Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    Profil Agung Laksono, Politikus Senior Golkar yang Berebut Kursi Ketua Umum PMI dengan Jusuf Kalla

    loading…

    Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono berseteru dengan Jusuf Kalla memperebutkan kursi Ketua Umum PMI. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Profil dan biodata Agung Laksono dapat diketahui dari artikel berikut ini. Nama Agung Laksono sedang ramai dibicarakan masyarakat setelah mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Deklarasi itu menimbulkan kontroversi karena Munas ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta secara aklamasi menunjuk Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Atas tindakannya tersebut, Agung Laksono dilaporkan ke polisi oleh JK.

    “Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK usai terpilih kembali menjadi Ketua PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Agung Laksono tak masalah dilaporkan oleh JK ke polisi. Ia menilai kisruh pemilihan ketua umum PMI bukan masalah kriminal atau pidana.

    “Iya, itu boleh-boleh aja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh aja. Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasilah, organisatoris. Ya silakan aja enggak apa-apa,” kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

    Profil Agung LaksonoAgung Laksono merupakan politikus senior Partai Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai lini pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (1998-1999), Ketua DPR periode 2004-2009, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009-2014). Pada periode kedua Presiden Jokowi, Agung menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024.

    Agung sudah aktif di organisasi sejak muda. Lulus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada 1972 ini mulai kiprahnya menjadi Ketua Umum BPP HIPMI pada 1983 hingga 1986. Selanjutnya ia menjabat Ketua Umum DPP AMPI (1984–1989), Sekjen PPK Kosgoro (1990-1995), dan Ketua Umum Kosgoro 1957 pada 2000. Di Partai Golkar, Agung Laksono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP (2004-2009 dan 2009-2014). Agung Laksono juga pernah berselisih dengan Aburizal Bakrie karena perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas IX Tahun 2014 di Jakarta.

    Biodata Agung LaksonoNama : H.R. Agung Laksono
    Tempat Lahir : Semarang, Jawa Tengah
    Tanggal Lahir : 23 Maret 1949
    Usia : 75 Tahun
    Agama : Islam
    Almamater : Universitas Kristen Indonesia
    Pekerjaan : Politikus
    Partai Politik : Golkar
    Istri : Sylvia Amelia Wenas
    Anak : Shelly Kencanasari Laksono-Silalahi, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Alia Noorayu Laksono

    MG/ Tiara Fitrianti Siregar

    (abd)

  • ASN Serentak Pindah ke IKN Mulai April 2025

    ASN Serentak Pindah ke IKN Mulai April 2025

    loading…

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pindah serentak pada April 2025. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pindah serentak pada April 2025.

    Basuki mengatakan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengungkapkan saat ini sedang dihitung proses pemindahannya yang direncanakan mulai Januari, namun pada Maret ada Lebaran Idulfitri sehingga membuat pemindahan ASN tertunda.

    “Menurut Menteri PAN RB yang sekarang kita siapkan sedang kita hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Sementara itu, Basuki mengatakan pembangunan gedung-gedung untuk Yudikatif dan Legislatif baru akan dimulai pada 2025. “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini.”

    Sehingga, ditargetkan pembangunan gedung untuk Yudikatif dan Legislatif ditargetkan selesai paling lambat tahun 2027. “Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai.”

    Basuki juga mengatakan gedung untuk kantor eksekutif ditargetkan selesai pada Desember tahun ini. “Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya Kemenkonya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan.”

    (cip)

  • Menteri Hukum Tegaskan Belum Terima Pendaftaran Kepengurusan Dualisme PMI

    Menteri Hukum Tegaskan Belum Terima Pendaftaran Kepengurusan Dualisme PMI

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima surat pendaftaran kepengurusan PMI baik dari kubu Jusuf Kalla (JK) maupun Agung Laksono. Foto/SINDOnews/raka dwi novianto

    JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima surat pendaftaran kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) baik dari kubu Jusuf Kalla (JK) maupun Agung Laksono.

    “Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Meski begitu, Supratman menyebut pihaknya bakal melakukan verifikasi prosedur pelaksanaan jika SK kepengurusan sudah dilaporkan.

    “Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ARTnya. Prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan,” jelasnya.

    Supratman juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan mediasi terkait dualisme kepemimpinan PMI yang diketuai oleh Jusuf Kalla (JK) ataupun PMI tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua.

    “Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” ungkapnya.

    (cip)

  • Penembakan Siswa SMK Wajah Kelam Hukum Indonesia

    Penembakan Siswa SMK Wajah Kelam Hukum Indonesia

    loading…

    Juru Bicara LBH Gema Keadilan Komang Sanju Bayu mengatakan, kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa Paskibra SMKN 4 di Semarang, oleh oknum polisi baru-baru ini menjadi bukti nyata kekerasan oleh aparat. Foto/istimewa

    JAKARTA – Peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024, LBH Gema Keadilan menekankan pentingnya akses bantuan hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Momen ini jadi pengingat kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan ancaman serius terhadap penghormatan dan perlindungan HAM.

    Juru Bicara LBH Gema Keadilan Komang Sanju Bayu mengatakan, kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa Paskibra SMKN 4 di Semarang, oleh oknum polisi baru-baru ini menjadi bukti nyata kekerasan oleh aparat tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga mengancam hak hidup manusia yang dijamin oleh konstitusi.

    “Tragedi ini mencerminkan kegagalan sistem pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum serta minimnya akses korban dan keluarganya terhadap bantuan hukum yang efektif dan adil,” katanya, Selasa (10/12/2024).

    Menurut dia, akses terhadap bantuan hukum adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hak ini tidak boleh dibatasi oleh status ekonomi, usia, atau latar belakang sosial.

    “Sayangnya, banyak korban kekerasan aparat, termasuk keluarga siswa SMK di Semarang, sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum karena kurangnya informasi, keberpihakan aparat, dan minimnya dukungan dari lembaga bantuan hukum,” katanya.

    LBH Gema Keadilan menyerukan kepada pemerintah untuk memperkuat sistem bantuan hukum dengan meningkatkan dukungan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang independen dan memberikan bantuan hukum pro bono bagi kelompok rentan.

    “Jika akses bantuan hukum tidak dipastikan, korban kekerasan aparat akan terus berada dalam posisi lemah, tanpa kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” katanya.

    Di sisi lain, Sanju menilai, peran utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tetapi, kasus penembakan siswa SMK di Semarang menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut. Penggunaan senjata api secara sewenang-wenang oleh aparat telah melanggar prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

  • Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    Basuki Benarkan Prabowo Harap Bisa Pindah ke IKN pada 2028

    loading…

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengaku pernah diperintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan IKN. Prabowo berharap bisa pindah ke IKN pada 2028.

    Pernyataan Basuki selaras dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.

    “Ya itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau (Presiden Prabowo). Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk, memang diharapkan 2028 bisa ke sana, tapi sekarang sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, mulai dari yudikatif, legislatif, hingga eksekutif. Menurut Basuki, proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif,” kata Basuki.

    “Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR, DPD,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 dan selambatnya pada 17 Agustus 2029. “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujarnya.

    (abd)

  • Permukiman Penduduk di Kemayoran Kebakaran, 23 Unit Pemadam Dikerahkan

    Permukiman Penduduk di Kemayoran Kebakaran, 23 Unit Pemadam Dikerahkan

    loading…

    Kebakaran melanda kawasan permukiman pendudukan di Jalan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) siang. FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA

    JAKARTA – Kebakaran melanda kawasan permukiman pendudukan di Jalan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) siang. Lokasi itu juga berdekatan dengan Pasar H Jiung, Kemayoran.

    Kebakaran ini memungkinkan api merembet ke bangunan lain. Sebab rumah tinggal yang terbakar berada di wilayah padat penduduk.

    “Objek: Rumah Tinggal. Status / Situasi Kebakaran : Merah (Perambatan Memungkinkan),” kata petugas Command Center Damkar Jakarta saat dihubungi.

    Untuk memadamkan api sebanyak 23 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dengan jumlah 100 personel.

    “Pengerahan Akhir : 23 Unit / 100 Personel,” tuturnya.

    Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 12.25 WIB. Hingga berita ini ditulis belum bisa dipastikan apakah peristiwa ini menimbulkan korban luka atau jiwa.

    (abd)

  • 2 Gugatan Masuk Tingkat Provinsi

    2 Gugatan Masuk Tingkat Provinsi

    loading…

    MK telah menerima 209 permohonan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah pihak terus mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024. Hingga hari ini, Selasa (10/12/2024) gugatan yang telah masuk ke MK sebanyak 209 permohonan.

    Adapun bedasarkan penulusuran website MK, sebanyak 168 diajukan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sementara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil wali Kota sebanyak 39 permohonan.

    Lalu sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, baru masuk 2 permohonan yang sama-sama dari wilayah Provinsi Papua Selatan. Jumlah ini bisa terus bertambah mengingat sejumlah daerah masih melakukan rekapitulasi.

    MK dijadwalkan membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan sampai 18 Desember 2024. Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK tiga hari kerja sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pilkada.

    “Batas waktu kan masing-masing berbeda tergantung provinsi itu, tapi provinsi menetapkannya kalau sudah ditetapkan baru tiga hari kerja setelah sejak ditetapkan itu,” kata Ketua MK Suhartoyo Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024.

    Setelah mengajukan permohonan, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik) kepada Pemohon atau kuasa hukum.

    Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK tersebut.

    “Setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara pada masing-masing panelnya, kemudian nanti menetapkan hari sidangnya,” kata Suhartoyo.

    (cip)

  • Paling Lambat 2029 IKN Sudah Bisa Jadi Ibu Kota Politik

    Paling Lambat 2029 IKN Sudah Bisa Jadi Ibu Kota Politik

    loading…

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Humas Otorita IKN

    JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto . Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

    “Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyebut bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ungkapnya.

    Diketahui, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

    Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

    (rca)

  • Momen Prabowo Keliling Kompleks Istana Kepresidenan

    Momen Prabowo Keliling Kompleks Istana Kepresidenan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan kemeja panjang putih menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam mobil tersebut, tampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah. Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

    “Sehat?” tanya Prabowo.

    “Sehat, Pak,” jawab pewarta.

    Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, yakni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan.

    “Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan,” kata AHY.

    Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. “Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal,” kata AHY.

    (rca)

  • Gerak Cepat Bakamla Selamatkan Kapal Mongolia di Perairan Tanjung Berakit

    Gerak Cepat Bakamla Selamatkan Kapal Mongolia di Perairan Tanjung Berakit

    loading…

    Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301 milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamatkan kapal berbendera Mongolia, MT Nautica Mersing yang hanyut akibat rantai jangkar putus dan kerusakan mesin di Perairan Tanjung Berakit. Foto/Bakamla

    JAKARTA – Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301 milik Badan Keamanan Laut ( Bakamla ) berhasil menyelamatkan kapal berbendera Mongolia, MT Nautica Mersing yang hanyut akibat rantai jangkar putus dan kerusakan mesin di Perairan Tanjung Berakit, Kepri, Selasa (10/12/2024). Kejadian bermula saat personel jaga KN Tanjung Datu-301 menerima informasi dari agensi MT Nautica Mersing.

    Agensi tersebut melaporkan kapal berbendera Mongolia tersebut mengalami gangguan teknis dan membutuhkan bantuan. Informasi tersebut segera diteruskan kepada Komandan KN Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., yang langsung memerintahkan kapal bergerak menuju lokasi kejadian sejauh 45 Nautical Mile (NM).

    KN Tanjung Datu-301 tiba di lokasi sekitar dan segera melakukan pengecekan kondisi kapal. Dalam upaya penyelamatan kapal yang membawa 7 anak buah kapal (ABK), termasuk nakhoda tersebut digandeng di lambung kanan KN Tanjung Datu-301 untuk ditarik menuju Area Lego guna perbaikan mesin.

    Berbekal respons cepat dan kerja sama personel yang solid penyelamatan berlangsung dengan aman dan lancar. Selain menyelamatkan kapal dan awaknya aksi ini juga menjadi bukti nyata peran Bakamla RI dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan nasional.

    Melalui kejadian ini, Bakamla RI mengimbau seluruh pengguna laut agar tidak ragu melaporkan kejadian serupa melalui Contact Center Bakamla RI di nomor 181. Dengan jaringan unsur patroli yang siaga Bakamla RI siap memberikan pertolongan cepat untuk menjamin keselamatan pelayaran.

    (rca)