Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    loading…

    Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief memastikan bahwa meski BPIH turun, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji selama di Arab Saudi. Foto/Ist

    JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. BPIH setiap jemaah haji reguler rata-rata Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1USD Rp16.000 dan 1SAR Rp4.266,67.

    Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Turunnya BPIH juga berdampak pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler.

    Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diputuskan dengan perbandingan 62%:38%.

    Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta rupiah.

    Sedangkan sisanya sebesar Rp33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.

    Meski BPIH turun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025) memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah selama di Arab Saudi.

    “Alhamdulillah kita memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat, dan di saat yang sama kita semua sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” ujar Hilman.

  • Menkum Targetkan Seluruh Pelayanan Diberikan Digital pada 2026

    Menkum Targetkan Seluruh Pelayanan Diberikan Digital pada 2026

    loading…

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

    Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

    “Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih,” kata Suprtaman usai acara.

    Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

    “Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi,” terang Supratman.

    Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

    Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

    “Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin,” tutur Supratman.

    “Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi,” tandasnya.

    (rca)

  • Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    loading…

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). FOTO/KEMENDAGRI

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Pelantikan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Sebelumnya Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan (gubernur) definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” kata Tito.

    Menurut Tito, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Mantan Kapolri itu mengatakan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi. Mendagri menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut.

    Tito pun menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu (hingga sekarang), kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” ungkapnya.

    (abd)

  • 6 Fakta Enzo Zenz Allie, Prajurit Kopassus Tampan yang Bertugas di Grup 2 Sandi Yudha

    6 Fakta Enzo Zenz Allie, Prajurit Kopassus Tampan yang Bertugas di Grup 2 Sandi Yudha

    loading…

    Enzo Zens Allie telah resmi menjadi bagian dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite Angkatan Darat (TNI AD). FOTO/TANGKAPAN LAYAR TNI AD

    JAKARTA – Enzo Zens Allie telah resmi menjadi bagian dari Komando Pasukan Khusus ( Kopassus ), satuan elite Angkatan Darat (TNI AD). Bersama 157 prajurit, Enzo dikukuhkan sebagai prajurit Korps Baret Merah oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah Selasa pada 10 Desember 2024.

    Tak cuma lulus, Enzo juga menjadi lulusan terbaik Kopassus Angkatan 109. Kini tantara berwajah bule tersebut ditugaskan di Grup 2 Sandi Yudha Kopassus, tepatnya di Batalyon 21/Buhpala Yudha yang bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Proses yang dijalani Enzo Zens Allie masuk ke Kopassus tidaklah mudah. Sudah menjadi rahasia umum, pelatihan dan pendidikan Kopassus merupakan salah satu yang terberat. Para prajurit harus menjalani pendidikan komando selama tujuh bulan, yang dikenal sangat berat dan menuntut ketahanan fisik serta mental.

    Terlepas dari kesuksesannya menembus Kopassus, terdapat sejumlah fakta menarik tentang Letda Enzo Zens Allie. Apa saja fakta menarik tersebut?

    6 Fakta Enzo Zenz Allie

    1. Keturunan Prancis

    Enzo Zenz Allie yang lahir di Cilegon, pada 1999 ini memiliki darah Prancis dari sang ayah, Jean Paul Francous Allie. Sayangnya sang ayah sudah meninggal terkena serangan jantung.

    Menurut sang ibu yakni Siti Hadiati Nahriah, Enzo pernah menyatakan bahwa menjadi Taruna Akmil adalah impian kecilnya.

    2. Riwayat Pendidikan

    Setelah pindah ke Indonesia di tahun 2014, Enzo sempat melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al Bayan, yang terletak di Anyer, Serang, Banten. Barulah kemudian dia mulai masuk ke Akademi Militer untuk menggapai cita-citanya di tahun 2019.

    Saat berhasil masuk Akmil, dirinya mendapat banyak sorotan lantaran memiliki wajah bule. Hingga pada akhirnya Enzo berhasil dinyatakan lulus dari Akademi Militer di tahun 2023.

    3. Berprestasi di Tes Samapta

    Dalam uji tes Samapta, Enzo menunjukkan prestasi yang sangat mengesankan. Dia berhasil melakukan 19 pull up, 50 sit up, dan 50 push up, semuanya dalam waktu 60 detik.

    Tidak hanya itu, Enzo juga menunjukkan keahliannya dalam lari dengan menempuh jarak 7,5 putaran sepanjang 400 meter atau mencapai jarak 3.000 meter dalam waktu 12 menit. Selain itu, dia juga berhasil menyelesaikan renang sejauh 50 meter dalam waktu 60 detik.

    4. Menguasai Empat Bahasa

    Kemampuan Enzo dalam berbicara dalam empat bahasa menjadi salah satu faktor kesuksesannya dalam lulus di Akmil. Dia mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, dan Arab.

    5. Lulusan Terbaik Kopassus

    Setelah lulus dari Akmil pada 2023, Enzo langsung menjalani pelatihan untuk menjadi Prajurit Kopassus. Enzo dinobatkan sebagai lulusan terbaik Kopassus Angkatan 109.

    6. Bertugas di Grup 2 Sandi Yudha

    Setelah dilantik jadi Prajurit Kopassus, Enzo mendapat penugasan di Grup 2 Sandi Yudha Kopassus, yang bermarkas di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Grup ini adalah satuan setingkat Brigade yang memiliki sejarah panjang dan prestasi membanggakan. Di sini, Enzo akan bergabung dengan Batalyon 21/Buhpala Yudha untuk melanjutkan pengabdiannya.

    Dengan penugasannya di Batalyon 21/Buhpala Yudha, Letda Enzo Zenz Allie siap menghadapi tantangan baru dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

    (abd)

  • KPK Sita Dokumen Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR

    KPK Sita Dokumen Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR

    loading…

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penyitaan sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR RI. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR RI .

    Hal itu dilakukan saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut, yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR R8 2019-2022, Hiphi Hidupati dan Purwadi selaku karyawan swasta pada Senin (6/1/2025).

    “Penyidik hanya melalukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

    Dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK pernah menggeledah terhadap seluruh ruangan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

    Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan penggeledahan itu dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana korupsi rumah jabatan anggota DPR RI.

    “Jadi informasi yang hari ini kami peroleh betul hari ini penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengungkapan rumah jabatan anggota DPR RI,” ujar Ali Fikri dalam sebuah video yang diterima wartawan, Selasa (30/4/2024).

    Ali menjelaskan penggeledahan itu dilakukan di ruangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR hingga ruang kerja para pegawai.

    (shf)

  • Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Tak Diperpanjang, Damkar Depok Buka Suara

    Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Tak Diperpanjang, Damkar Depok Buka Suara

    loading…

    Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati buka suara terkait tidak diperpanjangnya kontrak Juru Padam Sandi Butar-Butar. FOTO/REFI SANDI

    DEPOK – Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( DPKP) Kota Depok , Tessy Haryati buka suara terkait tidak diperpanjangnya kontrak Juru Padam Sandi Butar Butar. Sandi sebelumnya viral di media sosial karena mengkritisi dugaan korupsi di dinas tersebut.

    “Ya semua kita ada evaluasi setiap tahunnya yang menyatakan bahwa tidak bisa diperpanjang kontraknya. (Vokal kritisi Damkar Depok) Kalau itu no comment ya. Kami fokusnya ke kinerja,” kata Tessy saat ditemui di Mako Damkar GDC, Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

    Tessy menambahkan, Sandi tidak memenuhi target yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam evaluasi tahunan. Ia membantah Sandi dipecat, hanya tidak diperpanjang kontraknya.

    “Iya berdasarkan evaluasi, jadi masuk semua ke dalam evaluasi selama satu tahun, sama seperti pekerja lainnya, apabila tidak memenuhi target yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf, kebetulan ini melalui surat pemberitahuan bukan pemecatan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, kontrak kerja Sandi Butar Butar tidak diperpanjang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin (6/1/2025).

    Dalam dokumen surat keterangan yang diterima SINDOnews dengan nomor 800/140/PKTT/PO.Damkar/I/2024 tertulis nama Sandi Butar Butar. Adapun surat keterangan ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tessy Haryati.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti tidak diperpanjang kontrak,” bunyi isi surat keterangan tersebut dikutip, Senin (6/1/2025).

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Sandi Butar Butar kerap mengkritik alat operasional Damkar Kota Depok dan viral di media sosial. Mulai dari kendaraan operasional Damkar, alat pemotong pohon, dan lainnya yang tidak bisa digunakan. Sandi juga sempat berupaya mengungkap kasus dugaan praktik korupsi di satuan Damkar Kota Depok.

    (abd)

  • Heboh Diduga Pesta LGBT, Polisi Periksa Pengelola Bar hingga Telusuri CCTV

    Heboh Diduga Pesta LGBT, Polisi Periksa Pengelola Bar hingga Telusuri CCTV

    loading…

    Polisi telah meminta keterangan 5 orang saksi dan CCTV berkaitan kasus pembubaran pesta yang diduga LGBT di sebuah bar kawasan Permata Hijau, akarta Selatan. Foto/Ari Sandita

    JAKARTA SELATAN – Polisi telah meminta keterangan 5 orang saksi berkaitan kasus pembubaran pesta yang diduga LGBT di sebuah bar kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi juga tengah menelusuri CCTV di lokasi.

    “Lima orang yang kita periksa atau kita mintai keterangan, iyah itu (pengelola tempat hiburan) sudah, karyawan, dan warga,” ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

    Menurutnya, mereka dimintai keterangan oleh polisi untuk mencari tahu tentang persoalan yang terjadi di bar tersebut hingga berujung pada pembubaran dugaan pesta LGBT itu.

    Polisi sendiri pasca kejadian telah mendatangi lokasi untuk mengeceknya.

    “Sejauh ini kita tanyakan karyawannya (bar itu) sudah buka satu tahun, dari mulai Januari 2024 kemudian kemarin tutup permanen (Rabu, Januari 2025),” tuturnya.

    Nurma menambahkan, polisi belum memastikan ada tidaknya soal dugaan prostitusi hingga pesta LGBT di bar tersebut. Pasalnya, polisi masih mencari tahu lebih jauh, termasuk menelusuri CCTV yang ada di sekitar lokasi.

    “Kita akan mintai disitu kita akan cek CCTV yang ada. Sejauh ini dari anggota masih mencari keterangan yang jelas melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian yang terjadi kemarin,” ujarnya.

    (shf)

  • Sosok Tessy Haryati yang Teken Pemutusan Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Pembongkar Kebobrokan Damkar Depok

    Sosok Tessy Haryati yang Teken Pemutusan Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Pembongkar Kebobrokan Damkar Depok

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Tessy Haryati. Foto/Refi Sandi

    DEPOK – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Tessy Haryati buka suara terkait viral surat keterangan tidak diperpanjangnya kontrak kerja juru padam Sandi Butar Butar di media sosial. Surat keterangan pemutusan kontrak kerja Sandi diteken Tessy.

    Ia membenarkan surat itu. “Terkait dengan kontraknya Sandi ada dokumen yang beredar itu saya nyatakan benar bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen bidang PO,” kata Tessy di Mako Damkar Grand Depok City (GDC), Sukmajaya, Depok, Selasa (7/1/2025).

    “Perlu kami sampaikan kenapa tidak diperpanjang kontrak itu, sederhana ada surat pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian paklaring yaitu surat pernyataan kerja dari yang bersangkutan karena memang ada tiga orang yang memang tidak diperpanjang kontraknya. Kenapa gak diperpanjang? Karena ini tidak diperpanjang kontrak kerja karena habis massa kontraknya dan itu ada dalam surat pernyataan surat kontrak pada Pasal 3 yang sudah ditandatangani yang bersangkutan di atas materai yang cukup. Bahwa kontrak kerja mereka berakhir sampai dengan 31 Desember 2024,” imbuhnya.

    Tessy menyebut juga ada evaluasi internal yang dilakukan oleh Dinas PKP Depok. Diketahui, ada tiga orang yang tidak diperpanjang termasuk Sandi dari total 140 juru padam kontrak.

    “Hal lain adalah ada evaluasi internal yang kami lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok,” ucapnya.

    Kontrak kerja Juru Padam kritis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Sandi Butar Butar tidak diperpanjang oleh satuannya. Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin (6/1/2025).

    Dalam dokumen surat keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia dengan nomor 800/140/PKTT/PO.Damkar/I/2024 tertulis nama Sandi Butar Butar. Adapun surat keterangan ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tessy Haryati.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti tidak diperpanjang kontrak,” bunyi isi surat keterangan tersebut dikutip, Senin (6/1/2024).

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Sandi Butar Butar kerap mengkritik alat operasional Damkar Kota Depok dan viral di media sosial. Mulai dari kendaraan operasional Damkar, alat pemotong pohon, dan lainnya sempat dikritik akibat lambannya respons dari pimpinan Damkar Kota Depok.

    Sandi juga sempat berupaya mengungkap kasus dugaan praktik korupsi di satuan Damkar Kota Depok.

    (rca)

  • Perlu Evaluasi Besar Senjata Api TNI-Polri

    Perlu Evaluasi Besar Senjata Api TNI-Polri

    loading…

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kasus penembakan pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis, 2 Januari 2025. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kasus penembakan pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis, 2 Januari 2025 yang melibatkan beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ( TNI AL ). Dia mendorong evaluasi besar senjata api TNI-Polri.

    “Pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi. Perbuatan mereka jelas melanggar hak asasi manusia. Sayangnya, perilaku aparat memakai senjata api secara tidak sah terus berulang, seakan tak ada upaya perbaikan dari pimpinan lembaga-lembaga terkait seperti TNI dan Polri,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).

    Dia mengingatkan bahwa pembunuhan di luar hukum melanggar hak hidup. “Lingkaran impunitas ini harus segera dihentikan agar ke depannya tidak ada lagi korban jatuh akibat penyalahgunaan wewenang aparat,” ungkapnya.

    Dia menuturkan, 2024 baru saja ditutup dengan 55 kasus pembunuhan di luar hukum dengan jumlah korban 55 yang pelakunya mayoritas berasal dari aparat kepolisian maupun militer. “Sebanyak 10 pelaku berasal dari unsur TNI, 29 dari kepolisian, dan 3 berasal dari pasukan gabungan TNI-Polri,” ungkapnya.

    Dia menuturkan, selang dua hari di awal 2025, pembunuhan di luar hukum kembali terjadi pada 2 Januari dan kali ini diduga melibatkan anggota TNI AL. Dia mengatakan, pelaku harus diadili melalui peradilan umum bukan peradilan militer yang prosesnya cenderung tertutup dan tidak transparan.

    “Oleh karena itu kami mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997,” jelasnya.

  • TNI Dukung Program Makan Bergizi Gratis dengan Distribusi ke Daerah Terpencil

    TNI Dukung Program Makan Bergizi Gratis dengan Distribusi ke Daerah Terpencil

    loading…

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menjelaskan dukungan kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG), di antaranya dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok. Dok.Puspen TNI

    JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

    Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

    “Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

    Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).

    “TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil,” katanya.

    Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

    Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

    “TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal,” ujarnya.

    (shf)