Author: Sindonews.com

  • 7 Fakta Menarik Tentang Sandi Damkar Depok, Ternyata Juga Terima Suap

    7 Fakta Menarik Tentang Sandi Damkar Depok, Ternyata Juga Terima Suap

    loading…

    Sandi Butar Butar, seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok jadi sorotan publik setelah aksi-aksinya viral di media sosial. Foto/Dok.SINDOnews

    DEPOK – Sandi Butar Butar, seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, menjadi sorotan publik setelah aksi-aksinya yang viral di media sosial.

    Dia juga bikin heboh setelah mempertanyakan membuat kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Diketahui kontrak kerjanya berakhir pada 31 Desember 2024 setelah kurang lebih mengabdi 10 tahun sebagai juru padam.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pengendalian dan Operasional DPKP Kota Depok Tessy Haryati membenarkan surat itu dan mengklaim ada surat pemberitahuan terlebih dahulu.

    Tessy menyebut juga ada evaluasi internal yang dilakukan oleh Dinas PKP Depok. Diketahui ada tiga orang yang tidak diperpanjang termasuk Sandi dari total 140 juru padam kontrak.

    Berikut adalah tujuh fakta menarik tentang Sandi Damkar Depok yang menunjukkan perjuangan dan kontroversinya selama bertugas:

    1. Aksi Viral Room Tour Alat Pemadam
    Sandi menjadi perhatian setelah video “room tour” alat operasional pemadam kebakaran Depok yang ia unggah di media sosial viral. Dalam video tersebut, Sandi memperlihatkan kondisi peralatan pemadam kebakaran yang digunakan di lapangan. Tidak hanya menghibur, aksi ini juga mengungkap berbagai kekurangan fasilitas operasional, sehingga memicu diskusi publik.

    Baca juga: Kontrak Kerja Sandi Butar Butar Tak Diperpanjang, Damkar Depok Buka Suara

    2. Lantang Membongkar Dugaan Korupsi
    Sandi dikenal sebagai sosok yang berani mengungkap dugaan korupsi di instansi tempat ia bekerja. Pada tahun 2021, ia menguak adanya dugaan penyelewengan anggaran terkait pengadaan sepatu untuk petugas damkar. Menurutnya, sepatu yang diberikan tidak memenuhi standar keamanan meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, yakni Rp850.000 per pasang. Fakta ini menjadi perhatian publik dan media.
    3. Permintaan Pemeriksaan Terbuka
    Dalam unggahan video terbarunya, Sandi meminta agar pejabat di Dinas Damkar Kota Depok diperiksa secara terbuka oleh aparat penegak hukum. Ia menyerukan transparansi kepada masyarakat dan bahkan menawarkan diri untuk menanggung kesalahan yang ada, jika memang terbukti.

    “Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan kesatria. Jangan memanggil teman-teman saya, limpahkan kesalahan kepada saya. Saya siap menanggungnya,” kata Sandi dalam salah satu videonya.

    4. Mengkritik Minimnya Fasilitas Operasional
    Sandi juga mengkritik minimnya fasilitas operasional yang dimiliki oleh DPKP Kota Depok. Ia menyebut, salah satu alat yang sangat penting seperti rem tangan pada mobil pemadam kebakaran tidak berfungsi dengan baik. Hal ini tentunya membahayakan petugas saat bertugas di medan berat, seperti tanjakan atau turunan.

    “Rem tangan yang tidak berfungsi bisa membuat anggota kesulitan dalam menyelamatkan masyarakat. Kalau di tanjakan atau turunan, rem tangan yang rusak bisa sangat berbahaya,” ujar Sandi.

    5. Dipecat Usai Kontroversi
    Pada Januari 2025, Sandi diberhentikan dari posisinya sebagai petugas damkar setelah kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Keputusan ini menuai sorotan, terutama karena latar belakangnya sebagai petugas yang kerap mengkritisi kondisi internal instansi. Teman-temannya terlihat tidak rela melepas kepergian Sandi, yang telah hampir 10 tahun mengabdi.

    “Saya tidak tahu pasti alasan pemutusan kontrak ini. Tapi mungkin karena saya terlalu jujur kepada masyarakat,” ungkap Sandi dalam sebuah video.

    6. Mencari Dukungan Presiden
    Setelah diberhentikan, Sandi membuat video dengan meminta bantuan Presiden RI. Dalam video tersebut, ia membawa banner putih yang berisi pesan meminta agar dirinya dan para pemberi suap ditangkap untuk mengungkap kebenaran. Aksi ini kembali menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari publik.
    7. Evaluasi Internal oleh DPKP Depok
    Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, Tessy Haryati, mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandi adalah hasil dari evaluasi internal. Dari 140 petugas kontrak, tiga orang tidak diperpanjang kontraknya, termasuk Sandi. Keputusan ini didasarkan pada berakhirnya masa kontrak kerja pada 31 Desember 2024.

    Sandi Butar Butar adalah sosok yang memperjuangkan kebenaran meski menghadapi berbagai konsekuensi. Perjuangannya mengungkap kondisi di DPKP Depok memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan keberanian dalam memperjuangkan hak masyarakat.

    Dengan fakta-fakta ini, profil Sandi Damkar Depok menjadi inspirasi sekaligus pengingat bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan keadilan.

    (shf)

  • Megawati Diapit Puan dan Prananda di HUT ke-52 PDIP

    Megawati Diapit Puan dan Prananda di HUT ke-52 PDIP

    loading…

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri diapit oleh kedua anaknya yang juga pengurus DPP PDIP yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Foto/Tangkapan layar YouTube PDI Perjuangan

    JAKARTA – Peringatan HUT ke-52 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan para petinggi PDIP hadir dalam acara tersebut.

    Pantauan di YouTube PDI Perjuangan, Megawati diapit oleh kedua anaknya yang juga pengurus DPP PDIP yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo . Megawati memakai naju merah dan celana hitam, sementara Puan dan Prananda kompak mengenakan pakaian serba hitam. Ketiganya tampak berbincang.

    Dalam ruangan acara juga tampak Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Capres 2024 Ganjar Pranowo, dan para pengurus DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, dan Komarudin Watubun.

    PDIP tidak mengundang pihak eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT ke-52 bertema ”Api Perjuangan nan Tak Kunjung Padam” ini. “Terkait undangan, HUT Partai ini karena acara sederhana kita tidak mengundang wakil pemerintah, kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya,” kata Djarot Saiful Hidayat, Kamis (9/1/2025).

    Djarot memandang agenda HUT PDIP merupakan acara internal partai, sehingga momentum itu akan digunakan sebagai bentuk refleksi partai.

    Menurut Djarot, Prabowo akan diundang dalam agenda Kongres PDIP. “Karena Pak Prabowo itu, insyaallah kita akan mengundang pada saat menjelang Kongres Partai,” ujarnya.

    (zik)

  • Kombes Arya Perdana Jabat Kapolrestabes Makassar, Kapolres Depok Kini Dijabat Kombes Abdul Waras

    Kombes Arya Perdana Jabat Kapolrestabes Makassar, Kapolres Depok Kini Dijabat Kombes Abdul Waras

    loading…

    Upacara serah terima jabatan Kapolres Metro Depok dari Kombes Pol Arya Perdana kepada Kombes Pol Abdul Waras berlangsung dalam acara Kenal Pamit di The Margo Hotel, Depok, Kamis (9/1/2025). Foto: SINDOnews/M Refi Sandi

    DEPOK – Upacara serah terima jabatan Kapolres Metro Depok dari Kombes Pol Arya Perdana kepada Kombes Pol Abdul Waras berlangsung dalam acara Kenal Pamit di Grand Ballroom, The Margo Hotel, Depok, Kamis (9/1/2025). Arya dimutasi untuk menjabat Kapolrestabes Makassar.

    Arya mengungkapkan rasa syukur atas dukungan masyarakat selama masa tugasnya di Kota Depok. Dia memuji kondisi masyarakat Kota Depok yang dinilainya toleran, bersinergi, dan mampu menjaga keamanan dengan baik.

    “Warga Depok sangat humble, menerima perbedaan, dan memiliki toleransi kuat. Hal ini membuat tugas kami menjaga keamanan di kota ini menjadi lebih mudah,” ujar Arya di Depok, Jumat (10/1/2025).

    Dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada 2024 di Depok berjalan aman tanpa gejolak berkat kerja sama yang baik antara kepolisian, tokoh masyarakat, agama, ormas, dan LSM.

    Kapolres Metro Depok yang baru Kombes Pol Abdul Waras mengapresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan Kombes Arya Perdana selama menjabat. Dia siap melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Depok.

    Dia juga meminta dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan jajaran Polri agar dapat bersama-sama melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Depok.

    “Beliau telah memberikan kontribusi positif, menciptakan harmoni antara Polri dan tokoh masyarakat. Ini menjadi pijakan bagi saya dalam menjalankan tugas ke depan,” ungkapnya.

    (jon)

  • KPK Panggil Mantan Ketua KPU Arief Budiman terkait Kasus Hasto

    KPK Panggil Mantan Ketua KPU Arief Budiman terkait Kasus Hasto

    loading…

    KPK memanggil mantan Ketua KPU Arief Budiman, Jumat (10/1/2025), untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil mantan Ketua KPU Arief Budiman , Jumat (10/1/2025). Ia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK suap penetapan Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/1/2025).

    Selain Arief, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap dua saksi lain, yakni Anasta Tias selaku Ketua KPU Musi Rawas periode 2019-2024 dan Rahmat Setiawan Tonidaya sebagai PNS.

    Belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan tiga saksi tersebut. Tessa hanya menyebutkan, pemeriksaan ketiganya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

    “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

    Dia menjelaskan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisionar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

    Setyo menjelaskan, Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

    “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

    (abd)

  • Hadiri HUT Ke-52 PDIP, Megawati Didampingi Prananda dan Hasto Kristiyanto

    Hadiri HUT Ke-52 PDIP, Megawati Didampingi Prananda dan Hasto Kristiyanto

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Foto: SINDOnews/Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Terlihat, Hasto dan Bendahara Umum (Bendum) Olly Dondokambey turut menyambut kedatangan Megawati yang didampingi Prananda.

    Baca Juga

    Kemudian, Presiden Ke-5 RI itu bersama petinggi PDIP langsung menuju tenda terlebih dahulu untuk melihat sejumlah penampilan kebudayaan yang telah disiapkan panitia penyelenggara.

    Acara dibuka penampilan Harvey Malaihollo dan monolog puisi dari Seniman Butet Kertaradjasa.

    Diberitakan sebelumnya, Megawati akan memberikan pidato politik pada peringatan HUT ke-52 PDIP. “Dan diakhiri pemotongan tumpeng HUT ke-52 PDIP,” kata Hasto, Jumat (10/1/2025).

    (jon)

  • Hadiri HUT ke-52 PDIP, Megawati Tiba di Sekolah Partai

    Hadiri HUT ke-52 PDIP, Megawati Tiba di Sekolah Partai

    loading…

    Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati direncanakan bakal membuka sekaligus memberikan pidato politik di acara perayaan hari ulang tahun ( HUT) ke-52 PDIP .

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati tiba sekitar pukul 13.05 WIB. Terlihat, Sekjen Hasto Kristiyanto bersama Bendahara Umum (Bendum) Olly Dondokambey turut menyambut kedatangan Megawati yang didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo.

    Kemudian, Presiden kelima RI itu bersama petinggi PDIP langsung menuju tenda terlebih dahulu untuk melihat sejumlah penampilan kebudayaan yang telah disiapkan panitia penyelenggara.

    Acara dibuka dengan penampilan dari Harvey Malaihollo dan monolog puisi dari seniman Butet Kertaradjasa.

    Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025) hari ini.

    “Acara peringatan HUT akan dimulai sejak pukul 13.30 WIB dengan protokol Partai. Sebagaimana biasanya di setiap acara Partai, kebudayaan juga dihadirkan dengan penampilan seni budaya. Dilanjutkan dengan pidato politik Ibu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng HUT ke-52 PDIP,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2025) pagi.

    (abd)

  • Danny Pomanto-Azhar Arsyad Siap Buktikan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu ke MK

    Danny Pomanto-Azhar Arsyad Siap Buktikan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu ke MK

    loading…

    Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Moh Ramdhan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) siap membuktikan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) siap membuktikan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Tim hukum DIA menemukan tanda tangan palsu mencapai 90 hingga 130 tanda tangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulawesi Selatan.

    “Kalau direratakan, kami dapatkan sekitar 110 tanda tangan palsu per TPS dari jumlah 14.548 TPS yang tersebar di Sulsel. Dengan demikian maka terdapat 1.600.280 tandatangan palsu,” ujar Juru Bicara DIA (Danny Azhar) Asri Tadda, Kamis (7/1/2024).

    “Angka 1.600.280 tanda tangan palsu itu, kami sebutkan sebagai suara siluman. Dugaan tersebut dapat kami perlihatkan di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi nantinya,” sambungnya.

    Asri menjelaskan, dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, adalah pendekatan selisih partisipasi pemilih. “Dan kedua, dilihat dari temuan tanda tangan palsu di daftar pemilih di seluruh TPS se-Sulsel,” jelas Asri.

    Dari pendekatan selisih partisipasi pemilih, didapatkan fakta bahwa jumlah warga yang menerima undangan memilih rata-rata hanya 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Hal ini sejalan pernyataan KPU Sulsel pada headline Koran Fajar terbit tanggal 4 Desember 2024,” ungkap Asri.

    Fakta lainnya adalah total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak. “Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96% dari total DPT,” tuturnya.

    Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100% – 50% – 1,96% = 48,04%. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8%.

    “Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,” ujar Asri.

  • Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dipanggil KPK, Jadi Saksi Kasus LNG

    Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Dipanggil KPK, Jadi Saksi Kasus LNG

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati, Jumat (10/1/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil eks Dirut PT Pertamina , Nicke Widyawati , Jumat (10/1/2025). Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

    “Hari ini Jumat (10/1/2025) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (10/1/2025).

    Pantauan di lokasi, Nicke telah selesai menjalani pemeriksaan. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.27 WIB. Saat ditanya sejumlah pertanyaan oleh awak media, Nicke memilih tidak merespons.

    Selain Nicke, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain, yakni Hendra Sukmana selaku Auditor Madya PT. Pertamina Geothermal Energy (2013-2018), Mahendra Susetyodhani sebagai Senior Expert Downstreams Gas, Power, New Renewable Energy PT Pertamina Agustus 2023, dan Merry Marteighianti selaku Manajer Gas Sourcing Pertamina 2012-2015.

    Belum diketahui apakah tiga saksi tersebut sudah hadir memenuhi panggilan atau tidak. Tessa pun belum menjelaskan materi yang digali dari keterangan mereka.

    (abd)

  • BPOM Cegah Sayur Basi Terdistribusi pada Program Makan Bergizi Gratis

    BPOM Cegah Sayur Basi Terdistribusi pada Program Makan Bergizi Gratis

    loading…

    Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, turut terlibat aktif dalam pengawasan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa. Foto: SINDOnews/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, turut terlibat aktif dalam pengawasan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa. Pihaknya berupaya menjaga kualitas makanan.

    “Mulai dari tahap bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya, bagaimana produknya,” kata Ikrar di Lobby Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “Dan ada beberapa yang seharusnya sudah hampir sampai terus kita cegah, ini jangan diberikan karena mungkin ada hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan,” sambungnya.

    Untuk itu, ketika menemukan makanan yang tidak layak, BPOM langsung mencegah pendistribusian. “Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur basi ini kita cegah untuk tidak dimakan, tidak didistribusikan itu contohnya,” ujarnya.

    Dia tak merinci lokasi temuan sayur basi. Yang jelas, BPOM telah dilibatkan sesuai dengan tupoksinya selaku pengawas.

    “Intinya kan begini tupoksi BPOM mencegah terjadinya makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah ini bisa menyebabkan misalnya keracunan atau mungkin gizinya tidak pas,” kata Ikrar.

    (jon)

  • Cek Makan Bergizi Gratis di Slipi, Kevin Wu Sebut Harga Makanan di Atas Rp10 Ribu

    Cek Makan Bergizi Gratis di Slipi, Kevin Wu Sebut Harga Makanan di Atas Rp10 Ribu

    loading…

    Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek langsung pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek langsung pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025). Pengecekan itu memastikan sindiran warganet yang menilai MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto terlalu memaksakan.

    “Saya melihat ini sudah baik, bahkan nilainya bisa di atas Rp10 ribu,” kata Kevin Wu usai mengecek pelaksanaan MBG di Slipi, Jakarta Barat.

    Dalam pemberian MBG, dia melihat menunya sangat bermanfaat dengan makaroni bolognese, telur rebus, tahu semur, sayur kacang panjang dan jagung, serta pisang. Artinya, bila di tempat makan, harga makanannya melebihi penetapan Presiden sebesar Rp10 ribu.

    Termasuk mengenai nampan besi yang digunakan yang kerap disindir netizen. Kevin melihat hal itu sudah baik, sebab selain dapat mengurangi sampah bila menggunakan Styrofoam, penggunaan melamin di tempat makan juga tidak bagus dan berbahaya.

    Dia mendukung betul program ini sebab dukungan untuk mempersiapkan tulang punggung kuat di masa depan.

    Kevin juga menyampaikan harapan agar pemda melanjutkan program ini dan memperluas cakupannya di seluruh Jakarta. “Langkah selanjutnya adalah memastikan lebih banyak anak di Jakarta merasakan manfaat program ini,” ucapnya.

    Sekretaris Kota Jakarta Barat Indra Patrianto menyatakan siap dalam penyaluran MBG di wilayahnya. Ini terlihat pada SLBN 5 Slipi yang telah melaksanakan sejak 18 November dan tak terputus sejak saat itu.

    “Intinya Pemkot Jakarta Barat sangat bahagia melihat program seperti ini karena gimana, seorang murid sekarang sama. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, makannya sama, gizinya sama, proteinnya sama. Dan yang paling penting bisa menambah kecerdasan anak di kemudian hari,” ujarnya.

    (jon)