Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Mensesneg Ungkap Makna Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Untuk Menjaga Semangat

    Mensesneg Ungkap Makna Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Untuk Menjaga Semangat

    loading…

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan makna pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Foto/Riyan Rizki

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Menurut Prasetyo, arahan itu hal yang biasa.

    “Oh enggak, itu kan biasa aja, itu umum saja,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dia menekankan, analogi Prabowo terkait kabinet merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurutnya hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat. “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat,” ujar dia.

    Saat disinggung ada indikasi kerenggangan, Prasetyo pun tegas membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid.

    “Enggak ada kerenggangan. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.

    “Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin seusai acara.

    (zik)

  • Paus Fransiskus Tokoh Humanis Penebar Damai di Ranah Global

    Paus Fransiskus Tokoh Humanis Penebar Damai di Ranah Global

    loading…

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai tokoh yang humanis, sederhana, dan penebar damai di ranah global. Foto/Ist

    YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus di Roma Vatikan pada Senin (21/4/2025). Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai tokoh yang humanis, sederhana, dan penebar damai di ranah global.

    Haedar merasa kehilangan tokoh dan pemimpin utama Katholik yang hidupnya diabadikan untuk kehidupan kemanusiaan yang religius, saling toleran dan menyayangi, serta menegakkan perdamaian untuk dunia.

    “Jejak Paus Fransiskus untuk kemanusiaan dan perdamaian dunia menjadi salah satu pendorong terciptanya tatanan dunia damai yang masif dan autentik,” kata Haedar.

    Haedar mengaku bertemu langsung dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada 24 Februari 2024 dalam rangka menerima Zayed Award for Human Fraternity. Penerimaannya penuh persaudaraan, penyantun, bahkan diselingi humor yang hangat.

    Haedar menyebut, Paus Fransiskus merupakan sosok yang dikenal bersahaja dengan slogan “Miserando atque eligendo” atau “Rendah Hati dan Terpilih”.

    Paus Fransiskus dikenal tokoh inklusif serta menggalang semangat kemanusiaan dan perdamaian untuk semua. Bersama Grand Syaikh Al-Azhar Ahmad At-Thayib, Paus Fransiskus menerima Zayed Award yang pertama.

    “Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama penerima Zayed Award tahun 2024, yang menjadikan kami diterima Paus di Vatikan dan Grand Syaikh Al-Azhar di Abu Dhabi saat itu,” kenang Haedar.

    (shf)

  • Hadiri Peluncuran Puspa Daya, Keluarga Korban Kekerasan Seksual Akui Advokasi Perindo Gratis

    Hadiri Peluncuran Puspa Daya, Keluarga Korban Kekerasan Seksual Akui Advokasi Perindo Gratis

    loading…

    Ristiani, perwakilan keluarga korban pelecehan seksual, memberikan keterangan kepada media usai menghadiri peluncuran organisasi sayap Partai Perindo, Puspa Daya di Kantor DPP Partai Perindo, Senin (21/4/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Partai Perindo resmi meluncurkan Pusat Layanan Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan ( Puspa Daya ) di Hari Kartini, Senin (21/4/2025) siang. Sejumlah korban kekerasan seksual menyambut positif peluncuran tersebut.

    Ristiani, misalnya, perwakilan keluarga korban pelecehan seksual. Anaknya, sempat mendapat bantuan advokasi atas kasus pelecehan seksual dari Partai Perindo.

    Ia berterima kasih pada Perindo lantaran telah mengadvokasi perkara anaknya.

    “Saya berterima kasih sekali pada Partai Perindo, kasus saya sudah selesai, pelaku dihukum 9 tahun atas kasus pelecehan seksual kepada anak,” kata Ristiani saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Apalagi, kata Ristiani, dukungan advokasi Partai Perindo tak dipungut biaya. “Proses hukum semua sampai persidangan hingga putusan, semua gratis dari Partai Perindo,” ucapnya.

    Kendati demikian, Ristiani berharap, Partai Perindo semakin sukses dalam mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan, anak dan disabilitas.

    “Semoga makin maju lagi, makin sukses dalam (pendampingan) kasus anak, perempuan dan disabilitas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kamaludin selaku perwakilan keluarga korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur juga berharap, Perindo bisa membantu korban kekerasan seksual lainnya.

    “Kami berharap pada Partai Perindo khususnya Puspa Daya lebih banyak membantu korban seperti kami ini agar kami mendapat keadilan,” kata Kamaludin.

    (abd)

  • Beri Efek Jera, Hakim Penerima Suap Rp60 Miliar Harus Dihukum Maksimal

    Beri Efek Jera, Hakim Penerima Suap Rp60 Miliar Harus Dihukum Maksimal

    loading…

    Massa aksi Mafia Hakim di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (21/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Hakim yang menerima suap pengaturan putusan atau vonis bebas terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ( CPO ) harus mendapatkan hukuman maksimal. Itu diperlukan agar memberikan efek jera, mengingat hakim merupakan penegak hukum yang seharusnya menegakkan keadilan.

    “Tuntutan hukuman maksimal yakni seumur hidup atau mati bagi hakim dan pengacara korup, karena keadilan yang dibunuh dari dalam tidak bisa ditebus dengan hukuman ringan,” ujar Koordinator Aksi Mafia Hakim, Dendi Budiman, Senin (21/4/2025).

    Dugaan suap senilai Rp60 miliar itu bukan hanya melibatkan satu hakim, melainkan 4 hakim dan pengacara dari pihak berperkara. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Kasus dugaan suap Rp60 miliar dalam vonis lepas ekspor CPO bukan sekadar kriminal, itu mengangkangi hukum dan mengkhianati rakyat,” kata Dendi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan.

    Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Sehingga, ia menilai jika kerusakan sistemik yang ditimbulkan korupsi di lembaga yudikatif ini tidak dianggap sebagai keadaan luar biasa, maka ada yang keliru dalam cara negara menafsirkan kedaruratan moral.

    “Kalau mafia di pengadilan tidak diberi hukuman setimpal, maka demokrasi tinggal papan nama dan hukum jadi dagangan,” katanya.

    Untuk itu, demi terciptanya good governance dengan lembaga peradilan yang menjadi takhta tertinggi dalam bernegara, dan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Perkumpulan Pemuda Keadilan mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejagung dan Mahkamah Agung (MA) untuk mengembalikan marwah atau wajah peradilan negara ini.

    Adapun empat hakim yang menjadi tersangka, yakni mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta. Lalu, 3 majelis hakim yang menangani perkara tersebut, Djuyamto, Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

    Tersangka lainnya, panitera muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, yang ketika sidang korupsi CPO merupakan panitera di PN Jakarta Pusat. Lalu, Marcella Santoso dan Ariyanto, kuasa hukum dari korporasi yang berperkara, dan Kepala Tim Hukum Wilmar Group juga ditetapkan tersangka.

    (abd)

  • Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    Istana Tepis Isu Matahari Kembar Prabowo dan Jokowi

    loading…

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SETPRES

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

    Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

    “Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).

    Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

    “Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar,” katanya.

    “Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.

    (abd)

  • Jelang Waisak, Umat Buddha Meditasi dan Tanam Pohon Bodhi di TMII

    Jelang Waisak, Umat Buddha Meditasi dan Tanam Pohon Bodhi di TMII

    loading…

    Ratusan umat Buddha berkunjung ke TMII Jakarta untuk membersihkan altar dan taman di Wihara Arya Dwipa Arama menjelang Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 BE/2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Umat Buddha di Jakarta menyelenggarakan kegiatan tiga pekan jelang puncak peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 BE/2025. Ratusan umat Buddha berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta untuk membersihkan altar dan taman di Wihara Arya Dwipa Arama pada Minggu (20/4/2025).

    Mereka juga menggelar meditasi bersama dan dilanjutkan dengan penanaman pohon Bodhi (Ficus Religiosa) dan Sala (Shorea Robusta).

    Acara ini semakin khidmat dengan kehadiran belasan bhikkuni yang memimpin prosesi meditasi. Hadir pula dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Buddha Kementerian Agama Supriyadi dan Direktur Operasional TMII Arie Prasetyo.

    Supriyadi menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan rangkaian Waisak yang sakral dan penuh makna tersebut. Dia menjelaskan, penanaman pohon Bodhi dan Sala diinisiasi oleh Keluarga Besar Abdi Negara, termasuk TNI dan Polri. Kegiatan ini juga menyambut Hari Bumi yang jatuh pada 22 April mendatang.

    Menurut dia, penanaman pohon Bodhi memiliki makna mendalam secara lingkungan, spiritual, dan sosial. Pohon Bodhi merupakan simbol penting dalam ajaran Buddha karena di bawah pohon inilah Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Sedangkan pohon Sala merupakan tempat Sang Buddha mencapai Parinibbana.

    “Pohon-pohon ini bersejarah bagi umat Buddha. Secara ekologis, pohon ini juga dikenal mampu menyerap karbon, menjaga kualitas air dan tanah, serta mengurangi polusi udara. Dari kegiatan ini, Ditjen Bimas Buddha Kemenag berharap dapat berkontribusi dalam gerakan lingkungan yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam,” ujarnya.

    Selain membersihkan tempat ibadah, meditasi dan penanaman Pohon Bodhi, rangkaian kegiatan Waisak salah satunya adalah pengambilan air suci dari kompleks suci yang telah dibacakan paritta dan akan diberkati sebelum digunakan. Pada 4 Mei 2025, akan dilaksanakan karya bakti dan doa bersama di makam pahlawan di seluruh Indonesia. Puncak perayaan Hari Waisak akan berlangsung pada 12 Mei 2025.

    “Kita akan mengelilingi rumah ibadah dan melaksanakan Puja Bakti. Semoga membawa berkah bagi kita semua,” tuturnya.

    Direktur Operasional TMII Arie Prasetyo merespons positif kegiatan bersih-bersih, meditasi dan tanam pohon di TMII. Dirinya sangat berbahagia karena kegiatan tersebut juga bertepatan dengan perayaan HUT ke-50 TMII. Dia menjelaskan, TMII saat ini memiliki 32 anjungan, 18 museum, serta berbagai wahana yang terbuka untuk kolaborasi lintas komunitas dan agama.

    “TMII tidak akan sukses dan manfaat besar tanpa kerja sama berbagai komunitas, termasuk komunitas keagamaan. Kami terbuka untuk kolaborasi,” ujarnya.

    (shf)

  • Peringatan Hari Kartini, Perindo Dorong Perempuan Berani Bersuara

    Peringatan Hari Kartini, Perindo Dorong Perempuan Berani Bersuara

    loading…

    Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Kartini di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Peringatan Hari Kartini menjadi momentum bagi perempuan untuk berani bersuara ketika menjadi korban kekerasan seksual. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bagi para kaum hawa yang merayakan Hari Kartini, Senin (21/4/2025).

    “Ya tentunya kepada para perempuan Indonesia, kita tidak bisa, maksudnya pada saat mengalami kekerasan apalagi ya, jangan silent, jangan diam saja, tetapi berbicaralah,” kata Liliana saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Dengan bersuara, Liliana menilai perempuan akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, ia menilai, bersuara atas kekerasan seksual juga menyelamatkan korban lain yang masih takut atau trauma.

    “Karena dengan Anda berbicara, Anda bisa menyelematakan diri sendiri, juga menyelamatkan orang-orang yang belum mampu untuk berbicara,” ujar Liliana.

    Sekadar informasi, searah Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, peringatan itu ditujukan untuk mengenang jasa dan perjuangan seorang pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini, dalam memperjuangkan emansipasi wanita dan pendidikan bagi kaum perempuan.

    Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dan dikenal sebagai sosok yang berani melawan tradisi dan norma masyarakat pada zamannya yang membatasi perempuan dalam hal pendidikan dan kebebasan.

    Meskipun dilahirkan dalam keluarga bangsawan, Kartini tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan.

    (abd)

  • Perpres PCO Digugat ke MA, Mensesneg Klaim Tak Ada Tumpang Tindih dengan KSP

    Perpres PCO Digugat ke MA, Mensesneg Klaim Tak Ada Tumpang Tindih dengan KSP

    loading…

    Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI

    JAKARTA – Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

    “Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

    “Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari,” katanya.

    Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

    (abd)

  • Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat menilai sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki ribuan kapal perikanan yang mengarungi laut dalam dan perairan internasional.

    Namun ironisnya, hingga hari ini, para awak kapal perikanan Indonesia masih bekerja dalam kondisi yang belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, berbeda dengan rekan-rekan mereka di sektor niaga yang sudah memiliki pijakan kuat melalui Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) yang telah diratifikasi pada 2016 menjadi UU Nomor 15 tentang Tenaga Kerja Maritim Kapal Niaga.

    Jumhur menilai saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.

    Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025) menyatakan sepakat untuk menyegerakan Ratifikasi ILO C188 ini. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Sofyan dari SAKTI (Serikat Awak Kapal Transport Indonesia) beberapa fakta di lapangan bahwa awak kapal perikanan bekerja tanpa kontrak kerja yang adil dan transparan, sehingga tidak memiliki sistem pengupahan dan jaminan sosial yang layak.

    “Mereka direkrut hanya bermodal KTP tanpa pelatihan dasar keselamatan kerja di laut dan bahkan banyak yang menjadi korban kerja paksa atau perbudakan modern,” ujar Sofyan, Senin (21/4/2025).

    Di samping itu, kata Sofyan, ratifikasi itu bisa melindungi nelayan lokal dengan memberikan kejelasan aturan bagi joint inspection untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia yang nantinya melindungi ekosistem laut Indonesia.

    Sementara itu, Sulistri dari SBMI menuturkan, jika Indonesia meratifikasi ILO C188, maka kegetiran yang dialami para pekerja perikanan drastis akan berkurang dan akan setara dengan perlindungan awak kapal niaga, misalnya ada jaminan upah minimum, akses terhadap jaminan sosial, dan hak cuti.

    “Termasuk tentunya dengan membentuk mekanisme tripartit maritim untuk menyelesaikan perselisihan industrial sektor perikanan”, tegas Sulistri

    Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengamini masukan dari Tim 9 itu bahwa dengan ratifikasi itu memang akan meningkatkan citra internasional Indonesia sebagai negara yang serius memerangi kerja paksa di sektor kelautan. Dampak positifnya adalah membuka lebih luas pasar ekspor perikanan ke negara-negara yang telah mensyaratkan standar kerja yang layak.

    “Iya waktu jadi Kepala BNP2TKI, saya membuat Peraturan Kepala Badan terkait dengan Perlindungan Pekerja Kapal Niaga dan juga Pekerja Penagkap Ikan di Perairan Internasional dan itu mendapat sambutan Internasional yang sangat positif,” ujar Jumhur

    Tim 9 merupakan kumpulan organisasi penggiat untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 yang terdiri dari Sulistri (SBMI), Sofyan (SAKTI), Supardi (KAMIPARHO), Nur Iswanto (FSP Maritim Indonesia-KSPSI), Ari Purboyo (JANGKAR KARAT), Gemilang (GREENPEACE), Adrian dan Juwarih (SBMI), dan Dika (KSPN).

    Menurut Tim 9 ini, dukungan dari Jumhur dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa gerakan buruh Indonesia menyadari pentingnya instrumen hukum ini. “Bahkan Jumhur Hidayat menyatakan akan menyuarakan ratifikas Konbensii ILO 188 ini pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai bagian dari agenda perjuangan buruh Indonesia,” kata Sulistri.

    (abd)

  • Perindo Luncurkan Puspa Daya, Organisasi Sayap yang Fokus pada Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas

    Perindo Luncurkan Puspa Daya, Organisasi Sayap yang Fokus pada Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas

    loading…

    Partai Perindo resmi meluncurkan organisasi sayap Puspa Daya yang fokus untuk memberdayakan perempuan, anak, dan disabilitas pada Hari Kartini, Senin (21/4/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Partai Perindo resmi meluncurkan organisasi sayap yang fokus untuk memberdayakan perempuan, anak, dan disabilitas pada Hari Kartini, Senin (21/4/2025). Organisasi sayap bernama Puspa Daya ini akan menciptakan ruang aman yang menyatukan keberanian, empati, dan aksi nyata para kaum perempuan, anak, dan disabilitas.

    Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bersyukur atas peluncuran organisasi sayap Partai Perindo, Puspa Daya. Ia mengatakan, Puspa Daya hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan, anak, dan para disabilitas.

    “Sebagai Ketua Umum Sayap Perempuan Kartini Perindo, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif yang mulia ini, sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan hanya cita-cita, tetapi tanggung jawab kita bersama,” kata Liliana dalam sambutan di acara peluncuran Puspa Daya di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Liliana mengatakan, Puspa Daya bukanlah sekedar organisasi sayap biasa. Puspa Daya merupakan wujud keberpihakan pada kaum perempuan, anak dan disabilitas. Hal itu tercermin dalam arti nama Puspa Daya.

    “Nama Puspa artinya bunga, melambangkan kelembutan, dan daya artinya power, kekuatan. Puspa Daya artinya begitu indah, kelembutan yang memberikan kekuatan, atau kekuatan yang dipancarkan dari kelembutan,” katanya.

    “Puspa Daya akan menjadi sebuah ruang aman yang menyatukan keberanian, empati, dan aksi nyata, sehingga di dalam wadah ini tidak ada lagi perempuan yang takut untuk bersuara, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan, dan tidak ada lagi penyandang disabilitas yang merasa diabaikan atau ditinggalkan,” kata Liliana.

    Sedianya, Puspa Daya diisi oleh tiga pengurus utama. Ketua Umum Puspa Daya Perindo dijabat oleh Sri Agustina Nadeak. Sekretaris Jenderal Puspa Daya Perindo yakni Amriadi Pasaribu dan Bendahara Umum Puspa Daya Perindo ialah Rahmi Abdah Kamila.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo berpesan pada jajaran pengurus Puspa Daya untuk yakin dalam menjalankan tugas. Ia berharap, keberadaan Puspa Daya bisa berdampak dan berpihak pada kaum perempuan, anak dan disabilitas.

    “Saya harap semangatnya luar biasa untuk memberikan keberpihakan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” tutur Angela dalam sambutannya.

    Ia juga meminta pada para pengurus untuk bisa membangun jaringan hingga ke daerah. Tujuannya, kata dia, masalah kaum rentan tak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan di setiap daerah.

    “Ini yang perlu diberikan perhatian. Titip itu, terima kasih, dan tentunya kita harapkan bersama dan saya yakini bahwa jika perempuan berdaya, anak berdaya, penyandang disabilitas berdaya, maka Indonesia akan maju,” pungkas Angela.

    (abd)