Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Pertemuan Jokowi dan Sultan HB X Ada Kaitannya dengan Rencana Mega-Prabowo Bertemu, Motif Batik Jadi Sorotan

    Pertemuan Jokowi dan Sultan HB X Ada Kaitannya dengan Rencana Mega-Prabowo Bertemu, Motif Batik Jadi Sorotan

    loading…

    Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen Yogyakarta, Rabu (15/1/2025) menyedot perhatian masyarakat. Foto/Dok Humas Pemda DIY

    JAKARTA – Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen Yogyakarta, Rabu (15/1/2025) menyedot perhatian masyarakat. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu terjadi saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera bertemu.

    Lalu, apakah pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan tersebut ada kaitannya dengan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati?

    “Kemungkinan ke arah itu ada, menimbang Sultan punya relasi yang baik dengan semua elite termasuk Ibu Mega,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Sabtu (18/1/2025).

    “Artinya arahan Sultan menjadi aktor yang menjembatani ‘rekonsiliasi politik’ antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi menguat di tengah pertemuan dengan Pak Prabowo,” sambungnya.

    Agung menambahkan, walaupun secara keseluruhan mestilah Sultan dan Jokowi juga membahas soal-soal kebangsaan dan kerakyatan.

    Motif Batik Sri Sultan HB X saat Bertemu Jokowi Jadi Sorotan
    Pemerhati Multimedia, Telematika, AI, dan OCB Independen KRMT Roy Suryo mengatakan makna batik Naga (Antaboga) yang dipakai Jokowi dan batik Gringsing yang dikenakan Sri Sultan banyak menjadi pertanyaan netizen dan masyarakat.

    “Antaboga atau Sang Hyang Antaboga dalam pewayangan berwujud naga dengan mahkota yang mengenakan kalung emas dalam mitologi Jawa dan Bali. Makhluk ini dianggap sangat sakti dan bisa menjelma sebagai manusia, bahkan gempa bumi dianggap sebagai peristiwa akibat Antaboga menggerakkan ekornya,” kata Roy dalam keterangan tertulisnya.

  • PDIP Berwatak Banteng, Tak Mudah Diinjak-injak Seperti Cacing

    PDIP Berwatak Banteng, Tak Mudah Diinjak-injak Seperti Cacing

    loading…

    Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri wayang semalam suntuk Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025). Foto: SINDOnews/Felldy Utama

    JAKARTA – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membawa pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kondisi partai yang tahun ini akan melalui banyak tantangan yang disebut vivere pericoloso.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di acara wayang semalam suntuk Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam dengan lakon Lahirnya Wisanggeni. Acara digelar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025).

    “Beliau (Megawati) mengingatkan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun vivere pericoloso, tahun menghadapi berbagai bahaya, tahun menghadapi berbagai rintangan,” ujar Hasto.

    Meski demikian, dia meyakini PDIP tetap bisa melalui vivere pericoloso dengan membentuk kesatupaduan bersama rakyat.

    “Percayalah dengan kesatupaduan bersama rakyat, kita mampu menghadapi vivere pericoloso, tahun menyerempet-nyerempet bahaya ini,” katanya.

    “Kita hadapi dengan keteguhan di dalam ideologi, di dalam konstitusi, di dalam menjaga demokrasi, di dalam menegakkan sistem hukum yang berkeadilan dan sistem meritokrasi dan itulah sejarah-sejarah sekalian,” ungkap Hasto.

    PDIP menjadi partai yang telah melewati berbagai macam ujian, salah satunya seperti peristiwa Kudatuli. Untuk itu, partainya tidak akan mudah untuk diinjak-injak.

    “Kita adalah partai yang berwatak banteng, kita bukan partai yang mudah diinjak-injak seperti cacing,” ucapnya.

    (jon)

  • Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN

    Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN

    loading…

    Pelantikan 152 anggota DPD periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2024. Foto/Dok. SINDOphoto/Arif Julianto

    SURABAYA – Jumlah masa reses di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada rentang Oktober-Desember 2025 bertambah. Dari yang seharusnya satu kali menjadi dua kali.

    Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik keras kebijakan penambahan jumlah masa reses tersebut. Keputusan menambah jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali pada tahun persidangan terakhir dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat berujung pada pelanggaran prinsip pengelolaan keuangan negara.

    Sebab, masa reses DPD harus mengikuti masa reses DPR. Sedangkan di rentang Oktober hingga Desember 2025, DPR hanya satu kali reses. “Selain melanggar UU MD3, penambahan reses membebani APBN. Ini mencerminkan para pembuat kebijakan di DPD tidak memiliki sense of crisis,” kata Hardjuno di Surabaya, Jumat (16/1/2025).

    Hardjuno menegaskan, uang pajak rakyat yang dipakai untuk membiayai penambahan reses anggota DPD ini sangat besar. Bahkan angkanya mencapai miliaran rupiah.

    “Kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang Rp350 juta sekali reses. Sedangkan jumlah anggota DPD sekarang 152 orang. Jadi dikalikan saja, berapa uang APBN yang terkuras untuk penambahan reses DPD RI ini,” ujarnya.

    Peneliti studi perampasan aset di beberapa negara itu mengatakan penambahan reses DPD bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur pengelolaan keuangan negara. “Selama ini jadwal sidang dan reses DPD telah disinkronkan dengan DPR untuk memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan efektif,” tuturnya.

    Dalam pandangan Hardjuno, langkah penambahan reses ini dapat mencederai prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara. “Kami minta stop menghambur-hamburkan dana APBN untuk kegiatan reses ini,” tandasnya.

    Hardjuno juga menguraikan perilaku korup tidak hanya berbentuk tindakan melawan hukum secara langsung, tetapi juga yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab harus tetap ditegakkan.

    Karenanya, dia berharap kritik ini dapat menjadi perhatian bagi pimpinan DPD agar lebih bijak dalam membuat kebijakan anggaran. “Kami harapkan, semua pihak yang terlibat bersikap terbuka terhadap kritik dan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil,” tuturnya.

    Sebelumnya, Indonesian Corrupt Workflow Investigation (ICWI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut ICWI, penambahan jumlah reses yang tidak sesuai aturan berimplikasi pada penggunaan anggaran negara yang tidak semestinya, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang defisit.

    (poe)

  • Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom Raih Penghargaan Khusus dari Pemerintah AS

    Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom Raih Penghargaan Khusus dari Pemerintah AS

    loading…

    DEA atau Badan Narkotika Nasional Amerika Serikat memberikan penghargaan Superior Honor and Career Achievement Award kepada Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom. Foto: Ist

    JAKARTA – Drug Enforcement Administration (DEA) atau Badan Narkotika Nasional Amerika Serikat memberikan penghargaan Superior Honor and Career Achievement Award kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap efektivitas kinerja pemberantasan narkotika dan terorisme di Indonesia.

    Selain Marthinus, DEA juga memberikan penghargaan Outstanding Cooperation in the Field of Counter-Narcotics Law Enforcement kepada Kepala Sub Direktorat Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN Satria Oktoreza.

    DEA juga menganugerahi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, penghargaan Superior Performance Award atas kontribusi luar biasanya di bidang kerja sama internasional serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyerahan penghargaan dilakukan di kediaman Dubes AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS dan Indonesia menghadapi tantangan besar terkait narkoba.

    “Amerika dan Indonesia serta negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memerangi organisasi perdagangan narkotika internasional,” ujar Kamala dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Di situs Kedubes AS untuk Indonesia disebutkan DEA bekerja sama erat dengan penegak hukum Indonesia, berkontribusi pada suksesnya ratusan penyelidikan, penyitaan, dan penangkapan.

    Country Attache US-DEA untuk Indonesia Bryan MBarger menyebutkan Marthinus telah menjalani karier yang cemerlang melayani rakyat Indonesia, dalam hal pemberantasan terorisme dan peredaran narkoba.

    Sedangkan, Satria Oktoreza dianggap berhasil memimpin koordinasi dengan mitra internasional seperti DEA yang berdampak pada pemberantasan kejahatan terkait narkotika.

    Sementara, Ivan Yustiavandana dianggap berhasil dalam mengkoordinasikan kerja sama dengan mitra internasional seperti DEA dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang.

    Turut hadir pula dalam penganugerahan yakni Komjen Pol (Purn) Gorries Mere, tokoh intelijen dan militer AM Hendropriyono, politikus Osman Sapta Odang, jurnalis senior Karni Ilyas, sejumlah pejabat BNN, PPATK, serta Kementerian Luar Negeri.

    (jon)

  • Penampakan Detik-detik Purnawirawan Jenderal TNI Tewas Tercebur di Perairan Marunda

    Penampakan Detik-detik Purnawirawan Jenderal TNI Tewas Tercebur di Perairan Marunda

    loading…

    Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan (75) tewas di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa terceburnya purnawirawan jenderal TNI itu terekam CCTV di Dermaga KCN Marunda. Foto: CCTV

    JAKARTA – Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan (75) tewas di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Peristiwa terceburnya purnawirawan jenderal TNI itu terekam CCTV di Dermaga KCN Marunda.

    CCTV merekam peristiwa korban yang saat itu mengendarai mobilnya melaju di Dermaga KCN Marunda. Dalam rekaman CCTV, mobil pensiunan TNI itu melaju dengan kecepatan sedang sampai ujung dermaga.

    Mobil yang dikendarai mantan anggota BIN tersebut sama sekali tak menghentikan laju kendaraannya. Akibatnya, mobil tersebut terjatuh dari dermaga.

    Di dermaga, kondisinya sepi tanpa aktivitas apa pun. Hanya ada laju kendaraan milik korban. Rekaman CCTV cukup jelas menggambarkan adanya sebuah mobil yang diduga milik korban.

    Sebelumnya diberitakan, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardy Marasabessy mengatakan, terjatuhnya kendaraan korban sejatinya terekam CCTV yang mana rekaman itu telah diamankan polisi. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian diketahui korban berkendara sendirian.

    “CCTV terakhir yang terlihat korban dari beberapa CCTV yang kita dapatkan (di sekitar dermaga) nyetir sendiri,” katanya.

    Korban menaiki mobil dari rumahnya. Berdasarkan keterangan keluarganya, korban hendak ke Tangerang untuk mengurus tanah pribadinya.

    Namun, dari penelusuran korban justru sempat berputar-putar di kawasan Bogor, Senen Jakarta Pusat, hingga Cilincing dan berakhir di Marunda, Jakarta Utara.

    (jon)

  • Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Jadi Alasan Kurangi Layanan Publik

    Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Jadi Alasan Kurangi Layanan Publik

    loading…

    Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan masyarakat beralih ke asuransi swasta karena BPJS Kesehatan tak bisa meng-cover semua penyakit. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan masyarakat beralih ke asuransi swasta karena BPJS Kesehatan tak bisa meng-cover semua penyakit.

    Menurut dia, kecilnya nilai iuran BPJS Kesehatan tak bisa jadi alasan pelayanan masyarakat dikurangi. Dia menerima banyak keluhan masyarakat terkait rumah sakit yang menolak pasien mendapatkan pelayanan rawat inap. Salah satu alasannya ada kebijakan baru dari BPJS Kesehatan.

    “Hari ini banyak RS yang menolak pasien dilakukan tindakan termasuk rawat inap. Alasannya kenapa? Karena ada kebijakan baru dari BPJS di mana RS sekarang tak serta merta merawat inap atau melakukan tindakan terhadap pasien, karena cover BPJS tidak lagi full,” ujar Zainul, Jumat (17/1/2025).

    Politikus PKB ini kecewa dengan kebijakan baru BPJS Kesehatan. Seharusnya BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

    Dia menyoroti keluhan Menkes Budi terhadap kecilnya iuran BPJS Kesehatan. Alasan itu tak bisa jadi dalih pelayanan masyarakat dikurangi.

    “Karena BPJS sejak awal kita desain sistem gotong royong, di mana pasien yang sehat itu membackup pasien yang sakit,” kata Zainul.

    “Jadi nggak bisa dibuat patokan karena iurannya Rp40 ribu, kemudian tak cukup meng-cover biaya seluruh kesehatannya. Kan dari awal sudah seperti itu, kenapa baru dimunculkan sekarang?” tambahnya.

    Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui BPJS Kesehatan belum mampu menanggung semua jenis penyakit. BPJS Kesehatan tak mampu meng-cover semua jenis penyakit, karena iuran yang sangat murah.

    “Iuran BPJS Kesehatan sekarang Rp48.000 per bulan dan dengan iuran tersebut belum bisa semua di-cover,” kata Budi di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Karena itu, Menkes secara tidak langsung meminta kepada masyarakat agar memiliki asuransi tambahan di luar BPJS Kesehatan. Dengan harapan, jika ada perawatan yang tidak di-cover BPJS Kesehatan dapat di-cover asuransi swasta.

    Pemerintah saat ini sedang berupaya melobi pihak asuransi di luar BPJS Kesehatan agar memberikan biaya premi yang lebih terjangkau.

    “Jadi, ada dong asuransi swasta (bikin premi) yang bayarnya Rp48.000, Rp100.000 atau Rp150.000 sebulan. Dengan begitu, kalau ada pasien yang penyakitnya tidak di-cover BPJS Kesehatan, sisanya bisa di-cover asuransi swasta,” ujar Budi.

    (jon)

  • Hari Ini Pagar Laut Tangerang Dibongkar Pemasang, KKP: Sangat Bagus

    Hari Ini Pagar Laut Tangerang Dibongkar Pemasang, KKP: Sangat Bagus

    loading…

    Kemunculan pagar laut di perairan Tangerang terus menuai polemik di masyarakat. Kabarnya hari ini pagar laut Tangerang dibongkar si pemasang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kemunculan pagar laut di perairan Tangerang terus menuai polemik di masyarakat. Kabarnya hari ini pagar laut Tangerang dibongkar si pemasang.

    Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengaku telah mendengar pemasang pagar akan membongkar pagar laut hari ini, Sabtu (18/1/2025).

    Baca Juga

    “Kalau memang ada informasi tersebut ya sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” kata Pung.

    Menurut dia, pihak yang memasang pagar laut memang semestinya bertanggung jawab dengan membongkarnya.

    Dengan pagar bambu sepanjang 30 km dibongkar secepatnya diharapkan nelayan tidak terganggu lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    Menurut Pung, memasang pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apalagi pagar laut tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang bisa merugikan nelayan dan berdampak buruk pada ekosistem pesisir.

    Sebelumnya, KKP melakukan penyegelan pagar laut Tangerang, Kamis (9/1/2024). Pihaknya meminta pihak yang bertanggung jawab memasang pagar laut membongkar pagar sepanjang 30 km dalam waktu 20 hari.

    (jon)

  • Kode Polisi 813, Artinya Apa? Ini Penjelasannya

    Kode Polisi 813, Artinya Apa? Ini Penjelasannya

    loading…

    Kode polisi 813, artinya apa? Pertanyaan ini mungkin pernah dilontarkan seseorang yang penasaran dengan penggunaan kode-kode demikian dalam institusi kepolisian. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kode polisi 813, artinya apa? Pertanyaan ini mungkin pernah dilontarkan seseorang yang merasa penasaran dengan penggunaan kode-kode demikian dalam kepolisian.

    Saat bertugas, polisi biasa menggunakan kode angka tertentu untuk berkomunikasi, termasuk melalui Handy Talky (HT). Bukan sembarang kode, ternyata angka-angka yang digunakan punya arti tertentu.

    Selain mempersingkat waktu, kode-kode tersebut juga dipakai agar orang awam tidak dapat memahami informasi yang disampaikan. Contoh kodenya sendiri cukup beragam, termasuk di antaranya angka 813.

    Kode Polisi 813, Artinya Apa?813 merupakan salah satu kode yang biasa dipakai polisi untuk berkomunikasi. Beberapa sumber menyebut artinya adalah siap melaksanakan tugas.

    Kode di atas umumnya dipakai setelah seorang anggota kepolisian diberi perintah oleh pimpinan. Untuk membalasnya, anggota menjawab melalui kode angka tersebut yang berarti siap melaksanakan perintah.

    Selain itu, ada juga sebagian lain yang menyebut kode 813 berarti selamat bertugas.

    Tak hanya kode 813, masih banyak kombinasi angka lain yang dipakai polisi untuk berkomunikasi. Dari sekian banyak, bisa disebutkan satu yang paling populer adalah kode 86.

    Angka 86 adalah kode yang diartikan bahwa anggota polisi telah memahami atau mengerti maksud dari lawan bicara yang memberikan perintah. Biasanya kode ini diucapkan saat seorang anggota mendapat perintah dan membutuhkan kode untuk menjawabnya.

    Selain kedua kode tadi, masih banyak kombinasi angka yang biasa dipakai polisi dalam berkomunikasi. Deretannya cukup bervariasi dengan makna-makna yang berbeda.

    Jadi, terjawab sudah pertanyaan kode polisi 813, artinya apa? Dalam konteks komunikasi polisi, kode 813 sering dipakai untuk menyatakan kondisi bahwa seorang petugas kepolisian siap melaksanakan tugas.

    (jon)

  • Isu Gibran Masuk Golkar lewat MKGR, Ini Respons Bahlil Lahadalia

    Isu Gibran Masuk Golkar lewat MKGR, Ini Respons Bahlil Lahadalia

    loading…

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto/Aldhi Chandra Setiawan

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia bicara tentang isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan masuk partai berlambang pohon beringin melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Bahlil meminta publik menunggu puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR , malam ini.

    “Saya sampai dengan sekarang masih, itu kan nanti di MKGR besok malam saja nanti kita lihat,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Bahlil pun meminta isu masuknya Gibran ke MKGR ditanyakan kepada Ketua Umum MKGR Adies Kadir. Bahlil mengaku dirinya juga merupakan undangan dalam acara HUT Ormas MKGR.

    “Menyangkut siapa yang diundang, wallahualam bissawab, karena saya juga undangan. Tapi saya yakinkan bahwa besok acaranya baik,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal menghadiri perayaan HUT ke-65 Ormas MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir .

    Adies mengatakan, pihaknya telah mengirim undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. “Dan, insyaallah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” kata Adies saat ditemui di Kantor DPP MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Prabowo, kata Adies, akan memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-65 MKGR melalui video tapping. “Karena ternyata beliau dulu waktu zamannya masih berada di Partai Golkar, beliau adalah salah satu, adalah Ketua Dewan Penasihat Ormas MKGR zaman masih Pak Irsyad Sudiro ketua umumnya,” ujarnya.

    (zik)

  • Update Korban Kebakaran Glodok Plaza, 7 Jenazah Sudah Ditemukan

    Update Korban Kebakaran Glodok Plaza, 7 Jenazah Sudah Ditemukan

    loading…

    Tujuh jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat ditemukan. Penambahan jumlah korban ini setelah petugas mengevakuasi dua jenazah, Jumat (17/1/2025) petang. Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Tujuh jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat berhasil ditemukan. Penambahan jumlah korban kebakaran ini setelah petugas mengevakuasi dua jenazah pada Jumat (17/1/2025) petang.

    Dua kantong jenazah tersebut di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat (17/1/2025) sekitar pukul 19.10 WIB.

    Baca Juga

    Pantauan di lokasi, dua kantong jenazah dibawa dua unit ambulans milik Dokpol dan PMI. Selanjutnya kedua kantong jenazah dimasukkan bergiliran ke Ruang Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri untuk dilakukan proses identifikasi.

    RS Polri dengan bertambahnya dua kantong jenazah sehingga telah menerima sebanyak tujuh kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza.

    Namun, kondisi tubuh yang tidak sempurna sehingga proses identifikasi akan dilakukan pencocokan DNA dan pemeriksaan Ondotogram alias rekam medis gigi para korban.

    Sementara itu, sebanyak 12 keluarga korban telah melaporkan kehilangan anggota keluarganya dalam musibah kebakaran Glodok Plaza ke Pos DVI Antemortem RS Polri hingga pukul 18.00 WIB.

    Baca Juga

    Sedangkan data sementara korban hilang dalam kebakaran Glodok Plaza terdapat 14 orang.