Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • 26 Orang Saksi Diperiksa Kasus Judi Online di Komdigi, Termasuk Budi Arie

    26 Orang Saksi Diperiksa Kasus Judi Online di Komdigi, Termasuk Budi Arie

    loading…

    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan keterangan kepada media usai diperiksa Polda Metro Jaya, Kamis (19/12/2024). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Polda Metro Jaya telah memeriksa 26 saksi terkait dugaan korupsi mafia buka akses website judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Salah satunya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi .

    “Dengan tambahan pemeriksaan Pak Budi Arie, total 26 saksi yang sudah diperiksa,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dikutip, Jumat (20/12/2024).

    Ade Safri menambahkan, kini, kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. “Sudah naik sidik (penyidikan),” katanya.

    Mantan Menkominfo Budi Arie DiperiksaSebelumnya, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diperiksa polisi selama 6 jam pada Kamis, (19/12/2024). Budi Arie ternyata diperiksa terkait dugaan suap dan gratifikasi di Kominfo selama dia menjabat sebagai Menkominfo.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan secara lengkap mengenai pemeriksaan Budi Arie, Kamis (19/12/2024). Pemeriksaan oleh penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri itu bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, berupa:

    1. Pemberian hadiah atau janji terhadap oknum penyelenggara negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada sekira tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    3. Pemberian hadiah atau janji terhadap oknum pegawai negeri di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2022 s.d tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    4. Penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2022 s.d tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP.

    Ade Ary menjelaskan bahwa sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara a quo, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi.

    “Di mana 15 orang saksi di antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyidikan yang dilakukan tersebut, pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024, tim penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap BAS (Budi Arie Setiadi) selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023 s.d. 2024, sebagai Saksi, di Ruang Pemeriksaan Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri,” katanya.

    Menurut Ade Ary, penyidik telah mengajukan sebanyak 18 pertanyaan kepada Budi Arie untuk mendalami kasus ini. “BAS tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan dimulai pada pukul 11.10 WIB dan berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” katanya.

    (abd)

  • Keren! Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Makin Mudah dengan Aplikasi SIGNAL

    Keren! Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Makin Mudah dengan Aplikasi SIGNAL

    loading…

    Aplikasi SIGNAL. (Ilustrasi: dok samsatdigital.id)

    JAKARTA – Aplikasi SIGNAL yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri merupakan salah satu inovasi pelayanan publik secara online yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan.

    Dikutip dari laman samsatdigital.id, Aplikasi SIGNAL adalah pelayanan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

    Aplikasi SIGNAL ini secara digital memanfaatkan basis data kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polri, basis data induk kependudukan yang dikelola oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang diatur oleh masing-masing Bapenda Provinsi.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyebutkan bahwa aplikasi ini diintegrasikan secara nasional untuk memberi pelayanan digital kepada masyarakat.

    “Hal ini diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital,” katanya.

    Morris Danny menambahkan, Aplikasi SIGNAL dilengkapi fitur face matching pemilik kendaraan sesuai dengan data KTP.

    “Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri,” tuturnya.

    Aplikasi SIGNAL: Praktis, Aman, dan Efisien
    Biasanya mengurus pajak kendaraan bermotor cukup memakan waktu karena harus pergi ke kantor Samsat dan mengantre. Namun, melalui Aplikasi SIGNAL, semua proses pengesahan STNK tahunan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara digital.

    Aplikasi SIGNAL telah bekerja sama dengan pihak perbankan, kanal daring (online channel), serta gerai modern yang ada di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan Anda dalam memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan.

    Beberapa modern channel yang telah bekerja sama dengan SIGNAL adalah Alfamart, Indomaret, dan Kantor PT Pos.

  • 14 Perwira TNI Duduki Jabatan Baru di BIN usai Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto

    14 Perwira TNI Duduki Jabatan Baru di BIN usai Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk 14 Pamen hingga Pati TNI untuk menempati posisi di BIN. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk 14 Perwira Menengah (Pamen) hingga Perwira Tinggi (Pati) TNI untuk menempati posisi di Badan Intelijen Negara (BIN). Mereka nantinya akan menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Penunjukan para perwira tersebut tercantum dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Jumat (20/12/2024).

    Berikut ini para perwira TNI yang mendapat jabatan baru di BIN:

    1. Mayjen TNI Sidharta Wisnu Graha, dari Gubernur Akmil mendapat promosi jabatan menjadi Inspektur Utama BIN menggantikan Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi

    2. Mayjen TNI Steverly Chirstmas Parengkuan, dari Staf Ahli Menhan Bid. Ekonomi dimutasi menjadi Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menggantikan Mayjen TNI Teddy Surchmat

    3. Mayjen TNI Yudha Medy Dhrma Zafrul, dari Kepala LP2N Unhan dimutasi menjadi Deputi Bid. Kontra Intelijen BIN menggantikan Mayjen TNI Aswardi

    4. Brigjen TNI Agus Budi Setyo Raharjo, dari Karo SDM pada Settama BIN dimutasi menjadi Direktur Komunikasi Sosial pada Deputi Bid. Komunikasi dan Informasi BIN

    5. Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, dari Karoum pada Settama BIIN dimutasi menjadi Kabinda Papua pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN

  • Pameran Lukisan Tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta Dibredel

    Pameran Lukisan Tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta Dibredel

    loading…

    Lukisan karya Yos Suprapto. Pameran tunggal karya Yos Suprapto batal digelar di Galedi Nasional, Kamis (19/12/2024) malam. FOTO/DOK.YOS SUPRAPTO

    JAKARTA – Pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional , Jakarta, batal dilaksanakan. Pengunjung yang hadir di pembukaan, Kamis (19/12/2024) malam, dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.

    Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima di antara 30 lukisan diturunkan, tapi Yos menolak. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.

    Yos menegaskan, jika lima lukisan tersebut diturunkan, maka ia memilih membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

    “Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” kata Yos dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

    Budayawan Eros Djarot yang sedianya membuka pameran menilai permintaan kurator Galeri Nasional sebagai ekspresi ketakutan.

    “Saya rasa itu ekspresi kurator yang takut secara berlebihan,” kata Eros Djarot.

    Para pengunjung yang sudah siap untuk menikmati lukisan karya Yos Suprapto akhirnya kecewa. Pihak Galeri Nasional mengunci ruang paneran. Pintu utama digrendel. Lampu digelapkan.

    “Ini adalah pembredelan pameran seni rupa pertama di era Prabowo Subianto,” kata Oscar Motulloh, fotografer profesional yang juga pengamat seni.

    (abd)

  • Buka Workshop PAN, Putri Zulkifli Hasan Ajak Kader Wujudkan Swasembada Pangan

    Buka Workshop PAN, Putri Zulkifli Hasan Ajak Kader Wujudkan Swasembada Pangan

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR sekaligus Ketua Panitia Workshop PAN Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR sekaligus Ketua Panitia Workshop PAN Putri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan . Sebab kemandirian pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa.

    Hal itu disampaikan Putri saat memberikan sambutan Workshop PAN bertajuk “TerdePAN Wujudkan Kedaulatan Pangan” yang berlangsung pada 19–21 Desember 2024 di Shangri-La Hotel, Surabaya.

    Acara ini dihadiri lebih dari 1.300 kader PAN dari seluruh Indonesia, termasuk anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan DPR.

    Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya tema ini sebagai upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun mendatang.

    “Kemandirian pangan adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Workshop ini bertujuan mempersiapkan seluruh kader PAN agar solid dalam mendukung program-program pemerintah di daerah masing-masing,” ujar Putri, Jumat (20/12/2024).

    Di hadapan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putri menyampaikan workshop ini dirancang tidak hanya sebagai ajang peningkatan kapasitas kader, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi bagi Kota Surabaya melalui belanja oleh-oleh produk UMKM.

    Acara ini mendapat antusiasme tinggi dari kader PAN, terbukti dari jumlah peserta yang melebihi ekspektasi panitia. Putri menekankan soliditas dan komitmen para kader terhadap partai adalah kekuatan utama PAN. “Soliditas ini membuktikan bahwa kader PAN dari Sabang sampai Merauke tegak lurus mendukung visi besar partai dan program pemerintah,” tambahnya.

    Workshop akan berlangsung selama tiga hari, dibuka oleh Ketua Umum PAN. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Desa PDT, Menteri KKP, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Transmigrasi, hingga Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kader PAN dalam mendukung swasembada pangan dan pelayanan kepada masyarakat.

    (cip)

  • 6 Jenderal Baru di Tubuh TNI AD pada Awal Desember 2024, Nomor 2 Penugasan di Kemhan

    6 Jenderal Baru di Tubuh TNI AD pada Awal Desember 2024, Nomor 2 Penugasan di Kemhan

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyalami Pati TNI usai Laporan Korps Kenaikan pangkat 16 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kegiatan berlangsung di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (6/12/2024). FOTO/DOK.KEMHAN

    JAKARTA – Terdapat sejumlah nama jenderal baru di tubuh TNI Angkatan Darat (AD) pada awal Desember 2024. Salah satunya Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang yang mendapat tugas baru sebagai Karo Humas Setjen Kemhan.

    Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima Laporan Korps Kenaikan pangkat 16 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kegiatan berlangsung di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (6/12/2024).

    Kenaikan pangkat belasan Pati TNI tersebut didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2662/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan rincian 13 Pati TNI AD, 2 Pati TNI AL dan 1 Pati TNI AU. Dari daftar terkait, ada beberapa nama yang pecah bintang satu atau Brigadir Jenderal/Brigjen di TNI AD. Siapa saja?

    Jenderal Baru di Tubuh TNI AD Awal Desember 2024

    1. Brigjen TNI Khabib Mahfud

    Khabib Mahfud sebelumnya menjadi Pamen Denmabesad dengan pangkat Kolonel. Dalam ketentuan mutasi akhir Oktober 2024, ia diangkat menjadi Dirdok Kodiklat TNI.

    Sejalan dengan penunjukannya itu, pangkat Khabib Mahfud juga naik satu tingkat. Kini, lulusan Akademi Militer (Akmil) tersebut resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau setara jenderal bintang 1.

    2. Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang

    Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjabat sebagai Kepala Biro Humas Setjen Kemhan. Ia sebelumnya dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Mayjen TNI Tri Budi Utomo untuk menggantikan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha di Ruang Urip Sumohardjo Kemhan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Frega Ferdinand adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Sebelum menjadi Karo Humas Setjen Kemhan, ia lebih dulu mengemban tugas sebagai Dandim 0502 Jakarta Utara, Kabaglat Rindam Jaya Kodam Jayakarta hingga Perwira Pembantu Utama (Paban) VI/Kermalat (Kerja Sama Latihan) Non Asean Slatad.

    Selain itu, Frega Ferdinand juga disebutkan pernah menjadi Dosen Tetap Universitas Pertahanan (Unhan) dan Komandan Satgas Super Garuda Shield 2024. Kemudian, ia sempat pula diperbantukan sebagai Staf Penasehat Militer di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

    3. Brigjen TNI Ilham Yunus

    Saat ini, Brigjen TNI Ilham Yunus menjabat Danrem 101/Antasari. Ia sebelumnya menggantikan Brigjen TNI Ari Aryanto yang dimutasi sebagai Kasdam VI/Mulawarman.

    Ilham adalah jebolan Akmil 1999 yang sempat bertugas sebagai Dandim 1007/Banjarmasin. Bersamaan dengan penunjukannya sebagai Danrem 101/Antasari, ia pecah bintang menjadi Brigjen TNI atau jenderal bintang 1.

    4. Brigjen TNI Saripudin

    Berikutnya ada nama Brigjen TNI Saripudin. Pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) didapat seiring penunjukannya menjadi Pa Sahli Tk II Bid Banusia Panglima TNI menggantikan Brigjen TNI Nursyamsudin

    Sebelum itu, Saripudin lebih dulu menjadi Paban V/Bhakti TNI Ster TNI dengan pangkat Kolonel.

    5. Brigjen TNI Widodo Noercahyo

    Lanjut, ada Brigjen TNI Widodo Noercahyo. Ia pecah bintang 1 atau Brigadir Jenderal (Brigjen) setelah ditunjuk menjadi Aspers Kaskogabwilhan pada akhir Oktober 2024.

    Waktu itu, Widodo diplot sebagai pengganti Brigjen TNI Robertus Donatus Ndona. Sebelumnya, ia lebih dulu menjabat sebagai Waaslog Kaskogabwilhan lll dengan pangkat Kolonel.

    6. Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara

    Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara adalah lulusan Akmil 1998. Ia pecah bintang 1 usai ditunjuk menjadi Danrem 052/Wijayakrama menggantikan Brigjen TNI Krido Pramono.

    Melihat ke belakang, Zulhadrie sebelumnya lebih dulu menjabat Kasrem 051/Wkt Jakarta Timur, Kodam Jaya, dengan pangkat Kolonel.

    Itulah deretan nama jenderal baru di tubuh TNI AD pada Desember 2024 ini.

    (abd)

  • Toleransi Harus Dilakukan dengan Ikhlas

    Toleransi Harus Dilakukan dengan Ikhlas

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memberikan pesan bahwa toleransi harus dilakukan dengan ikhlas. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan toleransi harus dilakukan dengan ikhlas. Sebab toleransi sejati adalah penerimaan terhadap perbedaan yang dilakukan dengan ikhlas dan dari hati terdalam.

    Hal itu disampaikan Nasaruddin saat menghadiri sekaligus meresmikan acara Seminar Natal Nasional 2024 di Auditorium HM Rasjidi, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

    Nasaruddin menyoroti soal toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilatari aneka ragam suku, ras, agama dan etnis. Dalam kehidupan beragama, Menag mengingatkan agar toleransi tidak sekadar ucapan di bibir semata.

    “Toleransi jangan hanya jadi kiasan bibir, toleransi yang sejati adalah kesediaan kita menerima orang yang berbeda dengan kita dengan tulus,” ujar Nasaruddin.

    Nasaruddin menyebut, jika masih ada kegundahan itu bukan toleransi. “Toleransi yang sejati adalah kesediaan kita memberikan tempat dalam hati kita yang sangat dalam orang-orang yang berbeda dengan kita karena apa yang kita lakukan selama ini, ini pemandangan yang sangat indah,” bebernya.

    Tugas Kemenag bersama semua tokoh agama, kata Nasaruddin, adalah mendekatkan umat pada ajaran yang dianutnya. Maka Kemenag dan tokoh agama dinilai sukses jika bisa mendekatkan umat dengan ajaran yang dianutnya.

    “Tidak boleh hanya diukur pada ukuran-ukuran formal, misalnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Substansi Kementerian Agama dan kita juga sebenarnya tokoh-tokoh agama, keberhasilan kita itu diukur seberapa besar kita mendekatkan umat dengan ajaran agamanya,” tandasnya.

    Nasaruddin menilai, Kemenag gagal jika tak bisa mengeratkan umat dengan agamanya. Kemenag berhasil apabila umat semakin damai dan meyakini ajarannya.

  • Prabowo Maafkan Koruptor asal Kembalikan Uang Negara, Menko Yusril: Bagian Amnesti dan Abolisi

    Prabowo Maafkan Koruptor asal Kembalikan Uang Negara, Menko Yusril: Bagian Amnesti dan Abolisi

    loading…

    Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, keinginan Presiden Prabowo yang memaafkan koruptor asalkan mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery). Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah kita ratifikasi.

    “Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan Konvensi tersebut, Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya,” kata Menko Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12).

    “Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery),” imbuh Yusril.

    Presiden Prabowo mengemukakan, orang yang diduga melakukan korupsi, orang yang sedang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

    Menurut Menko Yusril, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal 2026 yang akan datang.

    “Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya,” kata Yusril.

    “Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau uang hasil korupsi mereka kembalikan, pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke APBN untuk menyejahterakan rakyat,” kata Menko Yusril.

    Selanjutnya, pelaku korupsi di dunia usaha diizinkan meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak akan mengulangi praktik korupsi lagi. Dengan demikian usahanya tidak tutup atau bangkrut. Negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak nganggur, pabrik-pabrik tidak jadi besi tua dan seterusnya. Jadi penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

  • Teknologi AI Tidak Akan Menggantikan Peran Jurnalis

    Teknologi AI Tidak Akan Menggantikan Peran Jurnalis

    loading…

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan saat Launching Buku Kompetensi Jurnalis Televisi, yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hall Dewan Pers, Kamis (19/12/2024) siang. Foto/Dok IJTI

    JAKARTA – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diyakini tidak akan serta-merta menggantikan peran jurnalis. Hal tersebut disampaikan Plt Dirjen Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty .

    Menurut Molly, AI merupakan inovasi baru yang bisa dimanfaatkan oleh jurnalis , seperti analisis data dalam mengidentifikasi tren, pola, dan sumber potensial. Dia menegaskan AI tidak serta-merta menggantikan peran jurnalis.

    “Dalam penyajian informasi yang kredibel, seorang jurnalis melibatkan elemen-elemen kreatif, empati, dan interpretasi manusia yang sulit ditiru oleh teknologi,” katanya dalam acara Refleksi dan Urun Rembug serta Launching Buku Kompetensi Jurnalis Televisi, yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hall Dewan Pers , Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Menurutnya, jurnalis harus membangun narasi positif dalam menyampaikan informasi yang akurat, adil, transparan, sesuai dengan profesionalitas dan independensi jurnalistik dengan memanfaatkan AI.

    Sementara, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, AI tidak menutup kemungkinan bisa menggantikan peran jurnalis. Ninik menekankan perkembangan teknologi tidak bisa dihindari dan harus bisa dimanfaatkan dengan baik.

    “Jurnalis televisi sebagai kontrol sosial harus menjalankan fungsinya secara benar dan semata-mata untuk kepentingan publik,” ujarnya.

    Menurut Ninik, televisi masih menjadi platform media rujukan bagi publik untuk mendapatkan informasi. “Jurnalis televisi harus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

    Tidak tergantikannya peran jurnalis oleh kecerdasan itulah yang membuat IJTI meluncurkan buku Kompetensi Jurnalis Televisi, yang menjadi panduan bagi jurnalis televisi dalam melaksanakan tugasnya.

    “Buku ini akan membantu jurnalis televisi dan bisa menjadi standar untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik televisi yang baik,” kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan.

    Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi, harus bisa menghasilkan karya jurnalistik yang memberikan nilai dan kebermanfaatan bagi masyarakat. “Semoga buku yang diterbitkan IJTI bisa menjadi rujukan, tidak hanya bagi jurnalis televisi, tapi juga mahasiswa yang mengambil peminatan jurnalistik,” katanya menambahkan.

    Peluncuran Buku Kompetensi Jurnalis Televisi yang dihadiri mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta tersebut menutup rangkaian kegiatan IJTI di tahun 2024. Buku yang ditulis Rachmat Hidayat, Kepala Lembaga Uji Kompetensi Jurnalis Televisi IJTI itu, merupakan hasil evaluasi kegiatan Uji Kompetensi Jurnalis Televisi, yang diselenggarakan IJTI di berbagai daerah.

    Buku setebal 164 halaman itu memuat tentang pemahaman Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran khusus Jurnalis Televisi, riset, dan usulan berita televisi, mewawancarai narasumber, sampai cara menyusun budget program televisi.

    (zik)

  • Budi Arie Diperiksa sebagai Saksi Kasus Judi Online dan Dugaan Korupsi di Komdigi

    Budi Arie Diperiksa sebagai Saksi Kasus Judi Online dan Dugaan Korupsi di Komdigi

    loading…

    Menkominfo 2023-2024, Budi Arie Setiadi usai menjalani pemeriksaan terkait kasus judi online dan dugaan korupsi di Komdigi. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) 2023-2024, Budi Arie Setiadi untuk mendalami kasus judi online pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Adapun pemeriksaan itu, kata Ade Safri, dilaksanakan dalam rangka pengembangan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    “Yang ditangani penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana Korupsinya,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, dikutip Jumat (20/12/2024).

    Namun, Ade Safri menegaskan Budi Arie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, yang dimintai keterangan oleh penyidik pada pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kamis 19 Desember 2024.

    Di sisi lain, Budi Arie juga mengatakan dirinya sengaja memenuhi panggilan pemeriksaan, dalam rangka membantu kepolisian untuk memberantas kasus judi online (judol), termasuk dalam kasus yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Saya mau memberikan pernyataan, yang pertama sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” katanya di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis, 19 Desember 2024.

    Yang kedua, kata Budi Arie, pemberantasan judi online merupakan tugas Kementerian dan lembaga sebagai sesama anak bangsa. “Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk penuntasan pemberantasan judi online ini terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat,” katanya.

    (cip)