Author: Sindonews.com

  • Kapolda Metro Irjen Pol Karyoto Janji Selesaikan Kasus Firli Bahuri Dalam 1-2 Bulan

    Kapolda Metro Irjen Pol Karyoto Janji Selesaikan Kasus Firli Bahuri Dalam 1-2 Bulan

    loading…

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto akan menyelesaikan kasus eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto akan menyelesaikan kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang melibatkan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam waktu 1-2 bulan ke depan.

    “Mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya 1-2 bulan lagi selesai,” kata Karyoto di kegiatan rilis akhir tahun di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selasa (31/12/2024).

    Baca Juga

    Karyoto menyebutkan, kasus Firli merupakan tanggungjawabnya selama menjadi Kapolda Metro Jaya. Ia mengaku Divisi Kortas Tipikor Polri juga sudah mendorong kasus ini diselesaikan.

    “Kalau kita bilang formil dan materil. Lebih banyak sifatnya materil dan itu hanya kroscek,” ujar dia.

    Diketahui, Firli Bahuri sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2023 yang lalu. Artinya, 23 November 2024 status tersangka tersebut genap setahun disandang oleh Firli.

    Mengulas balik perjalanan kasus, dugaan tindak pidana tersebut pertama kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui aduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023.

    Baca Juga

    Kepolisian pun melakukan penyelidikan mendalam dan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.

  • Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat

    Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat

    loading…

    Mantan Presiden RI, Jokowi saat dijumpai di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (31/12/2024). Jokowi masuk dalam daftar finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. FOTO/ARY WAHYU WIBOWO

    JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara setelah dimasukkan dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Presiden ke-7 RI itu menilai hal itu merupakan suatu bentuk framing jahat.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (31/12/2024).

    Mengenai tudingan memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, Jokowi menyebut saat ini banyak sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti.

    “Itu yang terjadi selama ini,” ucapnya.

    Ditanya apakah tudingan itu terdapat muatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini meminta agar ditanyakan langsung kepada yang membuat pernyataan.

    “Orang bisa memakai kendaraan apa pun, bisa NGO (Non Governmental Organization), partai, ormas untuk membuat framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.

    Sebelumnya, Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi (OCCRP) menempatkan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu finalis pada 2024. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project itu meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

    Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani.

    Kasus-kasus di mana kejahatan terorganisasi dan korupsi besar-besaran didukung oleh pemerintah yang represif dan otokratis masih jarang terjadi. Adapun pemenang Person of the Year 2024 versi OCCRP diraih mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Seperti di Venezuela dan Korea Utara (Korut), rezim pemimpin Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad adalah salah satu contohnya, yang ditandai dengan kontrol terpusat, penindasan terhadap perbedaan pendapat, dan ketergantungan pada aparat keamanan yang kuat.

    Ketika penjara-penjara dikosongkan dan kuburan massal digali, skala kebrutalan Assad terhadap rakyatnya sendiri, sayangnya, menjadi lebih jelas.

    “Berkuasa pada tahun 2000 setelah kematian ayahnya, janji-janji awal Assad tentang liberalisasi politik dengan cepat berubah menjadi praktik-praktik otoriter,” ungkap laporan OCCRP.

    Sebagai bagian dari Musim Semi Arab, pemberontakan Suriah tahun 2011 menantang kekuasaannya dan meningkat menjadi perang saudara yang berlangsung hingga Assad digulingkan bulan ini. Pasukannya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penyiksaan, pembunuhan, penggunaan senjata kimia, penahanan massal, dan penargetan warga sipil.

    (abd)

  • Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkatkan Harmoni Nasional

    loading…

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan peningkatan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Foto/Ist

    JAKARTA – Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) meningkatkan harmoni nasional dengan sejumlah capaian signifikan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan internasional.

    Berbagai program inovatif dan kegiatan strategis telah diluncurkan, di mana tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad menjelaskan, pihaknya telah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui beberapa program digital. Salah satunya adalah ClasS of Religion, sebuah kampanye kerukunan yang melibatkan influencer lintas agama di Indonesia.

    “Program ini berhasil menjangkau lebih dari 6 juta individu, terutama dari kalangan Generasi Z dan Milenial, dan menggandeng tokoh agama terkemuka seperti Habib Ja’far untuk menyampaikan pesan perdamaian,” kata Muhammad Adib Abdushomad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, PKUB meluncurkan Podcast Kerukunan Tematik yang mengundang tokoh lintas agama. Di antaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Said Agil Husin Al Munawar, dan influencer lintas agama yakni: Dude Herlino, Ustadzah Oki Setiana Dewi, Jonru, Budi Khonghucu, Ketua PGI, dan Ketua KWI dan lain-lain.

    Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama yang santun dan ramah kepada masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan platform digital, PKUB juga aktif menyebarkan pesan-pesan kerukunan melalui media sosial, yang semakin memperkuat dampak kampanye ini di kalangan generasi muda.

    Interfaith DialoguePKUB juga berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional melalui program Interfaith Dialogue di Serbia. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai role model dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama.

    “Melalui dialog yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian global,” lanjut Muhammad Adib Abdushomad.

  • Dukung Program Prabowo, Polri Akan Rekrut Ahli Pertanian dan Gizi

    Dukung Program Prabowo, Polri Akan Rekrut Ahli Pertanian dan Gizi

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024). FOTO/RIANA RIZKIA

    JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri bakal membuka rekrutmen personel Polri yang ahli di bidang pertanian hingga gizi. Perekrutan ini guna mendukung swasembada pangan dan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam rangka mendukung Program Bapak Presiden RI terkait swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Polri akan melakukan rekrutmen jalur bintara untuk kompetensi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat,” kata Kapolri dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Upaya ini, kata Listyo Sigit, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama, dalam swasembada pangan dan program makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Sigit juga telah mengatakan hal serupa untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri,” bunyi keterangan resmi, dikutip Selasa (29/10/2024).

    Terkait langkah Polri mendukung program swasembada pangan, Sigit memaparkan bahwa, untuk mempercepat hal itu, akan dilaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian, di tingkat Polda dan Polres bisa bersinergisitas dengan pihak terkait lainnya,” katanya.

    Di sisi lain, Sigit mengatakan, terkait program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah, Polri akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus.

    (abd)

  • Momen Anies-Ahok Bercengkerama Akrab di Balai Kota Jakarta

    Momen Anies-Ahok Bercengkerama Akrab di Balai Kota Jakarta

    loading…

    Dua mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, muncul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). Keduanya duduk berdampingan dan bercengkerama. Foto/Muhammad Refi Sandi

    JAKARTA – Dua mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, muncul di Balai Kota Jakarta. Keduanya duduk berdampingan dan bercengkerama dalam acara Bentang Harapan ‘JakAsa’, Selasa (31/12/2024) sore.

    Pantauan SINDOnews di lokasi, Anies dan Ahok kompak mengenakan kemeja batik. Terlihat Anies dan Ahok asyik mengobrol saat pembawa acara memperkenalkan satu persatu tokoh dan pejabat yang hadir di acara tersebut.

    Hadir pula Mantan Gubernur periode 1997-2007 Sutiyoso alias Bang Yos; Gubernur periode 2007-2012 Fauzi Bowo alias Foke; Plt Gubernur periode 2016-2017 Djarot Saiful Hidayat dan Soni Sumarsono; Wakil Gubernur Jakarta periode 2020-2022 Ahmad Riza Patria alias Ariza.

    Hadir juga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno.

    Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, dan seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan acara bertajuk bentang harapan ‘JakAsa’ yang juga masuk dalam rangkaian Perayaan Tahun Baru 2025 sekaligus menyongsong 5 Abad Kota Jakarta di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten serta Balaikota Jakarta pada Selasa (31/12/2024).

    Diketahui nantinya sejumlah tokoh Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hingga masyarakat akan membubuhkan harapan di atas kain kanvas putih yang ditotal mencapai 500 meter.

  • Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    loading…

    Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama di tengah dinamika politik yang sangat tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024.

    Berkat dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Polri, gelaran pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia berlangsung dengan relatif aman dan kondusif. Capaian ini tentu menjadi wujud nyata dari profesionalisme Polri dalam mengemban amanah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

    ”Selain itu, saya juga mengapresiasi Polri yang senantiasa bersikap prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai isu maupun kejadian yang menjadi perhatian masyarakat. Langkah-langkah yang diambil Polri untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat telah menunjukkan Polri benar-benar hadir untuk melayani,” kata Fahira Idris di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Menurut Senator Jakarta ini, langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dilakukan Polri dalam memitigasi berbagai potensi kerawanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, patut diapresiasi. Pendekatan yang prediktif dan responsif terhadap berbagai dinamika situasi, ditambah dengan penguatan koordinasi bersama instansi terkait, membuktikan bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat serta berkomitmen memastikan gelaran demokrasi berlangsung damai dan aman.

    Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, baik dari segi keamanan, sosial, maupun teknologi, lanjut Fahira Idris, Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan solusi yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan profesionalisme, Polri tidak hanya akan menjadi pengawal keamanan, tetapi juga pilar penting dalam mendukung pembangunan bangsa.

    Ketua Umum Bang Japar ini juga berharap, sinergi yang telah terjalin erat antara Polri dan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Ini karena, hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara keduanya, adalah kunci untuk menjaga kondusifitas, kedamaian, dan keamanan bangsa.

    “Semoga di tahun 2025 mendatang dan seterusnya, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih Presisi. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin erat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan bangsa ini,” tandasnya.

    (poe)

  • Kejagung Anggap Pernyataan Prabowo Koruptor Divonis 50 Tahun Pemikiran Filosofis

    Kejagung Anggap Pernyataan Prabowo Koruptor Divonis 50 Tahun Pemikiran Filosofis

    loading…

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kejaksaan 2024, Selasa (31/12/2024). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang diberikan terhadap para koruptor yang merugikan negara triliunan rupiah. Prabowo menilai semestinya para koruptor dihukum berat hingga 50 tahun.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi pernyataan Prabowo Subianto tersebut yang diduga terkait vonis 6,5 tahun Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, pernyataan tersebut merupakan pemikiran filosofis Prabowo selaku kepala negara.

    “Selalu saya sampaikan ya presiden itu kepala negara. Pemikiran-pemikiran presiden pemikiran filosofis, kemaslahatan,” kata Harli usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Kejaksaan 2024, Selasa (31/12/2024).

    Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara. Namun, dalam sidang putusan, majelis hakim hanya memvonis 6,5 tahun penajra. Terkait vonis tersebut, Kejagung telah mengajukan banding.

    “Nah sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, yaitu UU Tipikor,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis ringan terhadap terdakwa korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Prabowo ingin para koruptor dihukum 50 tahun penjara.

    Keinginan Prabowo itu disampaikan dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). Pernyataan Prabowo setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis hukuman pidana 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun. Selain itu, Harvey diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” kata Prabowo.

    Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Prabowo yang menginginkan koruptor dihukum 50 tahun penjara:

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan pun ngerti, ngrampok triliunan, ratusan triliun vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri pemasyarakatan yah, jaksa agung, naik banding nggak, naik banding ya, naik banding, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira”.

    (abd)

  • Apresiasi Kinerja Polri, Direktur PPI Sebut Tahun Politik Berlangsung Kondusif

    Apresiasi Kinerja Polri, Direktur PPI Sebut Tahun Politik Berlangsung Kondusif

    loading…

    Polisi mengawal kotak suara melalui medan pegunungan menuju TPS 02 Dusun Cindakko, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (13/2/2024). Foto/SINDOnews/Muchtamir Zaide

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengapresiasi kinerja Polri selama 2024. Polri dinilai mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah tahun politik .

    “Apresiasi terhadap Polri. Di mana secara umum mampu memitigasi situasi kamtibmas serta dinamika politik yang sangat tinggi khususnya mulai tahun 2023 s/d akhir 2024 pada tahun politik di Indonesia baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman,” kata Adi dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).

    Baca Juga

    Staf pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga memuji tindakan Polri yang responsif terhadap aduan masyarakat. “Apresiasi terhadap Polri yang senantiasa prediktif dan responsif dalam menyikapi hal-hal maupun kejadian yang menjadi atensi masyarakat,” tuturnya.

    Adi berharap Polri dapat mempertahankan kinerja tersebut agar tetap dipercaya masyarakat. “Harapan kepada Polri semoga di tahun 2025 mendatang, Polri semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik,” tandasnya.

    (poe)

  • Saksikan Malam Ini, Rakyat Bersuara Gejolak 2024 & Ramalan di Depan Mata 2025 Bersama Aiman Witjaksono, Adian Napitupulu, Roy Suryo, dan Narasumber Kredibel Lainnya di iNews

    Saksikan Malam Ini, Rakyat Bersuara Gejolak 2024 & Ramalan di Depan Mata 2025 Bersama Aiman Witjaksono, Adian Napitupulu, Roy Suryo, dan Narasumber Kredibel Lainnya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini, Rakyat Bersuara Gejolak 2024 & Ramalan di Depan Mata 2025 Bersama Aiman Witjaksono, Adian Napitupulu, Roy Suryo, dan Narasumber Kredibel Lainnya di iNews

    JAKARTA – Tahun 2024 telah menjadi panggung penuh dinamika, di mana berbagai peristiwa besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial membentuk wajah dunia yang baru. Namun, perjalanan belum selesai. Tahun 2025 sudah di depan mata, membawa berbagai prediksi, tantangan, dan harapan untuk masa depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Henri Subiakto, Adian Napitupulu, Roy Suryo, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam tema hangat “Gejolak 2024 & Ramalan di Depan Mata 2025”.

    2024 menandai transisi besar dalam lanskap politik Indonesia. Pemilu Serentak telah melahirkan pemimpin baru. Berlanjut dari sektor ekonomi, berbagai kebijakan ekonomi seperti peluncuran IKN di Kalimantan Timur menjadi sorotan. Dunia kriminalitas juga mencatat berbagai peristiwa besar sepanjang 2024. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah misteri pembunuhan Vina Cirebon yang terus bergulir hingga kini.

    Tak hanya itu, tahun ini juga menyuguhkan banyak peristiwa penting yang memengaruhi tatanan global dan nasional. Dari ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, perubahan iklim yang semakin nyata, hingga transformasi teknologi yang kian mendominasi kehidupan kita. Semua hal ini menjadi dasar untuk memprediksi arah yang akan dituju dunia di tahun 2025. Lantas, bagaimana tahun 2025 akan berjalan? Apakah akan menjadi tahun penuh harapan atau justru tantangan baru yang lebih besar?

    Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara malam ini “Gejolak 2024 & Ramalan di Depan Mata 2025” bersama, Henri Subiakto-Guru Besar Komunikasi Unair, Hendri Satrio-Pengamat Politik, Adian Napitupulu-Politisi PDI Perjuangan, Astrio Felligent-Jubir Gerindra, Irma Hutabarat-Politisi PSI, Roy Suryo-Pakar IT, dan San Salvator- Waketum Jokowi Mania, Pukul 19.35 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Kejaksaan Siapkan Dalil Banding Vonis Harvey Moeis

    Kejaksaan Siapkan Dalil Banding Vonis Harvey Moeis

    loading…

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kejaksaan 2024, Selasa (31/12/2024). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA Kejaksaan menyatakan banding atas vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis , terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Saat ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedang menyiapkan dalil-dalil memori banding.

    Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan vonis terlalu ringan terhadap terdakwa yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun.

    “Sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, lakukan banding, dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini JPU sedang fokus dalam rangka susun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding,” kata Harli usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Kejaksaan 2024, Selasa (31/12/2024).

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis ringan terhadap terdakwa korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Prabowo ingin para koruptor dihukum 50 tahun penjara.

    Keinginan Prabowo itu disampaikan dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024). Pernyataan Prabowo setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis hukuman pidana 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun. Selain itu, Harvey diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” kata Prabowo.

    Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Prabowo yang menginginkan koruptor dihukum 50 tahun penjara:

    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas-jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan pun ngerti, ngrampok triliunan, ratusan triliun vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri pemasyarakatan yah, jaksa agung, naik banding nggak, naik banding ya, naik banding, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira”.

    (abd)