Author: Sindonews.com

Demokrat Dukung Kebijakan Prabowo Naikan PPN 12% Khusus Barang Mewah

loading…

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Foto/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 hanya akan diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.

“Kenaikan PPN sebesar 1 persen hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah yang selama ini memang telah dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu, barang dan jasa non-mewah akan tetap dikenakan PPN 11% atau tidak mengalami kenaikan.

Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% tetap diberlakukan bagi kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, dan air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat umum.

Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program stimulus ini agar tepat sasaran. Dukungan ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.

Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang mencakup beberapa program seperti:

– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun
– Pembiayaan untuk industri padat karya

(shf)

31/12/2024 23:21
Ketua Komisi XI Misbakhun Apresiasi Keputusan Prabowo Selektif Terapkan PPN 12%

loading…

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang selektif menerapkan PPN 12%, yakni hanya diberlakukan untuk barang mewah. Foto/Ist

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang selektif menerapkan PPN 12%. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya diberlakukan untuk barang mewah.

“Saya sebagai Ketua Komisi XI DPR memberikan apresiasi yang tinggi kepada komitmen Bapak Presiden Prabowo karena sudah membuktikan janjinya untuk pro rakyat,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024) malam.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo baru saja mengumumkan langsung penerapan PPN 12%. Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah. Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku.

Misbakhun menjelaskan, penerapan PPN 12% sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diumumkan langsung Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menurut Misbakhun, Prabowo membuktikan janjinya pro rakyat. Semua kebutuhan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum di darat dan jasa sosial tetap dibebaskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebagai barang dan jasa yang bebas pajak pertembahan nilai.

“Semua barang dan jasa yang saya sebutkan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat umum,” katanya.

Penerapan PPN 12% secara selektif diperkirakan menambah penerimaan Rp3,2 triliun pada APBN 2025. Diperkirakan pemerintah kehilangan Rp75 triliun apabila penerapan PPN 12% di APBN 2025 dikenakan penuh pada semua barang.

“Sebuah pilihan sulit yang harus diambil pemerintahan Presiden Prabowo demi rakyat kecil,” ujarnya.

Setelah diumumkan, kata politikus Partai Golkar ini, tugas berikutnya adalah melakukan sosialisasi agar penerapan PPN 12% untuk barang dan jasa barang mewah ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan UU HPP, PPN 12% akan berlaku sejak 1 Januari 2025.

(shf)

31/12/2024 22:55
Malam Tahun Baru 2025, Lautan Manusia Penuhi Bundaran HI Jakarta

loading…

Menjelang pergantian tahun baru 2025, masyarakat Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (31/12/2024) malam. Foto/Riyan Rizki Roshali

JAKARTA – Menjelang pergantian tahun baru 2025, masyarakat Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (31/12/2024) malam.

Berdasarkan pantauan SINDOnews di Bundaran HI, masyarakat tumpah ruah di sekitar lokasi dan memadati sejumlah panggung yang disediakan.

Baca Juga

Terlihat, lautan manusia dari seluruh kalangan baik muda hingga tua hadir langsung di Bundaran HI. Mereka terlihat mulai berjoget mengikuti lagu yang diputar.

Selain itu, terlihat pula warga mengabadikan momen mulai dari foto hingga membuat sebuah video.

Sementara itu, lalu lintas di kawasan Bundaran HI sudah ditutup. Di kawasan ini, yang boleh melintas hanya Bus TransJakarta saja.

Sebelumnya, Car Free Night (CFN) akan diberlakukan di sepanjang Sudirman-Thamrin hingga Harmoni Jakarta saat malam pergantian tahun baru 2025.

Baca Juga

“Total ada 12 panggung hiburan yang tersebar di beberapa titik,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan Minggu (29/12/2024).

31/12/2024 22:25
Momen Prabowo Sapa Warga Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia

loading…

Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat saat perayaan malam Tahun Baru 2025, pada Selasa (31/12/2024).

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat saat perayaan malam Tahun Baru 2025, pada Selasa (31/12/2024) malam.
Foto/Dok.SINDOnews

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat rombongan Prabowo mulai terlihat berdiri dari sunroof mobil Maung. Prabowo terlihat mengenakan baju safari berwarna cokelat.

Baca Juga

Selanjutnya Prabowo tampak menyalami warga yang tengah menunggu perayaan tahun baru di Bundaran HI. Prabowo juga terlihat memberikan gestur hormat kepada warga.

Selain itu, terlihat pula warga mengabadikan momen saat Prabowo melintasi Bundaran HI. Beberapa warga juga mendekat ke mobil Maung yang digunakan Prabowo.

Sejumlah warga yang beruntung bisa bersalaman dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Baca Juga

Kemudian, rombongan Presiden RI Prabowo Subianto meninggalkan area Bundaran HI. Rombongan terlihat menuju Jalan Jenderal Sudirman.

(shf)

31/12/2024 22:04
Mutasi Polri Besar-besaran, 101 Kapolres Digeser Kapolri di Penghujung 2024, Ini Nama-namanya

loading…

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 101 Kapolres di berbagai wilayah Indonesia di penghujung tahun 2024. Foto/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Sederet nama Kapolres di berbagai wilayah Indonesia masuk daftar mutasi Polri penghujung tahun 2024. Beberapa di antaranya dimutasi dalam rangka Dikbangti T.A. 2025.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 734 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri di akhir 2024 ini.

Ketentuannya tercantum dalam empat surat telegram (ST), masing-masing bernomor ST/ 2778 /XII/KEP /2024, ST/2775/XII/KEP./2024, ST/ 2777/XII/KEP./2024, dan ST/ 2776 /XII/KEP./2024.

Keempat surat telegram tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Melihat daftarnya, ada sederet nama Kapolres yang masuk. Siapa saja?

101 Kapolres Digeser Kapolri di Penghujung 2024
1. Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kapolresta Bogor Kota Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri

2. Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, dikukuhkan menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan

3. AKBP Suryadi S.I.K. M.H, Kapolres Rembang Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jateng

4. AKBP Dhanang Bagus Anggoro, Kapolres Magelang Kota Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Rembang

5. Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kapolresta Surakarta Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit Sim Ditregident Korlantas Polri

31/12/2024 20:48
Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

loading…

Anggota polisi mengawal distribusi logistik Pilkada 2024 ke Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2024). Foto/SINDOnews/Maman Sukirman

JAKARTA – Polri dinilai sudah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya dalam mengawal Pilkada 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada kemarin, saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangan, Selasa (31/12/2024).

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang datang terkait peran polri yang di luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal. “Mungkin saja dugaan banyak kalangan soal kerja Polri yang tidak sesuai dengan tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat,” tuturnya.

Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri dalam hal menjaga keamanan sudah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU,” ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tahun 2025 mendatang, semakin professional dan semakin dicintai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik.

“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.

(poe)

31/12/2024 20:35
Kebijakan Pajak Pro Rakyat, PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

loading…

Presiden Prabowo Subianto foto bersama wartawan usai konferensi pers Agenda Tutup Kas APBN Tahun 2024 dan Launching Coretax di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). (Foto: Dokumentasi Tim Media Presiden Prabowo)

JAKARTA – Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan kepada barang-barang mewah. Selain terkena PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), barang-barang tersebut juga dikenakan kenaikan dari PPn menjadi 12 persen.

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.

Presiden juga menyampaikan bahwa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang selama ini terkena tarif PPn 11 persen, tetap seperti semula dan tidak mengalami kenaikan tarif.

“Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak. PPN 0 persen masih berlaku,” lanjut Presiden.

Saat dihubungi terkait pengumuman Presiden tersebut, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Prita Laura, mengkonfirmasi bahwa belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak akan ada kenaikan PPn sama sekali.

“Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada. Presiden menunjukkan konsistensinya sejak tanggal 12 Desember mengatakan bahwa PPn hanya dikenakan terhadap barang-barang mewah. Di penutup tahun 2024, beliau umumkan secara resmi dengan sikap yang persis sama,” jelasnya.

Terkait barang mewah yang dikenakan PPN, dalam konferensi pers yang sama Menteri Keuangan menjelaskan bahwa barang-barang mewah yang terkena PPn 12 persen tersebut sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 15 tahun 2023 dan PMK No. 42 tahun 2022 sudah sangat jelas.

“Seperti yang disampaikan Bu Menkeu, ada kelompok hunian mewah yang bernilai di atas Rp30 M, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan private jet, senjata api, helikopter, kapal pesiar, dan mobil mewah. Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPn 11 persen seperti semula,” tegas Prita.

Kenaikan PPn sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPn dari 10 persen ke 11 persen pada April 2022, serta 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“Presiden Prabowo memilih jalan menaikkan PPn hanya untuk barang-barang mewah sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak. Seperti yang telah disampaikan juga oleh Presiden, bahwa pemerintah punya keyakinan penuh bahwa dengan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan disiplin, maka keuangan negara akan tetap terjaga dengan baik,” tutup Prita.

(skr)

31/12/2024 20:30
Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma Jadi Penonton

loading…

Gubernur Jakarta 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto/Muhammad Refi Sandi

JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tegas menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal itu disampaikan usai menghadiri acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

“Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok.

Baca Juga

Dia pun menyinggung zaman Orde Baru dimana rakyat hanya menjadi penonton saat penunjukkan kepala daerah. Ia juga menyoroti potensi praktik deal-dealan menggunakan uang terjadi apabila kepala daerah dipilih DPRD.

“Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga,” sebutnya.

Baca Juga

“Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde Baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ungkapnya.

(shf)

31/12/2024 20:26
7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024

loading…

Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

JAKARTA – Masuknya nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ), dalam daftar finalis “Person of the Year 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menarik perhatian publik. Proyek investigasi ini dikenal mengungkap praktik kejahatan terorganisir dan korupsi di berbagai negara. Berikut adalah 7 fakta menarik di balik nominasi ini:

1. OCCRP dan Proses Penilaian

OCCRP adalah organisasi investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Penilaian mereka didasarkan pada data dari jurnalis, pembaca, serta jaringan global mereka. Finalis tahun ini mencakup berbagai pemimpin dunia yang dianggap terkait dengan praktik korupsi besar-besaran dan otoritarianisme.

2. Jokowi di Antara Pemimpin Dunia Lain

Nama Jokowi bersanding dengan beberapa tokoh kontroversial seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga pengusaha India Gautam Adani. Para finalis dinilai atas dampak negatif kebijakan mereka terhadap negara masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan terorganisir.

3. Pemenang: Bashar al-Assad dari Suriah

Bashar al-Assad, mantan Presiden Suriah, akhirnya dinobatkan sebagai “Tokoh Tahun Ini” versi OCCRP. Pemerintahannya yang otoriter dan korup selama puluhan tahun, termasuk pelanggaran HAM berat seperti penggunaan senjata kimia, menjadi alasan utama kemenangannya.

4. Rezim Diktator yang Jadi Sorotan

Contoh lain adalah Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dari Guinea Khatulistiwa, yang menerima “Lifetime Non-Achievement Award”. Obiang dikenal sebagai salah satu diktator terlama di dunia, dengan sejarah penindasan dan eksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.

5. Kritik terhadap Kebijakan Jokowi

Dalam nominasi ini, kritik terhadap Jokowi berfokus pada dugaan lemahnya penanganan korupsi di Indonesia selama masa kepemimpinannya. Beberapa kebijakan strategis yang kontroversial dianggap kurang transparan, memunculkan anggapan bahwa pemerintahannya cenderung melindungi oligarki.

6. Suara Publik Melawan Korupsi

Kasus seperti di Kenya menunjukkan besarnya tekanan masyarakat terhadap pemimpin yang dianggap gagal. Lebih dari 40.000 orang menulis surat ke OCCRP untuk menominasikan Presiden William Ruto, mencerminkan frustrasi masyarakat terhadap korupsi dan ketidakadilan ekonomi.

7. Tanggapan Keras Jokowi

Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan terkait namanya yang masuk dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Presiden ke-7 RI tersebut menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya framing jahat tanpa dasar.

Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Selasa (31/12/2024), Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” tegasnya.

Jokowi juga menyinggung berbagai tuduhan yang dilayangkan kepadanya, termasuk manipulasi pemilu dan eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan framing jahat yang selama ini sering terjadi.

“Banyak sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi selama ini,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah tuduhan tersebut mengandung unsur politis, Jokowi menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. Ia meminta agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada pihak yang membuat tuduhan.

“Orang bisa memakai kendaraan apa pun, bisa NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk membuat framing jahat, atau tuduhan jahat,” jelas Jokowi.

Tanggapan Jokowi atas tuduhan ini menyoroti pentingnya pembuktian atas klaim yang dilayangkan. Meski diterpa tuduhan berat, Jokowi tetap menyerukan agar tuduhan tersebut dibuktikan secara fakta dan hukum. Apakah tuduhan ini murni fakta atau sekadar muatan politis, waktu dan bukti yang akan berbicara.

(abd)

31/12/2024 19:57
Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo

loading…

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto. FOTO/IST

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR melakukan evaluasi akhir 2024 dan proyeksi 2025 dengan menaruh optimisme yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini ketika diminta pendapatnya oleh sejumlah media tentang situasi dan kondisi kebangsaan tahun 2024 dan harapannya pada 2025 di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Dia mengatakan, baru dua bulan, banyak kebijakan Prabowo yang positif bagi rakyat. Dia menambahkan, PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Prabowo.

“Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

Fraksi PKS menilai Prabowo sebagai pemimpin yang kuat, karismatik, sekaligus transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini. “Pemilu telah usai dan Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa,” ungkapnya.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang Rusia-Ukraina, Agresi Israel di Palestina dan Timteng yang kian memanas, perang dagang Cina-AS, ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, serta turbulensi politik di sejumlah negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif.

“Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo. Beragam survei menunjukkan di atas 80 persen rakyat percaya Prabowo bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

“Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi di antara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus espektasi publik kepada Pak Prabowo dan kabinetnya,” ujarnya.

Menurut dia, tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen Prabowo yang kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

“Sektor ketenagakerjaan misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan Presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” terangnya.

31/12/2024 19:37