Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Polri Tangkap 1.918 Tersangka Pemain hingga Bandar Judi Online

    Polri Tangkap 1.918 Tersangka Pemain hingga Bandar Judi Online

    loading…

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Polri menangkap sebanyak 1.918 tersangka kasus judi online sepanjang 2024. Ribuan tersangka itu merupakan pelaku yang terlibat dalam 1.611 perkara judi online yang berbeda.

    “Sebanyak 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun (RAT) 2024 Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Selain menersangkakan pemain hingga bandar judol, Polri juga menerapkan Pasal Persangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada para pelaku.

    “Diharapkan dapat memberikan deterrence effect terhadap para pelaku,” tegas Kapolri.

    Listyo Sigit memaparkan, Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 4.926 perkara perjudian, dan 1.611 di antaranya merupakan judi online.

    “Dari seluruh pengungkapan, kami berhasil menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening dan akun e-commerce, emas maupun uang tunai senilai Rp61,072 miliar, serta mengajukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi online,” ujar Kapolri.

    (shf)

  • Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Sore Ini

    Presiden Prabowo Umumkan PPN 12% Sore Ini

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). Dalam sambutannya, Prabowo menyindir vonis ringan terdakwa korupsi. FOTO/TANGKAPAN LAYAR

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan keterangan mengenai PPN 12% pada sore nanti. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai tersebut rencananya akan mulai diberlakukan mulai 2025.

    “Berkaitan dengan insentif untuk masyarakat nanti rencananya akan diumumkan bersama oleh Bapak Presiden pada saat mengumumkan PPN 12%, rencana jam 15.00 diagendakan,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam diskusi bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025,” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2025).

    Saat dikonfirmasi soal kepastian PPN 12%, Misbakhun enggan menjelaskan detail. Pasalnya, pengumuman itu menjadi hak dan kewenangan dari Prabowo.

    “Nanti itu Pak Prabowo yang akan mengumumkan, itu kewenangan penuh Bapak Presiden, kita Partai Golkar memberikan dukungan penuh dengan apa yang ingin diumumkan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

    Menurutnya, Golkar akan berada di belakang Presiden Prabowo sesudah mengumumkan PPN 12%. Golkar siap melakukan sosialisasi keputusan Prabowo terkait kenaikan PPN.

    “Karena sejak awal Golkar sangat intensif berkomunikasi dengan pemerintah mengenai kenaikan ini,” tuturnya.

    “Sudah kita sepakati yang mengumumkan adalah Bapak Presiden dan setelah diumumkan itu tugas Partai Golkar untuk mengamankan semua policy-nya bapak presiden terkait dengan PPN ini,” kata Misbakhun.

    (abd)

  • Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

    loading…

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok MPI

    JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

    Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyebut isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

    “Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi,” ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

    Isu kedua, publik perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

    Ketiga, publik menunggu bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik. “Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial,” katanya.

    Isu keempat, komitmen dan kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian dan kejaksaan diyakini tidak bisa memberantas korupsi, oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di mata publik lebih rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

    “Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah tidak bisa diselamatkan, dimuseumkan saja,” ujarnya.

    Maneger Nasution. Foto/Istimewa

    Kelima, di Indonesia ada sejumlah lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berkomitmen agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.

  • Puluhan Tokoh Serukan Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

    Puluhan Tokoh Serukan Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

    loading…

    Puluhan tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen lantaran membebani masyarakat. Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Puluhan tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen lantaran membebani masyarakat.

    Para tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda itu diantaranya Arif Zulkifli, Ayu Utami, Goenawan Mohamad, Ikrar Nusa Bhakti, Lukman Hakim Saifuddin, Saiful Mujani, Sukidi, Ubedillah Badrun, hingga Ray Rangkuti.

    “Pada akhir tahun 2024 ini, kami masyarakat sipil Indonesia menyampaikan tiga tuntutan pada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia,” ujar Ray Rangkuti saat membacakan pernyataan sikap di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Pertama, perihal keadilan ekonomi, yang mana rencana menaikkan PPN menjadi 12 persen itu harus dibatalkan. Sebabnya, menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke 12 persen menambah beban masyarakat, masyarakat harus membayar lebih mahal, membuat hidup menjadi lebih susah lagi.

    “Kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi, kami mendesak reformasi hukum, perbaiki tatanan dan perilaku hukum yang rusak,” papar Ray Rangkuti.

    Selain itu, hukum dinilai telah digunakan untuk melegitimasi dan memperkukuh kepentingan kekuasaan. UU Cipta Kerja mengakibatkan nasib buruh di tempat kerja tidak pasti, kebijakan turunannya merusak lingkungan hidup, menggusur masyarakat adat dan warga miskin.

    Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakibat hilangnya kepercayaan publik, apalagi digunakan untuk mengkriminalkan lawan politik, dan yang berbeda pendapat.

    “Ketiga, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Kami menuntut agar negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil,” jelasnya.

    Dia menegaskan, negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang mencapai keadilan. Negara bukan justru menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. Itu sebabnya pada 26 tahun lalu, Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan, termasuk nyawa.

    “Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak rencana-rencana pemerintah yang akan menambah beban hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani adalah perekonomian dan kesejahteraan, sedangkan secara rohani adalah keadilan, kesetaraan, dan demokrasi,” tandasnya.

    (shf)

  • Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    loading…

    Mensos Saifullah Yusuf Data menyatakan tunggal sosial ekonomi bakal menjadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran pada 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Data tunggal sosial ekonomi yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2025 bakal menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

    “Ya tahun depan pasti digunakan, tetapi sekarang ini sedang tahap finalisasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipuldi Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Minggu lalu telah melakukan komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

    “Minggu yang lalu, Kepala BPS beserta jajaran sudah melakukan komunikasi ke sini, menyampaikan laporannya tentang hal-hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial setelah nanti data itu selesai,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan diperkirakan bahwa dalam akhir tahun ini data tunggal sudah selesai sehingga secara keseluruhan bisa digunakan pada Januari 2024.

    Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Dalam perkiraan untuk akhir tahun ini datanya sudah selesai, artinya secara keseluruhan sudah bisa dikatakan, bisa dikonsolidasikan, direkonsiliasi. Tetapi untuk perangkingan itu Insya Allah pada bulan Januari tahun depan. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sekarang sudah memasuki tahap akhir,” paparnya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menunggu Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk penerapan data tunggal dalam rangka penyaluran program sosial salah satunya bansos.

    “Kira-kira begitu dan setelah itu tentu akan ditetapkan melalui Inpres. Nah, kemudian akan jadi pedoman kita bersama,” sebutnya.

    (shf)

  • Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). FOTO/AHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut Hasto Kristiyanto telah membuat video terkait isu tiga periode jabatan presiden . Ia meminta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang telah usang.

    Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

    Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.

    “Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” kata Bahlil.

    “Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Bahlil meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres,” kata Bahlil.

  • Daftar Lengkap 31 Jalan di Jakarta Ditutup Jelang Malam Tahun Baru

    Daftar Lengkap 31 Jalan di Jakarta Ditutup Jelang Malam Tahun Baru

    loading…

    Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjadi titik pusat perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Jakarta yang akan dimulai pukul 18.30-00.30 WIB. Foto/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Perayaan malam tahun baru 2025 bakal digelar di kawasan Sudirman-Harmoni pada Selasa (31/12/2024) ini. Bakal ada rekayasa arus lalu lintas di sepanjang kawasan tersebut berupa pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan.

    Rekayasa arus lalu lintas bakal dilakukan mulai pukul 16.00 WIB, sebagaimana disampaikan oleh jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya melalui akun Instagramnya, @tmcpoldametro. Rekayasa pengalihan arus lalu lintas tersebut dilakukan di kawasan Patung Pemuda hingga Harmoni dan sebaliknya.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, setidaknya bakal ada 31 ruas jalanan yang bakal dilakukan penutupan saat pergantian malam tahun baru 2025. Penutupan dilakukan saat diberlakukannya Car Free Night (CFN) di sepanjang kawasan Sudirman-Thamrin pada pukul 18.00 WIB.

    “Rekayasa arus lalu lintas bersifat situasional demi terciptanya kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas),” katanya pada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Adapun 31 jalan yang bakal dilakukan penutupan itu yakni Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan-Bundaran HI, Jalan MH Thamrin dari Bundaran HI-Bundaran Patung Kuda, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi barat, dan Jalan Bendungan Hilir.

    Lalu, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Karet Pasar Baru Timur 5, Jalan Kupingan BNI 46, Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja, Jalan Teluk Betung, Jalan Kebon Kacang, Jalan Sunda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sumenep Tosari, Landmark (Indocement), Jalan Setiabudi, dan Jalan Prof. Dr. Satrio.

    Selanjutnya, Jalan Masjid (Sampoerna), Jalan Garnisun dan Kolong Semanggi, Jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi timur, Kawasan SCBD, Jalan Tulodong Atas 2 (Samping CIMB), Simpang Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Kebon Sirih arah barat dan Simpang Agus Salim (Kebon Sirih arah timur), Jalan KH Wahid Hasyim, dan Jalan Majapahit.

    Lalu, Jalan Veteran III, Jalan Veteran II, Simpang Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Merdeka Utara, Simpang Jalan Merdeka Selatan-Jalan MI Ridwan Rais, dan Simpang Jalan Perwira-Jalan Lapangan Banteng Barat.

    (zik)

  • Pernyataan Lengkap Presiden Prabowo Ingin Koruptor Dihukum 50 Tahun Penjara

    Pernyataan Lengkap Presiden Prabowo Ingin Koruptor Dihukum 50 Tahun Penjara

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). Dalam sambutannya, Prabowo menyindir vonis ringan terdakwa korupsi. FOTO/TANGKAPAN LAYAR

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis ringan terhadap terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Prabowo ingin para koruptor dihukum 50 tahun penjara.

    Keinginan Prabowo itu disampaikan dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). Pernyataan Prabowo setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis hukuman pidana 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun. Selain itu, Harvey diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” kata Prabowo.

    Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Prabowo yang menginginkan koruptor dihukum 50 tahun penjara:

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan pun ngerti, ngrampok triliunan, ratusan triliun vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan yah, Jaksa Agung, naik banding nggak, naik banding ya, naik banding, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira”.

    Vonis Harvey MoeisUntuk diketahui, Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi divonis 6,5 tahun tahun penjara oleh majelis hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan putusan, Senin (23/12/2024). Vonis dijatuhkan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Senin (23/12/2024).

    Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 12 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey selaku perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

    “Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto saat membacakan amar putusan, Senin (23/12/2024).

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” sambung Hakim.

    Selain itu, Harvey Moeis juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp210 miliar.

    “Membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara,” kata Hakim Eko.

    Atas perbuatannya, Harvey melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    (abd)

  • Mutasi Polri Penghujung Tahun 2024, 5 Kombes di Polda Metro Jaya Digeser

    Mutasi Polri Penghujung Tahun 2024, 5 Kombes di Polda Metro Jaya Digeser

    loading…

    Sebanyak 5 Pamen berpangkat Kombes Pol di wilayah hukum Polda Metro Jaya dimutasi. Salah satunya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi yang digeser menjadi Kapolrestabes Semarang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 5 Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Kombes Pol di wilayah hukum Polda Metro Jaya dimutasi. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Pamen pada penghujung tahun 2024.

    Mutasi tersebut tertuang dalam 4 Surat Telegram yakni ST/2274/XI/KEP./2024, ST/2276/XI/KEP./2024, ST/2277/XI/KEP.2024, dan ST/2278/XI/KEP./2024.

    Lima Kombes yang digeser mulai Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana, hingga Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak.

    5 Kombes di Polda Metro Jaya Dimutasi1. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi diangkat sebagai Kapolrestabes Semarang. Posisinya digantikan Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi

    2. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi diangkat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Posisinya digantikan Kombes Mustofa

    3. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana diangkat sebagai Kapolrestabes Makassar. Posisinya digantikan Kombes Pol Abdul Waras

    4. Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dimutasi sebagai Analis Kebijakan Bidang Binmas Baharkam Polri. Posisinya digantikan Kombes Ahmad David

    5. Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bambang Satriawan diangkat sebagai Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri. Posisinya digantikan Kombes Radjo Alriadi Harahap

    (jon)

  • Warga Tuntut Penertiban Menyeluruh Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Bogor

    Warga Tuntut Penertiban Menyeluruh Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Bogor

    loading…

    Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar tidak berizin. Foto: Ist

    BOGOR – Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar yang tidak berizin. Warga setempat tetap mendesak aparat menuntaskan penertiban di kawasan tersebut.

    Ketua RT 01/03 Rama Putra mengatakan, wilayahnya terdampak langsung dan dirugikan dengan adanya pasar tumpah. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum preman yang masih berkeliaran di area tersebut.

    “Kami sangat menyayangkan lambannya tindakan dari pihak berwenang. Premanisme dan pasar tumpah di kawasan ini kian meresahkan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

    Warga juga menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Kota Bogor yang hadir hanya mendengarkan satu sisi beberapa waktu lalu dan menolak mendengarkan aspirasi warga.

    Selain itu, surat permohonan audiensi yang diajukan warga kepada DPRD Kota Bogor hingga kini belum mendapat tanggapan.

    “Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka mendengarkan keluhan kami. Namun, justru aspirasi kami diabaikan. Ini sangat mengecewakan,” katanya.

    Sebagai bentuk protes, warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang Jalan Merdeka yang berisi penolakan terhadap aktivitas pasar tumpah dan premanisme. Warga juga melayangkan surat pemberitahuan terbuka kepada pemerintah, khususnya Polresta Bogor dan Satpol PP agar segera menuntaskan permasalahan ini.

    “Kami memperingatkan jika aparat tidak segera menindak tegas, kami akan mengambil tindakan sendiri untuk menertibkan kawasan ini demi ketertiban umum,” tegas Hasan, salah satu perwakilan warga.

    Pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan pedagang dan mereka meminta penertiban menyeluruh di kawasan tersebut supaya pembeli tidak terpecah

    “Saya sudah mengumpulkan para pedagang ada 2 poin yang mereka minta. Pertama adalah penertiban menyeluruh di kawasan Jalan Merdeka dan kedua adalah rekayasa lalu lintas di depan Pasar Mawar supaya menjadi ramai. Menurut pedagang, pemerintah harusnya tidak hanya memikirkan relokasi saja tapi juga memikirkan tempat baru tersebut menjadi ramai pascapenertiban dan relokasi,” ungkap Hasan.

    Persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Penertiban pasar tumpah di kawasan Jalan Merdeka yang hanya berjarak 1 km dari Istana Bogor diharapkan menjadi solusi menyeluruh demi mengembalikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Pihak berwenang diimbau segera merespons keluhan warga agar situasi tidak semakin memanas.

    (jon)