Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • AI Mempercepat Proses Kreatif dalam Menulis Puisi Esai

    AI Mempercepat Proses Kreatif dalam Menulis Puisi Esai

    loading…

    Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan Puisi Esai sangat membantu. Foto/istimewa

    JAKARTA – Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam penulisan Puisi Esai sangat membantu. Sebab AI dapat mempercepat proses kreatif.

    Penggagas Genre Puisi Esai, Denny JA mengungkap arti penting AI tersebut di sela-sela Festival Puisi Esai Jakarta II, pada 13-14 Desember 2024 di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Seorang penulis Puisi Esai dapat menggunakan AI untuk menyusun draf cepat, di mana kemudian draf itu diperhalus secara manual,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).

    Karena pentingnya isu ini, topik “Puisi Esai dan Artificial Intelligence” juga dibahas dalam dialog, yang diadakan di Festival Puisi Esai Jakarta II. Hadir sebagai narasumber Amelia Fitriani, Irsyad Mohamad, dan Gunawan Trihantoro, dengan moderator Milastri Muzakkar.

    Penulis Muda Amelia Fitriani sepakat dengan Denny JA tentang pentingnya menggunakan AI dalam menulis Puisi Esai. “AI menjadi alat bantu baru untuk menjelajah lebih dalam kreativitas,” ujarnya.

    Perkembangan AI mustahil dilawan, maka beradaptasi untuk bisa memanfaatkannya adalah pilihan yang logis. Batasan yang bisa ditembus dari AI adalah kreativitas.

    Menurut Amelia, AI membawa transformasi cara berpikir. AI mengubah cara manusia mengakses dan memproses informasi. AI mengubah pendekatan dalam pemecahan masalah dari linear menjadi lebih kompleks.

    “Batasan yang perlu dijaga dari AI adalah norma dan etika. Bermain di antara ranah tersebut menjadi seni tersendiri,” imbuh Amelia.

  • Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    loading…

    Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Melalui surat pemecatan itu, Jokowi diprediksi sulit diterima parpol lain.

    “Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Rabu (18/12/2024).

    Dia menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya lantaran Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Hal ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

    Bahkan, Jokowi bisa dipersepsikan sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.

    “Hal ini kiranya menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya,” katanya.

    Menurut Jamiluddin, hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal sama terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.

    “Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya,” tuturnya.

    “Kalau pun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus,” tambahnya.

    (jon)

  • Kasus Agus Buntung, Polri Dinilai Sudah Lindungi Korban dan Penuhi Hak Kelompok Disabilitas

    Kasus Agus Buntung, Polri Dinilai Sudah Lindungi Korban dan Penuhi Hak Kelompok Disabilitas

    loading…

    Polda NTB saat menggelar rekonstruksi kasus Agus Buntung, tersangka kasus dugaan pelecehan mahasiswi di Mataram, Rabu (11/12/2024). Foto: iNews/Hari Kasidi

    JAKARTA – Polri dinilai telah memenuhi perlindungan terhadap kelompok rentan baik perempuan maupun disabilitas terkait penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh IWAS atau dikenal Agus Buntung di NTB. Direktur Eksekutif CENTRA Initiative Muhammad Hafiz memberikan catatan tentang perlindungan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum oleh kepolisian .

    Dia menuturkan, data-data menunjukkan bahwa disabilitas, terutama perempuan, lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kasus yang terjadi di NTB, seorang penyandang disabilitas justru menjadi pelaku, dengan korban yang semakin banyak mengadukan pelaku dengan kasus serupa.

    “Dengan adanya respons terhadap situasi yang terjadi, terutama pengaduan yang dilaporkan oleh salah seorang korban, kepolisian daerah NTB berhasil mendorong korban-korban Agus lain untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya,” kata Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    “Dengan adanya pengaduan ini, bisa dikatakan bahwa korban berada pada kondisi nyaman dan aman untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya,” sambungnya.

    Selain itu, dari proses penyelidikan dan penyidikan, tampak bahwa penegak hukum, terutama kepolisian, telah memiliki perspektif yang cukup memadai, setidaknya untuk memastikan adanya keterlibatan dari Komisi Nasional Disabilitas NTB di dalam prosesnya.

    Kepolisian memastikan pula hak-hak Agus, sebagai penyandang disabilitas, yang diduga sebagai pelaku tetap dilindungi, seperti dengan penangguhan penahanannya, namun kepolisian tetap fokus pada skema pembuktian perkara dan menjaga independensi proses peradilan.

    “Setidaknya, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan,” ujarnya.

    Adanya pemahaman yang memadai aparat penegak hukum ini tidak dapat dipisahkan dari beberapa hal, di antaranya adalah adanya dukungan dan kepercayaan publik kepada kepolisian untuk tetap berlaku adil dan akuntabel dalam penegakan hukum, terutama kekerasan seksual.

  • HUT ke-18, Pusinfolahta TNI Beri Penghargaan kepada Infokom Elektrindo

    HUT ke-18, Pusinfolahta TNI Beri Penghargaan kepada Infokom Elektrindo

    loading…

    Kapusinfolahta TNI Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko memberikan penghargaan kepada Chief Operating Officer (COO) Infokom Elektrindo Didik Susilo Hadiwidodo. Foto/istimewa

    JAKARTA – Peringati Hari Ulang Tahun ke-18, Pusat Informasi dan Teknologi (Pusinfolahta) TNI mengadakan acara syukuran acara bertajuk “Pusinfolahta TNI Siap Menuju Satu Data TNI dalam Rangka Mendukung TNI Prima”. Perayaan tersebut berlangsung di Rumah Perubahan, Jatimurni, Bekasi.

    Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para mitra strategis Pusinfolahta. “Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun regulasi dan Peraturan Panglima (Perpa). Diharapkan pada 2025, regulasi terkait Satu Data TNI sudah dapat diselesaikan. Kami mengambil langkah proaktif, jemput bola, agar saat inisiatif Satu Data TNI diterapkan, landasan hukum tersebut sudah siap,” ujar Kapusinfolahta TNI Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, Rabu (18/12/2024).

    “Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan berharap anggaran untuk pelaksanaannya dapat tersedia pada 2025. Persiapan ini mengacu pada Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satu Data Pertahanan, yang kemudian kami terjemahkan di TNI menjadi Satu Data TNI,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Wawan Pujiatmoko memberikan piagam penghargaan kepada Infokom Elektrindo sebagai Mitra Pusinfolahta. Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Infokom Elektrindo Didik Susilo Hadiwidodo.

    Terkait penghargaan tersebut, Didik Susilo Hadiwidodo menyampaikan komitmen Infokom Elektrindo untuk terus mendukung Pusinfolahta TNI dalam mewujudkan visi besar menuju Satu Data TNI. Didik menegaskan siap berkolaborasi penuh dalam upaya menciptakan TNI Prima melalui teknologi dan solusi informasi yang andal.

    “Infokom Elektrindo siap mendukung penuh Pusinfolahta dalam menuju satu data TNI, sebagai bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan TNI yang lebih modern dan terintegrasi,” ujarnya.

    Peringatan HUT ke-18 ini menjadi momentum penting bagi Pusinfolahta TNI dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis, serta memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan teknologi di lingkungan TNI.

    (cip)

  • Ramai Dimunculkan Nama Caketum PPP, DPW se-Papua Raya Ikut Petunjuk Mardiono

    Ramai Dimunculkan Nama Caketum PPP, DPW se-Papua Raya Ikut Petunjuk Mardiono

    loading…

    Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat Yasman Yasir mengatakan bahwa sampai saat ini semua DPW PPP se-Indonesia belum ada yang memunculkan satu pun nama calon ketua umum PPP. Foto/IST

    JAKARTA – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Papua Barat Yasman Yasir mengatakan bahwa sampai saat ini semua DPW PPP se-Indonesia belum ada yang memunculkan satu pun nama calon ketua umum (caketum) PPP yang bakal dipilih dalam Muktamar X pada 2025. Pihaknya menunggu petunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

    “Secara resmi, belum ada satu pun DPW yang memunculkan nama calon ketua umum. Di forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II pun tidak ada. Untuk itu, kami menunggu petunjuk dari Plt Ketua Umum Bapak Muhamad Mardiono,” kata Yasman, Rabu (18/12/2024).

    Yasman menuturkan, sikap tersebut ditunjukkan pada saat pandangan umum seluruh DPW PPP dalam forum Mukernas II PPP yang digelar di Ancol, 13-15 Desember 2024. Yasman membacakan pandangan umum dari DPW PPP seluruh Papua Raya di forum Mukernas II, menyatakan bahwa untuk calon ketua umum sepakat menunggu arahan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono.

    “Kami atas nama ketua dan sekretaris se-Papua Raya, Papua Induk, Papua Selatan, Papua Pengunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya juga menyampaikan tidak boleh ada perubahan AD/ART partai sampai Muktamar nanti. Untuk ketua umum selanjutnya, kami meminta petunjuk Bapak Plt Ketum Muhamad Mardiono sebagai bentuk loyalitas kami,” kata Yasman.

    Dalam Mukernas II PPP, disepakati pelaksanaan Muktamar ke-10 PPP digelar 2025 setelah Idulfitri. Sedangkan tempat pelaksanaannya diusulkan di Bali.

    (rca)

  • Anies Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jubir Akui Ada Komunikasi dengan Internal

    Anies Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jubir Akui Ada Komunikasi dengan Internal

    loading…

    Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). Bahkan mantan Gubernur DKI Jakartta itu telah menjalin komunikasi dengan internal PPP.

    Kabar adanya jalinan komunikasi itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan Sahrin Hamid. “Secara umum ada komunikasi (antara Anies dengan internal PPP),” kata Sahrin saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

    Ia menyebut sosok Anies Baswedan memiliki hubungan baik dengan tokoh PPP. Menurutnya, Anies mengapresiasi namanya masuk dalam bursa caketum PPP.

    “Anies memiliki hubungan yang baik dengan hampir semua tokoh-tokoh PPP. ⁠Terkait wacana munculnya nama Anies. Tentunya Anies memberi apresiasi dan tentunya itu merupakan sebuah kehormatan bagi Anies,” ucapnya.

    Sahrin menekankan, mantan Mendikbud era Presiden Jokowi itu tengah fokus menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, kata Sahrin, Anies mendukung setiap upaya kaderisasi atau regenerasi kepemimpinan dengan cara demokrasi di internal PPP.

    “Namun saat ini, Anies lebih banyak memfokuskan perhatian dan agendanya pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga terkait Muktamar PPP, tentunya itu menjadi ranah dan dinamika di internal partai. Namun Anies tetap mendukung setiap proses kaderisasi ataupun regenerasi kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara demokratis dan bernilai,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

    “Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

    Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

    (abd)

  • Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Perlu Dikaji Matang

    Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Perlu Dikaji Matang

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menanggapi usulan Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi.Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo , Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menanggapi usulan Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi. Menurutnya, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan, meskipun opsi perubahan mekanisme pemilihan untuk jabatan tertentu dapat dipertimbangkan dengan kajian mendalam.

    Pria yang akrab disapa Kang Ferry ini menekankan pilkada langsung, khususnya untuk jabatan Bupati dan Wali Kota, wajib dipertahankan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada otonomi daerah.

    “Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan,” katanya, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sementara itu, terkait opsi Gubernur dipilih oleh DPRD, Kang Ferry menilai, usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi.

    Di sisi lain, dia juga turut menyoroti tantangan dalam demokrasi langsung, salah satunya adalah biaya penyelenggaraan yang tinggi. Menurutnya, konsekuensi dari memberikan kekuasaan kepada rakyat adalah biaya pemilu yang besar. “Meski demikian, saya yakin KPU sudah bekerja secara optimal dalam mengelola anggaran dengan efisien,” jelasnya.

    Baca Juga: Usai Assad Khamenei Jadi Target

    Kendati demikian, Kang Ferry menegaskan tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral hazard dalam proses politik, seperti politik transaksional, money politics, dan mahalnya biaya pencalonan.

    “Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung,” tuturnya.

    Kang Ferry menjelaskan demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Meski demikian, Kang Ferry menyatakan metode pelaksanaan demokrasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keterlibatan rakyat.

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Polisi Kehutanan Jaga Kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

    Polisi Kehutanan Jaga Kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

    loading…

    Polisi Kehutanan (Polhut) berperan vital dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). FOTO/IST

    JAKARTA – Polisi Kehutanan (Polhut) berperan vital dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Dengan tugas yang meliputi pendekatan preemtif, preventif, represif, dan yustisif, Polhut terus berupaya melindungi kawasan hutan dari aktivitas ilegal sekaligus mengedukasi masyarakat.

    Sebagai bagian dari kegiatan preventif, patroli rutin dilakukan secara cermat untuk memantau kondisi kawasan hutan seluas 24.270 hektare yang mencakup Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kepala Bidang Pengelolaan TNGGP III Bogor, Susanti, mengungkapkan pentingnya peran patroli rutin ini.

    “Kami rutin mengecek ke kawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal, sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” kata Susanti dalam keterangannya, Rabu (28/12/2024).

    Selain melindungi kawasan hutan, Polhut juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Pendekatan preemtif ini bertujuan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mencintai hutan dan meninggalkan aktivitas ilegal seperti illegal logging.

    Polhut juga mendampingi kelompok tani hutan (KTH) yang diberikan hak akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti getah pinus. Program ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.

    “Kami berusaha mengubah mindset masyarakat, dari yang dulunya melakukan illegal logging menjadi lebih mencintai hutan dan beralih ke cara yang lebih lestari,” kata Hendar, Sekretaris KTH Jagaraksa Gede Pangrango.

    Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai sumber kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Kawasan ini berfungsi sebagai penyedia pasokan air, penjaga ekosistem, dan habitat bagi berbagai flora dan fauna.

    Sinergi antara TNGGP dan berbagai pihak, termasuk MNC Land Lido, menjadi bukti nyata kepedulian terhadap keberlanjutan hutan. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai elemen dalam menjaga hutan untuk generasi mendatang.

    Polhut tidak hanya bertugas sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam masyarakat. Melalui upaya mereka, hutan tidak hanya tetap lestari tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

    (abd)

  • Jaga Kedaulatan, TNI AL Bakal Terus Tempatkan Armadanya di Laut Natuna

    Jaga Kedaulatan, TNI AL Bakal Terus Tempatkan Armadanya di Laut Natuna

    loading…

    Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi menghadiri diskusi yang digelar ISDS di Seskoal, Jakarta. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL) akan terus menghadirkan kekuatannya di Laut Natuna untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi dalam Webinar Hybrid dengan tema “Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) sekaligus dalam rangka Pengumuman Pemenang Lomba Instagram Reels ISDS dengan tema yang sama di Seskoal, Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.

    Menurut Yoos, belajar dari kasus perebutan wilayah Ambalat, TNI AL bersama nelayan harus selalu hadir di Laut Natuna. Hal itu disebut effectiveness occupation atau pendudukan secara damai. TNI AL Bersama nelayan, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ekonomi di wilayah Natuna.

    “Sekarang saya mengedepankan Bakamla untuk patroli di situ di-back up Angkatan Laut, saling bekerja sama patroli, Namanya interoperativity dengan pesawat TNI AU Boeing atau CL 235 untuk berpatroli disana mengecek keamanan di Laut Natuna,” ujarnya.

    Seperti diketahui sebelumnya, awal masalah di Laut Natuna adalah aksi China yang mengklaim wilayah lautnya hingga memotong kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Itu yang kita keberatan, pangkal awalnya disitu,” katanya.

    Baca Juga: Usai Assad Khamenei Jadi Target

    Selain Pangkoarmada I, hadir pembicara lainnya yaitu seniman dan sutradara senior, Garin Nugroho dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Syarif Hidayatullah, Rahmi Fitriyanti.

    Rahmi menegaskan hal-hal yang melandasi pentingnya kehadiran negara dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan NKRI di Natuna, yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal, Kabupaten Natuna pulaunya kecil namun memiliki perairan yang luas berikut besarnya potensi SDA mineral, migas, ikan, dan tambang yang tersimpan di dalamnya.

    Dengan besarnya kandungan cadangan gas alam di Blok East Natuna 49,87 TCF, menjadikan Natuna sebagai pemilik cadangan gas terbesar di Asia Pasifik.