto Pulau Dua melempari kendaraan masyarakat yang melintas di jalan tol, yang membahayakan keselamatan pengendara,” ungkap Kabid Humas.

    Dari 13 perusuh Anarko yang diamankan, satu di antaranya merupakan seorang wanita.

    “Semua penyusup anarkis yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Metro Jaya,” ujar Ade Ary.

    “Kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang berusaha membuat kerusuhan,” imbuh dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cerita Miris Sugiyatmo, Buruh Tekstil di Karanganyar Cuma Digaji Rp1.000 per Bulan – Halaman all

    Cerita Miris Sugiyatmo, Buruh Tekstil di Karanganyar Cuma Digaji Rp1.000 per Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Peringatan Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025), menyisakan cerita pahit dari seorang buruh di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Ia adalah Sugiyatmo (50) yang berprofesi sebagai buruh tekstil di sebuah perusahaan di Kabupaten Karanganyar.

    Sugiyatmo bercerita, dirinya digaji Rp1.000 per bulan sejak Juli 2024 setelah dirumahkan oleh pihak perusahaan.

    “Pada awalnya saya dirumahkan oleh perusahaan sejak Juli 2024 sampai sekarang dan ternyata mereka mengirim gaji saya setiap bulan ke rekening saya hanya Rp 1.000,” kata Sugiyatmo, Kamis, dikutip dari Tribun Solo.

    Sugiyatmo pun lantas melaporkan pihak perusahaan ke Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) Karanganyar, Danang Sugiyatno.

    Setelah itu, pihak personalia dari perusahaan tempatnya bekerja langsung dipanggil oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Karanganyar.

    Sugiyatmo mengatakan perusahaannya berdalih menggaji dirinya Rp1.000 agar rekening miliknya tetap bisa berfungsi.

    “HRD sempat dipanggil Dinas terkait pemberian upah seribu rupiah per bulan, alasan mereka bilang ini bukan mainan dan beralasan itu untuk menghidupkan rekening bank para buruh biar nggak mati,” ujar dia.

    Setelah mengetahui alasan tersebut, Sugiyatmo bersama rekannya yang senasib menggugat perusahan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

    Adapun putusan dari hakim adalah mengabulkan gugatan Sugiyatmo, yaitu perusahaan wajib membayar hak-hak dari dirinya dan rekannya yang senasib.

    Namun, putusan tersebut tidak bisa langsung dilakukan lantaran perusahaan diberi waktu selama 14 hari untuk memberikan tanggapan.

    Di sisi lain, Sugiyatmo bekerja serabutan selama dirinya dirumahkan sejak tahun lalu.

    Dia pun mengaku sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak puluhan tahun lalu.

    “Saya sudah kerja di perusahaan sejak 1993 atau sudah 32 tahun lulus dari STM saya langsung kerja di sini, namun baru kali ini saya diperlakukan seperti ini,” ungkap dia.

    Sementara, Ketua FSP KEP Karanganyar, Danang Sugiyatno, mengecam tindakan dari perusahaan tersebut.

    Dia mengungkapkan fenomena tersebut benar-benar terjadi di dunia kerja Karanganyar.

    “Ada banyak pekerja yang hanya mendapatkan upah hanya seribu rupiah per bulan, dan ini bukan omong kosong bukan retorika belaka, ini realita terjadi di perburuhan Kabupaten Karanganyar,” kata Danang.

    Tak cuma terkait gaji tak layak, Danang juga mengungkapkan ada buruh yang diperkerjakan meski sudah masuk usia pensiun.

    Namun, hak-hak mereka sebagai pekerja tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

    Ia menyebut kasus tersebut terjadi lingkungan pabrik di bidang tekstil.

    “Kondisi perburuhan Kabupaten Karanganyar saat ini tidak baik-baik saja, dan beberapa kasus ini sudah diadvokasi dan sudah putusan,” kata dia.

    Ketua DPC KSPN Karanganyar, Haryanto, meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar untuk melakukan Law Enforcement, yaitu penegakan hukum ketenagakerjaan.

    Pasalnya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

    “Banyak pengusaha nakal yang tidak memberikan hak karyawan, kami minta Law Enforcement ditegakkan benar-benar,” kata Haryanto.

    Ia mengatakan, banyak buruh yang dirumahkan namun tidak dibayar, terjadi PHK menjelang hari raya.

    Dia mengatakan ada enam poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi buruh yaitu Law Enforcement, setop PHK Massal, berikan perlindungan kepada buruh yang di-PHK, buat UU yang lebih baik dari UU Cipta Kerja, hapus sistem kerja outsourcing, serta lawan korupsi.

    “Mereka menampung saja namun akan ditindaklanjuti yang bisa ditindaklanjuti Pemkab Karanganyar karena sifatnya nasional dan akan direkomendasikan dari DPR RI ke Pemerintah Pusat,” ujar dia.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Solo dengan judul “Buruh Tekstil di Karanganyar Ini Terima Upah Hanya Rp1.000/Bulan, Berawal dari Dirumahkan Juli 2024”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Solo/Mardon Widiyanto)

  • Dikerjai, Pasukan Ukraina di Garis Depan Perang Dapat Ratusan Ribu Peluru Mortir ‘Ampas’ – Halaman all

    Dikerjai, Pasukan Ukraina di Garis Depan Perang Dapat Ratusan Ribu Peluru Mortir ‘Ampas’ – Halaman all

    Dikerjai Demi Cuan, Pasukan Ukraina di Garis Depan Perang Dapat Ratusan Ribu Peluru Mortir ‘Ampas’

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Ukraina dikerjai.

    Amunisi perang yang mereka terima di garis depan pertempuran melawan Rusia banyak yang ‘ampas’ alias gagal berfungsi.

    Hal itu terungkap saat Biro keamanan dalam negeri Ukraina mengatakan kalau mereka telah menahan empat orang atas sabotase ini.

    Penahanan dilakukan setelah badan keamanan Ukraina tersebut menyelidiki pasokan 120.000 peluru mortir cacat yang diterima pasukan Kiev di garis depan medan perang.

    Dinas Keamanan Ukraina, juga dikenal sebagai SBU, menulis di saluran Telegramnya kalau orang-orang yang ditangkap termasuk seorang pejabat militer, seorang pejabat kontrol kualitas, dan dua kepala bisnis manufaktur pertahanan.

    “Pengumuman SBU itu muncul enam bulan setelah media Ukraina melaporkan keluhan dari beberapa unit garis depan bahwa peluru mortir 120 mm mereka tidak menembak atau gagal meledak,” tulis laporan BI, dikutip Kamis (1/5/2025).

    TENTARA UKRAINA – Foto ini diambil dari Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Senin (17/3/2025), memperlihatkan tentara Ukraina dari brigade infanteri ke-58 melakukan pelatihan di lokasi yang dirahasiakan, terlihat dalam postingan yang diunggah pada 7 Maret 2025. (Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina)

    Sabotase dengan Motif Keuntungan

    Dalam sebuah video yang viral pada November tahun lalu, seorang tentara Ukraina mengatakan hanya sekitar satu dari 10 peluru yang akan berhasil keluar dari peluncurnya dan meledak secara efektif.

    Saat itu, wartawan Ukraina melaporkan bahwa hingga 100.000 peluru akan ditarik.

    SBU mengatakan pihaknya menyelidiki sebuah pabrik industri pertahanan di wilayah Dnipropetrovsk, tempat kota utama Dnipro berada , dan menemukan bahwa keempat orang yang ditangkap telah berkonspirasi untuk “memasok peluru mortir yang rusak ke garis depan.”

    “Untuk produksi massal, para tersangka menggunakan bahan-bahan di bawah standar dan melakukan pengerjaan yang salah, yang mengakibatkan primer muatan utama rusak dan mengakibatkan kinerja seluruh muatan propelan tidak stabil,” kata pernyataan SBU.

    Badan keamanan Ukraina tersebut tidak menyebutkan nama orang-orang yang ditangkap, tetapi menuduh keempatnya berkonspirasi untuk “mengurangi biaya produksi guna meningkatkan keuntungan mereka.”

    SBU mengatakan pejabat militer dan pengawas mutu terduga pelaku sabotase tersebut “sengaja mengabaikan” amunisi yang cacat dan memalsukan catatan untuk menutupi skema tersebut.

    Ilustrasi – Pasukan Ukraina di Donbass. (Sumber: Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina)

    “Akibatnya, 120.000 peluru yang tidak dapat digunakan mencapai garis depan,” tambahnya. Jika terbukti bersalah, keempat tahanan tersebut terancam hukuman penjara hingga 15 tahun, kata SBU.

    Amunisi artileri menjadi kunci utama pertahanan Ukraina karena perang telah berlarut-larut menjadi pertempuran yang menguras banyak korban.

    Salah satu masalah yang paling mendesak di Kiev adalah tekanan perang terhadap jumlah tentara yang dapat dikerahkannya pada suatu waktu, dan Kiev menghadapi dilema apakah akan menurunkan persyaratan wajib militernya untuk mencakup pria berusia 18 tahun ke atas.

    Namun Ukraina juga berupaya mencegah kekurangan amunisi, yang telah diupayakan secara maksimal oleh Eropa dan AS.

    Di tengah serbuan tersebut, Kyiv telah berupaya meningkatkan produksi pertahanan lokalnya , yang telah memproduksi jutaan pesawat nirawak dengan pandangan orang pertama.

     

     

    (oln/bi/*)

  • Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan kembali membagikan rumah subsidi ke kategori pekerja, selain buruh.

    Pria yang akrab disapa Ara itu baru saja memberi rumah subsidi kepada buruh. Ini menjadi kolaborasinya bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Total ada 20 ribu rumah subsidi yang dialokasikan khusus untuk buruh pada tahun ini. Pada Kamis (1/5/2025) ini, ada 100 rumah yang dibagikan, di mana ia menyerahkan secara simbolis ke 13 buruh.

    “Saya dapat laporan di sini 13 rumah. [Total] ada 87 rumah yang diserahkan hari ini kepada pekerja, kepada buruh di beberapa titik yang sudah ditentukan,” katanya dalam acara penyerahan kunci di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Ara telah berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk membagikan 100 rumah subsidi kepada tenaga kesehatan.

    Kemudian, Ara juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membagikan rumah subsidi kepada guru.

    Setelah tenaga kesehatan, guru, dan buruh, Ara mengatakan akan membagikan rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei mendatang bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menurut dia, alokasi rumah subsidi bagi wartawan bukan berarti pemerintah ingin menyogok. Namun, karena wartawan masih bagian dari masyarakat Indonesia, mereka juga berhak mendapatkannya.

    “Ini bukan sogokan bagi wartawan. Silakan mau mengkritik, tetapi sebagai warga negara, wartawan juga berhak mendapatkan rumah subsidi dari negara selama mengikuti aturan MBR yang sudah kami tetapkan,” ujar Ara.

    Berikutnya, pada 8 Mei, Ara akan membagikan rumah subsidi kepada tenaga kerja migran bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Ara menegaskan bahwa setiap kegiatan ini yang dilakukan bukanlah groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi tersebut.

    Namun, ia langsung menyerahkan kunci rumah subsidi tersebut kepada para penerima.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi ini. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

  • Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar giat Hari Buruh atau May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut acara ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah dan para buruh.

    “Kami melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day,” kata Yassierli, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah. Kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi, dan seterusnya,” kata dia.

    “Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi,” katanya.

    Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

    “Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP-red) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20.000 rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara di sela-sela Peringatan May Day 2025 yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Ara menyatakan program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Politisi Partai Gerindra itu optimistis program 3 juta rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. 

    Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

    “Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

    “Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam program 3 juta rumah harus ditingkatkan,” katanya.

  • Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pembentukan dan konsolidasi Badan Pengelola Investasi, Danantara, menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi nasional.

    Menurut Bamsoet, langkah Presiden bukan sekadar reformasi struktural, tetapi juga bentuk respons strategis terhadap perubahan tatanan global yang penuh ketidakpastian.

    ‘’Forum konsolidasi Danantara layak dimaknai sebagai langkah lanjutan dari Presiden Prabowo mengonsolidasi semua potensi kekuatan ekonomi nasional, menyusul pendirian Danantara yang akan menjadi salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dari konsolidasi itu, tampak sangat jelas upaya Presiden untuk mengeskalasi potensi kemandirian Indonesia,’’ ujar Bamsoet dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet menanggapi pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam townhall meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 28 April 2025. Dalam forum itu, Presiden bahkan sempat menyampaikan teguran kepada para direksi BUMN terkait kinerja dan efektivitas tata kelola.

    Bamsoet menyebut, per Maret 2025, konsolidasi Danantara telah mencakup 844 BUMN dengan total aset mencapai 982 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp16.508 triliun (kurs Rp 16.810 per dolar AS). 

    Angka ini diyakini masih bisa meningkat bila digabungkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, emas, dan batu bara yang sangat dibutuhkan pasar dunia.

    “Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian,” tegas Ketua MPR RI ke-15 danKetua DPR RI ke-20 tersebut.

    “Tatanan dunia praktis telah berubah, sehingga NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara) bubar dengan sendirinya karena Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri,” sambungnya.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti perubahan arus investasi dunia, di mana banyak negara kini mulai mengalihkan fokus pada industri strategis, terutama pertahanan. Indonesia, kata dia, tidak bisa tinggal diam dan harus memperkuat ketahanan ekonominya.

    Bamsoet menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara (BPI) akan memainkan peran penting dalam mengolah kekayaan nasional menjadi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

    “Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, Danantara diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah semua sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari pengelolaan semua potensi SDA itu diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja,’’ pungkasnya.

  • Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyempatkan berdialog bersama para buruh yang mendapat alokasi rumah subsidi.

    Pada Kamis (1/5/2025) ini, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pemerintah membagikan 100 unit rumah subsidi kepada buruh. 

    Secara seremonial, 13 buruh menjadi penerima rumah subsidi ini dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Buruh merupakan satu dari sekian golongan profesi yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Ketika memberi sambutan dalam acara penyerahan ini, Ara turut didampingi oleh dua buruh yang menjadi penerima rumah subsidi ini.

    Ia pun berdialog bersama buruh bernama Desi yang merupakan seorang pekerja di sebuah produsen sepatu di Serang, Banten.

    Desi yang bekerja sebagai staff leader memiliki gaji Rp 6,2 juta per bulan. Ini menjadi rumah pertamanya. Ara pun bertanya kepada dia apakah sudah melihat rumah subsidi yang diberikan kepadanya.

    “Ibu sudah lihat rumahnya belum?” tanya Ara.

    “Sudah, Pak,” jawab Desi.

    Kemudian, politikus Partai Gerindra itu bertanya apakah aliran air dan akses jalan di rumah tersebut bagus atau tidak. Desi pun menjawab bahwa semuanya bagus.

    Desi juga menyebut bahwa kondisi tembok di rumah tersebut tidak retak.

    “Ibu bahagia enggak dapat rumah ini?” tanya Ara.

    “Senang banget, Pak,” jawab Desi.

    Ara pun mengatakan bahwa rumah subsidi yang dijual ini bukan hanya sebatas gambar yang terpampang dalam sebuah pamflet.

    Ia kemudian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan jumlah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Jadi, kami bukan jual gambar, kami jual rumahnya. Kami bukan jual pamflet, tapi jual rumahnya. Doakan pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini akan memberikan sangat besar rumah subsidi,” ujar Ara.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

    Berikut syarat penerima KPR FLPP:

    1. Berkewarganegaraan Indonesia

    2. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya

    3. Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri

    4. Tidak memiliki rumah

    5. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.