Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Sentilan Menohok Usman Hamid soal Polemik Mobil Dinas RI 36 Raffi Ahmad

    Sentilan Menohok Usman Hamid soal Polemik Mobil Dinas RI 36 Raffi Ahmad

    loading…

    Mobil Lexus nomor polisi RI 36 milik Raffi Ahmad jadi sorotan setelah Patwal yang mengawalnya diduga arogan dan menunjuk-nunjuk. Foto/Ist

    JAKARTA – Arogansi petugas patroli dan pengawalan (patwal) mobil RI 36 di tengah kemacetan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta terus menuai kritikan. Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah mengakui RI 36 tersebut merupakan mobil dinasnya.

    Namun, suami Nagita Slavina itu mengklaim tidak berada di dalam mobil Lexus RI 36 saat patwalnya bersikap arogan di jalan. Ketika insiden itu terjadi, Raffi mengaku mobil tersebut dalam perjalanan menjemputnya.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberikan sentilan menohok. Usman menilai arogansi patwal mobil RI 36 itu tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Tetapi juga mencerminkan arogansi aparat dan pejabat serta budaya kebal hukum yang terus dipelihara oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di negeri ini,” kata Usman kepada SINDOnews, Minggu (12/1/2025).

    Dia pun mengingatkan bahwa Raffi Ahmad bukanlah pejabat pimpinan lembaga negara yang memiliki hak untuk mendapat pengawalan prioritas di jalan raya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Maka itu, menurut dia, penggunaan patwal secara semena-mena oleh pejabat publik dan tokoh yang dekat dengan kekuasaan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Jalan yang dipakai kan jalan umum, dibiayai oleh pajak rakyat,” tegasnya.

    Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

    Dia berpendapat, warga sesama pengguna jalan yang taat aturan wajar kesal dan merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil ketika terpaksa mengalah demi memberikan jalan kepada kendaraan yang seharusnya tidak memiliki prioritas seperti yang diatur undang-undang.

    “Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi seharusnya memberi contoh kepada warga sekaligus menyuruh stafnya agar taat peraturan saat berkendara,” pungkasnya.

    (rca)

  • Presidential Threshold Dihapus MK, PKB Ungkap Ada Potensi Syarat Parpol Peserta Pemilu Dipersulit

    Presidential Threshold Dihapus MK, PKB Ungkap Ada Potensi Syarat Parpol Peserta Pemilu Dipersulit

    loading…

    Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyarankan semua pihak untuk tidak senang atau berpuas diri atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyarankan semua pihak untuk tidak senang atau berpuas diri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold ). Apalagi, kata dia, MK memberi kewenangan pada pembuat undang-undang (UU) untuk membatasi jumlah peserta pemilihan presiden (pilpres).

    “Jadi, siapa pun yang sekarang sedang menyiapkan apa namanya kembang api gitu ya, perayaan atas keputusan MK kayaknya sih tahan diri dulu, ya kan,” ujar Luluk dalam diskusi yang digelar Integrity bertajuk “Kontroversi Pilpres Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas Oleh MK,” di Diskusi Coffe, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025).

    Luluk mengingatkan bahwa putusan MK juga turut memberi kewenangan pada pembuat UU terkhusus DPR untuk membuat aturan batas syarat peserta pilpres. Ia pun mempertanyakan sikap DPR dan fraksi yang ada ingin melepas keleluasaan yang ada.

    Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah (tengah). Foto/Achmad Al Fiqri

    “Nah ini kalau sudah diberikan hak konstitusional itu kepada DPR, maka pertanyaan kita sederhana aja. Emang DPR atau partai politik ingin melepaskan semua hak istimewa yang dimiliki selama ini? Atau kemudian akan terjadi konsolidasi kekuasaan yang akan luar biasa ke depan?” ucap Luluk.

    Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

    Ia pun meyakini, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden ini tak serta merta akan membuat banyaknya peserta pilpres. Pasalnya, Luluk menilai, ada kemungkinan DPR membuat syarat untuk mempersulit partai politik menjadi peserta pemilu.

    “Saya melihatnya bahwa apa pun putusan itu ya, misalnya tidak akan serta-merta kemudian ini akan memunculkan calon-calon yang tiba-tiba menjamur gitu,” terang Luluk.

    “Karena tadi dibilang ya, belum tentu kalau misalnya syarat pembentukan partai itu juga dipersulit atau kemudian syarat ikut pemilu juga kemudian itu dipersulit gitu ya. Belum lagi kalau kemudian terjadi konsolidasi kekuasaan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Raffi Ahmad Tak Minta Maaf soal Polemik RI 36, Netizen Ramai-ramai Sindir Cucian

    Raffi Ahmad Tak Minta Maaf soal Polemik RI 36, Netizen Ramai-ramai Sindir Cucian

    loading…

    Pengakuan Raffi Ahmad tentang kepemilikan mobil berpelat nomor RI 36 tak membuat polemik arogansi petugas patwal di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berakhir. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Pengakuan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad tentang kepemilikan mobil berpelat nomor RI 36 tak membuat polemik arogansi petugas patroli dan pengawalan (patwal) di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berakhir. Sebab, suami Nagita Slavina itu tidak menyampaikan permohonan maaf dalam klarifikasinya.

    “Harusnya Raffi Ahmad juga meminta maaf, bukan sekadar mengakui jika RI 36 adalah kendarannya. Pejabat kita emang MISKIN ATTITUDE. Inginnya dihargai dan dihormati tetapi dia lupa sejatinya orang semacam ini adalah pembantu rakyat,” ujar Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus di platform X @JhonSitorus_18, Minggu (12/1/2025).

    Kritikan Jhon ditanggapi oleh banyak netizen lainnya. Tidak sedikit netizen yang menyinggung terkait pencucian alias laundry. “Utusan khusus cucian mungkin,jadi buru2,mau hujan ,cucian baru di jemur,” cuit netizen @gngmuly***.

    “Mesin cuci negri amburadul,” kata @handayani_44***.

    “Maklum kan ini robot pencuci uang mana punya attitude…..negara dongeng,” ujar @Ekasug1Dewap***.

    “Manusia tipe Raffi Ahmad ini tidak punya kehormatan. Dia hanya peduli pada kekayaan. Apalagi sekarang sudah dikasih jabatan,” ujar @harryfathoe***.

    (rca)

  • 4 Bidang Tanah di Surabaya dan Malang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Disita KPK

    4 Bidang Tanah di Surabaya dan Malang Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Disita KPK

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penyitaan 4 bidang tanah di Surabaya dan Malang terkait kasus Dana Hibah Jatim untuk Pokmas 2019-2022. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 4 bidang tanah di Surabaya dan Malang terkait kasus Dana Hibah Jatim untuk kelompok masyarakat (Pokmas) tahun 2019-2022.

    KPK melakukan penyitaan empat bidang tanah tersebut pada Rabu (8/1/2025).

    Baca Juga

    “KPK melakukan tindakan penyidikan berupaya penyitaan tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan satu unit apartemen yang berlokasi di Malang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (12/1/2025).

    Tessa menyatakan nilai penyitaan itu mencapai Rp8,1 miliar. Adapun Tessa menyebut tindakan penyitaan dilakukan lantaran aset-aset tersebut diperoleh dari pidana korupsi dana hibah.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut,” jelas dia.

    Baca Juga

    Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus ini.

    (shf)

  • Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Jakarta, Metode Door to Door Jadi Andalan

    Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Jakarta, Metode Door to Door Jadi Andalan

    loading…

    Kantorpos Jakarta Flora menyalurkan bansos sembako dan PKH. Penyaluran model door to door menjadi andalan untuk menjangkau penerima manfaat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta. Berbagai persiapan matang, baik internal maupun eksternal dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

    Deputi EGM Kantorpos Jakarta Flora, Suvino Yuliandrofi, menjelaskan, konsolidasi internal meliput pencetakan dokumen dan sosialisasi SOP kepada petugas juru bayar. Di sisi eksternal, koordinasi intensif dilakukan bersama Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pihak bank untuk menjamin kesiapan dana dan data penerima.

    Kantorpos menggunakan tiga metode untuk melakukan penyaluran bansos. Ketiganya yakni penyaluran langsung di Kantorpos, komunitas, dan penyaluraan door to door (diantarkan langsung ke rumah KPM untuk lansia, disabilitas, atau sedang sakit).

    Berkat persiapan matang ini, penyaluran bansos berjalan dengan lancar. Kantorpos Jakarta Flora telah menyalurkan bantuan kepada 10.580 KPM. “Untuk administrasi Jakarta Selatan saja, kami menangani 10.580 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana sekitar Rp15,5 miliar,” kata Suvino dalam siaran pers, Minggu (12/1/2025).

    Ada fakta menarik dari tiga metode penyaluran bansos, yaitu pengambilan langsung di Kantorpos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM (door to door). Capaian penyaran Bansos PKH dan Program Sembako ternyata efektif dan sukses lewat penyaluran door to door. Lebih dari 50% penyaluran dilakukan secara door to door. ”Penyaluran ini sangat membantu lansia dan warga yang kesulitan datang ke lokasi penyaluran di Kantorpos maupun komunitas,” ujarnya.

    Pada metode ini, para petugas juru bayar yang dikerahkan dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Aplikasi ini dilengkapi fitur-fitur geotagging dan face recognition untuk memastikan keakuratan data penerima.

    “Setiap pembayaran didokumentasikan, termasuk foto rumah penerima. Kami juga menggunakan sistem face recognition untuk verifikasi data, sehingga lebih transparan,” jelasnya.

    Proses penyaluran memang terbilang sukses lancar, namun di balik itu ada beberapa tantangan yang dirasakan para petugas juru bayar. Misalnya, penerima yang pindah alamat, meninggal dunia, atau sulit ditemukan. Ada juga kendala cuaca yang membuat proses penyaluran sedikit terlambat.

    Walau begitu, tantangan tersebut dapat diatasi para juru bayar dengan baik. Buktinya, penyaluran tersebut dapat diterima baik oleh para KPM. Adapun realisasi penyaluran mencapai 94,5%.

    “Kami sudah berupaya keras menelusuri data penerima yang belum ditemukan melalui RT, RW, dan aparat setempat. Namun, beberapa kendala seperti cuaca buruk juga memengaruhi proses,” ujar salah satu juru bayar Kantorpos Jakarta Flora, Aang Surya Atmaja.

    Para penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan program ini. Sri Lestari, salah satu KPM, merasa bersyukur atas bantuan pemerintah yang membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Pelayanan dari Kantorpos sangat baik. Saya berharap program ini terus berlanjut,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, KPM lainnya, Asiyah merasa lega dengan kemudahan proses door to door. “Petugas datang langsung ke rumah, tidak ada potongan apa pun. Terima kasih kepada pemerintah dan Kantorpos,” katanya.

    (poe)

  • Mobil RI 36 Jadi Sorotan, Nggak Ada Pejabatnya tapi Kelakuan Sundul Langit

    Mobil RI 36 Jadi Sorotan, Nggak Ada Pejabatnya tapi Kelakuan Sundul Langit

    loading…

    Mobil Lexus nomor polisi RI 36 milik Raffi Ahmad jadi sorotan setelah Patwal yang mengawalnya diduga arogan dan menunjuk-nunjuk. Foto/Ist

    JAKARTA – Heboh mobil mewah Lexus warna hitam dengan nomor polisi RI 36 milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pariwisata, Raffi Ahmad kini jadi sorotan mayarakat.

    Hal itu setelah beredar video viral Patwal mobil tersebut diduga arogan dan menunjuk-nunjuk sopir taksi saat mengawal di tengah kemacetan.

    Baca Juga

    Beragam komentar pun bermunculan. Salah satunya dari Yustinus Prastowo, mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis periode 2020-2024.

    “Makin lama kok makin menghina akal sehat rakyat. Mobil nggak ada pejabatnya tapi kelakuannya sundul langit. Urusan Utusan Khusus ini sedemikian pentingkah? Para pengendara lain itu tiap tahun bayar pajak kendaraan lho….,” cuit Yustinus di akun X @prastow.

    Selain itu, dia juga mengunggah permintaan maaf Polri atas tindakan anggotanya yang dinilai tidak pantas.

    “Sikap Polri kemarin sdh benar, segera minta maaf ke publik atas tindakan tak patut yg dilakukan anggotanya,” lanjutnya.

    Unggahan ini pun menunai berbagai komentar dari netizen. Di antaranya ada yang mempersoalkan kenapa pengunggah video minta maaf.

    Baca Juga

  • Sebut Ada Upaya Telikung Arahan Prabowo Soal Pagar Laut, Said Didu: Menteri KKP Mulai Lembek

    Sebut Ada Upaya Telikung Arahan Prabowo Soal Pagar Laut, Said Didu: Menteri KKP Mulai Lembek

    loading…

    Pagar laut sepanjang 30,16 Km di perairan Kabupaten Tangerang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pagar laut sepanjang 30,16 Km di perairan Kabupaten Tangerang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji.

    Said Didu menilai ada upaya menelikung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pagar laut. Hal itu disampaikan Said melalui akun media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter.

    “Arahan Presiden @Prabowo ttg pagar laut ditelikung?” cuitnya, Minggu (12/1/2025).

    Said menyebut ada beberapa indikasi mulai dari sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melemah, hingga dimunculkan nelayan jadi-jadian.

    “1) Menteri KKP mulai melembek, 2) Pihat PT ASG belokkan arah bhw pagar tsb dibuat oleh nelayan, 3) dimunculkan nelayan jadi-jadian (infonya mrk staf desa/lurah Kohod) sbg pembuat pagar,” tulis Said Didu.

    Cuitan Said Didu pun mendapat tanggapan dari mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Menurut Susno, hanya orang gila dan tidak punya akal sehat yang percaya jika pagar laut itu dibuat oleh nelayan.

    “Pagar laut dibelokan dibuat oleh nelayan; hanya org gila dang k punya akal sehat saja yg percaya,” tulis @Susno2g

    Menurut Susno, laut tidak boleh dipagar. Dasar hukumnya adalah konvensi hokum laut internasional UNCLOS.

  • PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    PDIP Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP mendukung program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – PDI Perjuangan ( PDIP ) menegaskan bakal memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Hal ini dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait evaluasi program kerja Presiden Prabowo seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Program 3 Juta Rumah jelang 100 hari pemerintahannya.

    “Ya karena program 100 hari itu masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Hasto usai menghadiri acara Soekarno Run yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025).

    Perayaan HUT ke-52 PDIP ini, kata Hasto, napas partai tentu untuk menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai. “Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujarnya.

    “Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    (cip)

  • Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar 21 Januari 2025, Ini Nama Hakimnya

    Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar 21 Januari 2025, Ini Nama Hakimnya

    loading…

    Sidang Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (21/1/2025) mendatang. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan kasus suap Harun Masiku yang menyeret namanya.

    Sidang praperadilan perdana kasus Hasto bakal digelar Selasa (21/1/2025) mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Agenda sidang perdana, 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi Minggu (12/1/2025).

    Dia menjelaskan perkara Hasto teregister dalam nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel. Adapun duduk sebagai hakim dalam sidang praperadilan itu yakni Djuyamto.

    “(Hakim praperadilan) Djuyamto SH MH,” ungkap dia.

    Sementara, agenda sidang praperadilan perdana yaitu pemanggilan para pihak.

    “(agenda sidang) pemanggilan para pihak,” ucap dia.

    Sebagai informasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan usai ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

    Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025).

    (shf)

  • Gus Irfan Terbang ke Arab Saudi, Pastikan Peningkatan Kualitas Haji 2025

    Gus Irfan Terbang ke Arab Saudi, Pastikan Peningkatan Kualitas Haji 2025

    loading…

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) bertolak ke Arab Saudi, untuk mengawal dan memastikan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Foto/Dok BP Haji

    JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) bertolak ke Arab Saudi . Gus Irfan akan mengawal dan memastikan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M agar harapan Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia tentang peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun 2025 terwujud.

    Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asya’ri itu bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu (11/1/2025) petang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Gus Irfan dijadwalkan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji dengan melaksanakan pertemuan bersama Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji .

    “Selain memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar kami juga akan memastikan persiapan penyelengaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ini sesuai dengan arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kualitas haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Gus Irfan.

    Gus Irfan menambahkan, pihaknya juga akan menghadiri pameran haji yang menyuguhkan ragam layanan dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 di Arab Saudi. Pameran Haji 2025 di Arab Saudi menjadi momen strategis bagi pemerintah Indonesia dalam memilih dan menentukan penyedia layanan haji yang sesuai dengan kualitas yang akan dipilih nanti.

    “Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semua pihak dilibatkan agar penyelenggaraan haji berjalan dengan kualitas yang baik dan bersih, seperti melibatkan KPK, Kejaksaan, DPR, dan pihak kompeten lainnya,” ujarnya.

    Komisi VIII DPR RI, kata Gus Irfan, juga akan ikut serta dalam peninjauan sejumlah fasilitas dan layanan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Madinah dan Makkah.

    (zik)