Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?

    dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?

    loading…

    Taufiq Fredrik Pasiak, Ilmuwan Otak dan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Foto/Dok.Pribadi

    Taufiq Fredrik Pasiak
    Ilmuwan Otak, Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta

    HARI INI, kekuasaan tidak lagi bekerja dengan cara menekan, melarang, atau membungkam terang-terangan. Era represi sudah lewat. Kini, yang diatur bukan hanya tubuh atau tindakan, tapi emosi dan atensi. Bukan lagi pengendalian dengan palu, tapi dengan notifikasi.

    Bukan ketakutan karena senjata, tapi karena ketidakpastian yang tak kunjung selesai. Maka pertanyaannya: apakah rakyat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis emosional yang dikondisikan secara sistematis?

    Dalam masyarakat digital saat ini, kekuasaan telah berevolusi. Ia tak lagi hadir dalam bentuk kontrol kasar, tapi sebagai rekayasa halus terhadap suasana batin.

    Istilah “brainwashing” atau cuci otak klasik -yang bekerja dengan pemaksaan dan pengulangan ideologi- berubah bentuk menjadi “emotional tuning” yakni pengaturan frekuensi emosi massa lewat aliran informasi, simbolisme politik, dan pembiasaan terhadap kebisingan.

    Kekuasaan tak lagi berkata “jangan berpikir”, tapi membuat kita terlalu lelah untuk berpikir. Kondisi ini selaras dengan analisis Byung-Chul Han dalam Psychopolitics (2017), yang menyoroti bagaimana kekuasaan modern lebih bekerja melalui eksploitasi kebebasan individu.

    Alih-alih menekan dari luar, kekuasaan merasuk ke dalam diri, mengatur ekspektasi, ketakutan, bahkan suasana hati. Dalam konteks Indonesia, strategi ini tampak dalam bagaimana isu-isu politik berganti terlalu cepat untuk dicerna secara mendalam. Belum selesai publik memahami satu isu, sudah muncul lima isu lain. Hasilnya berupa kelelahan emosional kolektif.

    Fenomena ini sejalan dengan kajian psikologi politik dan neurosains kognitif tentang sistem perhatian dan pengaruh media.

    Dalam situasi saat ini, rakyat Indonesia bukan sedang dibungkam dengan cara lama, tapi dibanjiri informasi hingga tidak mampu lagi memilah mana yang penting dan mendesak.

    Gadget dan media sosial telah menjadi alat pengalih perhatian paling masif sepanjang sejarah. Reticular Activating System (RAS), sistem otak yang berperan menyaring informasi, hanya mampu memproses sebagian kecil dari jutaan stimulus setiap detik.

  • Kasus Pagar Laut Tangerang Tak Jelas, Mahfud MD Dorong Kejagung Ambil Alih dari Polisi

    Kasus Pagar Laut Tangerang Tak Jelas, Mahfud MD Dorong Kejagung Ambil Alih dari Polisi

    loading…

    Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih penanganan kasus pagar laut Tangerang dari Polri yang berkasnya tak kunjung selesai. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti perkembangan penanganan kasus pagar laut Tangerang yang hingga kini berkasnya itu tak kunjung selesai. Bahkan, kepolisian dan Kejagung saling lempar berkas berkaitan ada tidaknya dugaan korupsi di kasus pagar laut tersebut.

    “Kasus pagar laut itu dari sudut apa pun indikasi korupsinya kuat karena tak mungkin ada sebuah sertifikat, ratusan sertifikat dikeluarkan tanpa ada pejabat yang meneliti. Nah kalau sudah meneliti kok sampai keluar ratusan pasti kolusi, pasti kolusi. Kalau satu gitu iya itu keliru, tapi ini ratusan dan yang dijadikan tersangka hanya seorang lurah dari 16 kelurahan, ndak masuk akal, masa seorang lurah bisa mengatur 16 kelurahan lainnya,” kata Mahfud MD secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, kasus pagar laut Tangerang memiliki indikasi korupsi yang kuat. Hanya dalam perkembangannya kasus tersebut malah terjadi saling lempar antara kepolisian dengan Kejagung. Polisi menyatakan kasus pagar laut itu bukan perkara korupsi, hanya pemalsuan yang dilakukan seorang Lurah Kohod.

    “Jaksa Agung mengatakan enggak itu korupsi, dikembalikan kasus ini, sehingga sekarang ini, kasus yang besar ini sekarang tak jelas nasibnya. Polisi sesudah dikembalikan bilang lagi, oh sesudah kami teliti sesuai permintaan Kejaksaan Agung tetap tak diketemukan unsur korupsinya, dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung bahwa itu tetap bukan kasus korupsi,” tuturnya.

    Mahfud menjelaskan, sebagaimana pernyataan polisi beberapa hari lalu, polisi menyebutkan kasus pagar laut itu bukan perkara korupsi karena tak ada kerugian negara. Sejatinya, dalam penanganan kasus pagar laut, dia melihat adanya kekeliruan lantaran kasus tersebut masuk dalam kasus korupsi.

    “Nah ini salah total, korupsi itu kerugian negara itu hanya 1 unsur dari 7 jenis korupsi. Tujuh jenis utama korupsi itu, yang pertama definisi korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum. Itu sudah pasti ada kan, ada perusahaan yang disebut, ada Lurah Kohodnya yang berkolusi dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara, itu korupsi yang menggunakan APBN, kerugian negara,” katanya.

    “Nah kalau suap ndak usah pakai kerugian negara. Saudara tahu Pak Hakim Muhtarom di penjara, ndak ada kerugian sama sekali karena dia hanya menerima suap. Ada yang banyak sekarang masuk penjara karena gratifikasi itu ndak ada kerugian negara, dia hanya mendapat, kalau suap tolong dibuatkan ini, ini uangnya, ndak pakai APBN uangnya, ndak merugikan negara,” kata Mahfud MD lagi.

    Mantan Menko Polhukam itu menjabarkan, sejatinya masih ada 7 jenis korupsi lain yang menyatakan tak perlu adanya kerugian negara. Contohnya perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jabatan yang berakibat pada keuangan, bukan hanya keuangan negara.

  • Saksikan INTERUPSI Dokter Bejat Harus Dihukum Berat Malam Ini Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Saksikan INTERUPSI Dokter Bejat Harus Dihukum Berat Malam Ini Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Saksikan INTERUPSI Dokter Bejat Harus Dihukum Berat Malam Ini Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    JAKARTA – Dunia kedokteran Indonesia tengah diguncang kasus memalukan yang menyayat rasa keadilan dan nurani publik. Dua dokter yang seharusnya menjadi penjaga kesehatan dan pelindung pasien justru berubah menjadi predator dalam jas putih.

    Kasus yang menjadi perhatian nasional ini akan dikupas tuntas dalam program INTERUPSI malam ini “Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat!” bersama Ariyo Ardi , Anisha Dasuki, dan para narasumber kredibel.

    Seorang dokter muda bernama Priguna Anugerah Pratama, yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran, diduga melakukan tindakan pemerkosaan seorang perempuan yang diketahui merupakan anak dari seorang pasien yang tengah dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan kedokteran, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Belum reda keterkejutan publik atas kasus tersebut, kini mencuat pula kabar yang tak kalah mencengangkan. Seorang dokter kandungan berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya sendiri.

    Kedua kasus ini mencuat di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas etika profesi tenaga medis. Masyarakat mendesak agar tidak ada perlindungan terhadap pelaku hanya karena mereka mengenakan jas putih atau berasal dari institusi terhormat. Publik ingin proses tersebut berjalan adil, dan pelaku wajib dihukum berat. Lantas, bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap Priguna dan MSF?

    Saksikan selengkapnya malam ini di INTERUPSI “Dokter Bejat, Harus Dihukum Berat” bersama para narasumber, dr. Makky Zamzami-Humas PB IDI, dr. Eva Sri Diana Chaniago-Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, Maman Imanul Haq-Anggota Komisi VIII DPR RI,Erlinda-Pemerhati Perempuan dan Anak, pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)

  • Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menghadiri undangan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahasa Satgas PHK. FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera dibentuk pemerintah. Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK saat di acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu di Jakarta sudah mulai dibahas baik rencana kerja dan personalianya.

    Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. “Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri”, ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:

    1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.

    2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.

    3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.

    4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    5. Memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.

    6. Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain.

    7. Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain.

    Jumhur menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu kaum buruh khususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk bisa hadir dalam acara MayDay Stadion Utama GBK pada 1 Mei mendatang.

    “Dari pembicaraan itu, insyaAllah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara MayDay itu,” pungkas Jumhur.

    (abd)

  • Internal PDIP Solid Jelang Kongres, Yasonna: Mana Ada Beda-beda Sikap

    Internal PDIP Solid Jelang Kongres, Yasonna: Mana Ada Beda-beda Sikap

    loading…

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Yassona H Laoly menegaskan bahwa internal partainya sangat solid. Tidak ada perbedaan sikap jelang pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP yang akan digelar tahun 2025.

    Isu soliditas partai berlambang moncong banteng ini mencuat menyusul belum adanya kejelasan waktu pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP. Sedianya, Kongres PDIP direncanakan digelar pada April ini.

    “Enggak ada, kita solid lah. Mana ada beda-beda sikap,” tegas Yassona kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia kembali menjelaskan bahwa belum ditentukannya waktu pelaksanaan Kongres PDIP lantaran internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini masih terus melakukan konsolidasi dan persiapan yang matang agar forum tertinggi di partainya itu bisa berjalan dengan lancar.

    “Hanya soal persiapannya. Ini kan baru pemilu, baru pilkada. Kan bikin kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan perlu biaya,” ujarnya.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menegaskan bahwa tidak ada kader yang mengetahui kapan waktu pasti pelaksanaan kongres tersebut.

    “Ya, kita belum tahu ya, tergantung ketua umum aja. Kita tunggu aja perintah ketua umum seperti apa nanti,” ujarnya.

    (zik)

  • Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    loading…

    Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu ini langsung dibantah Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu itu langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi.

    “Enggak ada reshuffle (dalam waktu dekat),” kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Prasetyo pun berkelakar bahwa yang akan di-reshuffle dalam waktu dekat adalah internal Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga Menteri ESDM mengatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan Partai Golkar .

    “Itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe. Bukan, enggak ada (reshuffle Kabinet Merah Putih, red), enggak ada. Sama sekali enggak ada,” pungkasnya.

    Diketahui, sebelumnya Bahlil menyinggung adanya peluang reshuffle di kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

    Kepada seluruh kader yang hadir, Bahlil menyampaikan bahwa reshuffle di internal partainya ini tidak berbeda jauh dengan reshuffle kabinet. Sebagai pemimpin, dirinya tak membutuhkan waktu lama untuk mengganti pengurusnya sebagai bentuk evaluasi kinerja.

    “Tidak mesti menunggu satu tahun atau dua tahun, ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change lah. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua bagi seluruh rakyat indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Bahlil juga akan merotasi sejumlah kadernya yang memangku jabatan di lembaga negara seperti di DPR RI. Dia pun menyinggung sosok Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Misbakhun ini mana Misbakhun ya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari, yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” ujarnya.

    Bahlil mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah jabatan warisan. Sehingga, semua kader memiliki hak yang sama untuk berlomba menduduki jabatan tersebut.

    (zik)

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Diminta Aktif Menjadi Jubir Presiden

    Mensesneg Prasetyo Hadi Diminta Aktif Menjadi Jubir Presiden

    loading…

    Mensesneg, Prasetyo Hadi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi juru bicara (Jubir) membantu PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang diketuai Hasan Nasbi. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi jadi juru bicara (jubir) Presiden. Sebelumnya, Presiden telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

    Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai jubir.Dia hanya menegaskan jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

    “Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

    Prasetyo juga menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Presiden Prabowo untuk membantu PCO.

    “Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai jubir bukan karena pernyataan Hasan Nasbi yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi.

    “Enggak juga, ndak lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” jelasnya.

    “Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” sebut Prasetyo.

    (shf)

  • Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    loading…

    Menkop Budi Arie Setiadi dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen Idulfitri. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Jika situasi ini terjadi, maka akan terjadi ketidakjelasan arah kebijakan, potensi terjadinya konflik internal, hingga instabilitas dalam pengambilan keputusan. Karena itu, idealnya dalam satu sistem pemerintahan hanya ada satu pusat kekuasaan tertinggi agar arah dan kebijakan jelas.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke kediaman Jokowi di Solo menimbulkan anggapan adanya matahari kembar tersebut. Mereka yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi adalah menteri yang telah menjabat sejak era Presiden Jokowi. Lalu siapa saja mereka?

    1. Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
    Pratikno bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/3/2025), atau pada hari H Idulfitri. Pratikno datang ke kediaman Jokowi sekitar pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 17.20 WIB, Pratikno meninggalkan kediaman Jokowi.

    Keduanya ngobrol santai membicarakan anak dan cucu. “Tadi cerita tentang cucu-cucu,” kata Pratikno sesaat sebelum meninggalkan kediaman Jokowi. Praktikno mengaku tidak ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang dititipkan kepada Jokowi.

    2. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
    Selanjutnya ada Menkop Budi Arie Setiadi yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi pada Selasa, 1 April 2025.

    “Silaturahmi di hari baik, cuma ngobrol-ngobrol aja,” kata Budi Arie usai bertemu Jokowi, di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

    Diakuinya, saat ngobrol Jokowi memberikan saran dan kemajuan untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan rentenir melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jokowi berpesan agar berhati-hati dan melakukannya dengan baik agar menjadi instrumen kemajuan masyarakat desa.

  • Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    loading…

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi telah tumbuh di dalam peradilan. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia ini sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi pun telah tumbuh di dalam peradilan. Misalnya saja dalam kasus suap 4 hakim yang memberikan vonis onslag terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

    “Jadi ini sudah jaringan di korupsi, gila ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang,” ujar Mahfud MD dalam diskusi publik enam bulan pemerintahan Prabowo yang digelar Institut Harkat Negeri dan Universitas Paramadina secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Awalnya, Mahfud MD mengatakan, masalah besar yang tak kunjung selesai adalah penegakan hukum korupsi. Dalam hukum lainnya, memang banyak pelanggaran yang terjadi, tapi tak separah korupsi.

    “Karena korupsi ini agendanya berbelok, dahulu waktu era reformasi cukup berhasil, di awal reformasi sampai tahun 2007-2009 kayaknya sih ndak ada korupsi-korupsi baru, karena pada waktu itu cukup kuat sekali kita mendirikan KPK, KY, dan sebagainya,” tuturnya.

    Dia menerangkan, pasca awal reformasi, kondisi tentang korupsi memburuk hingga saat ini korupsi jadi semakin menggurita, jangkauan dan skalanya meluas, ke atas, ke bawah, ke samping. Di zaman Presiden Soeharto, korupsi dilakukan oleh satu tangan yang bernama korporatisme negara, dikelola Soeharto sendiri dan kroninya.

    “Sekarang ndak, sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, Bupati, kemudian lembaga, hampir tidak ada lembaga negara ini yang tidak, tidak ada kasus korupsinya dan sudah lebih parah, sudah triliunan dan tiap hari kita dengar korupsi triliunan,” jelasnya.

    “Justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru,” papar Mahfud MD lagi.

    Dia menerangkan, saat ini korupsi justru tumbuh di peradilan dan kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan justru menjadi sebuah korupsi baru. Misalnya saja dalam kasus korupsi korporasi minyak goreng, meski kasus tersebut sudah jelas-jelas sebuah korupsi, justru dibebaskan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

  • Prabowo Diisukan akan Kembali Reshuffle Kabinet, Sekjen Gerindra: Saya Belum Dengar

    Prabowo Diisukan akan Kembali Reshuffle Kabinet, Sekjen Gerindra: Saya Belum Dengar

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet . Namun Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mendengar isu yang sedang berkembang tersebut.

    “Saya belum dengar isu reshuffle,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Isu reshuffle kabinet muncul terkait kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan merapat ke pemerintahan. Sebelumnya Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Disinggung mengenai hal itu, lagi-lagi Muzani tak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan bahwa politikus PDIP beberapa kali menyatakan akan memberikan dukungan pada pemerintah tanpa harus masuk ke dalam koalisi.

    “Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan,” kata Muzani.

    “Dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.

    (abd)