Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Crazy Rich Surabaya Budi Said Dituntut 16 Tahun Penjara terkait Kasus Rekayasa Jual Beli Emas

    Crazy Rich Surabaya Budi Said Dituntut 16 Tahun Penjara terkait Kasus Rekayasa Jual Beli Emas

    loading…

    JPU menuntut crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman 16 tahun penjara terkait kasus dugaan rekayasa jual beli emas di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). Foto: SINDOnews/Riyan Rizki

    JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman 16 tahun penjara terkait kasus dugaan rekayasa jual beli emas. Itu disampaikan JPU saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Budi Said dengan penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara,” ujar JPU di ruang sidang.

    Selain itu, JPU meminta majelis hakim menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar. “Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan,” katanya.

    Dalam dakwaan Jaksa, Budi Said disebutkan merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun dalam transaksi jual beli emas Antam. Adapun sidang pembacaan dakwaan Budi Said digelar di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Jaksa M Nurachman Adikusumo mengatakan, rekayasa pembelian emas di bawah harga resmi itu dilakukan Budi bersama mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena, Eksi Anggraeni selaku broker, Endang Kumoro selaku Kepala Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01.

    Kemudian, Ahmad Purwanto selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer serta Misdianto selaku bagian administrasi kantor atau back office Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01.

    Nurachman menuturkan tindak pidana diduga terjadi dalam periode Maret 2018 hingga Juni 2022 bertempat di Kantor PT Antam UBPPLM Pulogadung, Jakarta Timur dan Kantor BELM 01 Surabaya, Jawa Timur.

    Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto disebut melakukan transaksi jual beli emas Antam pada BLEM Surabaya 01 di bawah harga resmi emas Antam yang tidak sesuai prosedur penetapan harga emas dan prosedur penjualan emas PT Antam.

    Budi Said bersama Eksi Anggraeni menerima 100 kg emas Antam dari Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto pada BELM Surabaya 01 melalui pengiriman dari UBPPLM Pulogadung PT Antam.

    Selanjutnya, Budi Said disebut telah mengetahui penerimaan tersebut tidak sesuai spesifikasi jumlah dan berat emas dari yang seharusnya yaitu 41,865 kg emas Antam dengan jumlah pembayaran transaksi pembelian emas Antam oleh Budi Said sebesar Rp25.251.979.000 sesuai faktur dan penetapan harga resmi dari PT Antam, sehingga Budi Said telah mendapatkan selisih lebih emas Antam seberat 58,135 kg yang tidak ada pembayaran.

    (jon)

  • Menekraf Dukung Pembentukan Asosiasi Konten Kreator untuk Bantu Pemerintah

    Menekraf Dukung Pembentukan Asosiasi Konten Kreator untuk Bantu Pemerintah

    loading…

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendukung pembentukan asosiasi konten kreator untuk membantu program pemerintah. Dia bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Dalam pertemuan itu, para konten kreator berharap pemerintah mendukung rencana pembentukan sebuah wadah atau asosiasi yang diinisiasi konten kreator. Hadir juga dalam kegiatan ini Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Menekraf Riefky mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif tentu menyambut baik usulan dari para konten kreator di Indonesia untuk membentuk sebuah wadah atau asosiasi konten kreator. Dia menuturkan, usulan para konten kreator untuk membentuk sebuah wadah atau asosiasi untuk memudahkan kolaborasi dengan pemerintah ke depannya dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.

    “Jadi kalau ada wadahnya, tentu kita akan lebih mudah berkolaborasi antara pemerintah dengan pelaku konten kreator. Kita bisa berkolaborasi kaitannya dengan memperjuangkan apa yang menjadi tantangan-tantangan para konten kreator selama ini,” ujar Riefky.

    Selain itu, Riefky mengatakan adanya wadah atau asosiasi yang digagas para konten kreator ini juga akan memberikan edukasi di berbagai daerah. Maka dari itu, Riefky menekankan keputusan untuk nama wadahnya menjadi kewenangan para konten kreator tersebut.

    “Pembentukan asosiasi konten kreator di Indonesia diharapkan memberikan edukasi bagi konten kreator baru, dan tentunya untuk membantu berbagai program pemerintah yang selama ini justru secara tidak langsung sudah dibantu oleh para konten kreator. Jadi banyak hal manfaat dari wadah ini,” jelas Riefky.

    Selanjutnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto menilai asosiasi yang direncanakan oleh para konten kreator sebenarnya bagus dalam konteks mempersatukan dari berbagai macam orang yang bergiat di dunia kreatif konten. Karena, kata dia, itu bisa menularkan sisi keberhasilan kepada kreator-kreator konten yang ada di seluruh daerah Indonesia.

    “Dari sisi itu ada sisi perlindungan hukumnya, ada sisi banyak aspek dari yang dibutuhkan kreator konten, mungkin bisa dibagikan oleh orang-orang yang hebat di sana. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang sangat baik. Semoga arahnya bisa terealisasi dengan segera dan memberikan hal yang baik buat ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Yovie.

  • Saya Masuk Politik Bukan Cari Pekerjaan

    Saya Masuk Politik Bukan Cari Pekerjaan

    loading…

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan tak menargetkan mendapat jabatan publik tertentu usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan tak menargetkan mendapat jabatan publik tertentu usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia berkecimpung dalam dunia politik bukan untuk mencari jabatan tertentu.

    Hal itu ditegaskan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat disinggung kans akan berkiprah di kabinet usai menerima hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Dia menjelaskan sejak awal berkecimpung di dunia politik didorong atas dorongan warga. “Tolong lihat sejarah saya masuk politik. Saya itu dulu adalah warga yang banyak kekecewaanlah ya terhadap apa yang kami lihat, kami dengar, sehingga akhirnya saya masuk politik, itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita bisa berpolitik tanpa harus namanya politik praktis,” ujar Kang Emil di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan dirinya tak ditakdirkan berpolitik praktis sejak awal. Namun, dirinya akan memberikan pengabdian hidupnya kepada masyarakat.

    “Jadi tidak ada sedikit pun dalam benak saya nanti harus ada jabatan tertentu. Saya masuk politik bukan cari pekerjaan, politik itu adalah pintu yang saya ambil untuk melakukan pengabdian,” ucapnya.

    Mantan Wali Kota Bandung itu menambahkan telah punya kesibukan sebelum berkecimpung dalam dunia politik, salah satunya menjadi akademisi dan kurator Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Saya adalah sosok yang akan sibuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih operator IKN,” kata Kang Emil.

    “Jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak, tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya politik praktis,” lanjutnya.

    (jon)

  • KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Yasonna Laoly di Kasus Harun Masiku 18 Desember

    KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Yasonna Laoly di Kasus Harun Masiku 18 Desember

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu, 18 Desember 2024. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu, 18 Desember 2024. Hal itu setelah Yasonna Laoly meminta agar pemeriksaan yang diagendakan hari ini, Jumat (13/12/2024) untuk ditunda.

    “Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Yasonna ini berkaitan dengan perkara buronan kasus suap Harun Masiku. “Terkait penetapan, sodara Harun Masiku penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku, bersmaa-sama dengan Saiful Bahri, dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan,” ujar dia.

    Meski begitu, Tessa belum merinci terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Yassona Laoly. “Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja, hari Rabu disaat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya,” jelas dia.

    Sebagai informasi, KPK mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku. Dari surat yang dilihat, surat tersebut bernomor : R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

    Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti.

    Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

  • Daftar 15 Pangdam se-Indonesia Akhir Tahun 2024, 4 di Antaranya Baru Menjabat Awal Desember

    Daftar 15 Pangdam se-Indonesia Akhir Tahun 2024, 4 di Antaranya Baru Menjabat Awal Desember

    loading…

    Terdapat 15 Pangdam se-Indonesia yang masih aktif menjabat akhir tahun 2024. Salah satunya Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang menjadi Pangdam Jaya sejak 24 Juli 2024. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat 15 Pangdam se-Indonesia yang masih aktif menjabat akhir tahun 2024. Dari 15 Pangdam, 4 di antaranya baru saja mengisi posisi tersebut setelah mutasi awal Desember 2024.

    Kodam merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat (AD). Kodam dipimpin Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.

    Dalam mutasi terbaru tanggal 6 Desember 2024 yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan nomor KEP/1545/XII/2024, terdapat 4 Pati TNI AD yang menerima amanah menduduki jabatan Pangdam.

    Empat Pati TNI ini bertugas di wilayah Kodam XII/Tanjungpura (Tpr), Kodam XIII/Merdeka (Mdk), Kodam VI/Mulawarman (Mlw), dan Kodam XIV/Hasanuddin (Hsn).

    Berikut ini daftar lengkap Pangdam se-Indonesia akhir tahun 2024 lengkap dengan tanggal mutasi dan jabatan sebelumnya.

    Daftar Lengkap 15 Pangdam se-Indonesia1. Mayjen TNI Rio Firdianto-Pangdam I/Bukit Barisan
    Tanggal mutasi : 18 Oktober 2024
    Jabatan sebelumnya : Pa Sahli Tk III Bid Wassus dan LH

    2. Mayjen TNI M Naudi Nurdika-Pangdam II/Sriwijaya
    Tanggal mutasi : 22 Maret 2024
    Jabatan sebelumnya : Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan

    3. Mayjen TNI Dadang Arif Abdurrahman-Pangdam III/Siliwangi
    Tanggal mutasi : 11 September 2024
    Jabatan sebelumnya : Koordinator Staf Ahli Panglima TNI

    4. Mayjen TNI Deddy Suryadi-Pangdam IV/Diponegoro
    Tanggal mutasi : 21 Februari 2024
    Jabatan sebelumnya : Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

    5. Mayjen TNI Rudy Saladin-Pangdam V/Brawijaya
    Tanggal mutasi : 24 Juli 2024
    Jabatan sebelumnya : Sekretaris Militer Presiden

  • Jepang Harap Pekerja Indonesia Bantu Atasi Krisis Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi

    Jepang Harap Pekerja Indonesia Bantu Atasi Krisis Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi

    loading…

    Jepang saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor konstruksi yakni kekurangan tenaga kerja yang semakin mengkhawatirkan. Foto: Ist

    JAKARTA – Jepang saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor konstruksi yakni kekurangan tenaga kerja yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu solusi yang diharapkan adalah bantuan tenaga kerja dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

    Hal ini disampaikan Kepala Proyek Japan Association for Construction Human Resources (JAC) Naoya Shikano dalam Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Jepang yang diadakan di Politeknik Negeri Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Naoya, Jepang sedang berjuang mengatasi masalah demografis dengan jumlah pekerja muda yang semakin sedikit. “Seperti yang dunia tahu Jepang sekarang berpiramida terbalik, artinya usia lanjut di Jepang lebih banyak daripada usia muda, yang artinya tenaga kerja muda sangat terbatas. Maka itu, kami sangat mengharapkan kontribusi dari negara-negara tetangga, terutama Indonesia,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini, JAC memperkenalkan beberapa inisiatif, termasuk program magang dan program Special Skill Worker (SSW) bagi pekerja asing. Program ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pekerja Indonesia yang ingin bekerja di Jepang.

    Sosialisasi tersebut bertujuan agar warga Indonesia lebih memahami peluang kerja yang ada di Jepang serta berbagai aturan yang menyertainya.

    Naoya menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai kondisi aktual di Jepang, terutama dalam industri konstruksi. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran yang tidak berdasar bagi pekerja asing yang bekerja di Jepang, termasuk dalam hal keselamatan kerja. Jepang bersama JAC siap memberikan dukungan penuh, bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekali pun,” ujarnya.

    Naoya juga mengungkapkan kekagumannya terhadap karakteristik pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Pekerja Indonesia dikenal memiliki sifat ulet, baik hati, dan ceria, yang sangat dihargai oleh pengusaha Jepang. Penilaian positif ini juga disampaikan oleh berbagai pemilik perusahaan di Jepang.

    Saat ini, pekerja asing di sektor konstruksi Jepang didominasi pekerja asal Vietnam. Namun, Naoya memprediksi dalam beberapa tahun ke depan, jumlah pekerja Indonesia akan melampaui pekerja Vietnam.

    “Dengan melihat tren yang ada, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan jumlah pekerja konstruksi terbanyak di Jepang,” ucapnya.

    Diketahui, JAC yang merupakan organisasi berbadan hukum berperan aktif dalam memfasilitasi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Jepang. Organisasi ini tidak hanya menyediakan pelatihan dan ujian keterampilan, tetapi juga membantu dalam proses penempatan kerja.

  • Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Menkum Ungkap Faktor Pendorong

    Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Menkum Ungkap Faktor Pendorong

    loading…

    enteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh DPRD. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni angka golput yang tinggi.

    “Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal tersebut dengan DPR dan ketua umum partai politik.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ungkapnya.

    Supratman menilai wacana yang dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,” katanya.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” sambungnya.

    Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan. “Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,” kata Supratman.

    Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. “Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

    Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

    “Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam,” kata Supratman.

    “Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    loading…

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Foto/Danandaya Arya Putra

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Dia juga mengapresiasi jajaran Perindo saat ini yang punya semangat muda.

    “Perindo ini terbilang muda dibandingkan partai-partai yang jauh lebih senior, tetapi tingkat awareness publiknya tinggi,” kata Bima saat menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kader Partai Perindo di kursi DPRD periode 2024-2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Selain itu, dia juga mengapresiasi jajaran Perindo yang belakangan ini diisi oleh generasi muda yang kreatif dan inovatif. “Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas. Jadi ya inilah contoh sinergi kolaborasi dari satu partai politik yang didorong oleh semangat yang muda,” tuturnya.

    Adapun, usai mengisi materi Bima menyampaikan, perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” katanya.

    Dia meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara Bimtek ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

    Selain itu, dia juga menitipkan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD.

    “Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang enggak out the track, yang nggak sesuai,” katanya.

    “Saya tadi titip pesan secara khusus, harapan presiden adalah efisiensi, harus efektif, harus hemat. Jadi uang rakyat terus kembali ke rakyat, jangan mampir ke kantong pejabat, dan teman-teman DPRD lah yang bisa mengawal itu secara konsistenlah,” pungkasnya.

    (rca)

  • Prabowo Panggil Menterinya Bahas Napi, Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana

    Prabowo Panggil Menterinya Bahas Napi, Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana

    loading…

    Yusril Ihza Mahendra, Natalius Pigai, dan Supratman Andi Agtas. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan warga binaan pada Jumat (13/12/2024) siang. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri HAM Natalius Pigai.

    “Nanti ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menjelaskan hal lainnya yang akan dibahas dalam ratas tersebut adalah mekanisme perpindahan narapidana. Selain itu juga dibahas mengenai pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo.

    “Salah satunya, ya salah satunya. Mekanisme transfer,” kata Supratman.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dalam ratas tersebut juga hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Ada Pak Kapolri mungkin juga ada ada Jaksa Agung juga berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan Imigrasi,” kata Yusril.

    Wapres Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana 2024

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat Baznas (RSB) di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).

  • Isi Materi Bimtek Anggota DPRD dari Partai Perindo, Bima Arya Minta Awasi APBD

    Isi Materi Bimtek Anggota DPRD dari Partai Perindo, Bima Arya Minta Awasi APBD

    loading…

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo. Foto/SINDOnews/danandaya arya putra

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk kadernya yang telah duduk di kursi DPRD periode 2024-2029. Dia menegaskan perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” kata Bima di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024).

    Bima meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

    Bima juga menitipkan pesan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD-nya.

    “Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang nggak on the track, yang nggak sesuai,” katanya.

    “Saya tadi titip pesan secara khusus, harapan Presiden adalah efisiensi, harus efektif, harus hemat. Jadi uang rakyat terus kembali ke rakyat, jangan mampir ke kantong pejabat, dan teman-teman DPRD lah yang bisa mengawal itu secara konsisten lah,” imbuhnya.

    Diketahui, Bimtek yang digelar hari ini merupakan rangkaian dari acara HUT ke-10 Partai Perindo. Selain Bima Arya sejumlah narasumber lain pun akan mengisi materi dalam acara Bimtek ini.

    Sebelumnya , Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Perindo, Tama S. Langkun berharap para peserta ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah dibekali beberapa materi.

    “Ada tiga hal yang menjadi output peningkatan kapasitas, teknis, program transformasi Partai Perindo, dan konsolidasi setiap tingkatan,” kata Tama.

    (cip)