Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Mobil Brigjen TNI Purnawirawan Berhasil Ditemukan di Perairan Marunda

    Mobil Brigjen TNI Purnawirawan Berhasil Ditemukan di Perairan Marunda

    loading…

    Mobil milik Brigjen TNI purnawirawan HO (75) akhirnya berhasil ditemukan petugas Tim SAR gabungan hari ini di perairan Marunda. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Mobil milik Brigjen TNI purnawirawan HO (75) akhirnya berhasil ditemukan petugas Tim SAR gabungan hari ini di perairan Marunda. Mobil tersebut ditemukan setelah petugas melakukan pencarian selama dua hari berturut-turut.

    “Baru saja mendapat update dari rekan-rekan penyidik, bahwa pukul 10 pagi hari tadi, telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai Brigjen TNI purnawirawan yang ditemukan meninggal dunia beberapa waktu lalu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam, Sabtu (18/1/2025).

    Menurut Ade, berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, mobil milik korban tersebut bernomor polisi B 1606 LB dengan jenis sedan warna hitam merek Toyota Vios. Mobil tersebut berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Ditpolair dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Basarnas yang sejak beberapa hari lalu telah melakukan pencarian mobil di sekitar lokasi kejadian.

    “Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B 1606 LB. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,” tuturnya.

    Ade menambahkan, mobil yang dikendarai korban saat tercebur di Dermaga KCN Marunda tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi jenazah korban ditemukan oleh nelayan. Petugas pun baru berhasil menemukan mobil tersebut karena kondisi cuaca di perairan Marunda yang tak bagus, mulai dari badai, hujan, hingga arus bawah laut yang kencang.

    (cip)

  • Pj Gubernur Teguh Setyabudi Naik Bronto Skylift Cek Kondisi Kebakaran Plaza Glodok

    Pj Gubernur Teguh Setyabudi Naik Bronto Skylift Cek Kondisi Kebakaran Plaza Glodok

    loading…

    Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi meninjau lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi didampingi Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Satriadi Gunawan, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Marulitua Sijabat meninjau lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025). Teguh melihat langsung kondisi puncak gedung yang terbakar bersama Satriadi menggunakan kendaraan berat, yaitu bronto skylift.

    Kendaraan berat ini juga digunakan untuk mengevakuasi sembilan korban selamat saat kejadian berlangsung, Rabu (15/1/2025). “Kita sungguh prihatin karena kebakaran tersebut sangat besar hingga membuat atap gedung itu roboh ke bawah. Kemudian, kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk, tiang-tiang dan sekatnya sudah berserakan, sudah hilang, dan yang tersisa adalah besi-besinya. Mungkin juga sebagian besar lantai delapan (Plaza Glodok) dan tujuh, menandakan bahwa kebakarannya sangat besar,” ujar Teguh.

    Sementara itu, Teguh juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi bersama, seperti dari jajaran Gulkarmat, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, bahkan Baznas Bazis DKI Jakarta yang turut terlibat menangani kebakaran ini. Sehingga kebakaran tersebut dapat terkendali, mulai dari proses pemadaman hingga pendinginan.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam sinergi ini. Kami juga turut menyampaikan duka cita kepada korban dan keluarganya. Hingga kini, sudah ada tujuh jenazah yang ditemukan dan sudah kita koordinasikan dengan RS Polri untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh inafis. Untuk yang kemungkinan belum ditemukan (14 orang), kita masih melakukan pencarian. Dengan melihat kondisi tersebut, kami juga berharap kepada stakeholder terkait untuk berhati-hati sampai nanti kita menentukan berapa lama proses pencarian tersebut,” ungkap Teguh.

    Teguh memastikan bahwa Pemprov Jakarta bergerak cepat dalam menanggulangi bencana kebakaran dari berbagai aspek. Ia mengatakan, keluarga korban telah dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta melalui dinas sosial, mulai dari pendataan hingga proses klaim asuransi.

    “Kemudian, untuk yang lainnya, jika ada (kartu) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu bisa digunakan. Nanti kami minta Dinas Sosial melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Kami di pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Lalu, Baznas Bazis juga sudah memberikan bantuan dan pastinya kita atur sedemikian rupa (alokasi bantuan) agar sesuai aturan dan dapat membantu korban. Kita semua prihatin dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana kebakaran ini,” pungkasnya.

    (rca)

  • TNI AL Targetkan 2 Km Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Setiap Harinya

    TNI AL Targetkan 2 Km Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Setiap Harinya

    loading…

    Sebanyak 600 personel TNI AL dibantu warga dan nelayan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 KM di Tangerang, Banten hari ini.Foto/SindoNews

    JAKARTA – Sebanyak 600 personel TNI AL dibantu warga dan nelayan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 KM di Tangerang, Banten hari ini. Ditargetkan, pagar misterius tersebut bisa dibongkar sepanjang 2 Km lebih per harinya.

    “Tidak mungkin kalau 30 KM itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target hari ini 2 Km. Seperti saya sampaikan tadi, lebih mudah menanam (pagar bambu) daripada mencabut, apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan,” ujar Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) IIl Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto saat memimpin pembongkaran tersebut di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

    Menurut Harry, pagar laut sepanjang 30,16 KM tersebut tak bisa dibongkar dalam waktu satu hari saja, tapi memerlukan waktu. Maka itu, kegiatan tersebut bakal terus dilakukan setiap harinya hingga pagar misterius itu bisa dibongkar seluruhnya bersama stakeholders terkait.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholders lain. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholders yang lain ataupun instansi yang lain akan bisa bergabung dengan kita,” tuturnya.

    Harry menambahkan, TNI AL bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan sejumlah stakeholders dalam melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang tersebut. Pembongkaran dilakukan agar masyarakat dan nelayan sekitar bisa memiliki akses dalam beraktivitas dan mencari nafkah di lautan.

    “Di wilayah Lantamal III sendiri, kami sudah perintahkan Danlanal Banten dan mereka sudah rapat kemarin menindaklanjuti perintah dari saya, mungkin secara simultan ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir, hari Selasa nanti kalau tidak salah di wilayah Banten, tepatnya di Kronjo,” katanya.

    (cip)

  • Yustinus Prastowo Sentil Deddy Corbuzier Serang Anak Sekolah yang Kritik Ayam MBG Tak Enak

    Yustinus Prastowo Sentil Deddy Corbuzier Serang Anak Sekolah yang Kritik Ayam MBG Tak Enak

    loading…

    Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengkritik Deddy Corbuzier. Foto/Instagram

    JAKARTA – Deddy Corbuzier kena sentil Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo . Sentilan Yustinus menanggapi Deddy yang mengkritik seorang anak sekolah yang terang-terangan mengeluhkan rasa ayam menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak enak.

    “Saya mengkritik itu. Tidak pantas!” kata Yustinus kepada SindoNews, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam cuitannya di platform X (sebelumnya Twitter), Yustinus mengaku percaya ketulusan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto di program Makan Bergizi Gratis. Dia menilai penggunaan kata bergizi ini sangat bagus sebagai standar dan harapan, tak sekadar gratis tapi sekaligus berkualitas.

    “Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini. Terlebih mengintimidasi anak2 yg berkeluh kesah. Menghardik dg kesombongan dan arogansi yg tak bermutu,” cuit Yustinus yang sudah mengizinkan SindoNews mengutipnya.

    “Jangan lupa Bung, program ini dibiayai APBN yg sumbernya dari uang pajak. Anda jangan merendahkan orang tua anak2 itu pun berkontribusi membayar pajak. Jadi ini timbal balik. Anak2 polos itu berhak bicara otentik,” sambungnya.

    Dia mendukung Prabowo agar MBG ini sukses dan jadi wujud penggunaan uang pajak yang baik. “Seraya berharap beliau dijauhkan dari tukang hardik arogan yang menjauhkan kita dari kehidupan publik yang beradab,” pungkasnya.

    Dalam cuitan sebelumnya, Yustinus percaya ketulusan dan kesungguhan Presiden Prabowo dalam program MBG ini. Pernyataan Prabowo dinilainya cukup konsisten dan komitmen kuat. Apalagi, kata dia, MBG juga telah diimplementasikan di banyak negara dengan berbagai variasi skema.

  • Danlantamal III Jakarta Mudah Bongkar Pagar Laut Tangerang karena Tak Ada yang Mengakui

    Danlantamal III Jakarta Mudah Bongkar Pagar Laut Tangerang karena Tak Ada yang Mengakui

    loading…

    Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang belum diketahui siapa yang memasangnya. Hal itu justru memudahkan aparat berwenang membongkar pagar laut. Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti

    TANGERANG – Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang belum diketahui siapa yang memasangnya. Hal itu justru memudahkan aparat berwenang dalam membongkar pagar laut.

    “Lebih mudah kita melaksanakan (pembongkarannya) kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Apa pun itu kalau untuk kepentingan rakyat, TNI AL khususnya kami akan tampil ke depan,” ujar Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto saat memimpin pembongkaran di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

    Baca Juga

    Dalam melakukan pembongkaran pagar laut, sebanyak 600 personel TNI AL dikerahkan. Bukan hanya petugas, masyarakat dan nelayan turut membantu dalam pembongkaran pagar laut.

    “(Pembongkaran pagar laut) perintah secara langsung Presiden melalui KSAL terutama yang saya tangkap isi perintahnya buka akses untuk nelayan keluar masuk beraktivitas (melaut),” tuturnya.

    Sebelum dibongkar, pihaknya menerima keluhan dari masyarakat dan nelayan sekitar tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses dalam mencari nafkah di lautan. TNI AL sempat berkoordinasi dengan berbagai stakeholder hingga akhirnya dilakukan pembongkaran, Sabtu (18/1/2025).

    (jon)

  • Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    Kepemimpinan Ganda HNSI Pusat Bikin Bingung Nelayan se-Indonesia

    loading…

    Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya.

    Dua kepengurusan HNSI di pusat yakni pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Soemarjono.

    “Pengurus pusat sibuk merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Anggota juga bingung dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini,” ujar Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga, Sabtu (18/1/2025).

    Saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak – hak normatifnya seperti kelangkaan BBM untuk nelayan anggota HNSI.

    Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI menambahkan belum lagi banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI.

    Nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan di antaranya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) nelayan asing seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

    “Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kemudian praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi,” katanya.

    Kemudian, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Belum lagi peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden Prabowo.

    Menurut dia, ikan merupakan makanan bergizi yang bisa menjadi menu MBG. Semua ini tentu saja membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.

    “Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI segera diakhiri dan pemerintah dalam hal ini Menteri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat,” ujar Andy.

    (jon)

  • Marinir Dibantu Nelayan Bongkar Pagar Laut Tangerang Sepanjang 30,16 Km

    Marinir Dibantu Nelayan Bongkar Pagar Laut Tangerang Sepanjang 30,16 Km

    loading…

    Ratusan personel TNI AL dibantu sejumlah nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di Pesisir Tangerang, Sabtu (18/1/2025). Foto: iNews/Noerman Hasnugara

    TANGERANG – Ratusan personel TNI Angkatan Laut (AL) dibantu sejumlah nelayan membongkar pagar laut di Pesisir Tangerang, Sabtu (18/1/2025). Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km yang membuat sulitnya aktivitas nelayan merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Satu per satu cucuk bambu pagar laut misterius di pesisir utara Kabupaten Tangerang dicabut dengan cara diikat menggunakan tambang kemudian ditarik menggunakan perahu nelayan.

    Baca Juga

    Pembongkaran pagar laut pada hari ini ditargetkan sepanjang 2 km. Pencabutan pagar laut 30,16 km yang membentang di 16 desa pada 6 kecamatan di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang tak bisa selesai dalam waktu satu hari.

    Danlantamal III Jakarta Brigjen TNI Marinir Harry Indarto mengatakan, pada pembongkaran tersebut pihaknya mengerahkan 600 personel dengan dibantu sejumlah nelayan.

    “Sebelum membongkar, TNI AL lebih dulu mengecek kedalaman laut dan dalamnya tancapan bambu lalu berkoordinasi dengan sejumlah pihak hingga dilakukan pembongkaran,” ujarnya, Sabtu (18/1/2025).

    Kehadiran TNI AL dalam pembongkaran pagar laut atas perintah Presiden Prabowo. Dengan begitu, memberikan akses dan kenyamanan nelayan ketika sedang pergi melaut.

    (jon)

  • Ini Motif Anak Majikan Bunuh Satpam: Sering Dilaporin Pulang Malam

    Ini Motif Anak Majikan Bunuh Satpam: Sering Dilaporin Pulang Malam

    loading…

    Rumah mewah lokasi pembunuhan satpam atau sekuriti Septian (37) oleh anak majikannya berinisial A (26) di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Foto/Putra Ramadhani Astyawan

    BOGOR – Seorang satpam atau sekuriti Septian (37) tewas bersimbah darah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Jumat 17 Januari 2025. Polisi menetapkan anak majikan satpam tersebut berinisial A sebagai tersangka.

    “Sudah naik tersangka, Mas,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo dikonfirmasi MNC Portal, Sabtu (18/1/2025).

    Tersangka yang diketahui berinisial A itu kini sudah ditahan polisi di Mako Polresta Bogor Kota. “Iya ditahan,” pungkasnya.

    Adapun korban ditemukan sudah dengan kondisi bersimbah darah di dalam pos sekuriti rumah mewah yang dijaganya sekitar pukul 04.30 WIB. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi kejadian.

    Dalam kasus ini, polisi sempat memeriksa lima orang saksi termasuk terduga pelaku. Terduga pelaku juga menjalani tes urine dan hasilnya positif menggunakan tembakau sintetis.

    “Yang jelas yang diduga pelaku kita cek urine positif sinte,” kata Eko Prasetyo.

    Sakit Hati Jadi Motif Anak Majikan Bunuh Satpam

    Polisi mengungkap motif sementara anak majikan yang membunuh sekuriti rumahnya di Kota Bogor karena sakit hati. Pegawai di rumah tersebut termasuk korban kerap mengadu ke ibu tersangka.

    “Motifnya sakit hati, karena semua pembantunya, sopir, sama sekuriti itu sering laporin pelaku ini ke orang tuanya,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi, Sabtu (18/1/2024).

    Dari situ, tersangka berinisial A (26) mengaku sering dimarahi oleh sang ibu yang membuatnya sakit hati salah satunya kepada korban yakni S. “Sehingga pelaku suka dimarahin sama orang tuanya karena pulang malam, dia sakit hati,” jelasnya.

    Untuk sementara, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Tetapi, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan ada tidaknya unsur perencanaan oleh tersangka.

    “Kita masih ikutin dari laporan dulu ya. Nanti kalau perkembangannya mungkin bisa ke arah situ berencana,” pungkasnya.

    (rca)

  • KPK Sita 6 Apartemen di Tangsel Diduga Milik Mantan Dirut PT Taspen

    KPK Sita 6 Apartemen di Tangsel Diduga Milik Mantan Dirut PT Taspen

    loading…

    KPK menyita 6 apartemen di Tangsel yang diduga milik mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 6 apartemen di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduga milik mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih. Enam apartemen itu disita dalam operasi KPK pekan ini.

    “Perlu kami sampaikan bahwa pada Minggu ini juga KPK telah menyita 6 apartemen yang berlokasi di Tangsel senilai kurang lebih Rp20 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Sabtu (18/1/2025).

    Baca Juga

    KPK meyakini 6 apartemen yang disita ini memiliki keterkaitan atas kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen yang tengah diusut.

    “Enam apartemen diduga milik tersangka ANK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” ucapnya.

    Masih dalam pengusutan perkara ini, KPK juga menggeledah 2 rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor di Jabodetabek pada 16 dan 17 Januari 2025. Dalam operasi itu KPK menyita uang tunai hingga sejumlah dokumen.

    “Jika dirupiahkan sekitar Rp100 juta, termasuk juga penyitaan terhadap dokumen atau surat serta barang bukti elektronik yang diduga punya keterkaitan dengan perkara itu,” kata Tessa.

    (jon)

  • Anggota DPRD Jakarta Kritisi Pergub Poligami: Belum Ada Urgensinya

    Anggota DPRD Jakarta Kritisi Pergub Poligami: Belum Ada Urgensinya

    loading…

    Anggota DPRD Jakarta dari Partai Golkar Farah Savira mengkritisi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian di lingkungan Pemprov Jakarta. Foto: Ist

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian di lingkungan Pemprov Jakarta. Ketentuan ini menyangkut poligami atau beristri lebih dari satu.

    Menanggapi ini, Anggota DPRD Jakarta dari Partai Golkar Farah Savira menuturkan baginya ini merupakan sudah masuk wilayah privasi atau individu juga urusan sosial berupa praktik yang tidak wajar.

    “Saya merasa perlu memberikan catatan kritis terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Meski bertujuan menciptakan ketertiban administrasi, aturan ini berpotensi melangkahi privasi individu dan menormalisasi praktik yang tidak wajar,” ujar Farah, Jumat (17/1/2025).

    Dia menilai regulasi yang keluar pada awal 2025 itu diskrimintif dan sangat tidak manusiawi, karena ada praktik yang menunjukkan sikap inferioritas dan superioritas antara laki-laki dan perempuan.

    Farah juga menyinggung ranah pernikahan yang berada di ranah Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga seluruh aturan administrasinya sudah menjadi tupoksi di sana.

    ”Tata kelola pernikahan ASN diatur melalui ketentuan pernikahan yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Menambah aturan tambahan yang mencampuri aspek private pernikahan hanya akan menambah beban administratif juga melanggar hak privasi individu,” katanya.

    Dia menjelaskan akan pentingnya pergub ataupun perda lain yang selama ini menjadi langkah prioritas bagi isu seperti perempuan dan anak mestinya diperbarui.

    ”Ketimbang membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ada baiknya Pemprov mesti membuat aturan (Pergub atau Perda) tentang Perempuan dan Anak yang sudah lama tidak diperbarui. Pemerintah harus prioritaskan pembaruan regulasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.

    Bagi Farah, saat ini belum ada urgensi untuk menerbitkan Pergub karena yang perlu diutamakan adalah soal kebijakan yang bersikap adil dan menjunjung nilai kemanuasiaan juga kesetaraannya.

    “Pergub tersebut belum ada urgensinya. Langkah yang lebih bijak adalah memperkuat pencatatan sipil, memberikan edukasi, serta menyediakan konseling keluarga bagi ASN. Kebijakan harus dirancang untuk tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil, manusiawi, serta melindungi semua pihak secara setara,” ujarnya.

    (jon)