Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Desakan Gus Miftah Dicopot Terus Membesar, 215.161 Orang Tanda Tangan Petisi

    Desakan Gus Miftah Dicopot Terus Membesar, 215.161 Orang Tanda Tangan Petisi

    loading…

    Gelombang desakan mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan terus membesar. Foto/YouTube PCNU Magelang

    JAKARTA – Gelombang desakan mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan terus membesar. Hingga, Jumat (6/12/2024) pukul 08.00 WIB, sebanyak 215.161 orang telah menandatangani petisi Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden di laman change.org.

    Gerakan tanda tangan petisi copot Gus Miftah dilatarbelakangi sikapnya yang menghina penjual es teh dalam acara Magelang Bersholawat Bersama Gus Miftah Habiburrohman, Gus Yusuf Chudlori, Habib Zaidan Bin Yahya. Video yang menunjukkan Gus Miftah mengucapkan kata-kata kasar itu viral di media sosial. Penjual es teh yang sedang berkeliling menjajakan dagangannya ditertawakan oleh semua orang yang ada di acara tersebut ketika Gus Miftah menghina beliau dengan kalimat “yo kono didol, go***k”.

    “3 Desember 2024, hari di mana netizen tanah air merasakan perih, sakit hati yang mendalam atas apa yang terjadi pada bapak penjual es teh, bapak yang berjuang untuk keluarganya diperlakukan secara tidak hormat dan manusiawi oleh seorang pemuka agama, Gus Miftah,” tulis pembuat petisi menjelaskan alasannya membuat petisi Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden dikutip, Jumat (6/12/2024).

    Menurut pembuat petisi, tidak bagi seseorang, apalagi yang kerap berbicara tentang agama mengucapkan kalimat kasar kepada orang lain di depan khalayak ramai. Sementara Gus Miftah bukan sekali ini melakukannya, bahkan terhadap istri sendiri. Saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, sehingga publik mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat.

    “Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah,” tulis pembuat petisi lagi.

    Pembuat petisi mengingatkan bahwa Presiden Prabowo dalam pidatonya kerap mengaku sangat menghormati pedagang, tukang bakso, nelayan, dan pekerja di lapisan masyarakat menengah lainnya. Sebab, mereka bekerja dan menghasilkan uang secara halal. Namun di sisi lain, salah satu Utusan Khusus Presiden memberikan contoh sebaliknya.

    “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!” tulis pembuat petisi.

    Gus Miftah Minta MaafGus Miftah telah mengunjungi kediaman penjual es teh Sunhaji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (4/12/2024) pagi. Sunhaji merupakan pedagang es yang viral di media sosial karena dihina oleh Gus Miftah.

    Dalam kunjungan itu, Gus Miftah meminta maaf kepada Sonhaji yang didampingi Camat dan kepala desa setempat. Meski apa yang diucapkannya hanya candaan, tapi Gus Miftah meminta maaf kepada pedagang es tersebut.

  • Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas Terancam Dipecat

    Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas Terancam Dipecat

    loading…

    Anggota Polres Metro Bekasi, Aipda Nikson Pangaribuan alias N yang diduga membunuh ibu kandungnya Herlina Sianipar (61) dengan tabung gas 3 kilogram terancam dipecat. FOTO/IST

    JAKARTA – Anggota Polres Metro Bekasi, Aipda Nikson Pangaribuan alias N yang diduga membunuh ibu kandungnya Herlina Sianipar (61) dengan tabung gas 3 kilogram terancam dipecat. Perbuatan Aipda N terindikasi melanggar kode etik seperti yang tertuang dalam Pasal 8 C ayat 1 dan Pasal 13 huruf n Perpol 7 tahun 2022.

    Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Satriawan mengatakan, proses hukum etik dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Nikson sendiri sebagai terduga pelanggar etik anggota kepolisian.

    “Di mana saksi yang diperiksa adalah mereka yang mengetahui kejadian rekan kerja, atasannya, dan dokter yang melakukan perawatan terhadap yang bersangkutan,” kata Bambang dalam konferensi pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (5/12/2024).

    Dari pemeriksaan itu, Aipda N telah mengalami gangguan kejiwaan. Meski begitu, ia memastikan, sanksi etik tetap dijatuhkan kepada Aipda N.

    “Sanksi yang diamanatkan dalam Pasal 32 Perpol 7 Tahun 2022 disitu disampaikan bahwa terhadap terduga pelanggar yang mengalami gangguan kejiwaan itu dapat diajukan pemberhentian kepada Bapak Kapolda yang akan dilakukan proses sesuai dengan prosedur dilakukan proses perberhentian,” katanya.

    Untuk diketahui, Nikson diduga membunuh ibu kandung memakai gas 3 kilogram. Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Awalnya, terdapat saksi yang sedang berbelanja di warung korban berinisial HS.

    “Korban sedang melayani, saksi melihat dari belakang pelaku mendorong ibunya dan terjatuh ke lantai,” kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

    Lalu, pelaku mengambil tabung gas 3 kilogram yang ada di warung dan memukulkannya ke arah kepala korban sebanyak tiga kali. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung melarikan diri karena takut.

    “Saksi memberitahukan kepada temannya dan menelpon temannya lagi. Setelah itu ambulan dari kirab meluncur ke tempat kejadian dan membawa korban ke RS Kenari setelah sampai di rumah sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia,” katanya.

    (abd)

  • Kesempatan Terakhir Bayar PKB 2024, Yuk Gercep sebelum Tarif Baru Berlaku Tahun Depan

    Kesempatan Terakhir Bayar PKB 2024, Yuk Gercep sebelum Tarif Baru Berlaku Tahun Depan

    loading…

    JAKARTA – Akhir tahun 2024 menjadi kesempatan terakhir bagi wajib pajak khususnya warga Jakarta untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif lama sebelum penyesuaian tarif baru yang mulai diterapkan pada 5 Januari 2025. Jadi bulan ini adalah waktu penting untuk memanfaatkan kesempatan pembayaran pajak sebelum tarif baru berlaku tahun depan.

    Pemerintah DKI Jakarta pada 2024 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Perda ini yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, yang memberikan landasan hukum dan panduan umum terkait pajak daerah dan retribusi di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny.

    Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah diundangkan pada 5 Januari 2024, perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini akan mulai berlaku pada 2025, tepatnya pada 5 Januari 2025. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 ayat (1) Perda Jakarta tentang ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru yang diberlakukan tiga tahun sejak 5 Januari 2022.

    Dengan demikian, warga DKI Jakarta memiliki waktu satu tahun penuh sebagai masa transisi sebelum tarif baru ini diberlakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tarif baru 2025.

    Mengacu pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor, perubahan tarif PKB yang akan berlaku mulai 2025 di antaranya:

    1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
    Dua persen (2%) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;

    ♦ Tiga persen (3%) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.

    ♦ Empat persen (4%) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.

    ♦ Lima persen (5%) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.

  • Pandangan Rhenald Kasali Atas Tindakan Gus Miftah yang Mengolok-olok Penjual Es Teh Sunhaji

    Pandangan Rhenald Kasali Atas Tindakan Gus Miftah yang Mengolok-olok Penjual Es Teh Sunhaji

    loading…

    Tindakan pendakwah Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh Sunhaji menuai banyak kecaman. Bahkan, banyak bertebaran meme bertuliskan Penjual es teh lebih baik daripada penjual agama. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Akademisi Prof Rhenald Kasali turut menyoroti tindakan pendakwah Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh Sunhaji. Bahkan, banyak bertebaran meme bertuliskan “Penjual es teh lebih baik daripada penjual agama.”

    “Sudah banyak sih komentar-komentar dan akhirnya banyak sekali orang yang kemudian menyebarkan meme seperti ini dan dikatakan di situ, lebih baik menjadi penjual es teh daripada menjadi penjual agama,” ujar Rhenald melalui akun Facebook pribadinya rhenald.kasali, Kamis (5/12/2024).

    Berkaca dari kasus Miftah, dia menilai muncul masalah banyaknya orang yang mendapat gelar tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Gelar tersebut dapat mudah didapat tanpa mengenyam pendidikan yang memadai.

    “Ya, ini masalahnya sekarang karena banyak sekali orang yang bisa menjadi agamawan, apakah itu pendeta, apakah itu ustaz, apakah itu disebutnya kiai, apakah itu disebutnya profesor, apakah itu disebutnya sebagai apa sajalah tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sekolah dengan memadai,” katanya.

    Menurut Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI) ini, untuk mendapat gelar ustaz, pastur hingga kiai harus melewati pendidikan yang panjang. Pendidikan untuk menjadi tokoh agama bisa ditempuh puluhan tahun. “Dan ujiannya adalah bukan hanya pengetahuan, tetapi juga mental,” tuturnya.

    Dia mempertanyakan moral tokoh agama lainnya yang tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina pedagang es teh. “Saya juga lihat ada empat orang yang tertawa terbahak-bahak. Ini moralnya bagaimana menertawakan tukang es?” kata Rhenald.

    “Padahal, kalau kita lihat, agama itu kan justru mengajarkan perlindungan kepada orang kecil, mengajarkan anda yang kaya-kaya ini agar berempati pada orang susah. Kenapa ini terjadi?” tambahnya.

    Setelah mencermati, Rhenald pun mendapat jawaban yakni tokoh di dalam sinetron telah berperan dalam kehidupan nyata.

    “Ada orang yang latar belakangnya bukan pendidikan, bukan profesor, hanya akademik yang administrasi saja bisa jadi profesor. Jadi, ada orang-orang seperti ini jalan pintas dan masyarakat mempercayainya,” ujarnya.

  • Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    Puan Buka Suara Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang

    loading…

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue , mantan kekasih Kaesang Pangarep. Banyak yang menduga pertemuan itu sebagai langkah PDIP mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Menurut Puan, harus dibedakan kapasitas Hasto ketika bertemu dengan Felicia, apakah sebagai Sekjen PDIP atau pribadi. “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Puan melihat pertemuan keduanya dalam rangka silaturahmi. Dia menegaskan terkait apa isi pertemuan itu hanya Hasto yang bisa menjelaskan.

    Sebelumnya, pertemuan Felicia dan Hasto itu diunggah Felicia di akun Instagramnya. Dalam pertemuan itu, Felicia didampingi ibunya. Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan dan tempat pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu Hasto saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan.

    “Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tamba Hasto.

    Kendati demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Menurut Hasto, informasi yang disampaikan sangat rahasia. Karena itu, Hasto memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.

    Di lain sisi, Hasto menegaskan informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.

    (abd)

  • 3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara. PDIP telah resmi memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan partai. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) memutuskan memecat mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dari kader partai. Pemecatan itu secara terbuka disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Sebelum ini, isi pemecatan Jokowi dari PDIP memang kencang berembus. Melihat ke belakang, salah satu titik balik retaknya hubungan Presiden ke-7 RI dengan partai berlambang banteng tersebut bisa dilihat sejak merestui Gibran mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Fakta Pemecatan Jokowi dari PDIP

    1. Tak Dipecat Sendiri

    Selain Jokowi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap nama lain yang ikut dipecat. Termasuk anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden hingga menantunya, Bobby Nasution.

    Pada pernyataannya, Hasto juga menyampaikan pihak partai menilai praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    2. Hasto Singgung Kartu Tanda Anggota

    Pada momen serupa, Hasto menyampaikan keanggotaan PDIP tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kartu keanggotaan tapi juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    Pernyataan tersebut mungkin ditujukan sebagai tanggapan kepada Jokowi yang sebelumnya mengklaim masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Lebih jauh, Hasto memastikan partai tidak akan pernah kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

    Namun, ia menganggap praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, utamanya dalam hal menjalankan disiplin partai.

    3. Sudah Diduga Sejumlah Pihak

    Jalan berbeda yang dipilih Jokowi telah membuatnya menjauh dari PDIP. Padahal, bisa dibilang namanya dulu memang diorbitkan partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Melihat ke belakang, Jokowi masuk PDIP sekitar 2004. Setelahnya, ia meraih ‘win streak’ dalam beragam kontestasi yang diikuti dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta, hingga Presiden RI.

    Hubungan panjang Jokowi dan PDIP mulai retak menuju persiapan Pilpres 2024. Hal ini terlihat semakin jelas saat ia merestui Gibran untuk maju mendampingi Prabowo Subianto.

    Sejak itu, Jokowi tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar partai. Tak hanya itu, PDIP juga menjadi lebih sering mengkritiknya dalam berbagai kesempatan.

    Melihat kondisi itu, sejumlah pihak menduga bahwa Jokowi seharusnya sudah tidak lagi menjadi bagian PDIP. Setelah sekian lama penasaran, akhirnya jawaban pasti muncul saat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dari partai.

    (abd)

  • Komnas HAM Putuskan Polisi Tembak Siswa SMAN 4 Semarang Penuhi Unsur Pelanggaran HAM

    Komnas HAM Putuskan Polisi Tembak Siswa SMAN 4 Semarang Penuhi Unsur Pelanggaran HAM

    loading…

    Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menyatakan, penembakan Aipda Robig Zaenudin hingga menyebabkan tewasnya pelajar Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) memenuhi unsur pelanggaran HAM. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Komnas HAM menyatakan tindakan penembakan Aipda Robig Zaenudin hingga menyebabkan tewasnya pelajar Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) memenuhi unsur pelanggaran HAM. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM yang dilakukan 28-30 November 2024.

    Komnas HAM menilai Aipda Robig memenuhi unsur Pasal 1 angka (3) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum.

    “Memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM, dengan jenis pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar proses hukum atau extra judicial killing,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dari pemantauan Komnas HAM, Aipda Robig dinilai tidak sedang melakukan pembelaan diri. Aipda Robig juga tidak sedang menajlankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendaran oleh GRO dan dua temannya.

    “Aipda RZ tidak sedang menjalankan perintang undang-undang untuk menembak tiga korban itu,” sambungnya.

    Komnas HAM juga menilai Aipda Robig memenuhi unsur pelanggaran HAM yaitu hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiasi dan merendahkan martabat manusia. Robig dinilai memenuhi unsur pelanggaran Ham Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 39/99.

    “Tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO serta luka yang dialami dua korban lainnya adalah bentuk perlakuan kejam, tidak manusiaswi dan merendahkan martabat manusia,” jelas Uli.

    (abd)

  • Ulama-Tokoh Serukan Warga Jakarta Bersatu usai Pram-Doel Unggul

    Ulama-Tokoh Serukan Warga Jakarta Bersatu usai Pram-Doel Unggul

    loading…

    Sejumlah ulama hingga tokoh Jakarta menyerukan warga di wilayahnya untuk bersatu usai gelaran Pilkada 2024 pada 27 November lalu. FOTO/IST

    JAKARTA – Sejumlah ulama hingga tokoh Jakarta menyerukan warga di wilayahnya untuk bersatu usai gelaran Pilkada 2024 pada 27 November lalu. Mereka menganggap bahwa Pilkada Jakarta 2024 sudah berakhir dengan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) sebagai pemenang.

    “Kami meminta paslon 01, 02, dan 03, serta pendukungnya untuk kembali bersatu dan bersama-sama berangkulan, serta melayani warga Jakarta. Kita kuat dan sukses karena bersatu, kita gagal karena terpecah-belah,” kata ulama sekaligus sesepuh Betawi H. Nuri Thaher di Jakarta Timur, Kamis (5/12/2024).

    Nuri Thaher menyitir semboyan Arab yang menyebut bahwa persatuan adalah kunci kesuksesan, sebagai penegasan pentingnya persatuan di antara warga ibu kota. Dia mengatakan bahwa pascagelaran pilkada, warga Jakarta tidak lagi dikotak-kotakkan dengan pendukung paslon 01, 02, ataupun 03.

    Para ulama dan tokoh Jakarta itu berasal dari latar belakang dukungan yang berbeda selama gelaran Pilkada Jakarta 2024. Namun, kini usai pesta demokrasi tersebut rampung digelar, mereka bersatu guna melebur sekat-sekat politik residu pilkada lampau.

    “Kami bersama ulama dan tokoh-tokoh Jakarta yang selama ini memiliki perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Jakarta, pada hari ini kami bersepakat untuk menyatakan bahwa setelah 27 November Pilkada Jakarta sudah selesai,” imbuhnya.

    Para tokoh dan ulama mengaku telah mencermati hasil perhitungan riil suara Pilkada Jakarta. Dari telaah tersebut, mereka berkesimpulan bahwa Pramono-Rano memenangkan kontestasi demokrasi dalam satu putaran, mengalahkan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Paslon 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun).

    “Berdasarkan real count terhadap formulir C1 dari TPS yang sudah masuk 100 persen, bahwa Paslon 03 Mas Pram-Bang Doel memperoleh suara 50,07%. (Angka itu) lebih dari syarat keterpilihan, yaitu 50% plus 1 suara. Kita sudah melebihi,” ujarnya.

    Di samping itu, selisih perolehan suara Pramono-Rano dengan kedua paslon lainnya, menurut Nuri Thaher, terpaut cukup jauh. Perbedaan hasil suara RIDO dengan Pramono-Rano terpaut lebih dari 10% dengan perolehan suara sebesar 39,54%.

  • Polda Metro Sebut Polisi Bunuh Ibu Pakai Tabung Gas Alami Gangguan Jiwa

    Polda Metro Sebut Polisi Bunuh Ibu Pakai Tabung Gas Alami Gangguan Jiwa

    loading…

    Polisi terduga pelaku pembunuhan ibu kandung pakai tabung gas, Aipda Nikson Pangaribuan (N) disebut mengalami sakit jiwa. FOTO/IST

    JAKARTA – Polisi terduga pelaku pembunuhan ibu kandung pakai tabung gas, Aipda Nikson Pangaribuan (N) disebut mengalami sakit jiwa. Hal itu diletahui dari hasil pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

    “Dalam pemeriksaan kami, kami juga menemukan surat yaitu terdapat riwayat tentang kesehatan yang dialami oleh terduga pelanggar yaitu terduga pelanggar mengalami gangguan kejiwaan,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Satriawan saat jumpa pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (5/12/2024).

    Atas dasar itu, Bambang menyampaikan, pihaknya telah menyurati RS Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Kami juga sudah menyurat kepada RS Polri, dan nanti hasilnya akan disampaikan secara jelas oleh dokter yang menangani Aipda N ini,” terang Bambang.

    Selain itu, Bambang menyampaikan, pihaknya telah memeriksa sejumlab saksi dalam menangani dugaan pelanggaran etik Apida N. Setidaknya, ada 7 saksi yang dimintai keterangan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dan 1 terduga pelanggar sendiri. Dimana saksi yang diperiksa adalah mereka yang mengetahui kejadian, rekan kerja, atasannya dan dokter yang melakukan perawatan terhadap yang bersangkutan,” tandas Bambang.

    Sebelumnya diberitakan, oknum anggota Polri berinisial N, membunuh ibu kandungnya di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Oknum tersebut tega menghabisi nyawa ibunya dengan tabung gas ukuran 3 kilogram.

    Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Awalnya, terdapat saksi yang sedang berbelanja di warung korban berinisial HS.

    “Korban sedang melayani, saksi melihat dari belakang pelaku mendorong ibunya dan terjatuh ke lantai,” kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

    Lalu, pelaku mengambil tabung gas 3 kilogram yang ada di warung dan memukulkannya ke arah kepala korban sebanyak tiga kali. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung melarikan diri karena takut.

    “Saksi memberitahukan kepada temannya dan menelpon temannya lagi. Setelah itu ambulan dari kirab meluncur ke tempat kejadian dan membawa korban ke RS Kenari setelah sampai di rumah sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia,” jelasnya.

    (abd)

  • Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan

    Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan

    loading…

    Pilkada Jakarta 2024 memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pilkada Jakarta 2024 sudah memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta.

    Dengan partisipasi pemilih hanya 57 persen, pesta demokrasi di Jakarta dinobatkan menjadi pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya membuat legitimasi hasil Pilkada menjadi abu-abu.

    Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Menurut dia, angka 57 persen partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah.

    ”Quick Count Parameter Politik Indonesia Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih, itu sangat rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

    Adi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR beberapa bulan lalu, dia menyatakan masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.

    Selain itu, ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Sebab, masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

    ”Silih berganti gubernur, tapi persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.

    Dia juga menyoroti kinerja penyelenggara pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

    ”Padahal, anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau hotel,” ucapnya.