Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Awas! Jakarta Hari Ini Bakal Diguyur Hujan Disertai Petir

    Awas! Jakarta Hari Ini Bakal Diguyur Hujan Disertai Petir

    loading…

    BMKG memprakirakan sejumlah wilayah yang ada di Jakarta bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir pada Kamis (9/1/2025). Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah wilayah Jakarta diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir pada Kamis, (9/1/2025). Prakiraan cuaca itu berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Beberapa wilayah di Jakarta akan mengalami hujan lebat yang disertai petir di antaranya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Sementara, wilayah Jakarta lainnya hanya akan diguyur dengan hujan intensitas ringan.

    BMKG pun mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan kilat, terutama di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara yang diprediksi mengalami hujan petir.

    Selain itu, warga disarankan membawa perlengkapan hujan dan berhati-hati terhadap kemungkinan genangan air di beberapa titik yang sering tergenang saat hujan.

    Berikut Prakiraan Cuaca Per Wilayah Jakarta

    1. Jakarta Pusat

    Jakarta Pusat akan mengalami hujan ringan sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan mencapai 24–28 °C dengan kelembaban udara sekitar 76–96%.

    2. Jakarta Utara

    Hujan petir diprediksi terjadi di Jakarta Utara. Suhu udara berkisar antara 24–28 °C dengan kelembaban udara di angka 77–93%.

    3. Jakarta Barat

    Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan ringan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23–28 °C, dengan tingkat kelembaban 76–97%.

    4. Jakarta Selatan

    Hujan ringan juga akan turun di Jakarta Selatan. Suhu udara berada di kisaran 23–28 °C, sementara kelembaban udara mencapai 77–97%.

    5. Jakarta Timur

    Cuaca di Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan, dengan suhu udara antara 23–28 °C dan kelembaban udara 76–97%.

    6. Kepulauan Seribu

    Wilayah ini diperkirakan akan dilanda hujan petir. Suhu udara berada pada kisaran 26–30 °C dengan tingkat kelembaban antara 70–85%.

    (shf)

  • Gugum Ridho Putra Deklarasikan Maju Sebagai Calon Ketua Umum PBB 2025-2030

    Gugum Ridho Putra Deklarasikan Maju Sebagai Calon Ketua Umum PBB 2025-2030

    loading…

    Gugum Ridho Putra resmi mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030. Deklarasi ini disampaikan menjelang Muktamar VI PBB yang digelar di Bali pada 13-15 Januari 2025. Foto: Ist

    JAKARTA – Gugum Ridho Putra resmi mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Deklarasi ini disampaikan menjelang Muktamar VI PBB yang digelar di Bali pada 13-15 Januari 2025. Deklarasi bertempat di Hotel Asyana, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Gugum mengatakan, PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Dia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

    “PBB harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat ke-Indonesia-an yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,” ujar Gugum yang juga keponakan Yusril Ihza Mahendra.

    Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih yang kini didominasi generasi milenial dan Gen-Z menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

    “Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah,” katanya.

    Deklarasi Gugum Ridho Putra mendapat respons positif dari para kader muda PBB yang hadir. Selain itu, Gugum juga mendapat dukungan dari 27 DPW PBB se-Indonesia. Mereka melihat visi dan komitmen Gugum sebagai representasi aspirasi generasi muda yang ingin membawa pembaruan di tubuh partai.

    Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum optimistis mampu membawa PBB menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.

    (jon)

  • KPK Tahan Mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih terkait Investasi Fiktif

    KPK Tahan Mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih terkait Investasi Fiktif

    loading…

    KPK menahan mantan Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih. Dia ditahan terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen. Foto: SINDOnews/Nur Khabibi

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih. Dia ditahan terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen.

    Sebelum ditahan, Kosasih terlebih dahulu diperiksa tim penyidik KPK. Setelah pemeriksaan, dia mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

    Baca Juga

    Kosasih terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK yang mana terdapat ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.32 WIB. Dalam kesempatan tersebut, dia mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan terborgol.

    Kemudian, dia digiring menuju ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK untuk pengumuman penahanan sekaligus dipaparkan konstruksi perkaranya.

    Kosasih ditetapkan tersangka bersama Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) selaku Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) tahun 2016-Maret 2024.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK dan EHP untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8-27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    (jon)

  • Ketua DPC HIPAKAD Jakbar Datangi Aslog Kodam Jaya, Ada Apa?

    Ketua DPC HIPAKAD Jakbar Datangi Aslog Kodam Jaya, Ada Apa?

    loading…

    DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya, Rabu (8/1/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi dan diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.

    Surat DPC HIPAKAD Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.

    Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada di tempat saat dia berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, perwakilan warga yang berdomisili di kompleks perumahan Kodam Kalideres Jakarta Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Jakarta Barat.

    Sebanyak 114 warga memohon kepada HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.

    Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang HIPAKAD berikan langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka peluang mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) dan Kodam Jaya bisa memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara.

    HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.

    “Saran kami, Kodam Jaya bisa bekerja sama dengan Pemprov Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.

    “Warga yang tinggal di Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara,” ungkapnya.

    HIPAKAD memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, dan penghuni kompleks TNI ada jalan keluar dalam menangani kasus ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik di kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.

    (jon)

  • Ketua Umum juga Harus Diperbarui

    Ketua Umum juga Harus Diperbarui

    loading…

    Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka suap oleh KPK. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang saat ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Effendi menyoroti sudah seharusnya dilakukan evaluasi di tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.

    “Ya harus diperbaharui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah waktunya ada pembaharuan total,” ujarnya usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Dia menilai kasus yang menjerat Hasto sudah fatal. Apalagi parpol bukan milik perseorangan karena diatur dalam UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah kepada publik.

    “Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukan milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.

    Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP bukan sekadar regenerasi namun karena harus mempertanggungjawabkan masalah ini. “Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban masalah hukum yang menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan masalah serius, masalah hukum. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.

    (jon)

  • Penerapan PMK 32/2024 Dorong Pengelolaan Limbah Lebih Efektif

    Penerapan PMK 32/2024 Dorong Pengelolaan Limbah Lebih Efektif

    loading…

    Permasalahan lingkungan kini menjadi perhatian utama dunia internasional, termasuk Indonesia. Foto/istimewa

    JAKARTA – Permasalahan lingkungan kini menjadi perhatian utama dunia internasional, termasuk Indonesia. Terkait persoalan itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis.

    Salah satunya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Peraturan ini menggantikan dan menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu PMK 101/2007, dengan berbagai penyesuaian yang relevan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan saat ini.

    Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menjelaskan PMK 32/2024 mulai efektif berlaku pada 4 Agustus 2024. Aturan baru ini memperluas cakupan objek fasilitas yang sebelumnya hanya mencakup peralatan dan bahan untuk pengolahan limbah, kini meliputi juga pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

    Selain itu, subjek fasilitas mencakup badan usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia, seperti perusahaan manufaktur, rumah sakit, laboratorium, hingga badan usaha khusus pengelolaan limbah.

    “Kami ingin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan pelayanan kepabeanan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran lingkungan,” ujar Budi, Rabu (8/1/2025).

    Adanya PMK 32/2024 juga memperkenalkan perubahan signifikan dalam proses pengajuan dokumen untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Proses yang sebelumnya dilakukan manual, kini dapat diajukan secara daring melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Bahkan dalam kondisi tertentu, pengajuan manual masih memungkinkan, dengan waktu penyelesaian satu hari kerja untuk manual dan lima jam kerja untuk sistem otomatis.

    “Selain itu, pemerintah juga memperluas sumber impor. Tak hanya dari luar daerah pabean, tetapi impor kini bisa dilakukan dari Pusat Logistik Berikat (PLB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau kawasan bebas,” katanya.

    Meski memberikan kemudahan, Bea Cukai tetap memastikan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas ini terjaga. Pengawasan dilakukan mulai dari proses importasi dengan pembatasan kuota barang impor hingga audit mendalam terhadap badan usaha penerima fasilitas.

  • Pemerintah Wacanakan Pangkas Pelaksanaan Ibadah Haji selama 10 Hari

    Pemerintah Wacanakan Pangkas Pelaksanaan Ibadah Haji selama 10 Hari

    loading…

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy menggulirlan wacana memangkas durasi pelaksanaan ibadah haji selama 10 hari. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy menggulirlan wacana memangkas durasi pelaksanaan ibadah haji . Wacana itu, dilontarkan Muhadjir dalam diskusi penyelenggaraan haji bersama DPR dan Pemerintah.

    Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja Haji Abdul Wachid. Menurut Wachid, memangkas durasi haji itu bisa menekan biaya yang signifikan. Apalagi, durasi haji bisa dipangkas selama 10 hari.

    “Tadi banyak Penasihat Presiden sampaikan, kalau 30 hari, itu setelah dihitung oleh Pak Muhadjir tadi itu yang bisa dipangkas dikurangi, itu sampai angkanya sampai apa ya, fantastis, sekitar Rp30 juta, Ini 10 hari. itu disampaikan dalam rapat tadi,” tutur Wachid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Kendati menggulirkan pangkas durasi haji, Wachid menilai, perlu adanya komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, perlu adanya persiapan pelayanan dalam mempersingkat ibadah haji.

    “Terkait dengan Ketersediaan pesawat, itu harus diperbanyak. Terus yang kedua Kaitannya bandara, karena ini jumlah penerbangan akan tambah. Jadi nanti ke depan, terus selanjutnya persiapan embarkasi di Indonesia ditambah. Nah itu yang Jadi pembicaraan,” tandasnya.

    (cip)

  • Eks Penyidik KPK Ungkap Firli Bahuri Pernah Cegah Penggeledahan Kantor DPP PDIP

    Eks Penyidik KPK Ungkap Firli Bahuri Pernah Cegah Penggeledahan Kantor DPP PDIP

    loading…

    Mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengungkap mantan Ketua KPK Firli Bahuri pernah mencegah penggeledahan Kantor DPP PDIP. Foto/SindoNews/nur khabibi

    JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Ronald Paul Sinyal selesai menjalani pemeriksaan. Seusai pemeriksaan, Ronald mengungkapkan ada upaya eks Ketua KPK Firli Bahuri menghalangi penggeledahan di Kantor DPP PDIP.

    Ronald mengaku, pernah menjadi bagian tim penyidik kasus Harun Masiku memiliki niatan untuk menggeledah Kantor DPP PDIP. Namun, hal tersebut dicegah Firli.

    “Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga kan sempat viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di Kantor DPP ya. Cuma itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu dari saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya,” kata Ronald di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2025).

    “Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya. Cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintahan sebelumnya seperti itu sih,” sambungnya.

    Akan hal itu, Ronald menilai tim penyidik perlu memanggil Firli Bahuri untuk menggali dugaan perintangan penyidikan tersebut. “Tadi sudah saya sampaikan harusnya yang dipanggil ke sini bukan saya sendiri, tapi Firli Bahuri itu sendiri juga harusnya sudah hadir ke sini,” ujarnya.

    Diketahui, Ronald merupakan eks penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku. Namun, Ronald diberhentikan sebagai pegawai KPK lantaran dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

    (cip)

  • Pemerintah Harus Maksimalkan Masa Transisi Tarif PPN 12 Persen untuk Sosialisasi

    Pemerintah Harus Maksimalkan Masa Transisi Tarif PPN 12 Persen untuk Sosialisasi

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberlakukan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya untuk kelompok barang mewah. Politikus Partai Golkar Prof Henry Indraguna menyambut baik keputusan tersebut. Foto: Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk kelompok barang mewah. Politikus Partai Golkar Prof Henry Indraguna menyambut baik keputusan tersebut.

    Keputusan tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” ujar Henry, Rabu (8/1/2025).

    Dia menyambut positif keputusan pemerintah memberikan masa transisi pada pengenaan tarif PPN 12 persen bagi barang mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

    “Masa transisi ini sebaiknya digunakan pemerintah dan kementerian terkait. Selain untuk mempersiapkan penerapan PPN 12 persen, juga untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak. Karena masih banyak pernyataan-pernyataan yang muncul sebagai akibat tidak pahamnya penerapan pajak,” ungkapnya.

    Henry menuturkan kementerian terkait harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, jelas dan gamblang dimengerti oleh publik bagaimana penerapan kebijakan ini dan barang apa saja yang dikenakan kenaikan PPN.

    “Walaupun sudah dipastikan hanya barang mewah, tapi bola liarnya oleh pihak-pihak yang menggoreng isu ini kan masih mengemuka. Itu harusnya ditanggapi dengan cara baik, dikomunikasikan dan diartikulasikan secara jelas,” ucapnya.

    Kementerian dan lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN harus bertahap naik dan akan digunakan untuk apa saja pajak yang dikutip dari masyarakat.

    “Masyarakat sudah capek dengan berbagai cerita tentang penyelewengan pajak, korupsi para pejabat. Mereka tahunya pajak yang mereka bayar itu tidak memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Ayo dong pemerintah sampaikan secara transparan dan akuntabel tentang aliran pajak sehingga masyarakat bisa memahami kenapa mereka harus membayar pajak,” kata Henry.

  • Sosok Jenius yang Merevolusi Politik, Sastra, dan Aktivisme

    Sosok Jenius yang Merevolusi Politik, Sastra, dan Aktivisme

    loading…

    Tokoh multidimensi Denny JA, kini dikenal sebagai figur jenius modern yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Foto/istimewa

    JAKARTA – Tokoh multidimensi Denny JA , kini dikenal sebagai figur jenius modern yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Dalam usia 62 tahun, Denny JA telah melampaui batas-batas konvensional di dunia politik, sastra, media sosial, dan aktivisme sosial.

    Pernyataan ini disampaikan Sekjen Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena Satrio Arismunandar. Dalam esainya pada ulang tahun Denny JA pada 4 Januari 2025, Satrio menggambarkan Denny sebagai seorang jenius yang menginspirasi generasi berikutnya.

    “Denny JA adalah sosok yang berhasil mengintegrasikan sains, seni, dan aktivisme sosial dalam karyanya, menciptakan inovasi di setiap bidang yang ia geluti. Seperti halnya tokoh besar sejarah, seperti Leonardo da Vinci atau Rabindranath Tagore, Denny JA juga membawa dampak luar biasa dalam peradaban Indonesia,” ujar Satrio, Rabu (8/1/2025).

    Sebagai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA telah merevolusi dunia konsultan politik di Indonesia. Denny JA mengubah pendekatan tradisional berbasis intuisi menjadi strategi ilmiah berbasis survei dan riset opini publik. LSI di bawah kepemimpinan Denny, telah membantu memenangkan lima pemilu presiden berturut-turut (2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024), serta menjadi kunci sukses untuk puluhan gubernur dan lebih dari 100 kepala daerah.

    Denny JA tidak hanya menyajikan data, tetapi juga membangun narasi strategis yang menyentuh hati rakyat, menggunakan soft power untuk perubahan besar. Sebagai seorang pengusaha, Denny juga berhasil mengelola berbagai sektor seperti properti, hotel, tambang, dan kuliner, dengan kekayaan yang melampaui Rp1 triliun.

    Pada 2012, Denny JA menciptakan genre Puisi Esai yang memadukan puisi, narasi cerita, dan isu sosial. Karya debutnya, Atas Nama Cinta menjadi tonggak lahirnya sebuah gerakan sastra baru yang kini telah menghasilkan lebih dari 150 buku Puisi Esai di Asia Tenggara.

    Puisi Esai tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni, tetapi juga sebagai alat advokasi sosial. Genre ini menggabungkan estetika dengan kedalaman sosial, menciptakan karya yang relevan dengan realitas masyarakat. Denny JA telah menginspirasi generasi baru penulis dan membuka jalan bagi perubahan melalui seni, sebagaimana Johann Wolfgang von Goethe yang melampaui sastra untuk menyentuh dimensi kehidupan manusia.

    Denny JA juga dikenal sebagai pionir yang memahami potensi media sosial untuk membentuk opini publik. Pada 2014, majalah TIME menobatkannya sebagai salah satu dari 30 tokoh paling berpengaruh di Internet, berkat peranannya dalam memengaruhi hasil pemilu presiden Indonesia.