Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Fenomena Koin Jagat, Pj Gubernur Jakarta Ancam Takedown Aplikasi jika Banyak Negatifnya

    Fenomena Koin Jagat, Pj Gubernur Jakarta Ancam Takedown Aplikasi jika Banyak Negatifnya

    loading…

    Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengancam akan men-takedown aplikasi koin jagat jika dinilai banyak negatifnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025). Foto: SINDOnews/Muhammad Refi Sandi

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengancam akan men-takedown aplikasi koin jagat jika dinilai banyak negatifnya. Dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lalu meminta Dinas Kominfotik Jakarta untuk melakukan evaluasi perihal fenomena berburu koin jagat.

    “Pastinya ada beberapa variable. Kalau memang lebih banyak dampak negatifnya, mudah-mudahan juga bisa di-takedown,” kata Teguh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Baca Juga

    Dia mengimbau pihak terkait memberikan edukasi dan sosialisasi terutama ke kalangan Gen Z agar lebih bijak dalam memainkan game koin jagat.

    “Tentunya juga butuh beberapa pihak untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Gen Z untuk betul-betul lebih bijak dalam menggunakan atau memainkan game koin jagat,” ujarnya.

    Teguh juga berharap masyarakat yang memainkan koin jagat tetap menjaga fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) supaya tidak rusak.

    “Kami sangat berharap dan mengimbau seluruh warga yang memainkan koin jagat hendaknya betul-betul dapat memelihara, menjaga fasos dan fasum karena ini dibangun untuk kepentingan publik. Jangan sampai malah rusak,” ucap Teguh.

    (jon)

  • Ramai Berburu Koin Jagat, Aplikasi Itu Ternyata Buatan Anak Bangsa

    Ramai Berburu Koin Jagat, Aplikasi Itu Ternyata Buatan Anak Bangsa

    loading…

    Perburuan koin jagat ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Salah satu Co-Founder dari aplikasi Jagat yang diluncurkan sejak 2022 adalah Barry Beagen yang merupakan Warga Indonesia. Foto: Tangkapan Layar

    JAKARTA – Perburuan koin jagat ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pemangku kebijakan beramai-ramai memberikan komentar mengenai rusaknya sejumlah taman imbas perburuan koin. Padahal, aplikasi Jagat bukan hanya sekadar perburuan koin.

    Melalui akun Instagram resmi @jagatapp_id, Selasa (14/1/2025), aplikasi ini merupakan aplikasi media sosial berbasis lokasi yang telah banyak digunakan di berbagai negara termasuk Jepang, Taiwan, Vietnam, Spanyol, Prancis, dan Singapura.

    Bahkan, ranking PlayStorenya telah mengungguli aplikasi raksasa seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp.

    Menariknya, ternyata salah satu Co-Founder dari aplikasi Jagat yang diluncurkan sejak 2022 adalah Barry Beagen yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

    Berdasarkan profil LinkedIn-nya, Barry merupakan lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dengan gelar Master of Architecture. Tercatat riwayat pendidikan S1 di Cornell University di bidang Civil and Environmental Engineering.

    “Kami ingin menciptakan aplikasi sosial yang lebih fokus ke hubungan antarorang bukan sekadar postingan. Jagat dirancang untuk mempererat hubungan dengan teman dekat, bertemu teman baru, dan mengajak orang untuk lebih banyak beraktivitas di dunia nyata bukan hanya sekadar scrolling pasif,” ungkap Barry.

    Selain Treasure Hunt yang ramai dalam beberapa hari terakhir, Jagat juga bisa menggunakan fitur location sharing real time. Fitur ini memudahkan pengguna tetap terhubung dengan teman-teman terdekat dan mengetahui lokasi mereka di mana saja agar lebih mudah bertemu di dunia nyata.

    Kemudian, Now untuk memudahkan pengguna secara langsung membagikan momen seru lewat foto atau video secara real-time. Fitur Your World dan Status Update untuk merekomendasikan lokasi dan spot favorit.

    Terakhir, Relationship Status agar pengguna dapat menampilkan dan memperbarui status hubungan di aplikasi Jagat.

    Menurut artikel TechCrunch dan Marketing Interactive, Jagat telah berhasil meraih pendanaan Seri A dari investor di Asia Tenggara, termasuk North Star Group dan Advanced Intelligence Group.

    (jon)

  • Pagar Laut Juga Ada di Dekat Pulau C Reklamasi Jakarta, Pemprov Jakarta Angkat Bicara

    Pagar Laut Juga Ada di Dekat Pulau C Reklamasi Jakarta, Pemprov Jakarta Angkat Bicara

    loading…

    Heboh pagar laut di pesisir utara Tangerang belum juga usai. Kini muncul pagar laut di dekat Pulau C Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara. Foto/ X @elisa_jkt

    JAKARTA – Heboh pagar laut di pesisir utara Tangerang belum juga usai. Kini muncul pagar laut terbuat dari bambu di perairan utara Bekasi dan dekat Pulau C Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara.

    Keberadaan pagar laut di dekat Pulau C reklamasi Jakarta itu dibagikan dalam media sosial X oleh akun @elisa_j** pada Sabtu (11/1/2025).

    “Di seberang Pulau C juga ada pagar laut. Kita tahukan siapa developer Pulau C? @DKIJakarta. Sudah tahu belum? Atau pura-pura gak tahu juga? Apa sebentar lagi ada kesatuan nelayan halu ngaku-ngaku pasang ini?” cuit laman X @elisa_jkt dikutip, Selasa (14/1/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan jajarannya tengah koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perizinan dan pemilik dari pagar laut itu.

    “Terkait pagar bambu di Pulau C, saat ini kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait apakah sudah memiliki perizinan yang sah atau belum,” ujarnya.

    “Hal ini karena saat ini perizinan pemanfaatan ruang laut, masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami juga masih mencari informasi terkait kepemilikan pagar bambu tersebut agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut,” sambung Eli.

    Eli menekankan bahwa segala jenis pemanfaatan ruang laut termasuk pemasangan pagar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan wajib memiliki perizinan KKP dan perizinan berusaha terkait.

    “Karena laut merupakan common property dan bersifat open access sehingga jika ternyata belum ada perizinan yang sah maka perlu ada tindakan lebih lanjut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegasnya.

    (shf)

  • Brigjen TNI Purnawirawan Ditemukan Meninggal di Perairan Marunda

    Brigjen TNI Purnawirawan Ditemukan Meninggal di Perairan Marunda

    loading…

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam membenarkan penemuan jenazah pensiunan TNI di perairan Marunda, Jakarta Utara. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Seorang pensiunan TNI dan BIN berpangkat Brigjen ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah berinisial HO itu ditemukan pertama kali oleh nelayan.

    “Benar korban ditemukan pertama kali oleh nelayan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Ade, korban ditemukan mengambang di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat, 10 Januari 2025 lalu. Pada tubuh pria berusia 75 tahun tersebut ditemukan kartu keanggotaan TNI dan BIN dengan identitas Brigjen (Purn) TNI berinisial HO (75).

    “Korban berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan kaos berkerah warna belang, celana panjang jeans warna hitam, dan 1 buah dompet kulit warna hitam dengan identitas atas nama HO,” tuturnya.

    Dia menambahkan, korban pertama kali ditemukan oleh nelayan, yang akhirnya diteruskan ke polisi yang bertugas di sekitar perairan Marunda. Jenazah korban lantas dievakuasi ke RSCM, Jakarta Pusat guna keperluan visum.

    (cip)

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    loading…

    Hasil survei menyebutkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Jelang 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis survei terbaru. Hasilnya, publik merasa puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih.

    Penelitian bertajuk “Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional” yang berlangsung sejak 5-10 Januari 2025 ini melibatkan 1.189 responden di 38 Provinsi dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini menggunakan metode simple random sampling.

    Hasilnya, secara umum ditemukan fakta mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

    “Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12% masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu dalam persepsi publik secara spontan didapatkan opini bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjadi menteri atau pejabat negara yang dianggap publik bekerja optimal selama ini setelah unggul dari Menteri Agama (Menag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretaris Kabinet (Seskab) hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kelimanya berada pada top of mind publik.

    Kemudian mayoritas publik juga menganggap Pemerintah Prabowo dan Gibran telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi. Ada 52,81% yang setuju, 27,84% yang tidak setuju, serta yang netral 10,85% dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49%.

    “Sedangkan bagi 42,48% publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29% tidak setuju, yang netral 8,41%, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89%,” sebut Herry.

    Sementara itu sebanyak 29,52% menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92%, Sekretaris Kabinet 15,90%, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52%.

  • Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    loading…

    DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini.

    Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya

    “Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024,” kata Khoirudin, Selasa (14/1/2025)

    Namun, Pramono-Doel tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh. “Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja,” ucapnya.

    Khoirudin mengatakan DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030,” ungkapnya.

    (cip)

  • Kasus Korupsi Eks Bupati Rita Widyasari, KPK Sita Uang Rp400 Miliar

    Kasus Korupsi Eks Bupati Rita Widyasari, KPK Sita Uang Rp400 Miliar

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kertai Negara Rita Widyasari. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kertai Negara Rita Widyasari.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, penyitaan dilakukan pada 10 Januari 2025. Adapun, uang yang disita dari mata uang rupiah hingga asing.

    “Dalam mata uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78, uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya),” kata Tessa, Selasa (14/1/2025).

    Kemudian USD 6.284.712,77 yang disita dari 15 rekening dan SGD2.005.082.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas,” ujarnya.

    Jika ditotal, jumlah uang yang disita itu lebih dari Rp400 miliar.

    Sekadar informasi, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

    Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus TPPU dengan tersangka Rita.

    (shf)

  • Ternyata Pagar Laut Juga Dibangun di Pesisir Pantai Utara Bekasi, Milik Siapa?

    Ternyata Pagar Laut Juga Dibangun di Pesisir Pantai Utara Bekasi, Milik Siapa?

    loading…

    Netizen mengungkap adanya pagar laut yang terbuat dari bambu di pesisir Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Foto/Ade Suhardi

    BEKASI – Pembangunan pagar laut misterius sepanjang 30 Km yang menghebohkan ternyata tak hanya terjadi di perairan utara Tangerang, Banten. Netizen mengungkap adanya pagar laut yang terbuat dari bambu di pesisir Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    Ketua Nelayan Muara Tawar Tarumajaya, Samsul mengatakan, keberadaan pagar laut ini membuat kekhawatiran mendalam terhadap dampak pembangunan tersebut.

    Baca Juga

    Keberadaan pagar laut ini ini telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, seperti populasi ikan dan kerang hijau yang menurun drastis.

    “Penumpukan lumpur yang terjadi telah merusak ekosistem. Ini bukan lagi soal jeritan, nelayan di sini sedikit lagi mati,” kata Samsul dikutip dari akun media sosial TikTok @tera Selasa (14/1/2025).

    Keberadaan pagar laut ini juga membuat akses jalan semakin sulit dan pendapatan yang terus menurun bagi nelayan.

    Samsul juga menyoroti kurangnya transparansi dalam sosialisasi proyek pembangunan di pesisir.

    Baca Juga

    Dari tiga kali sosialisasi yang diikutinya, hanya dua kali dilakukan secara resmi, itu pun tanpa informasi mengenai reklamasi atau restorasi lahan.

  • Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    loading…

    Menko PMK Pratikno mengangkat empat staf khusus baru yang ditetapkan pada 14 Januari 2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

    Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

    Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.

    Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

    Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

    “Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

    Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” dalam putusan.

    (shf)

  • PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu

    PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu

    loading…

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Ahmad Basarah menyatakan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Ahmad Basarah menyatakan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Kedua tokoh politik nasional itu telah berkomunikasi melalui utusan penghubung.

    “Selama ini kan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga sudah cukup berjalan baik ya, meskipun masih melalui orang-orang yang Ibu Mega percayakan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Dan juga begitu sebaliknya. Jadi komunikasi itu sudah terjalin cukup lama ya,” kata Basarah dikutip, Selasa (14/1/2025).

    Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu tidak menyebut siapa saja kader PDIP yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Megawati kepada Prabowo. Ia memastikan komunikasi terus terjadi dua arah.

    “Ada kader-kader Ibu Mega yang beliau tugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo melalui kader-kader Gerindra yang lain. Dan sebaliknya Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri melalui kader-kader Gerindra yang Pak Prabowo percaya,” ujarnya.

    Saat ini tinggal menunggu waktu kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi secara langsung. Menurut Basarah, keduanya menunggu waktu yang tepat karena ada kesibukan masing-masing.

    “Nah oleh karena itu untuk sampai pada pertemuan langsung secara fisik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya mudah-mudahan tinggal menunggu waktu,” tuturnya.

    “Kita lihat nanti kapan waktu terbaiknya dan dimana pertemuan InsyaAllah akan terjadi pertemuan kedua tokoh bangsa yang saling bersahabat itu,” katanya.

    (abd)