Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Harvey Moeis Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp210 Miliar

    Harvey Moeis Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp210 Miliar

    loading…

    Terdakwa kasus dugaan korupsi tata Niaga pengelolaan timah, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi tata Niaga pengelolaan timah, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar.

    Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto saat membacakan amar putusan terhadap Harvey Moeis.

    “Membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara,” kata Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Sebelumnya, Perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara. Suami Sandra Dewi ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga timah.

    “Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto saat membacakan amar putusan, Senin (23/12/2024).

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” sambung Hakim.

    Atas perbuatannya, Harvey melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    (cip)

  • Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

    loading…

    Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi divonis 6,5 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Senin (23/12/2024). Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi divonis 6,5 tahun tahun penjara oleh majelis hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan putusan, Senin (23/12/2024). Vonis dijatuhkan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Senin (23/12/2024).

    Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 12 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey selaku perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

    Sebelumnya, JPU menuntut Harvey Moeis terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah PT Timah 12 tahun penjara.

    Tuntutan dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Selain itu, Harvey Moeis juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar dan membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar kepada Harvey Moeis.

    “Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutan, Senin (9/12/2024).

    Selain Harvey, dua terdakwa yang merupakan petinggi PT RBT juga akan menjalani sidang pembacaan putusan oleh hakim. Dua orang yang dimaksud ialah, Direktur Utama PT RBT Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.

    Mereka menjalani sidang pembacaan putusan di Ruang Muhammad Hatta Ali pada PN Jakpus.

    (shf)

  • Langkah Strategis Indonesia untuk Dukung Net Zero Emission Global

    Langkah Strategis Indonesia untuk Dukung Net Zero Emission Global

    loading…

    Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050

    JAKARTA – Dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050, sementara Indonesia menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

    Sejumlah langkah telah di tempuh pemerintah Indonesia, diantaranya menjalin kerja sama strategis dengan negara maju dalam upaya net zero emission. Terbaru, Indonesia dengan Jepang menggelar Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi pada 5 Desember 2024.

    “Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu pencapaian Indonesia pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Bahlil menjelaskan, Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi.

    “Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ucap Bahlil.

    Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai net zero emission melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani oleh Menteri Bahlil dan pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024.

    MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.

    Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

    “Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6%. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8%, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut,” tuturnya.

    Sementara itu dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF), Bahlil menegaskan komitmen Indonesia untuk soal transisi energi sebagai terobosan utama dalam mewujudkan komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia bahkan menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada pemerintah Tiongkok.

  • Babak Baru Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, di AB+ Malam Ini

    Babak Baru Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, di AB+ Malam Ini

    loading…

    Babak Baru Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, di AB+ Malam Ini MENGAPA BAYIKU BUKAN ANAKKU? Bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB, di iNews

    JAKARTA – Belum lama ini publik dikejutkan oleh kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa memilukan ini bermula dari pengalaman seorang pria berinisial MR, yang membawa istrinya ke rumah sakit tersebut setelah mengalami komplikasi persalinan.

    Dalam episode terbaru AB+ malam ini bersama Abraham Silaban akan hadir mengungkap fakta mengejutkan tentang peristiwa yang terjadi pada 15 September 2024. Saat itu, MR membawa istrinya yang sedang hamil tua, ke sebuah klinik di Cilincing, Jakarta Utara, karena mengalami kontraksi hebat. Namun, kondisi air ketuban yang kering membuat pihak klinik tak mampu menangani kasus tersebut. Mereka kemudian merujuk istrinya ke RSIJ Cempaka Putih untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Namun, pada saat proses persalinan dilakukan, terjadi hal yang mengejutkan. Bayi yang dilahirkan oleh istrinya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Di tengah suasana duka, MR dan keluarganya mendapati ada kejanggalan. Bayi yang diserahkan kepada mereka terlihat tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan.

    MR mulai mempertanyakan kebenaran bayi yang diterimanya. Setelah dilakukan pengecekan lebih mendalam, pihak keluarga menduga adanya kasus bayi tertukar di rumah sakit tersebut. Hal ini tentu saja membuat keluarga merasa terkejut dan sangat terpukul.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban, manajemen Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyatakan siap untuk memfasilitasi tes DNA guna mengungkap bayi yang tertukar dalam kondisi meninggal dunia. Lantas, bagaimana perkembangan kasus ini?

    Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “MENGAPA BAYIKU BUKAN ANAKKU?”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber tepercaya. Malam ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Syahganda Anggap Pernyataan Dolfie Othniel PDIP Bisa Picu Instabilitas Politik

    Syahganda Anggap Pernyataan Dolfie Othniel PDIP Bisa Picu Instabilitas Politik

    loading…

    Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan buka suara menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit terkait polemik kenaikan PPN menjadi 12 % mulai 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan buka suara menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit terkait polemik kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12 % mulai 2025. Dia menilai pernyataan Dolfie bisa memicu instabilitas politik.

    “Menanggapi pernyataan anggota DPR RI Dolfie Othniel bahwa pemerintah Prabowo Subianto dapat menunda kenaikan pajak PPN atau melakukan penyesuaian antara 5-15% jika dipandang perlu, saya menyatakan PDIP harus berhati-hati membuat pernyataan. Sebab, pernyataan Dolfie tersebut dapat memicu instabilitas politik,” ujar Syahganda dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12/2024).

    Syahganda berpendapat, pernyataan seperti itu terang benderang memprovokasi rakyat, seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak mendengar aspirasi masyarakat. “Sebab, kerangka APBN yang disahkan DPR RI pada bulan September lalu telah memasukkan proyeksi penerimaan pajak, termasuk komponen PPN,” tuturnya.

    Dia menuturkan, pada saat penyusunan APBN 2025 dan pembuatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, PDIP merupakan motor utama. Dia menuturkan, PDIP adalah partai penguasa dan Ketua Banggar di DPR ketika itu.

    “Pemerintahan baru saat ini yang dipimpin Prabowo Subianto, yang baru saja dua bulan berkuasa terang saja kerepotan jika harus merubah kedua UU di atas, yakni UU APBN dan UU HPP. Perubahan UU akan memakan waktu dan perlu persetujuan DPR,” tuturnya.

    Dia mengatakan, mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya terlihat dari upaya Prabowo Subianto memberikan klasifikasi ketat atas kenaikan PPN 12% tersebut, khususnya hanya ditujukan pada barang-barang mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok.

    “Sebaliknya, jika rakyat terus menerus diprovokasi oleh elite-elite PDIP, kemungkinan akan terjadi instabilitas politik. Sebab, isu kenaikan pajak adalah salah satu pemicu kemarahan rakyat,” ucapnya.

    Syahganda menyarankan agar PDIP meminta maaf kepada rakyat karena selama berkuasa mereka telah menaikkan PPN dari 10% sejak 1983 ke 11% di 2022 dan sekarang ke angka 12%. Di samping itu, kata dia, DPR harus mendukung upaya-upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

    “Seperti mendorong agar pengembalian uang-uang korupsi selama era PDIP dan Jokowi berkuasa, seperti pidato Prabowo di Mesir seminggu lalu, dapat terwujud. Jika uang-uang koruptor dikembalikan, maka pajak PPN bisa saja diturunkan serendah-rendahnya,” pungkasnya.

    (rca)

  • Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan

    Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan

    loading…

    Petisi Batalkan PPN 12 Persen Banjir Dukungan, Tembus 174.740 Tanda Tangan. Ilustrasi/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Petisi yang meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, banjir dukungan. Hingga Senin (23/12/2024) pukul 14.07 WIB, petisi tersebut tembus 174.740 tanda tangan.

    Diketahui, petisi tersebut dibuat pada 19 November 2024. Yang dipetisi adalah Presiden Republik Indonesia. Dilihat di laman change.org, terdapat gambar berwarna biru di bagian halaman petisi tersebut. “Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12% ,” demikian tulisan yang tertera di gambar tersebut.

    Petisi yang dimulai oleh Bareng Warga ini mengkritisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang isinya mulai 1 Januari 2025 Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Sebelumnya, atau kira-kira dua tahun lalu Pemerintah sudah pernah menaikkan PPN. Dari yang tadinya 10% naik ke angka 11%.

    “Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” demikian isi petisi tersebut.

    Di bagian lain petisi tersebut juga disebutkan soal data pengangguran terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, angkanya masih sekitar 4,91 juta orang. Kemudian dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94% bekerja di sektor informal. Jumlahnya mencapai 83,83 juta orang.

    “Urusan pendapatan atau upah kita juga masih terdapat masalah. Masih dari data BPS per Bulan Agustus, sejak tahun 2020 rata-rata upah pekerja semakin mepet dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP). Trennya sempat naik di tahun 2022, namun kembali menurun di tahun 2023. Tahun ini selisihnya hanya 154 ribu rupiah,” tulis petisi tersebut.

    Atas dasar itu, lanjut petisi tersebut, pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” demikian bagian akhir petisi tersebut.

    Sebelumnya, pada Kamis (19/12/2024), elemen masyarakat sipil menyerahkan petisi online yang ditandatangani oleh ratusan ribu warga kepada Kementerian Sekretariat Negara. Petisi tersebut berisi desakan terhadap pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN 12 persen.

  • Dukung Kemerdekaan Palestina, Pidato Prabowo di KTT D-8 Diapresiasi

    Dukung Kemerdekaan Palestina, Pidato Prabowo di KTT D-8 Diapresiasi

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Foto/BPMI Setpres

    JAKARTA – Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 D-8di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Menurut Ilham, Presiden Prabowo memahami masalah yang tengah dihadapi dunia Islam saat ini sehingga bersikap berani dan tegas dalam pidatonya.

    “Kami lihat Bapak Presiden dalam hal ini adalah sosok yang benar-benar memahami permasalahan. Pidato berani beliau di KTT D-8 Mesir tawarkan solusi konkret atasi kondisi Suriah dan dukung kemerdekaan Palestina ,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima, Senin (23/12/2024).

    Ilham menilai Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan masalah dunia Islam dengan tegas dan lugas, di antaranya terpecah belah di dalam maupun antarnegara. Hal ini membuat posisi tawar negara-negara Islam sangat lemah di mata dunia.

    “Akibatnya seperti yang kita rasakan saat ini, bagaimana dunia seakan memiliki standar ganda ketika berbicara urusan HAM pada masyarakat muslim seperti pada kondisi Suriah dan juga kemerdekaan Palestina,” kata Ilham.

    Menurut Ilham, pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya tentang perpecahan adalah sesuatu yang terukur. “Kalau kita amati, solusi yang ditawarkan Presiden Prabowo bukanlah fatamorgana belaka. Indonesia pada masa lalu sudah kenyang diadu domba oleh kolonial. Ketika, para elite bangsa dan masyarakat mulai mengedepankan persatuan daripada kepentingan masing-masing, di saat itulah bibit-bibit kemerdekaan muncul dan akhirnya membuahkan hasil,” jelasnya.

    Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah. Foto/Istimewa

    Ilham mengatakan, dengan persatuan antarpemimpin dunia Islam, akan berdampak pada kemajuan ekonomi, teknologi, dan sosial masyarakat muslim dunia.

    “Kita akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi seperti pertumbuhan PDB yang besar, pengelolaan sumber daya alam yang efektif-efisien, manajerial dan organisatoris SDM yang tepat, maupun potensi lainnya. Sehingga, ke depan kita akan dapat berbicara banyak pada dunia, terutama pada pelanggaran HAM kepada masyarakat muslim, termasuk situasi Suriah terkini dan juga kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel sesegera mungkin,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

  • Partai Politik Jangan Cari Muka! Batalkan PPN 12% Lebih Penting Ketimbang Saling Menyalahkan

    Partai Politik Jangan Cari Muka! Batalkan PPN 12% Lebih Penting Ketimbang Saling Menyalahkan

    loading…

    Demo penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/SINDOnews TV

    JAKARTA – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12 %. Rieke menyampaikan kritik tersebut dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama DPR pada Kamis, 5 Desember 2024.

    “Mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang, dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo, saya yakin menunggu kado Tahun Baru 2025 dari Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 %,” kata Rieke diunggah di akun Instagramnya, dikutip Senin (23/12/2024).

    Sedangkan Ganjar melontarkan kritikan melalui video yang diunggah di Channel YouTube-nya beberapa hari lalu dengan judul “PPN 12% Bikin Tambah Miskin?”. “Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina, jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%,” kata Ganjar di Channel Youtube-nya.

    “Pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun, dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12 persen mungkin bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan?” cuit Ganjar di media sosial X (sebelumnya Twitter).

    Sejumlah elite Partai Gerindra pun langsung merespons. “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati.

    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” sambung wanita yang akrab disapa Sara ini.

    Saling MenyalahkanPolitikus Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan kenaikan PPN 12% merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDIP.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit turut membalas sindiran yang dilakukan Fraksi Partai Gerindra soal kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dia mengungkapkan, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

  • 2025, Lemhannas Prediksi Persaingan Ekonomi dan Politik Warnai Dinamika Geopolitik Global

    2025, Lemhannas Prediksi Persaingan Ekonomi dan Politik Warnai Dinamika Geopolitik Global

    loading…

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi Pers Refleksi dan Rilis Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Lemhannas RI di kantornya, Senin (23/12/1024). FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA

    JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) memprediksi konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi akan mewarnai geopolitik global pada 2025. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah bagian dari tantangan geopolitik tersebut.

    Hal itu disampaikan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi Pers Refleksi dan Rilis Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Lemhannas RI di kantornya, Senin (23/12/1024).

    “Menyongsong tahun 2025 kami memprediksi bahwa konflik yang dipicu oleh persaingan ekonomi maupun politik masih akan tetap mewarnai perjalanan dinamika geopolitik global,” kata Ace.

    Dia mengatakan, dalam konteks rivalitas negara adidaya, perkembangan geopolitik global menunjukan pergeseran dari hegemoni unipolar menuju multipolar. Dia menyebut ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi persaingan kuat dari Tiongkok dan Rusia, hal itu akan berdampak menimbulkan konflik regional.

    “Rivalitas ini akan berdampak pada konflik regional seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel, ketegangan di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Indo Pasifik,” sambungnya.

    Di sisi lain, Ace memaknai kunjungan Presiden Prabowo seperti ke Republik Rakyat Tiongkok, America Serikat, inggris, Peru, Brazil dan juga Mesir memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan geopolitik tersebut.

    “Kunjungan presiden Prabowo merupakan perjalanan diplomasi perdamaian dan sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai pemain global,” katanya.

    (abd)

  • Anis Byarwati Tegaskan Ibu Pilar Peradaban Bangsa

    Anis Byarwati Tegaskan Ibu Pilar Peradaban Bangsa

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menyampaikan pandangannya tentang makna Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Foto/Dok PKS

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menyampaikan pandangannya tentang makna Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Hari ibu memiliki makna yang mendalam sebagai momen untuk menghormati dan mengapresiasi peran luar biasa seorang ibu dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur ini mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu dapat dijadikan momen untuk lebih memahami nilai-nilai kasih sayang, pengorbanan, dan peran penting perempuan sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan peran paripurna yang sama dengan laki-laki, namun memiliki fungsi dasar yang berbeda.

    “Fungsi dasar seorang ibu yaitu melahirkan anak dan menyusuinya tidak bisa digantikan. Dan bersama para ayah, ibu mengasuh, membesarkan dan mendidik generasi untuk menjadi generasi tangguh pembangun keluarga, bangsa, negara dan agama,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (23/12/2024).

    Dia menegaskan bahwa besarnya peran ibu bagi keluarga dan masyarakat, harus mendapatkan apresiasi. Tidak cukup dengan ucapan terima kasih saja, namun apresiasi yang lebih untuk para ibu perlu dituangkan dalam program-program pemerintah.

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga menyarankan agar di tengah situasi ekonomi yang masih belum menentu saat ini pemberian edukasi dan perlindungan bagi kaum ibu perlu terus ditingkatkan. “Pemerintah perlu memiliki edukasi khusus untuk kaum ibu. Seperti edukasi agar kaum ibu tidak terjerat pinjol, agar kaum ibu tidak terjerat judol, agar kaum ibu memiliki kesehatan mental yang baik, agar kaum ibu sejahtera, dan lain-lain,” tuturnya.

    Fenomena lain yang tampak di berbagai lapisan masyarakat beberapa tahun terakhir adalah munculnya peran ibu sebagai penopang ekonomi keluarga. Menanggapi fenomena ini, Anis yang juga seorang ekonom syariah menjelaskan bahwa kontribusi finansial seorang ibu untuk keluarganya memiliki nilai sedekah dalam agama. “Menjadi nilai plus bagi dirinya dihadapan Tuhannya,” kata Anis.

    Namun keterlibatan ibu dalam ekonomi keluarga ini sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam bingkai cinta dan kasih sayang dalam naungan ketakwaan kepada Allah SWT untuk menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi tumbuh kembang semua anggotanya.

    Anis mengatakan, kaum ibu yang mampu melakukan aktivitas ekonomi untuk kelangsungan kehidupan keluarganya hingga menghasilkan anak-anak yang tangguh menjadi generasi penerus yang cemerlang, merupakan kontribusi tersendiri bagi peradaban bangsa. “Sejak dulu, kita melihat bagaimana kaum ibu konsisten menjadi pilar peradaban bagi bangsa dan negara dengan melahirkan generasi-generasi tangguh para pemimpin bangsa,” pungkasnya.

    (rca)