loading…
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
TAHUN 2024 menjadi salah satu periode penting bagi perekonomian Indonesia, dengan berbagai capaian yang patut diapresiasi meski masih terdapat tantangan perlu dihadapi. Pada Desember 2024, tingkat inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 1,57%, sedikit meningkat dari 1,55% pada November 2024.
Angka tersebut berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 1,5% hingga 3,5%, yang menunjukkan keberhasilan menjaga stabilitas harga. Selain itu, angka kemiskinan pada Maret 2024 turun menjadi 9,03%, sebuah pencapaian signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang menyentuh Rp16.098 per dolar pada akhir tahun, perlu menjadi perhatian yang serius. Berbagai kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun arah kebijakan telah berada di jalur yang tepat, diperlukan pendekatan baru dan strategi yang lebih inovatif di tahun 2025.
Tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan capaian positif, tetapi juga untuk menjawab tantangan struktural yang terus mengemuka. Kini, memasuki 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski sejumlah capaian ekonomi pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan, beberapa persoalan struktural, seperti kebocoran anggaran dan praktik korupsi, masih memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan pada tahun sebelumnya tidak boleh diulang begitu saja tanpa evaluasi dan pembaruan.
Pendekatan baru yang lebih inovatif dan strategis sangat diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Digitalisasi sistem pengelolaan keuangan negara dan penguatan pengawasan anggaran menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi kebocoran, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif sesuai kebutuhan.
Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan, tetapi juga mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam proses perencanaan serta pengawasan.
Dengan demikian, rasa kepemilikan bersama terhadap proyek pembangunan dapat terbangun, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Fokus pembangunan juga harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Tahun 2025 menjadi titik krusial untuk merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan sebelumnya. Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta menyusun program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
