Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Buntut Pemerasan Penonton DWP, 3 Anggota Polri Dipecat dan 4 Didemosi 8 Tahun

    Buntut Pemerasan Penonton DWP, 3 Anggota Polri Dipecat dan 4 Didemosi 8 Tahun

    loading…

    Djakarta Warehouse Project (DWP). Foto/Instagram Djakarta Warehouse Project

    JAKARTA – Kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia oleh oknum anggota kepolisian terus berlanjut. Kekinian, sudah ada tujuh personel yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), dan dijatuhi sanksi.

    Adapun ketujuh personel mendapatkan sanksi yang berbeda oleh Majelis KKEP, sesuai dengan peran masing-masing dalam kasus tersebut. Pertama adalah mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Berdasarkan sidang etik yang digelar pada Selasa, 31 Desember 2024, terungkap bahwa Donald terbukti membiarkan tindakan pemerasan kepada penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia, oleh anggotanya.

    “Perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar, telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Selain Donald, terdapat dua anggota lain yang juga dijatuhi sanksi PTDH, yakni Mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia, dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful.

    Trunoyudo mengatakan, Malvino dan Yudhy Triananta Syaeful terbukti terlibat dalam pemerasan penonton DWP yang merupakan WN Malaysia. Bahkan, Malvino juga memeras warga negara Indonesia (WNI).

    “Terduga pelanggar telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yanh diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, namun saat pemeriksaan melakukan permintaan uang sebagai imbalan untuk pelepasan,” kata Trunoyudo.

    Adapun Yudhy Triananta Syaeful menjalani sidang pada Selasa, 31 Desember 2024 sejak pukul 11.00 WIB hingga Rabu, 1 Januari 2025 pukul 04.00 WIB, bersamaan dengan Donald dan Malvino. Namun sidang etik Malvino belum rampung, dan dilanjutkan pada Kamis, 2 Januari 2024.

  • Ketua DPD Dorong Capres Independen usai MK Hapus Presidential Threshold

    Ketua DPD Dorong Capres Independen usai MK Hapus Presidential Threshold

    loading…

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai pengusulan bakal calon presiden (capres) secara independen atau nonpartisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai pengusulan bakal calon presiden (capres) secara independen atau nonpartisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. Hal tersebut dikatakannya usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold .

    Menurutnya, hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi. Untuk itu, ia menilai, wacana calon presiden dari jalur independen perlu dimulai.

    “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang nonpartisan perlu dimulai,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang dikutip, Minggu (5/1/2025).

    Sultan mengatakan, sejumlah negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat bahkan memberikan kesempatan luas pada rakyat untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui jalur independen. Selain Amerika, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan pemimpin bangsa yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pilpres.

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” ucap Sultan.

    Kendati demikian, Sultan menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik. Namun, ia menilai pembahasan calon presiden jalur independen merupakan hal penting untuk dilakukan pembuat UU baik DPR maupun Pemerintah.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional” ujarnya.

    Sultan pun berharap, agar hak untuk memilih dan dipilih ini bisa dibuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat. Sehingga bangsa ini dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

    “Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” tandasnya.

    (rca)

  • Ramai-ramai Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali

    Ramai-ramai Bersihkan Sampah Laut di Pantai Kuta Bali

    loading…

    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Sabtu (4/1/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta , Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Sabtu (4/1/2025). Dalam kegiatan ini, BPLH berkolaborasi dengan lima kementerian.

    Sebanyak 2.115 peserta dan sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kegiatan tersebut. Antara lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

    Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, kegiatan tersebut adalah implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut.

    “Ini adalah wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Bali. Sampah laut berdampak langsung pada pariwisata, sehingga pemerintah pusat bersama masyarakat harus bahu-membahu menyelesaikannya,” ujar Hanif.

    Hanif mengatakan, peserta aksi dibagi menjadi 10 zona untuk memungut sampah secara terpilah sesuai jenisnya. Selain sebagai bentuk aksi nyata, kata Hanif, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

    “Acara ini dirancang sesedikit mungkin menimbulkan sampah dengan beberapa pengaturan. Kita juga bersama-sama untuk menguatkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Bali,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa permasalahan sampah laut di Bali bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemprov Bali dan Pemkab Badung saja. “Tetapi menjadi permasalahan kita semua untuk bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan permasalahan sampah laut di Bali,” tuturnya.

    Dalam kesempatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bidang pendidikan dasar dan menengah.

  • Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    loading…

    Eko Ernada, Dosen FISIP Universitas Jember. Foto/Istimewa

    Eko Ernada
    Dosen FISIP Universitas Jember

    PEMBERITAAN mengenai nominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini memicu diskursus luas di Indonesia. Meski OCCRP kemudian membantah memiliki bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam korupsi, narasi yang telah menyebar di ruang publik terbukti efektif membentuk opini masyarakat.

    Fenomena ini membuka ruang diskusi ilmiah terkait rendahnya literasi media, lemahnya penerapan prinsip jurnalistik, serta efek echo chamber dalam pembentukan persepsi publik. Kasus seperti ini sebenarnya bukanlah yang pertama terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia.

    Pada 2016, misalnya, isu terkait Pizzagate di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh paling menonjol. Dalam kasus tersebut, sebuah teori konspirasi menyebar secara masif melalui media sosial yang mengklaim bahwa petinggi Partai Demokrat terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak yang berpusat di sebuah restoran piza.

    Meski teori ini didasarkan pada informasi yang tidak terverifikasi dan telah dibantah secara resmi, penyebarannya memicu kegaduhan besar di publik, termasuk serangan bersenjata ke restoran tersebut oleh individu yang percaya pada narasi tersebut.

    Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi pada 2019 ketika sebuah video viral di media sosial mengklaim bahwa surat suara untuk Pemilu 2019 telah dicetak dan dicoblos secara ilegal di sebuah gudang di Malaysia. Informasi ini langsung menyebar luas, terutama di kalangan kelompok tertentu yang skeptis terhadap pemerintah.

    Setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang, klaim tersebut terbukti tidak benar, tetapi narasi awal telah merusak kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses pemilu. Kedua kasus ini, seperti halnya kasus OCCRP, menunjukkan bagaimana narasi yang tidak diverifikasi dapat menciptakan kegaduhan dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

    Dalam teori komunikasi Two-Step Flow yang dikemukakan oleh Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld, informasi sering kali tidak diterima langsung oleh publik, tetapi melalui perantara seperti media massa atau tokoh berpengaruh (opinion leaders). Dalam ketiga kasus ini, media sosial berperan besar sebagai penyebar utama informasi yang belum terverifikasi.

    Tokoh publik atau kelompok tertentu yang menyebarluaskan narasi awal tanpa melakukan pemeriksaan fakta lebih lanjut memperburuk situasi, sehingga informasi yang salah dianggap kebenaran oleh banyak pihak. Fenomena ini juga diperburuk oleh algoritma media sosial yang menciptakan ruang informasi tertutup (echo chamber).

    Algoritma platform seperti Facebook dan Twitter dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dengan preferensi pengguna, yang sering kali memperkuat bias yang ada. Hal ini membuat individu cenderung hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinan mereka, sekaligus mengabaikan informasi yang berlawanan.

  • 8 Pati TNI AL Masuk Daftar Mutasi TNI 3 Januari 2025, 4 Bersiap Pensiun

    8 Pati TNI AL Masuk Daftar Mutasi TNI 3 Januari 2025, 4 Bersiap Pensiun

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 3 Januari 2025. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 3 Januari 2025. Dari 101 pati tersebut, delapan orang di antaranya merupakan Pati TNI Angkatan Laut (AL).

    Adapun rotasi dan mutasi itu berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2025).

    Berikut 8 Pati TNI AL yang Masuk Daftar Mutasi TNI pada 3 Januari 2025:
    1.Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, S.E, M.Si., M.Tr.Opsla. dari Kadisopslatal menjadi Kas Kogabwilhan I,

    2.Laksma TNI Heri Triwibowo, S.E., M.Si dari Kas Koarmada I menjadi Kadisopslatal,

    3.Laksma TNI Alan Dahlan, S.H., M.Si dari Staf Khusus Kasal menjadi Kas Koarmada I,

    4. Laksma TNI Friche Flack dari Kapoksahli Kogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kasal (Untuk Penugasan di Kementerian/Lembaga),

    5. Laksma TNI Totot Gumulyo dari Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNIAL (dalam rangka pensiun),

    6.Laksdya TNI Maman Firmansyah, M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

    7. Laksda TNI Urip Bambang Widjanarko, S.E. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan

    8. Laksma TNI Didik Firnanto, S.E., M.M., M.Han., M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    (rca)

  • Belum Sempat Dilantik, Letjen Nugroho Sulistyo Budi Dimutasi Lagi

    Belum Sempat Dilantik, Letjen Nugroho Sulistyo Budi Dimutasi Lagi

    loading…

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 perwira tinggi di lingkungan TNI. Salah satu yang turut dirotasi ialah jabatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari Panglima TNI mencopot Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi dari jabatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jenderal bintang tiga jebolan Kopassus itu dimutasi menjadi perwira tinggi mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    Nugroho Sulistyo Budi juga merupakan salah satu perwira yang dimutasi oleh Panglima TNI pada 6 Desember 2024. Saat itu Nugroho yang bertugas menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) ditunjuk menjadi Kepala BSSN.

    Baca Juga

    Adapun Nugroho belum sempat memimpin lembaga negara itu. Pasalnya jabatan itu masih dipegang Hinsa Siburian sejak 21 Mei 2019.

    Hinsa masih aktif beraktivitas sebagai Kepala BSSN. Hinsa bahkan baru melantik R. Tjahjo Khurniawan menjadi Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada Sabtu (4/1/2025).

    Meski demikian, dalam keputusan yang sama, Panglima TNI belum menunjuk sosok baru untuk mengisi jabatan Kepala BSSN.

    (rca)

  • Deretan Brigjen TNI yang Masuk Daftar Mutasi Awal Januari 2025

    Deretan Brigjen TNI yang Masuk Daftar Mutasi Awal Januari 2025

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada awal Januari 2025. Foto/Dok Puspen TNI

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada awal Januari 2025. Rinciannya, dari 62 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 8 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 31 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

    Adapun rotasi dan mutasi itu berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2025).

    Dari 62 Pati TNI AD itu, 38 orang di antaranya berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau Bintang 1. Siapa saja?

    1. Brigjen TNI Jala Argananto, M.A., M.Sc. dari Dirsen Pussenkav menjadi Staf Khusus Kasad,

    2. Brigjen TNI Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han dari Kepala Biro Humas Settama Lemhannas menjadi Dirsen Pussenkav,

    3. Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P. dari Dirlem Secapaad menjadi Kepala Biro Humas Settama Lemhannas.

    4. Brigjen TNI Franz Yohannes Purba, S.I.P., M.M. dari Kakordos Akmil menjadi Dirlem Secapaad,

    5. Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus dari Danrem 064/MY (Serang) Kodam III/Slw menjadi Kakordos Akmil,

  • Peran Polri Amankan Nataru Diapresiasi

    Peran Polri Amankan Nataru Diapresiasi

    loading…

    Peran Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 diapresiasi oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Peran Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 diapresiasi oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia menyampaikan apresiasi yang tulus dan tinggi terhadap kerja keras para prajurit Bhayangkara yang rela meninggalkan keluarga demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Jalan-jalan menjadi lancar, tempat-tempat aman, rakyat bersukacita merayakan Natal dan pergantian tahun baru dengan penuh kegembiraan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga hadir di tengah-tengah masyarakat.

    “Di balik keamanan itu tak bisa kita lupakan adanya peran Polri, prajurit Bhayangkara yang berjibaku di lapangan meninggalkan keluarga, namun tetap bekerja mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Mereka bekerja begitu keras,” kata Said Iqbal, Sabtu (5/1/2025).

    Dia pun menyoroti pendekatan humanis Polri dalam menangani berbagai isu penting, termasuk mengawal aksi perjuangan buruh. Bahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan dinilai tak lepas dari peran Polri yang berhasil menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah dengan sangat baik.

    “Peran Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo bagaimana menjembatani kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, dan pemerintah dengan mengambil peran agar aksi berjalan damai namun tujuan tetap sampai,” tutur Presiden KSPI itu.

    Dia pun secara khusus mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya mampu memimpin institusi Polri dengan pendekatan yang presisi, humanis, dan terbuka untuk mendengar semua pihak. Dengan gaya kepemimpinan yang inspiratif dan kebijakan yang pro-rakyat, Jenderal Sigit disamakan dengan Jenderal Hoegeng Said karena dianggap mampu membawa Polri sebagai institusi kebanggaan bagi bangsa.

    “Bahagialah kepolisian Indonesia yang telah bekerja keras untuk Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan dipimpin oleh seorang jenderal yang saya katakan beliau Listyo Sigit adalah duplikat Jenderal Hugeng,” pungkas Pengurus Pusat ILO itu.

    (rca)

  • Satu dari Lima Pelaku Perampokan Pengemudi di Jalan Tol Jakut Ditangkap

    Satu dari Lima Pelaku Perampokan Pengemudi di Jalan Tol Jakut Ditangkap

    loading…

    Polisi menangkap satu pelaku dari komplotan perampok yang beraksi di Jalan Tol Akses Tanjung Priok Km 13+500, Jakarta Utara. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Polisi menangkap satu pelaku dari komplotan perampok yang beraksi di Jalan Tol Akses Tanjung Priok Km 13+500, Jakarta Utara. Pelaku yang ditangkap ialah orang yang membawa senjata tajam (Sajam).

    “Yang membawa celurit sudah ditangkap,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

    Kini pihaknya sedang melakukan pengerjaan terhadap lima pelaku lainnya. “Masih dikembangkan memburu pelaku lain,” tuturnya.

    Sebelumnya, pengendara berinisial IBA (52) menjadi korban perampokan ketika bersama istrinya sedang terjebak kemacetan di Jalan Tol Akses Tanjung Priok Km 13+500, Jakarta Utara, pada Jumat, 3 Januari 2025 sore.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pelaku datang dengan membawa senjata tajam.

    “Awal kejadian pada saat tiba di TKP terjadi kemacetan dan korban berada di dalam mobil, kemudian datang 6 orang pelaku dengan membawa sajam yang langsung menghadang mobil korban,” ujar Ade Ary, Sabtu (4/1/2025).

    Pelaku saat itu juga melakukan penyerangan terhadap istri korban yang duduk disampingnya. Atas kejadian ini, handphone (HP) milik korban berhasil dicuri pelaku. “Korban menderita kerugian berupa kehilangan HP Vivo warna biru,” ucapnya.

    Sementara korban mengalami luka pada bagian tangan. Peristiwa inipun kini telah ditangani oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara. “Korban mendapat luka lecet di jari telunjuk sebelah kanan, kerugian ditaksir senilai Rp1,5 juta,” pungkasnya.

    (cip)

  • Begini Peran AS dalam Kasus Penembakan Bos Rental di Tol Tangerang–Merak

    Begini Peran AS dalam Kasus Penembakan Bos Rental di Tol Tangerang–Merak

    loading…

    AS (32) warga Jatiuwung, Kota Tangerang ditangkap aparat kepolisian Polres Pandeglang, Jumat, 3 Januari 2025. Foto/SindoNews/fariz abdullah

    PANDEGLANG – AS (32) warga Jatiuwung, Kota Tangerang ditangkap aparat kepolisian Polres Pandeglang, Jumat, 3 Januari 2025. AS merupakan sosok penyewa kendaraan milik IA bos rental yang tewas usai ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) di Tol Tangerang – Merak KM 45.

    AS menyewa 1 unit Honda Brio kepada IA dengan kurun waktu selama 3 hari. AS beralasan menyewa mobil untuk menjemput mertuanya yang sedang sakit di Sukabumi, Jawa Barat.

    Rupanya, kendaraan yang disewa AS malah digelapkan ke seorang yang terduga penadah. Di situ dikabarkan bahwa mereka akan menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp25 juta.

    Baca Juga

    “Dari AS mobil digelapkan. Nanti lengkapnya kita rilis ya,” kata Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa, Sabtu (4/1/2025).

    Dalam melancarkan aksinya, AS menyewa unit dari bos rental menggunakan identitas palsu. “Ya pakai identitas palsu,” timpal Kasatreskrim Polres Pandeglang, Iptu Alfian Yusuf.

    Baca Juga

    Yusuf menyebut, pelaku AS diamankan di sebuah kontrakan di sekitaran Picung, Kabupaten Pandeglang. Alamat yang tertera pada KTP AS yakni Jatiuwung, Kota Tangerang merupakan identitas palsu. “AS sudah diserahkan ke Polresta Tangerang,”tandasnya.

    (cip)