Author: Sindonews.com

Terlalu Rendah Dibilang Nggak Hormat, Ketinggian Dipikir Mau Gabung

loading…

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bingung ketika diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024). Ia memutuskan untuk mengirim delegasi untuk hadiri acara perayaan Hari Jadi Golkar itu.

Keputusan itu, diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

“Hari ini saya diundang, tumben, sama si Bahlil, karena HUT-nya Golkar. Terus saya suruh siapa ya, tadi Pak Utut, Ketua Fraksi (PDIP),” kata Megawati.

Namun, Megawati sempat bingung sebelum memutuskan delegasi. Pasalnya, kata dia, PDIP merupakan satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan.

“Terus aku mikir bilang sama Pak Hasto, eh aku diundang terus nanti aku muram apa cengar-cengir ya. Lah iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang aku diundang, bingung aku,” tutur Megawati.

Lantas, kata Mega, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar Megawati mengutus delegasi sebagai perwakilan partai di acara HUT ke-60 Golkar. Namun, Megawati sempat bingung mengutus kader lantaran takut dinilai ingin gabung ke Pemerintahan bila mengirim delegasi yang punya jabatan terlalu tinggi.

“Terus siapa, Ibu mau delegasikan, nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini, kayak sebagai tamu nggak hormat. Kalau ketinggian dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Iyey,” kata Megawati yang langsung disambut gelak tawa peserta.

“Lah iya, pusing saya, hanya untuk siapa yang mau aku suruh. Banyak kan yang bilang ‘ibu gabunglah ke sana,’ kalau gabung gua dapatnya apa? Presiden lho masa gabung, aku bilang. Ya pilihnya nanti,” imbuhnya.

Megawati mengatakan, partainya akan mendapat sentimen dari partai pendukung lain bila gabung ke pemerintah.

“Halah nanti pasti yang lain bilang, dia datang belakangan jadi nggak bisa dapat 2 atau 3. Satu aja deh. Suah gitu dicariin aja deh yang paling jelek. Ini bukan rahasia sedikit. Gawat deh negara ini coba bayangin,” tandasnya.

(abd)

12/12/2024 14:35
Kapolri Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun

loading…

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menjunjung tinggi HAM sehingga kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia turun. Foto/istimewa

JAKARTA – Imparsial menyatakan Polri menjadi salah satu institusi negara yang berperan dalam rangka menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

“Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Terkait hal tersebut, Ardi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam konteks pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. “Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini,” ujar Ardi.

Imparsial mencatat pada 2021 terdapat 28 kasus, kemudian 2022 sebanyak 23 kasus, di 2023 sebanyak 18 kasus, tahun 2024 hingga November terdapat 20 kasus. Meski begitu, Ardi menuturkan harus tetap ada perbaikan terus-menerus kedepannya untuk semakin memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dalam hal ini, Imparsial juga memaparkan bahwa, terdapat beberapa inisiatif lain yang juga progresif yang dilakukan oleh Polri belakangan ini. Diantaranya adalah fasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

“Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023,” paparnya.

Selain itu, Polri dalam tiga tahun belakangan ini juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Pembentukan unit itu memang masih terbatas hanya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan.

“Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat,” ucapnya.

Imparsial berpandangan, penting bagi Polri ke depan untuk merumuskan sebuah kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam pencegahan dan penanganan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berbasis pada prinsip dan norma hak asasi manusia.

“Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang,” tutupnya.

(cip)

12/12/2024 13:53
Coba Kamu Awut-Awut Partai Saya!

loading…

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sorkarnoputri mengaku telah mendengar kabar bahwa partainya akan digoyang oleh sejumlah pihak. Foto/Achmad Al Fiqri

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sorkarnoputri mengaku telah mendengar kabar bahwa partainya akan digoyang oleh sejumlah pihak. Ia pun menantang pihak yang ingin menggoyangkan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). Mulanya, Megawati mengaku telah diminta oleh sebagian besar kadernya untuk memimpin PDIP.

Namun, ia menyiratkan ingin pensiun dari dunia perpolitikan. “Sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi, ‘kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi,’ enak aja emangnya gue enggak boleh pensiun,” tutur Megawati.

Lantas, Megawati pun mengungkapkan PDIP akan digoyahkan saat kongres. Hal itu sengaja ia bocorkan lebih awak ke publik.

“Ini biar kedengeran kenapa? Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut, saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah. Coba kamu awut-awut partai saya,” kata Megawati yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.

“Lho ya yang keren kenapa tepuk tangannya berarti kalian enggak simpati sama saya setengah hati atau barangkali ada juga di sini dua kaki? Ojo guyu hehe,” imbuhnya.
Achmad Al Fiqri

(rca)

12/12/2024 13:40
Mas Bowo Tolong Dihitung Lagi

loading…

Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Megawati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Mulanya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan setuju dengan program andalan Prabowo itu yakni, makan bergizi gratis. Namun, Megawati menilai, anggaran untuk program itu terbilang rendah.

“Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Bener loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, Rp10.000 toh,” tutur Megawati.

Menurut Megawati, anggaran itu kurang, apalagi bahan pangan saat ini sedang alami kenaikan. Untuk itu, Megawati meminta Prabowo, agar bisa meninjau kembali besaran anggaran makan bergizi gratis.

“Apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ujar Megawati yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta.

Lantas, Megawati pun meminta maaf bila harus mengkritik Prabowo. Megawati menjelaskan, kritik itu dilakukan lantaran anggaran makan bergizi gratis tak cukup.

“Jadi ya gitu, sorry ya Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapat apa toh? Lho opo yo Bu yo, paling tempe. Iya lha, karena saya bisa masak,” tandasnya

(cip)

12/12/2024 13:34
Kurangi Emisi Karbon, Indonesia Komitmen Lakukan Reforestasi secara Masif

loading…

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan Indonesia berkomitmen lakukan reforestasi secara masif. Foto/istimewa

JAKARTA – Indonesia berkomitmen melakukan reforestasi secara massif dan menggiatkan perhutanan sosial. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengurangi emisi rumah kaca . Termasuk peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61) yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan, sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

“Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75%-nya menggunakan energi baru terbarukan,” ujarnya, Kamis (12/12/2024).

Pembangunan tersebut antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara.

Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500-700 Gigaton CO2.

“Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” jelas Hashim.

Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Hashim menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara.

12/12/2024 13:30
2 Parpol KIM Plus Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano usai RIDO Batal Gugat ke MK

loading…

Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Foto/Instagram Rano Karno

JAKARTA – Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno . Pasangan calon nomor urut 3 itu menang Pilkada Jakarta satu putaran dengan perolehan 2.183.239 atau 50,07%.

Diketahui, hingga batas akhir masa pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tidak ada paslon yang mendaftarkan gugatan khusus Pilgub Jakarta baik secara daring maupun luring. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU sebagai paslon dengan suara tertinggi pada Pilkada 2024.

“PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” ucap Elva, Kamis (12/12/2024).

Elva menegaskan PSI Jakarta akan tetap menjadi partai anggaran yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. “Sudah menjadi komitmen dan nafas kami dari awal, entah yang menang Pak RK atau Pak Pram, PSI Jakarta pasca-Pilgub akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan Partai Nasdem menerima hasil pilkada yang menetapkan pasangan Pramono dan Rano sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Hal tersebut sehubungan dengan keputusan tim hukum Koalisi RIDO untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menyatakan bahwa Pilkada Jakarta secara resmi telah selesai. Nasdem menerima hasil pilkada ini dan mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono dan Rano,” ujar Wibi.

Wibi mengungkapkan, pilkada adalah momentum demokrasi, dan hasil ini mencerminkan suara serta harapan masyarakat Jakarta untuk pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Ia menegaskan bahwa Partai Nasdem akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta, khususnya memastikan janji-janji kampanye pasangan terpilih dapat direalisasikan demi kepentingan masyarakat.

“Kami akan tetap mengawal segala janji-janji yang telah disampaikan oleh pasangan Pramono-Rano kepada rakyat Jakarta. Bagaimanapun, yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Jakarta,” ungkapnya.

(rca)

12/12/2024 13:24
UU DKJ Sudah Diteken, Pramono Siap Sepaham dengan Prabowo-Gibran

loading…

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal menyelaraskan visi-misinya dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin Jakarta nanti. Foto/Refi Sandi

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto . UU tersebut ditandatangani pada 30 November 2024.

Terkait itu, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal menyelaraskan visi-misinya dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin Jakarta nanti.

“Jadi yang namanya gubernur itu juga harus selaras sepaham dengan visi-misi yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden,” kata Pramono di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

“Contoh yang sederhana, kalau di pusat ada makan siang bergizi gratis yang oleh Pak Prabowo kemarin sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Rp10.000, maka nanti kami di Jakarta akan ada sarapan pagi gratis,” tambahnya.

Pramono mengaku telah mempelajari APBD Jakarta 2025 senilai Rp91,3 triliun yang telah disahkan tersebut. “Saya lihat, kemarin saya pelajari APBD-nya, sudah bisa dianggarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta harus sejalan,” ucapnya.

Pramono menekankan terkait UU DKJ baru wajah Jakarta harus ada identitas Betawi yang harus ditonjolkan di era kepemimpinannya bersama Rano Karno alias Bang Doel. “Sehingga dengan demikian, saya pelan-pelan secara pasti, walaupun saya orang Jawa, sampai hari ini masih dipanggil mas, saya ingin bahwa wajah Jakarta itu wajah Betawinya akan nampak,” ujarnya.

(rca)

12/12/2024 13:18
Sidang Vonis 15 Terdakwa Kasus Pungutan Liar Rutan KPK Diundur Jadi Besok, Kenapa?

loading…

Sidang vonis terhadap 15 terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar pada hari ini diundur jadi besok. Foto/Dok SINDOnews

JAKARTA – Sidang vonis terhadap 15 terdakwa kasus pungutan liar ( pungli ) Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan digelar pada hari ini diundur jadi besok, Jumat (13/12/2024). Ketua Majelis Hakim Maryono mengungkapkan alasannya.

“Hari ini Pak Jaksa dan penasihat hukum maupun terdakwa, sedianya hari ini akan dibacakan putusan ya. Namun karena sesuatu hal khususnya untuk musyawarah belum tercapai. Selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan,” kata Maryono, Kamis (12/12/2024).

Hakim menyebutkan, pembacaan vonis terhadap 15 terdakwa selanjutnya akan digelar pada Jumat (13/12) besok. “Jadi kami belum bisa membacakan hari ini, akan kita bacakan besok ya. Akan kita bacakan besok Jumat itu tanggal 13 (Desember),” jelas dia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 mantan pegawai rutan KPK dengan hukuman beragam terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli). Mereka dituntut 4-6 tahun penjara.

“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” kata JPU KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024).

Berikut perincian tuntutan hukuman para terdakwa:

1. Deden Rochendi, enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun penjara.

2. Hengki, enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman uang pengganti Rp419 juta subsider 1,5 tahun penjara.

12/12/2024 12:52
Tantangan AYDA Jadi Sorotan, AKPI Gelar Pendidikan Lanjutan untuk Kurator

loading…

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali menyelenggarakan pendidikan lanjutan di Ayana Midplaza Hotel Jakarta. Foto: Ist

JAKARTA – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali menyelenggarakan pendidikan lanjutan di Ayana Midplaza Hotel Jakarta. Pendidikan kali ini bertema Assets to Yielded Debt Adjustment (AYDA) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit dan Kendala-kendala yang Muncul Dalam Praktik.

Kegiatan menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, termasuk Hakim Agung, Ketua Umum AKPI, perwakilan OJK, dan perbankan.

Narasumber yang hadir yakni Nani Indrawati, Hakim Agung MA dan Kamar Perdata; Ricardo Simanjuntak, Ketua Umum AKPI Periode 2007-2010/2010-2013; Bachtiar Rivai Rozak, Analis Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK; Charles Runtu, Head Business Banking Remedial Maybank Indonesia, dan Jennifer B Tumbuan, Dewan Standar Profesi AKPI 2022-2025.

Ketua Panitia Pendidikan Lanjutan AKPI RB Pratama Ershaputra mengatakan, tema ini diangkat karena relevansinya dengan peran kurator dalam pelaksanaan AYDA yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

“Tema ini penting karena AYDA yang dilakukan oleh bank tetap dianggap sebagai bagian dari boedel. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi kurator dalam mengelola boedel yang berada di bawah penguasaan bank. Diskusi mendalam diperlukan untuk mengatasi kendala praktik di lapangan,” ujarnya.

Pendidikan lanjutan AKPI menjadi forum wajib bagi kurator yang ingin memperpanjang SK mereka, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Menurut Sekjen AKPI Nien Rafles Siregar, minat terhadap program ini sangat tinggi hingga banyak calon peserta tidak dapat ditampung.

“Kami selalu berusaha mengangkat topik-topik hangat yang relevan dengan praktik, termasuk perbedaan antara norma dan pelaksanaannya. Topik AYDA kali ini dibahas dari berbagai perspektif seperti kurator, perbankan, regulator, dan hakim,” katanya.

Hubungan Strategis AKPI dan Kemenkumham
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh Muhammad Ardiningrat Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara AKPI dan Kementerian Hukum dan HAM.

“AKPI sebagai anggota Komite Bersama memberikan rekomendasi penting, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan. Pendidikan ini menjadi dasar bagi kurator untuk memperpanjang surat bukti pendaftaran yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.

AKPI terus berkomitmen mendukung penguatan rezim hukum kepailitan di Indonesia melalui pendidikan berkala.

“Ke depan, kami berencana meningkatkan frekuensi program ini dari semula sekali setahun menjadi minimal dua kali setahun atau bahkan lebih,” kata Sekjen AKPI.

(jon)

12/12/2024 12:09
Ridwan Kamil-Suswono Batal Gugat ke MK, Pramono: Jakarta Bisa Konsentrasi Berbenah

loading…

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi perihal tidak adanya gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Foto/Refi Sandi

JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi perihal tidak adanya gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hal itu membuat Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah dengan sejumlah masalah yang harus diselesaikan.

“Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja,” kata Pramono di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

“Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini. Pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih,” imbuhnya.

Pramono menilai kontestasi Pilgub Jakarta tensi politiknya paling rendah ketimbang wilayah lainnya. Ia menyebut dari awal sosialisasi, kampanye, hingga pencoblosan politik riang gembira di Jakarta tetap bertahan dan bisa menjadi role model demokrasi di Indonesia.

“Praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan tensi politik di Jakarta rendah akibat tidak pernah ada kalimat anggapan kompetitor sebagai lawan. “Ya karena kami riang gembira, saya sendiri juga enggak pernah menganggap kompetitor itu sebagai lawan. Karena saya selalu berulang kali mengatakan lawan saya adalah diri saya sendiri,” ungkapnya.

Sekadar informasi, hingga batas akhir masa pendaftaran gugatan ke MK pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tidak ada paslon yang mendaftarkan gugatan khusus Pilgub Jakarta baik secara daring maupun luring. Berdasarkan rekapitulasi KPU DKI Jakarta tingkat provinsi pasangan Pramono-Doel menang dengan perolehan 2.183.239 atau 50,07%.

(rca)

12/12/2024 11:40