Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa polisi berintegritas jauh lebih banyak jumlahnya. Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    Semar menganggap sejak dulu selalu ada masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap kepolisian. Meskipun harus diakui saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” jelas Semar, Selasa (21/1/2025).

    Ia menganggap kritikan masyarakat sebagai bentuk masukan untuk kepolisian. Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juaranya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” tambahnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat. Bahkan, menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi Polri tak terlihat, tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.

    “Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” tegas Semar.

    Semar yang juga eks aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

  • Ruang Pendingin Gedung Bank Panin Sudirman Jakpus Terbakar, 4 Unit Damkar Dikerahkan

    Ruang Pendingin Gedung Bank Panin Sudirman Jakpus Terbakar, 4 Unit Damkar Dikerahkan

    loading…

    Ruang pendingin yang berada di Gedung Bank Panin, Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar, Selasa (21/1/2025). FOTO/DOK.Gulkarmat Jakarta

    JAKARTA – Ruang pendingin yang berada di Gedung Bank Panin, Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat kebakaran . Sebanyak 4 unit dan 16 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

    “Iya betul ruang AHU/Pendingin gedung (Bank Panin) terbakar,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

    Command Center menyebutkan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran pada pukul 11.10 WIB. Kemudian, untuk proses pendinginan pukul 11.25 WIB. Dia menuturkan, untuk memadamkan api, sebanyak 4 unit dan 16 personel pemadam kebakaran pun dikerahkan.

    “Pengerahan 4 unit dan 16 personel pemadam kebakaran,” katanya.

    Dia menambahkan, saat ini proses pemadaman telah selesai dilakukan dari ruang pendingin gedung tersebut. “Kebakaran diduga ketika Vendor melakukan proses instalasi pipa pergantian mesin Chiller AC Gedung, lalu terjadinya percikan api dan terkena Glasswoll di area ruangan terjadi penyalaan,” katanya.

    (abd)

  • Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut

    Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (22/1/2025) besok. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (22/1/2025) besok. Pemanggilan itu diakuinya akan membahas pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

    “Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” kata Titiek Soeharto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga berencana untuk melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke lokasi untuk mengetahui kebenaran beragam informasi yang beredar di tengah masyarakat, termasuk terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut tersebut.

    “Itu kita akan cek lagi kebenarannya kita akan turun kan. Kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di situ,” ujarnya.

    Di sisi lain, putri Presiden kedua RI Soeharto itu juga mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan kepada publik siapa pemilik pagar laut tersebut, termasuk siapa sosok yang mendanainya.

    “Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini,” pungkasnya.
    Felldy

    (rca)

  • Dipanggil MKD DPR Gegara Bikin Konten Kebakaran di Los Angeles, Uya Kuya: Siap Banget!

    Dipanggil MKD DPR Gegara Bikin Konten Kebakaran di Los Angeles, Uya Kuya: Siap Banget!

    loading…

    Anggota DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya siap memberikan klarifikasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait membuat konten kebakaran di Los Angeles. Foto/Ravie Mulia Wardani

    JAKARTA – Presenter sekaligus Anggota DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya, mengaku siap memberikan klarifikasi jika dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), imbas membuat konten depan rumah korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat.

    “Siap banget! Dan menurut gue kalian udah cukup menolong MKD, klarifikasi di sini juga MKD sudah bisa melihat kan, kalian udah memberikan saya ruang untuk klarifikasi, tapi kalau dipanggil pun saya nggak apa-apa,” ucap Uya Kuya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Sejauh ini, kata Uya, viralnya pembuatan konten di LA belum berdampak pada tugasnya sebagai Anggota DPR RI. Menurutnya, masalah ini juga dipicu karena kesalahpahaman.

    “Nggak ada, gue sih merasa fine-fine aja. Kalau ada kesalahan gue merasa kemarin tidak tahu. Ini kan kejadian seperti ini penyebabnya adalah ketidaktahuan, kesalahpahaman, atau kurang informasi,” lanjutnya.

    Uya mengklaim, sudah mendapat izin mengambil gambar oleh kepolisian setempat. Terlebih, dia menyebut ada banyak orang yang melakukan kegiatan serupa.

    “Kalau gue udah dapat informasi boleh ambil gambar di situ. Itu public space dan ada puluhan orang yang ambil gambar juga, tapi yang gue nggak tahu adalah ada orang yang ngaku punya rumah menegur,” ucap dia.

    “Setelah ditegurkan gue stop, dan tidak ada maksud apa-apa, di tempat sebelumnya juga kita nggak minta izin tuh karena di rumah-rumah sebelumnya emang nggak ada yang punya rumah keluar,” pungkasnya.

  • Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    loading…

    Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat.

    Iwan mengatakan berbagai kebijakan yang mulai sudah diterapkan Prabowo-Gibran layak mendapat dukungan dari semua pihak karena kebijakan tersebut menjadi harapan akan kemaslahatan rakyat.

    “Langkah langkah yang humanis dan pro rakyat dalam awal pemerintahan Prabowo tersebut adalah sebuah harapan yang cerah bahwa program program kedepan dalam jangka panjang akan banyak yang disambut oleh masyarakat secara baik dan positif, sebagai wujud dari komitment Presiden Prabowo yang benar benar mengutamakan rakyat,” ujar Iwan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Iwan, dalam kaidah fikih ada istilah yang sangat populer yaitu, Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah. Hal ini menurut Iwan bermakna kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Karena itu, Iwan mengaku setuju dengan istilah “Prabowocare” yang dikeluarkan aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moty.

    “Prabowocare menjadi selaras menurut prinsip prinsip tersebut,” kata Iwan yang juga Sekjend Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) ini.

    Iwan kemudian membeberkan sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran yang dianggap menjadi harapan akan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Misalnya, kata Iwan, soal Kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2025.

    “Hal itu tentunya kita sambut positif karena program itu menunjukkan komitmen Prabowo-Gibran kepada buruh,” katanya.

  • Panen Kritik usai Ngonten Depan Rumah Korban Kebakaran di LA, Uya Kuya: Gue Udah Kebal

    Panen Kritik usai Ngonten Depan Rumah Korban Kebakaran di LA, Uya Kuya: Gue Udah Kebal

    loading…

    Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya panen kritikan usai bikin konten depan rumah korban kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat. Foto/Ravie Wardani

    JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya panen kritikan usai bikin konten depan rumah korban kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat. Suami Astrid Khairunisha itu mengaku sudah tak peduli dengan komentar negatif warganet khususnya di Indonesia.

    Sebab, dia merasa hal ini merupakan ketidakpahaman netizen atas masalah yang tengah menimpanya. “Kalau untuk komentar netizen mah gue udah keballah, karena netizen itu rata-rata dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang,” kata Uya Kuya saat ditemui di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Uya menilai, masalah ini sebagai teguran baginya dalam membuat konten. Hanya saja, ia membantah konten tersebut untuk kepentingan pribadi.

    “Kita enggak buat konten TikTok atau reels. kita hanya mengirim video kepada teman media yang minta gambar dan kita di situ juga enggak buat YouTube, karena dibilang kan ‘Uya di situ cari monetisasi, adsense’. Orang kita nggak buat konten medsos kita, dan sebetulnya itu kan kalau mau buat konten saat itu, pasti kita langsung upload,” beber Uya.

    Lebih lanjut, Uya juga mengklaim pengambilan gambar rumah korban kebakaran LA atas izin kepolisian setempat maupun Federal Bureau of Investigation (FBI).

    “Dan di situ bukan cuma gue doang. Ada puluhan orang lain yng ngambil video, dari orang umum, ada influencer, yang gue nggak kenal juga, ada TV-TV gede, yang mereka ambil gambar di sepanjang jalan itu banyak banget,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Uya Kuya dan istrinya mendapat teguran hingga diusir warga lantaran membuat konten di depan rumah yang ikut terbakar di Los Angeles. Uya dan keluarga dinilai tidak punya empati lantaran membuat konten di tengah kemalangan yang menimpa korban.

    Konten itu disinyalir untuk mengabarkan kondisi terkini kebakaran di Los Angeles. Saat itu, Uya Kuya dan istrinya, tampak sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran.

    Melalui akun TikToknya @camr1517, pemilik rumah itu merekam momen Uya Kuya dan Astrid membuat konten di depan rumahnya yang sudah hangus dilalap api. Pemilik rumah tersebut pun mengeluhkan sikap Uya Kuya serta beberapa orang yang kerap merekam dan memotret puing-puing kebakaran.

    (rca)

  • Polemik Satryo Brodjonegoro di Kemendikti Saintek, Puan Harap Bisa Ditindaklanjuti Secara Transparan

    Polemik Satryo Brodjonegoro di Kemendikti Saintek, Puan Harap Bisa Ditindaklanjuti Secara Transparan

    loading…

    Ketua DPR Puan Maharani turut buka suara ihwal polemik pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani turut buka suara ihwal polemik pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Ia berharap agar persoalan itu bisa ditindaklanjuti secara transparan.

    Puan menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto . Namun, ia berharap masalah itu bisa diselesaikan secara transparan.

    “Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, persoalan itu merupakan ranah eksekutif. Namun, ia menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti masalah itu di Komisi X DPR.

    “Apa pun yang kami lakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait,” terang Puan.

    Sekadar informasi, sekitar ratusan oegawai Kemdikti Saintek menggelar aksi damai di Gedung Kemedikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) pagi. Aksi itu ditujukan untuk menuntut keadilan dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Satryo.

    Penanggung jawab (Pj) Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Neni Herlina menjadi salah satu pegawai yang dipecat sepihak oleh Satryo. Ia menuturkan, kejadian itu bermula kala istri Prof Satryo mengajukan permintaan pergantian meja kantor di ruang kerja Mendiktisaintek.

  • Interupsi di Paripurna DPR, Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Pagar Laut

    Interupsi di Paripurna DPR, Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Pagar Laut

    loading…

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) di DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS di DPR Riyono dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini.

    Dia mengatakan bahwa kasus pemagaran ini merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut. “Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,” kata Riyono dalam interupsinya, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. “Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia,” ujarnya.

    Anggota Komisi IV DPR itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Demikian interupsi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita,” pungkasnya.

    (rca)

  • Memilukan! Ratusan Rumah di Kemayoran Ludes Terbakar, Ini Penampakannya

    Memilukan! Ratusan Rumah di Kemayoran Ludes Terbakar, Ini Penampakannya

    loading…

    Kebakaran yang melanda kawasan Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) mengakibatkan ratusan rumah ludes dan warga mengungsi. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kebakaran yang melanda kawasan Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) mengakibatkan ratusan rumah ludesdan warga mengungsi.
    Foto/Riana Rizkia

    “Objek terdampak, 11 RT terdampak RT 01 sampai RT 011 dengan 543 bangunan (rumah),” kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

    Baca Juga

    Akibat hilangnya ratusan bangunan, Asril mengatakan, sebanyak 607 kepala keluarga dengan 1.797 jiwa terpaksa mengungsi di dua lokasi berbeda, yakni Mushola Al-Hasanah dan Masjid Baiturrahman.

    Foto/Riana Rizkia

    “Sedangkan, untuk korban masih dalam pendataan. Termasuk, estimasi kerugian,” katanya.

    Baca Juga

    Sementara untuk kronologi kebakaran dilaporkan bahwa titik api awalnya bersumber dari lantai dua salah satu rumah warga, yang membesar dan merambat ke rumah lainnya seluar 4.500 meter

    “Dugaan sementara penyebab kebakaran (akibat) korsleting listrik,” katanya.

    (shf)

  • Uya Kuya Bikin Malu, Mahkamah Kehormatan Dewan Layak Memberi Sanksi

    Uya Kuya Bikin Malu, Mahkamah Kehormatan Dewan Layak Memberi Sanksi

    loading…

    Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya bersama istrinya, Astrid Khairunnisha. Foto/Instagram Uya Kuya

    JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya dinilai layak diberi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan partainya. Sebab, tindakannya yang membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran di Los Angeles (LA), Amerika Serikat dinilai memalukan.

    “Sebelum memutuskan menjadi wakil rakyat di DPR, Uya Kuya seharusnya sudah mengetahui bahwa ada beban yang konsekuensi yang akan ditanggung dan ada yang sudah harus ditinggalkan,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada SindoNews, Selasa (21/1/2025).

    Fernando menambahkan, sebagai wakil rakyat dan pejabat negara, tindakan Uya Kuya tidak bisa dilepaskan dari posisi dan jabatannya. “Termasuk ketika membuat konten di depan rumah korban kebakaran Los Angeles tentu tidak bisa dilepaskan sebagai anggota DPR RI walaupun sedang masa reses,” ujarnya.

    Menurut dia, seharusnya Uya Kuya memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakili, bukan pergi berlibur ke luar negeri dan membuat konten di lokasi yang mengalami bencana.

    “Saya berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi yang tegas kepada Uya Kuya karena sudah mencederai dan semakin memperburuk citra DPR RI. Sebaiknya PAN juga memberikan sanksi kepada Uya Kuya sebagai partai tempat ia bernaung karena sudah memberikan dampak negatif,” pungkasnya.

    Hal senada dikatakan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Pertanyaannya, apa tujuan dia ke Amerika? Apakah terkait dengan urusan kerja? Ongkosnya dari mana?” tanya Fadhli.

    “Kalau urusan pribadi, apakah dia enggak masuk kerja selama di Amerika? Itu jadi pertanyaan. Kalau urusan ngonten itu terkait dengan etikanya,” sambungnya.

    Dia mempersilakan MKD menyelesaikan perkara erika Uya Kuya tersebut. “Biar MKD menilai apakah pantas atau tidak ngonten korban kebakaran,” pungkasnya.

    (rca)