Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Kinerja Polri dalam Penanganan Kasus Agus Buntung Diapresiasi

    Kinerja Polri dalam Penanganan Kasus Agus Buntung Diapresiasi

    loading…

    Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti mengapresiasi langkah cepat Polri dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan IWAS atau dikenal Agus Buntung. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Langkah cepat Polri dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan IWAS atau dikenal Agus Buntung diapresiasi oleh Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti. Ratna mengatakan, percepatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan menunjukkan komitmen Polri untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius.

    “Kami mengapresiasi kinerja Polri yang telah bekerja cepat dalam menangani kasus Agus. Proses penyelidikan yang dilakukan tidak memakan waktu lama, bahkan tersangka sudah ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini tentunya memberi harapan kepada para korban bahwa kasus kekerasan seksual dapat diproses secara cepat dan adil,” ujar Ratna dalam acara diskusi di auditorium Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Ratna juga menyatakan bahwa pihaknya berharap agar hak-hak korban, yang sudah berani melapor, dapat sepenuhnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, Ratna menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap tersangka yang merupakan individu dengan disabilitas.

    Menurutnya, penanganan terhadap tersangka disabilitas harus tetap mengacu pada undang-undang terkait, agar hak-hak tersangka juga tetap dihormati, sambil memastikan proses hukum tetap berjalan.

    “Walaupun tersangka berasal dari kelompok disabilitas, kami berharap agar penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang disabilitas yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu, baik korban maupun tersangka, mendapat perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya,” ujar Ratna.

    Ratna juga menyoroti pentingnya pembentukan Ddrektorat baru di Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan bisa mempercepat penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya penanganan, di lapangan masih banyak ditemui kelambanan dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual, yang sering kali membuat korban merasa terabaikan.

    “Kami berharap dengan adanya direktorat baru ini, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih cepat dan efisien. Harus ada kemajuan yang nyata dalam sistem penanganan kasus kekerasan seksual, agar korban bisa mendapatkan keadilan tanpa harus menunggu terlalu lama,” tegas Ratna.

    Ratna juga mengingatkan pentingnya perspektif baru di tubuh Polri, khususnya di Direktorat PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PPO (Pelayanan dan Pengaduan Online), untuk terus fokus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

    “Kami berharap Polri, khususnya Direktorat baru ini, terus membangun perspektif yang lebih sensitif terhadap masalah kekerasan seksual dan memberikan pelayanan yang optimal untuk korban di masa yang akan datang,” pungkasnya.

    (rca)

  • Penampakan Mary Jane di Lapas Perempuan Kelas IIA sebelum Pulang ke Filipina

    Penampakan Mary Jane di Lapas Perempuan Kelas IIA sebelum Pulang ke Filipina

    loading…

    Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso berpindah lokasi penahanan ke Jakarta setelah sebelumnya ditahan di Yogyakarta. Foto/Kemenko Kumham Imipas

    JAKARTA – Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso berpindah lokasi penahanan ke Jakarta setelah sebelumnya ditahan di Yogyakarta. Saat ini, Mary Jane ditahan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.

    Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram menyatakan, pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

    Ia menyebutkan, Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB. Kemudian, ia menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima.

    “Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata I Nyoman melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

    Perlu diketahui, pemindahan lokasi penahanan ini merupakan rangkaian dari pemulangan Mary Jane ke Filipina. Ia akan diterbangkan ke negara asalnya dalam beberapa hari ke depan.

    Sekadar informasi, pemindahan Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat 6 Desember 2024.

    (rca)

  • Suasana Terkini Rumah Duka Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri di Tangsel

    Suasana Terkini Rumah Duka Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri di Tangsel

    loading…

    Suasana di rumah duka tampak ramai oleh pelayat, baik itu keluarga, kerabat, tetangga, dan warga sekitar di rumah korban di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/12/2024). FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Satu keluarga meninggal dunia yang diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan , Banten, Minggu (15/12/2024). Saat ini, keluarga dan kerabat korban yang ada di rumah duka bilangan Jalan Poncol Indah III, RT 05/02, masih menantikan kedatangan jenazah korban.

    Berdasarkan pantauan, saat ini suasana di rumah duka tampak ramai oleh pelayat, baik itu keluarga, kerabat, tetangga, dan warga sekitar di rumah korban. Mereka menantikan kedatangan jenazah satu keluarga tersebut di rumah duka.

    Sebabnya, hingga saat ini ketiga jenazah korban inisial AF (31), YL (28), dan AH (3) belum tiba di rumah duka dari RS Fatmawati, Jakarta Selatan pada sekitar pukul (16/15/2024). Informasi yang diterima keluarga jenazah bakal tiba pada subuh tadi, hanya saja hingga kini masih belum tiba.

    Rencananya, jenazah satu keluarga itu bakal disalati di Masjid Al Mukhlisin, masjid yang ada di sekitar rumah korban. Usai itu, jenazah bakal dimakamkan di tempat pemakaman warga sekitar.

    “Nanti katanya anak dan ibunya dimakamkan satu liang lahat, sedangkan suaminya dikuburkan sendiri. Nanti dimakamkan di tanah wakaf Makam Poncol,” kata salah satu warga, Haji Sadi di lokasi, Minggu (16/15/2024).

    (abd)

  • Pergerakan Advokat Usulkan Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi

    Pergerakan Advokat Usulkan Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi

    loading…

    Sekjen Pergerakan Advokat, Eko Prastowo mengusulkan kepada Pemerintah untuk menyusun dua omnibus law, yaitu pembangunan berkelanjutan dan teknologi. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Tercapainya target ini dapat menjadi tonggak transformasi Indonesia sebagai negara maju.

    Namun, target ini sangat ambisius, mengingat permasalahan domestik seperti ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan rendahnya daya saing industri.

    Di sisi lain, tekanan global seperti perlambatan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik semakin memperbesar tantangan.

    “Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kita membutuhkan langkah luar biasa. Tanpa terobosan yang berani dan strategis, target tersebut akan sulit dicapai,” ujar Sekjen Pergerakan Advokat, Eko Prastowo di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Sebagai langkah konkret, Pergerakan Advokat mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk menyusun dua omnibus law, yaitu pembangunan berkelanjutan dan law teknologi.

    “Kedua peraturan hukum tersebut diyakini mampu menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

    Menurut Eko, Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup secara terpadu.

  • Kongres Nasional Sama-Bajau 2024 Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan Budaya Bahari

    Kongres Nasional Sama-Bajau 2024 Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan Budaya Bahari

    loading…

    Kongres Nasional Sama-Bajau 2024 yang berlangsung selama tiga hari (12-14 Desember 2024) di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah digelar untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan budaya bahari. Foto/Ist

    BANGGAI – Kongres Nasional Sama-Bajau 2024 yang berlangsung selama tiga hari (12-14 Desember 2024) di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) digelar untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan budaya bahari.
    Foto/Ist

    Kongres ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan masyarakat Suku Sama-Bajau yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas negara dalam melestarikan budaya maritim dan lingkungan pesisir.

    Mengangkat tema “Sama-Bajau dan Orang Sulawesi: Budaya Bahari dan Pangan Laut”, kongres yang difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melibatkan BRIN, komunitas Sama-Bajau, akademisi, peneliti, NGO dalam dan luar negeri, serta tokoh-tokoh dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

    Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura menyampaikan harapan agar kongres ini dapat menjadi inspirasi dalam upaya perlindungan budaya berkelanjutan serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas.

    Kongres Nasional Sama-Bajau 2024 merupakan forum pertama yang mempertemukan komunitas Sama-Bajau dari seluruh Indonesia dan perwakilan Asia Tenggara.

    Event ini dilaksanakan untuk mendiskusikan dan menginisiasi kolaborasi untuk pemajuan kebudayaan maritim , pelestarian lingkungan pesisir, dan penguatan identitas suku laut.

    Hasil Kongres Nasional Sama-Bajau 2024

    1. Deklarasi Luwuk sebagai komitmen bersama untuk:

    – Melestarikan tradisi dan identitas budaya Suku Sama-Bajau.
    – Mengoptimalkan pemanfaatan budaya maritim Bajau untuk meningkatan konektivitas di Nusantara, peningkatan ketahanan pangan dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta meningkatkan tata Kelola pesisir/perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan
    – Mendorong advokasi isu-isu diskriminasi, marginalisasi, serta pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan pesisir dan kelestarian laut.

    2. Peningkatan Kolaborasi Lintas Negara

    Khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk penghargaan, penguatan Budaya Bajau sebagai shared intangible culture.

  • ICJR Minta Proses Pemberian Amnesti 44.000 Narapidana secara Akuntabel dan Transparan

    ICJR Minta Proses Pemberian Amnesti 44.000 Narapidana secara Akuntabel dan Transparan

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengadakan keterangan pers pada Jumat, 13 Desember 2024. Foto/Raka Dwi

    JAKARTA – Rencana pemerintah memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana (napi) direspons oleh Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati. Dia meminta proses pemberian amnesti tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.

    “Kami menyerukan proses ini harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi,” kata Maidina dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (16/12/2024).

    Dia menuturkan, teknis pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan, minimal setara peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR. “Penilaian juga harus berbasiskan hasil pembinaan yang memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan,” katanya.

    Selain itu, ICJR juga mengkritisi rencana narapidana yang diamnesti untuk dijadikan tenaga swasembada pangan dan komponen cadangan. ICJR menyerukan bahwa rencana tersebut rentan bersifat eksploitatif.

    “Jika narapidana tersebut diberikan kesempatan kerja sebagai bagian dari pembinaan, maka hak atas upah pekerjaannya harus dibayarkan. Dan hal tersebut bahkan bisa dilakukan saat ini tanpa perlu mendasarkan hal tersebut dengan rencana amnesti,” katanya.

    Dia mengatakan, harusnya yang diperkuat soal ketersedian tenaga kerja adalah pembukaan lapangan kerja yang layak oleh pemerintah, dan pengarusutamaan penggunaan alternatif pemidanaan non penjara seperti pelatihan kerja yang sistemnya harus dibangun dengan komprehensif. Selain itu, mengenai pemberian amnesti bagi narapidana pengguna narkotika, ICJR juga sudah menyuarakan hal tersebut sejak pemerintahan presiden sebelumnya bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi harus dikeluarkan dari pemenjaraan.

    “Kami juga tidak menyepakati bahwa menghindarkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika sama dengan memberlakukan rehabilitasi bagi mereka. Hal ini tidak tepat, karena tidak semua pengguna narkotika membutuhkan rehabilitasi,” imbuhnya.

  • Dedy Mandarsyah Pejabat yang Disorot Karena Dokter Koas Pernah Disebut dalam Kasus OTT Kaltim

    Dedy Mandarsyah Pejabat yang Disorot Karena Dokter Koas Pernah Disebut dalam Kasus OTT Kaltim

    loading…

    KPK mengungkapkan Kepala BPJN Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah yang diduga merupakan ayah dari Lady Aurelia Pramesti pernah disebut dalam kasus suap OTT Kaltim. Foto/IST

    JAKARTA – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah , pernah disebut dalam kasus suap di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur (Kaltim) Tipe B, Rahmat Fajar pada November 2023.

    Nama Dedy Mandarsyah menjadi perbincangan karena diduga merupakan ayah Lady Aurelia Pramesti. Lady adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) yang sopirnya tersangkut kasus pemukulan terhadap seorang Dokter Koas di Palembang bernama M Luthfi.

    “Kalau mengikuti saat KPK menangani kasus OTT BBPJN Kaltim akhir 2023, nama yang bersangkutan (Dedy) sebetulnya juga sudah disebut-ebut,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Herda Helmijaya saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    Herda turut melampirkan link pemberitaan yang memuat nama Dedy dalam kasus OTT tersebut. Meski bukan dari KPK yang menyebutkan nama Dedy, namun hal tersebut menjadi perhatian pihaknya.

    “Bukan berarti beliau terlibat tapi paling tidak ini kan jadi awareness saat berita viral belakangan ini,” ujarnya.

    Herda menyebutkan, tidak menutup kemungkinan akan memanggil yang bersangkutan. Terlebih, jika ditemukan penyampaian LHKPN yang janggal. “KPK masih melakukan pengumpulan data dan analisis berbagai hal termasuk anomali-anomali pada LHKPN-nya,” ucapnya.

    “Tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pendalaman dan memanggil bersangkutan untuk klarifikasi,” sambungnya.

    KPK tengah menelisik harta kekayaan Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah. Deddy sendiri diduga ayah dari Lady Aurelia Pramesti. “Saat ini sedang dilakukan analisis awal terlebih dahulu, oleh Direktorat LHKPN KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

    Perlu diketahui, nama Dedy Merdansyah menjadi sorotan setelah seorang dokter koas di Palembang bernama M Lutfi dihajar pria berbaju merah di toko kue yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa bermula saat Sri Meilina yang merupakan ibu dari Lady Aurelia Pramesti (LAP) bertemu dengan Luthfi guna membahas ketidakpuasan sang anak terkait jadwal jaga dokter koas.

    Ibunda Lady awalnya mengajak dokter koas Luthfi untuk bertemu dan berbincang soal jadwal jaga koas anaknya. Tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh dengan munculnya pria berkaus merah yang disebut sebagai sopir Lady Aurelia. Pria berkaus merah tersebut memukul Luthfi sampai berdarah.

    Setelah viralnya video tersebut, warganet berusaha mengulik latar belakang dari Lady Aurelia. Di antaranya muncul sosok pejabat yang diduga sebagai ayah dari mahasiswi tersebut, yaitu Dedy Mandarsyah.

    (abd)

  • Presiden Prabowo Lantik Capim dan Dewas KPK Siang Hari ini

    Presiden Prabowo Lantik Capim dan Dewas KPK Siang Hari ini

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto bakal melantik calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Senin (16/12/2024). Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melantik calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Senin (16/12/2024).

    “Iya benar (pelantikan hari ini),” kata Capim KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

    Fitroh mengungkapkan bahwa pelantikan bakal dilakukan pada siang hari ini.

    “Rencana 13.30 WIB,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini Kamis (5/12/2024).

    Hasil uji kelayakan dan kepatutan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Setelahnya Ketua DPR Puan Maharani melontarkan pertanyaan ke forum rapat terkait laporan hasil uji kelayakan tersebut.

    “Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhdap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Puan.

    “Setuju,” jawan anggota DPR yang hadir dalam sidang tersebut.

    Adapun Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sebagai wakil yakni Fitroh Rohcahyanto, dan Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo serta Agus Joko Pramono.

    Untuk anggota Dewas KPK yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno dan Wisnu Baroto.

    (shf)

  • Fenomena La Nina, Curah Hujan hingga April 2025 Diprediksi Naik 20%

    Fenomena La Nina, Curah Hujan hingga April 2025 Diprediksi Naik 20%

    loading…

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan fenomena La Nina yang mengakibatkan curah hujan hingga Maret-April 2025 berpotensi naik 20 persen. Foto/BMKG

    JAKARTA – Curah hujan di Indonesia hingga Maret-April 2025 diprediksi naik 20% akibat fenomena La Nina. Fenomena La Nina lemah ini mengakibatkan air di Samudera Pasifik mendingin karena wilayah perairan yang semakin menghangat sehingga terjadi peningkatan curah hujan.

    “Cuaca ekstrem diperkirakan berpotensi terjadi hingga Maret-April 2025, dipengaruhi oleh fenomena La Nina yang dapat meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dikutip Senin (16/12/2024).

    Lebih lanjut, Dwikorita mengingatkan potensi cuaca ekstrem pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, diprediksi akan ada 110,67 juta orang yang akan melakukan perjalanan musim libur Nataru.

    Mayoritas pelaku perjalanan tersebut menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor sehingga sangat rentan menghadapi cuaca ekstrem dalam perjalanannya.

    Selain itu, dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan potensi Cold Surge (seruakan udara dingin) yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia, juga diproyeksikan aktif selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dwikorita mengatakan fenomena ini memiliki potensi untuk meningkatkan intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, meskipun skala dan dampaknya masih memerlukan pemantauan lebih lanjut.

  • Jubir PPP Tegaskan Mukernas II Tak Bahas Calon Ketua Umum

    Jubir PPP Tegaskan Mukernas II Tak Bahas Calon Ketua Umum

    loading…

    Juru Bicara DPP PPP Usman Muhammad Tokan menegaskan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II tak bahas sama sekali calon ketua umum. FOTO/IST

    JAKARTA – Juru Bicara DPP PPP Usman Muhammad Tokan menegaskan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II tak bahas sama sekali calon ketua umum. Karena itu, ia heran telah beredar figur yang masuk dalam bursa Ketua Umum PPP.

    “Hasil Mukernas tidak membahas calon ketua umum, tetapi beredar di luar ada beberapa nama, bahkan nama itu bukan kader PPP, ini seakan-akan tidak memahami mekanisme menetapan calon ketua umum,” kata Usman saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

    Usman menegaskan, Mukernas PPP hanya membahas berbagai program kerja untuk membangun masa depan partai, seperti pelaksanaan Muktamar.

    “Termasuk di dalamnya berbicara tentang waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar, yang penting setelah Idulfitri yang nanti dibahas kembali atau diserahkan ke DPP PPP untuk memutuskannya,” kata Usman.

    “Jadi sama sekali tidak membahas siapa-siapa calon ketua umum,” kata Usman.

    Sebelummya, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono membuka Mukernas PPP. Mukernas tersebut, kata dia, akan sekaligus mengevaluasi kinerja sekaligus pemilihan Ketum PPP.

    “Mukernas ini adalah nanti bagaimana menentukan itu dan bagaimana mempersiapkan diri juga pemikiran baru untuk nanti menciptakan sebuah invokasis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mungkin dipersiapkan sejak dini,” kata Mardiono di Hotel Mercure, Ancol, Jumat (13/12/2024).

    Selain melakukan evaluasi kinerja, Mukernas akan sekaligus menyusun rencana dilaksanakannya Muktamar bersama dengan lokasi. Ia berharap Muktamar bisa dilaksanakan dengan sukses.

    “Tentu pada hal ini mengagendakan pertama waktu Muktamar, kedua adalah tempat lokasi untuk terselenggaranya Muktamar. Karena tentu Muktamar memerlukan hotel yang cukup, karena nanti pesertanya itu mungkin bisa 2.000 orang,” katanya.

    Ia meminta agar proses pencalonan Ketum PPP diikuti sebaik mungkin. Ia berharap proses itu dilakukan dengan mengedepankan etika. “Silakan siapa yang ingin mencalonkan kelak menjadi Ketua Umum (di Muktamar), kelak menjadi pengurus dan lain sebagainya mari kita bermodalkan dengan etika-etika ke-Indonesiaan,” katanya.

    (abd)