Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Menkum Resmi Akui Kepengurusan PMI Pimpinan Jusuf Kalla

    Menkum Resmi Akui Kepengurusan PMI Pimpinan Jusuf Kalla

    loading…

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Foto/SINDOnews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Hal itu ditetapkan setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

    Hal itu disampaikan usai menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Jusuf Kalla di Kantor Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024) pagi. Pantauan di lokasi, JK tiba di Kantor Kemenkum pukul 09.30 WIB langsung menemui Menkum Supratman kurang lebih 30 menit.

    “Menyerahkan balasan surat yang diajukan pengurus PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla sekaligus memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Palang Merah Indonesia maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” kata Supratman di Gedung Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024).

    Sementara itu, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan AD/ART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla secara aklamasi.

    “Terima kasih Pak Menteri, pertama kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya dan pak sekjen,” ujar JK.

    JK menekankan terkait isu dualisme kepengurusan PMI sudah dijelaskan Kementerian Hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara.

    “Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah, karena prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara karena itu sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai dan tentu teman-teman di lain pihak bisa menjadikan organisasinya sebagai organisasi sosial silakan saja, tapi tidak atas nama PMI karena prinsip pokoknya seperti itu,” ungkapnya.

    (cip)

  • Jelang Kongres 2025, PDIP Cium Banyak Serangan dari Pihak Luar

    Jelang Kongres 2025, PDIP Cium Banyak Serangan dari Pihak Luar

    loading…

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkap adanya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan partai dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) mencium adanya upaya-upaya dari pihak luar yang coba mengganggu internal partai menjelang pelaksanaan Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Muncul spanduk yang mempertanyakan legalitas PDIP sebagai partai politik.

    “Ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Soekarnoputri) melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali. Di mana, di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

    Menurutnya, spanduk yang dipasang ini coba mempertanyakan tentang legalitas dari partai. Khususnya, terkait penambahan personel menjelang Kongres PDIP. “Ini kami melihat, mengamati, ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan,” ujarnya.

    “Oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengawut-awut dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan,” katanya.

    Di sisi lain, Megawati juga berterima kasih kepada jajaran partai yang telah menunjukkan soliditas, dengan mempertanyakan berbagai tindakan-tindakan yang mengindikasikan penyerangan terhadap internal partai.

    “Dan itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia, bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” katanya.

    Deddy Yevri Sitorus tak membantah kabar yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengganggu Kongres PDIP pada 2025 melalui pergantian posisi Sekjen DPP PDIP.

    “Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah,” kata Deddy menjawab pertanyaan awak media mengenai kabar Jokowi hendak mengacak-acak Kongres PDIP lewat pergantian Sekjen PDIP.

    Deddy meminta kepada media untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. Namun, di internal PDIP isu itu sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan oleh berbagai pihak.

    “Tetapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami,” ujarnya.

    (abd)

  • Pembentukan DPN Dinilai Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan Negara.

    Pembentukan DPN Dinilai Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan Negara.

    loading…

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak sejalan dengan Undang-undang Pertahanan Negara. Foto/istimewa

    JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal itu lantaran terlalu luasnya kewenangan DPN.

    Seperti diketahui, pada 16 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional.

    UU No. 3 Tahun 2002 memang mengatur tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Dalam undang-undang itu, fungsi DPN hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan pertahanan. Pasal 15 UU Pertahanan disebutkan “Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional”.

    DPN berfungsi hanya sebatas penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan serta bertugas untuk menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu di bidang pertahanan.

    Namun demikian, berdasarkan Perpres DPN kewenangannya menjadi sangat luas dan multi interpretatif yakni DPN juga memiliki fungsi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf F Perpres.

    “Penambahan wewenang ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” katanya, Jumat (20/12/2024).

    Selain itu penambahan wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden sesungguhnya bersifat karet sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi. Luasnya kewenangan DPN memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi.

    Dengan kewenangan yang luas dan multi interpretasi tersebut maka DPN berpotensi menjadi lembaga superbody yang akan membahayakan kehidupan demokrasi dan HAM. Dengan kewenangan multitafsir itu, DPN potensial di salahgunakan untuk kepentinhan kepentingan tertentu.

    “Perlu kami ingatkan pada masa Orde Baru terdapat lembaga serupa yang memiliki kewenangan luas seperti Dewan Pertahanan Nasional yakni Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang pada praktiknya menjadi lembaga yang melindungi kekuasaan otoriter Orde Baru dan melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM,” katanya.

    (cip)

  • Keras! Prabowo Kritik Lemahnya Solidaritas Negara Muslim dalam Konflik Palestina

    Keras! Prabowo Kritik Lemahnya Solidaritas Negara Muslim dalam Konflik Palestina

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). FOTO/SETPRES

    MESIR – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). Prabowo mengkritisi lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo mengatakan, dalam beberapa pertemuan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

    “Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah-belah,” kata Prabowo.

    Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

    “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” jelasnya.

    Presiden Prabowo juga menilai bahwa dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara muslim. Bahkan, menurutnya isu hak asasi manusia sering kali tidak berlaku bagi umat muslim.

    “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” ungkapnya.

    Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Kepala Negara juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.

    “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apa pun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” katanya.

    (abd)

  • Sertijab Pimpinan dan Dewas KPK Digelar di Gedung Juang Hari ini

    Sertijab Pimpinan dan Dewas KPK Digelar di Gedung Juang Hari ini

    loading…

    KPK akan menggelar serah terima jabatan (sertijab) Pimpinan dan Dewas periode 2024-2029 di Gedung Juang hari ini. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar serah terima jabatan (sertijab) pimpinan periode 2024-2029 hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Bukan hanya pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga akan melakukan hal serupa.

    “Betul hari ini akan dilaksanakan Serah Terima Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (20/12/2024).

    Kegiatan tersebut akan digelar di Gedung Juang KPK. Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

    Pimpinan dan Dewas KPK ini telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 16 Desember 2024. Setelah dilantik, mereka mengikuti program induksi pada 17-19 Desember.

    “Namanya induksi kan cuma proses untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang baru bergabung dalam satu organisasi agar mereka lebih cepat beradaptasi dengan peran dan lembaganya,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung ACLC KPK, Selasa, 17 Desember 2024.

    Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sebagai wakil ketua yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono.

    Ketua Dewas KPK yakni Gusrizal. Anggota Dewas KPK yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    (cip)

  • Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    loading…

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan tiga menteri Kabinet Merah Putih masuk dalam kepengurusan DPP PAN dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. FOTO/IST

    SURABAYA – Sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih resmi menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Mereka antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Masuknya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke dalam kepengurusan DPP diumumkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Zulhas mengenakan Jas PAN kepada Wahyu Trenggono, Dudy Purwagandhi, dan Budi Santoso.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

    Dengan masuknya tiga menteri tersebut, maka PAN memiliki 9 wakil di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan, Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT), Viva Yoga Mauladi (Wakil Menteri Transmigrasi), Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri), dan Zita Anjani (Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata).

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) 9 orang,” kata Zulhas.

    Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” katanya.

    Dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut. “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” Zulhas.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. “Saya tidak pernah pergi (dari PAN) saya wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” kata Sakti.

    (abd)

  • Rupiah Melemah Lagi, Ketua Komisi XI DPR Tegaskan Bukan Akibat KPK Geledah BI

    Rupiah Melemah Lagi, Ketua Komisi XI DPR Tegaskan Bukan Akibat KPK Geledah BI

    loading…

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tidak ada kaitan antara pelemahan tersebut dengan penggeledahan oleh KPK di kantor Bank Indonesia (BI). FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) belakangan ini murni disebabkan oleh faktor teknikal di pasar. Menurutnya, tidak ada kaitan antara pelemahan tersebut dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di kantor Bank Indonesia (BI).

    “Pelemahan Rupiah saat ini terjadi karena kebijakan fiskal dan moneter yang diambil selama ini, serta dipengaruhi oleh inflasi di Amerika Serikat yang menurun. Kepercayaan pasar pasca-terpilihnya Donald Trump juga memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah,” ujar Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/12).

    Ia menjelaskan langkah kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, termasuk penurunan inflasi dan kebijakan fiskal, menjadi faktor utama yang melemahkan rupiah. Sentimen pasar yang berkembang setelah kemenangan Donald Trump turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah, sehingga membuatnya bergerak ke arah pelemahan.

    Sebagai solusi, Misbakhun meminta Bank Indonesia untuk fokus pada langkah-langkah kebijakan moneter yang konstruktif guna memperkuat nilai tukar rupiah terhadap USD.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penggeledahan KPK di kantor BI adalah bagian dari prosedur hukum yang harus dihormati. “Penggeledahan tersebut adalah langkah penegakan hukum atas kasus yang sedang didalami oleh KPK dan tidak ada kaitannya dengan pelemahan rupiah saat ini,” tegasnya.

    Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12/2024). Penyidikmenyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BI.

    “Beberapa dokumen kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan di Gedung Juang KPK, Selasa (17/12/2024).

    Rudi menyebutkan, salah satu dokumen yang disita berupa catatan besaran dana CSR hingga siapa saja pihak yang menerima. “Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu ruangan yang digeledah adalah milik Gubernur BI Perry Warjiyo. “Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, di antaranya adalah ruang Gubernur BI,” kata Rudi Setiawan.

    Dalam perkara ini, Rudi menyatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka. Kendati demikian, ia enggan mengungkapkan identitas mereka. “Kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia,” ujarnya.

    (abd)

  • Bangun Kota Jakarta, DKI Jalin Kerja Sama dengan New York dan Rotterdam

    Bangun Kota Jakarta, DKI Jalin Kerja Sama dengan New York dan Rotterdam

    loading…

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong percepatan pembangunan Kota Jakarta agar setaraf kota-kota di negara maju lainnya. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong percepatan pembangunan Kota Jakarta agar setaraf kota-kota di negara maju lainnya. Untuk itu, pemprov terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga serta pemerintah kota dari negara-negara modern lainnya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, sepanjang 2024, Pemprov DKI telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota New York dan Rotterdam.

    Kerja sama siter city dengan Kota Rotterdam, kata Marulina, berupa program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI dalam penaggulangan banjir dan restorasi sungai di Jakarta.

    “Sampai akhir 2024 ini kita telah mengirimkan 100 ASN ke Rotterdam. Kita juga ada kerja sama dengan New York, telah mengirimkan 4 ASN magang di New York untuk belajar bagaimana pemerintah Kota New Yok mengelola kotanya,” beber Marulina pada acara penyampaian Grand Design dan Kaleidoskop Kerja Sama Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

    Marulina berharap kerja sama dengan luar negeri dapat mendorong ranking Jakarta di kota global. Karena itu Jakarta juga intens berkolaborasi dengan 19 lembaga luar negeri. “Banyak lembaga internasional yang intens bekerja sama dengan kota Jakarta,” tukasnya.

    Selain kerja sama dengan pihak asing, kerja sama dalam negeri dan pihak ketiga juga gencatan dilakukan. “Sepanjang 2024 telah dilakukan sebanyak 102 naskah perjanjian dan kerja sama serta kesepakatan bersama dan ini semua untuk mendorong layanan publik di Jakarta dan juga percepatan pembangunan kota Jakarta,” tandasnya.

    Tidak hanya itu, DKI juga telah melakukan kemitraan berupa pengalokasian bantuan keuangan kepada daerah sekitar, seperti Jabodetabek. Kota Bekasi, misalnya, diberikan bantuan untuk pengelolaan sampah

    Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengapresiasi pelaksanaan acara penyampaian Grand Design dan Kaleidoskop Kerja Sama Daerah: Menyongsong Lima Abad Jakarta. Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global.

    “Ya Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Jadi kerja sama menjadi suatu keharusan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya.

    Teguh juga mengapresiasi terkait kerja sama yang sudah dilakukan selama 2024. Pemprov DKI telah menginisiasi kerja sama dengan 23 negara khususnya sister city dan 102 kerja sama dalam negeri selama setahun ini. “Kami juga menyiapkan Grand Design Kerja Sama 2025 – 2045 yang sangat penting seiring Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global,” katanya.

    Teguh berharap Grand Design Kerja Sama 2025 – 2045 akan dijadikan peta jalan untuk menyusun rencana kerja pembangunan ke depan, serta menyinkronkan dengan rencana pembangunan jangka pendek dan panjang Pemprov DKI Jakarta.

    (cip)

  • UMK Depok 2025 Resmi Ditetapkan Rp5.195.720

    UMK Depok 2025 Resmi Ditetapkan Rp5.195.720

    loading…

    Dewan Pengupahan Kota Depok (DEPEKO) menetapkan Upah Minimun Kota (UMK) Depok tahun 2025 naik 6,5% menjadi .Rp5.195.720,78. FOTO/IST

    DEPOK – Dewan Pengupahan Kota Depok (DEPEKO) menetapkan Upah Minimun Kota ( UMK ) Depok tahun 2025 naik 6,5% menjadi Rp5.195.720,78. Kenaikan tersebut sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan kenaikan UMK tersebut telah disepakati bersama melalui DEPEKO yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan organisasi pengusaha di Kota Depok.

    “UMK Depok tahun 2025 naik menjadi Rp5.195.720,78 dari sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp4.878.612 atau mengalami kenaikan sebesar Rp317.109,78,” kata Sidik dalam keterangannya dikutip, Jumat (20/12/2024).

    Sidik mengungkapkan, DEPEKO juga telah menyepakati nilai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Depok tahun 2025 lebih besar 1 persen dari UMK Kota Depok. Kenaikan UMSK tersebut di tahun 2025 berlaku untuk 21 sektor industri.

    Ia menyebut kenaikan UMK Kota Depok mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Sementara, UMSK diperoleh melalui kesepakatan DEPEKO dengan mempertimbangkan sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan resiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, kenaikan juga mempertimbangkan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    “Dengan kesepakatan yang telah ditetapkan ini, Pemkot Depok akan mengirimkan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh penetapan UMK dan UMSK Kota Depok tahun 2025 dari Gubernur Jawa Barat,” ungkapnya.

    (abd)

  • Diskominfo Tangsel Raih Penghargaan Implementator IPv6 Enhanced dari Komdigi

    Diskominfo Tangsel Raih Penghargaan Implementator IPv6 Enhanced dari Komdigi

    loading…

    Diskominfo Kota Tangsel meraih penghargaan sebagai Implementator IPv6 Enhanced Bidang Pemerintahan Terbaik 2024 dari Komdigi. Foto/istimewa

    TANGSEL – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Implementator IPv6 Enhanced Bidang Pemerintahan Terbaik 2024.

    Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam acara IPv6 Enhanced Net 5.5G Conference 2024 yang digelar di Ballroom Four Seasons Hotel, Jakarta, pada Kamis (19/12/2024).

    Direktur Telekomunikasi dari Komdigi Aju Widya Sari menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam migrasi ke IPV6. “Jadi Tangerang Selatan itu dalam aspek implementasi IPv6 adalah yang pertama dan bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya,” ujar Aju.

    Migrasi menuju IPv6 ini menjadi penting karena dampaknya terhadap ekosistem digital dan masyarakat sangatlah luas. “Pertama, IPv6 memberikan nilai tambah industri, mendorong peningkatan perekonomian digital, lalu kapasitas juga sangat mendukung, dan penerapan ini juga mendukung konektivitas yang nantinya terkait inovasi 5G,” ucapnya.

    Acara yang mengusung tema Moving towards Indonesia Next Generation Network (Net 5.5G) ini diselenggarakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) bekerja sama dengan Ditjen PPI Komdigi.

    Kegiatan ini bertujuan mendorong adopsi IPv6 di Indonesia untuk mengoptimalkan teknologi jaringan masa depan melalui solusi cerdas berbasis Internet of Things (IoT).

    Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya mengatakan, pihaknya sebagai komunitas sangat pendukung kebijakan penerapan adopsi IPv6 di Indonesia ini supaya lebih maju lagi.

    Pasalnya, kebijakan ini tidak hanya selembar kertas edaran dari kementerian yang tanpa arti, tetapi ke depannya adopsi IPv6 ini akan sangat membantu dalam meningkatkan proteksi data, dan keamanan data publik bahkan dalam seluler genggam yang kita punya.