Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung memastikan partainya menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDI-Perjuangan (PDIP), Pramono Anung memastikan partainya akan menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.

    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis,” kata Pramono usai menghadiri acara Soekarno Run, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Oleh karenanya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menegaskan bahwa sikap yang disampaikan Megawati itu menunjukkan jika partai akan menjaga pemerintahan Prabowo dengan baik.

    “Sehingga dengan demikian, walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangunan Indonesia ini,” ujarnya.

    Saat disinggung lebih lanjut apakah pernyataannya itu mengindikasikan PDIP akan mengambil jalan oposisi, Pramono pun menampiknya.

    “Sebenarnya dalam sistem presidensial kita itu gak ada oposisi. Jadi kita mitra strategis lah,” tandasnya.

    (shf)

  • Pemerintah Bakal Bangun Museum Palestina di Indonesia

    Pemerintah Bakal Bangun Museum Palestina di Indonesia

    loading…

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap rencana pembangunan Museum Palestina di Indonesia sebagai bentuk dukungan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap rencana pembangunan Museum Palestina di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

    Hal itu disampaikan Fadli Zon di tengah menghadiri acara Palestine Festival yang digelar di Convention Hall SMESCO Indonesia, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Fadli Zon menyebut bahwa pembangunan museum ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina, tidak hanya melalui jalur diplomasi, tetapi juga melalui kebudayaan.

    Museum ini diharapkan menjadi tempat yang memamerkan sejarah, seni, dan budaya Palestina serta menjadi simbol solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang hingga kini terus berlangsung.

    “Termasuk tadi juga rencana untuk mendirikan museum, ya ini merupakan bagian dari dukungan kita di dalam membela rakyat Palestina, membela kemerdekaan Palestina,” ujar Fadli Zon.

    Museum ini nantinya akan menampilkan beragam koleksi yang menggambarkan kehidupan rakyat Palestina, baik dari segi seni, budaya, maupun perjuangan mereka dalam meraih kemerdekaan.

    Fadli Zon pun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia termasuk Presiden Prabowo Subianto secara tegas mendukung perjuangan Palestina hingga merdeka.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Pastikan Hadiri Panggilan KPK Besok

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Pastikan Hadiri Panggilan KPK Besok

    loading…

    Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan KPK besok. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 13 Januari 2025, besok. Hasto mengaku, sudah memahami apa yang menjadi kewajibannya.

    “Sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum,” kata Hasto di acara Soekarno Run yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Hasto memastikan, dirinya sudah mempelajari apa saja yang menjadi kewajibannya. Begitupun, apa saja hak yang didapatkannya.

    “Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Hasto berjanji akan menghormati seluruh proses yang telah berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Hasto juga akan mengikuti seluruh prosesnya dengan penuh keyakinan.

    “Karena sejak awal kami tahu jalan yang ditempuh oleh PDI Perjuangan sejak PNI pada masa Bung Karno, PDI, Bu Mega hingga PDI Perjuangan memang jalan-jalan terjal yang harus dihadapi dengan keyakinan ideologis,” katanya.

    (cip)

  • Rayakan HUT ke-52 PDIP, Hasto Kristiyanto Undang KPK di Acara Soekarno Run

    Rayakan HUT ke-52 PDIP, Hasto Kristiyanto Undang KPK di Acara Soekarno Run

    loading…

    Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri acara Runniversary Soekarno Run dalam rangka perayaan HUT ke-52 PDIP. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengundang secara khusus KPK di acara Runniversary Soekarno Run. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, hari ini.

    Namun, KPK yang dimaksud bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan nama sebuah grup musik. “Hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan,” kata Hasto, Minggu (12/1/2025).

    Hasto juga menyempatkan joget bersama di atas panggung ketika KPK tampil di hadapan para pelari yang tengah menikmati sajian hiburan di panggung utama. Hasto menjelaskan event Soekarno Run ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP. Adapun, tema Soekarno Run kali ini yakni, “Berlari di Atas Kaki Sendiri”.

    Hasto mengaku bersyukur, event yang digelar sayap partainya ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hasto mengklaim, ada 10.000 masyarakat yang hadir dan didominasi kalangan anak muda.

    “Nah semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak-anak muda, seluruh anak-anak muda, untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportifitas dapat ditunjukkan, dan itulah PDI Perjuangan,” ujarnya.

    (cip)

  • Berangkat ke Arab Saudi, Menag Bawa Misi Prabowo Tingkatkan Kualitas Haji 2025

    Berangkat ke Arab Saudi, Menag Bawa Misi Prabowo Tingkatkan Kualitas Haji 2025

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Nasaruddin menuturkan keinginan Prabowo agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berbiaya murah dan ada peningkatan kulitas.

    “Harapan Presiden, Pak Prabowo Subianto, ke depan haji selain murah juga harus lebih baik. Ini tantangan bagi kami semua,” kata Nasaruddin, Minggu (12/1/2025).

    Dalam lawatannya ke Saudi, Nasaruddin turut didampingi Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief. Di Tanah Suci itu, Nasaruddin akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji. Termasuk, melaksanakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.

    “Kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selama di Saudi. Ada penandatanganan kerja sama terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M dan pameran,” terang Nasaruddin.

    “Di pameran kita akan menyaksikan para penyedia layanan. Kita bisa melihat, kira-kira siapa (penyedia layanan) yang paling tepat untuk dilakukan kerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini,” imbuhnya.

    Nasaruddin menyebut sejumlah pihak yang turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji. Seperti Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan.

    “Berikanlah kesempatan kepada kami. Saya selaku Menteri Agama, Kepala BPH, dan pihak terkait. Ada juga KPK, kejaksaan, dan berbagai pihak yang akan memantau penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, tertib,” kata Nasaruddin.

    Nasaruddin Umar hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Untuk itu, Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengjarapkan doa dari masyarakat dan seluruh umat Islam di Indonesia.

    “Doakan kami, supaya bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan harapan kita bersama, haji tahun ini bisa lebih baik, walaupun harganya sedikit agak turun, tapi kita ingin kualitas pelayanan dan pelaksanaanya insyaAllah akan lebih baik,” ucapnya.

    (cip)

  • Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    loading…

    Ima Mahdiah merupakan tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan, Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah merupakan orang Betawi asli. Hal itu menepis anggapan tidak adanya tokoh Betawi di Tim Transisi.

    “Jadi, tim transisi kemarin sudah mulai rapat yang dipimpin oleh Ibu Ima Mahdiah, dan ada beberapa pertanyaan dipublik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Ibu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2025).

    Menurut Pramono, tak hanya seorang Betawi asli, Ima Mahdiah pun merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP. Ima memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    “Dia Wakil Ketua DPRD dari Fraksi saya kebetulan. Sehingga dengan pengalaman itu, saya yakin, tim transisi ini segera bisa bekerja dan yang paling utama adalah mereka hanya menyiapkan, bukan memutuskan, tetap semua keputusan di saya dan Bang Doel,” tuturnya.

    Pram menambahkan, Tim Transisi bakal menyiapkan berbagai hal hingga dia dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kelak. Terkait waktu pelantikan, Pram mengaku tak mempersoalkannya lantaran dia bakal menaati penetapan dari pemerintah.

    “Mereka menyiapkan sampai dengan pelantikan, apakah pelantikan itu tanggal 7 Februari sesuai dengan Perpres, atau Maret setelah tanggal 13. Saya kapan saja tidak ada persoalan, saya sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan Mendagri,” katanya.

    (cip)

  • Pemerintah Diminta Moratorium Pembayaran Bunga OR BLBI

    Pemerintah Diminta Moratorium Pembayaran Bunga OR BLBI

    loading…

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah malakukan moratorium pembayaran bunga OR BLBI. Foto/istimewa

    SURABAYA – Penemuan uang tunai senilai Rp1 triliun di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) serta penegasan Presiden Prabowo Subianto soal hukuman untuk korupsi kasus timah menjadi buktinya nyata kuatnya komitmen pemerintah memerangi korupsi.

    Namun demikian pemerintah tidak boleh melupakan mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jauh lebih dahsyat dampaknya, menyengsarakan rakyat hingga kini, dan akan terus membebani hingga 2043.

    “Kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bunga berbunga yang terus meningkat secara eksponensial. Dampaknya dahsyat, APBN kita tertekan luar biasa,” ujar Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho di Surabaya, Minggu (12/1/2025).

    Dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam skandal ini membuat kasus BLBI terus berlangsung hingga puluhan tahun. Satgas BLBI yang dipimpin oleh Mahfud MD waktu itu juga tidak menunjukkan hasil signifikan. Disisi lain, sistem bunga majemuk pada obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI menciptakan beban keuangan yang luar biasa. Dana yang seharusnya dikembalikan oleh debitor malah disubsidi hingga 2043.

    “Bukannya melunasi, para debitor ini justru diuntungkan dengan pembagian dividen. Undang-undang kita jelas mengatakan, hanya Presiden bersama DPR yang punya wewenang menghapus utang seperti ini. Jadi, release and discharge itu tidak berlaku,” kata kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

    Selain BLBI, Hardjuno juga menyoroti utang negara yang terus membengkak. Utang Indonesia sekarang sudah mencapai Rp8.500 triliun. Angka ini bisa saja mencapai Rp12.000 triliun jika ada yang ditutupi, termasuk burden sharing dengan Bank Indonesia yang mungkin belum masuk hitungan.

    “Pemerintah harus berani melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitulasi BLBI dan menagih hak-hak negara dari para debitur,” sarannya.

    (cip)

  • 16 Pati TNI Bintang 2 Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto Awal 2025, Ada yang Naik Pangkat

    16 Pati TNI Bintang 2 Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto Awal 2025, Ada yang Naik Pangkat

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 16 perwira tinggi (Pati) Bintang Dua dari jabatan strategis di awal 2025. Foto/istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi 16 perwira tinggi (Pati) Bintang Dua dari jabatan strategis di lingkungan TNI. Mereka selanjutnya akan mengemban tugas dan jabatan baru di institusi TNI.

    Mutasi para Pati TNI tersebut didasarkan atas Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Para Pati TNI yang masuk dalam daftar mutasi itu terdiri atas tujuh Pati TNI Angkatan Darat (AD), Satu Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan tujuh Pati TNI untuk Angkatan Udara (AU). Dari jumlah tersebut beberapa di antaranya mendapatkan kenaikan pangkat karena menduduki jabatan baru.

    Berikut ini daftar Pati Bintang 2 yang dimutasi Panglima TNI:

    1. Mayjen TNI Lukmansyah, dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menjadi Staf Khusus KSAD

    2. Mayjen TNI Budi Irawan dari Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers menjadi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB

    3. Mayjen TNI Haryanto, dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers

    4. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu dari Kas Kogabwilhan I menjadi Pangdam XVIII/Ksr

  • Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah dari KJP hingga Kampung Bayam

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan Tim Transisi akan menyelesaikan belanja masalah saat dirinya kampanye di sejumlah lokasi. Foto/ SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan, Tim Transisi bentukannya tersebut bakal bekerja untuk menyelesaikan belanja masalah saat kampanye dahulu di Jakarta.

    “Saya sudah sampaikan berulang kali, saya akan menyelesaikan belanja masalah yang saya keliling selama ini dari kelurahan ke kelurahan, hampir 300 titik,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Pram, di antara masalah tersebut, yakni menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Difabel, dan lainnya. Semua persoalan dari belanja masalah yang telah dilakukannya itu menjadi prioritas di awal.

    “Termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam benar-benar segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik, kita lebih perbaiki lagi, termasuk Kampung Akuarium,” katanya.

    Pramono menambahkan, Tim Transisi bentukannya itu di pimpin oleh Ima Mahdiah. Tak hanya seorang Betawi asli, Ima merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, yang mana memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    (cip)

  • Partai Perindo Apresiasi Kemenag Turunkan Biaya Haji

    Partai Perindo Apresiasi Kemenag Turunkan Biaya Haji

    loading…

    Ketua Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono mengapresiasi langkah Menag Nasaruddin Umar terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Foto: SINDOnews/Danan Daya

    JAKARTA – Ketua Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono mengapresiasi langkah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Adapun biaya haji yang wajib dibayarkan jemaah sebesar Rp55 juta.

    “Kami dari Partai Perindo tentunya mengapresiasi keberanian Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar yang telah berani menurunkan harga iuran dari haji itu sendiri,” kata Anjas, Sabtu (11/1/2025).

    “Karena yang menjadi permasalahan itu kan biaya naik. Biaya yang tiap tahun pada periode-periode kementerian sebelumnya selalu naik,” sambungnya.

    Dengan penurunan ini, dia berkesimpulan bahwa kenaikan dolar bukan menjadi alasan utama biaya haji naik setiap tahun. Meski dolar tahun ini naik, Menag justru bisa menurunkan biaya haji.

    “Sedangkan pada tahun ini kenaikan dolar sudah lebih sangat tajam, kenaikannya Rp16.000 sekian, tapi justru Menteri Agama berhasil menurunkan harga iuran haji. Artinya apa? Dolar tidak hanya menjadi satu-satunya parameter atau indikator,” ungkap Anjas.

    Kemudian, langkah Menag mengurangi petugas haji juga perlu diapresiasi. Dengan pengurangan tersebut tentunya bisa menghemat anggaran.

    “Perlu kita apresiasi adalah pengurangan petugas haji, yang artinya memang yang tidak begitu signifikan pentingnya itu dipotong atau di-cut dan menjadikan efisiensi anggaran,” ucapnya.

    Dengan berbagai kebijakan baik yang dilakukan Nasaruddin, dia percaya di tahun-tahun selanjutnya bisa saja dana haji mengalami penurunan. Dia menyebut keberhasilan Nasaruddin juga karena tepat sasarannya alokasi investasi dana haji.

    (jon)