Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Rieke Diah Pitaloka Adukan Kasus Mirip Vina Cirebon ke Komisi III DPR

    Rieke Diah Pitaloka Adukan Kasus Mirip Vina Cirebon ke Komisi III DPR

    loading…

    Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengadu kasus dugaan salah tangkap yang mirip dengan kasus Vina Cirebon di Tasikmalaya, Jawa Barat ke Komisi III DPR RI. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengadu kasus dugaan salah tangkap yang mirip dengan kasus “Vina Cirebon” di Tasikmalaya, Jawa Barat ke Komisi III DPR RI.

    Dia menduga, Polres Tasikmalaya Kota telah salah menangani perkara dugaan pengereyokan anak-anak.

    “Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat, dalam kasus pengeroyokan anak-anak,” kata Rieke saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Sementara itu, kuasa hukum anak yang diduga salah tangkap, Nunu Mujahidin menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari adanya insiden pengeroyokan di Kota Tasikmalaya yang terjadi pada 17 November 2024.

    Dari insiden itu, polisi telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan menangkap 10 orang. Dari jumlah itu, satu orang ditetapkan tersangka. Empat di antaranya merupakan anak-anak, sementara sisanya merupakan saksi.

    “Pada saat penangkapan, penyidik baru melakukan pemeriksaan kepada korban, dua korban menyatakan mereka tak mengenal pelaku. Polisi tanpa bukti cukup melakukan penangkapan anak yang sekarang diproses di pengadilan,” kata Nunu.

    Pada saat diperiksa di kepolisian, kata Nunu, anak-anak yang ditangkap dimintai keterangan tanpa didampingi penasehat hukum, orang tua, maupun Badan Pemasyarakat (Bapas).

  • Bertemu Prabowo, Muzani Sampaikan Minyak Urut Titipan Megawati

    Bertemu Prabowo, Muzani Sampaikan Minyak Urut Titipan Megawati

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden Prabowo Subianto. Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah menyampaikan barang titipan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden Prabowo Subianto . Barang yang dititipi Megawati itu berupa minyak urut.

    Minyak urut itu diberikan Muzani kala bertemu Prabowo pada pekan lalu. “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menyampaikan, Megawati memiliki minyak urut untuk mengatasi pegal-pegal. “Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin,” tuturnya.

    Saat disinggung ihwal pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani mengaku belum mengetahui. Namun, ia berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung dalam waktu dekat. “Ya, saya mudah-mudahan secepatnya,” kata Muzani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini, Prabowo dan Megawati punya harapan sama untuk cepat bertemu. “Iya doong. Kita semua harapan yang sama dan saya pun menyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tutur Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    (zik)

  • Akses JCC Ditutup, Eks Pengelola JCC Tetap Lanjutkan Proses Hukum

    Akses JCC Ditutup, Eks Pengelola JCC Tetap Lanjutkan Proses Hukum

    loading…

    General Manager JCC Edwin Sulaeman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Polemik pengelolaan Jakarta Convention Center (JCC) belum mereda. Terbaru, aparat menyegel dan menutup rapat akses masuk mulai dari memblokade hingga merantai akses masuk. Investor dan pengelola JCC PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) merasa rugi lantaran tidak bisa menggelar kegiatan.

    “Kami tidak bisa lagi menjalankan aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan memenuhi kontrak dari para klien dan mitra bisnis yang sudah ditandatangani sejak awal 2024. Kami sangat menyesal dan menyayangkan situasi ini terjadi, apalagi langkah direksi PPKGBK mengambil alih paksa JCC dilakukan pada saat proses hukum sedang berjalan,” kata General Manager JCC Edwin Sulaeman di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Edwin, pihaknya telah menerima pembatalan dari sejumlah klien, baik BUMN maupun swasta sebagai dampak penutupan akses ke JCC. Akibat pembatalan itu kegiatan MICE di JCC tidak dapat berjalan sesuai rencana, sehingga banyak dari pelaku usaha yang sudah terhubung dengan kegiatan-kegiatan MICE tersebut ikut terkena dampaknya

    “Selama lebih dari 30 tahun kami membangun JCC sebagai brand MICE terbaik dan ikon MICE Indonesia bersama puluhan klien dan mitra bisnis. Kondisi yang terjadi saat ini di JCC sangat membahayakan industri MICE, terutama bagi pelaku usaha yang sudah memiliki kontrak-kontrak bisnis dengan konsumen dan pasar baik dari domestik maupun mancanegara,” kata Edwin.

    Tindakan pengambilalihan secara sepihak yang dilakukan direksi PPKGBK menciptakan preseden buruk bagi industri MICE nasional. Apalagi saat ini pihak PPKGBK memaksa para klien dan mitra bisnis yang selama puluhan tahun bekerja sama dengan JCC mengalihkan kontraknya ke Badan Layanan Usaha (BLU) tersebut.

    Menurut Edwin, beberapa klien dan mitra bisnis JCC sudah memutuskan mencari venue di luar JCC. Langkah ini merupakan upaya dari para pelaku usaha tersebut untuk memperoleh kepastian bisnis dan yang terpenting adalah mendapatkan layanan terbaik. Pasalnya di industri MICE standar layanan dan jaringan akan sangat menentukan eksistensi perusahaan tersebut.

    “Kami membutuhkan puluhan tahun untuk membangun reputasi JCC sebagai pusat kegiatan MICE yang diakui internasional. Jika citra ini rusak, akan sulit bagi Indonesia untuk menarik acara-acara besar di masa depan,” ujar Edwin.

    Untuk itu, PT GSP mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah guna menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan industri MICE di Indonesia.

    “Kami menyerukan agar persoalan hukum ini tidak dijadikan alasan untuk merusak ekosistem MICE, yang berdampak besar pada ekonomi nasional, di mana setiap tahun industri MICE menyumbang sekitar Rp100 triliun, dan JCC berkontribusi 20-30%,” kata Edwin.

    Yosep Badoeda, kuasa hukum PT GSP menyayangkan perlakuan direksi PPKGBK kepada PT GSP selaku mitra pengelola JCC yang telah berjalan bersama selama puluhan tahun. Terlebih tindakan pengambilalihan secara paksa JCC dilakukan di saat proses hukum tengah berjalan.

  • Sudah Sebulan, Masak Nggak Dapat-dapat

    Sudah Sebulan, Masak Nggak Dapat-dapat

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto memberikan keterangan kepada media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada pemerintah segera mengumumkan siapa dalang di balik pemasangan pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Ia heran sudah sebulan mencuat, pemilik pagar laut belum juga diketahui.

    “Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai,” kata Titiek di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, tidak mungkin pagar laut itu bisa terbangun jika tidak didukung dengan infrastruktur hingga pendaan yang kuat. Sebab, tidak mungkin pagar laut dengan panjang 30,16 kilometer itu bisa dibangun dalam hitungan hari saja.

    Oleh karenanya, legislator Gerindra itu meminta pengungkapan dalang pemasang pagar laut ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Terlebih, kasus ini juga sudah bahan perbincangan publik sejak lama.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramainya, masak enggak dapet-dapet gitu,” ujarnya.

    (abd)

  • Pemerintah Akan Beri Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Konflik Sosial

    Pemerintah Akan Beri Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Konflik Sosial

    loading…

    Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan kepada media di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pemerintah bakal memberikan kompensasi , rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban konflik sosial . Utamanya bagi korban konflik sosial yang telah memenangkan gugatan di peradilan.

    “Ada peristiwa-peristiwa konflik sosial, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, pelakunya siapa? enggak, enggak, enggak. Konflik sosial yang peristiwa terjadi sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan,” kata Pigai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Pigai menjelaskan, konflik sosial yang dimaksud bukan disebabkan oleh individu, melainkan suasana politik yang memicu terjadinya konflik. Beberapa korban bahkan masih berada di pengungsian hingga saat ini. Oleh karena itu, Kementerian HAM bersama dengan Kementerian Sosial akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima kompensasi tersebut.

    “Konflik sosial yang dimaksud itu sudah kita lihat dulu, ada di daerah-daerah yang dua puluhan tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial ada yang sampai sekarang berada, waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka adukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami,” kata Pigai.

    Selain itu, Pigai juga menegaskan, pemerintah berkomitmen memperhatikan korban peristiwa-peristiwa konflik sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kementerian Sosial, menurut Pigai, telah siap untuk bekerja sama dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi kepada para korban.

    “Lalu yang berikut kami juga akan memberi perhatian, kerja sama dengan Kementerian Sosial sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan peraturan menteri (Permen HAM) yang akan memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok disabilitas. Pigai menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas, terutama disabilitas mental.

    “Lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan? Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas,” kata Pigai.

  • Koarmada RI dan MNC Peduli Sediakan 1.000 Porsi Makanan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Bogor

    Koarmada RI dan MNC Peduli Sediakan 1.000 Porsi Makanan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Bogor

    loading…

    Koarmada RI bersama MNC Peduli menggelar program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto/Jonathan Simanjuntak

    BOGOR – Komando Armada (Koarmada) RI bersama MNC Peduli menggelar program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Bakti sosial digelar memperingati Hari Dharma Samudera yang jatuh setiap 15 Januari.

    Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata menyampaikan sebanyak 1.000 porsi makan disediakan baik untuk santri, pengurus serta masyarakat sekitar. Makanan berisi itu memiliki menu nasi putih, sayur capcai dan daging rendang.

    “Karena sebetulnya juga ini program sangat baik di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya,” kata Denih, Sabtu (18/1/2025).

    Denih menyebut Indonesia kini tengah mengharapkan cita-cita menghadirkan generasi emas untuk mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh sebabnya, ia menilai pemenuhan gizi sangatlah diperlukan disamping pendidikan.

    “Kita kan mengharapkan generasi emas, ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan,” tuturnya.

    Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut itu menerangkan, TNI AL tak berhenti memerikan program bagi masyarakat Indonesia. Ia lantas menyinggung program Kampung Bahari Nusantara yang menyasar khalayak psisir.

    “Kegiatan AL apapun itu selain dari tugas pokok profesionalisme pengabdian kepada masyarakat ini juga bentuk kecil pengabdian,” ujarnya.

    (shf)

  • Didukung MNC Peduli, Koarmada RI Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Makan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Cileungsi

    Didukung MNC Peduli, Koarmada RI Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Makan Bergizi Gratis di Ponpes Al-Fatah Cileungsi

    loading…

    Koarmada RI didukung MNC Peduli menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan hingga makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2025). FOTO/JONATHAN SIMANJUNTAK

    BOGOR – Komando Armada Republik Indonesia ( Koarmada RI ) didukung MNC Peduli menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan hingga makan bergizi gratis. Bakti sosial digelar di Pondok Pesantren Al-Fatah Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2025).

    Bakti sosial digelar memperingati Hari Dharma Samudera yang jatuh setiap 15 Januari. Momentum hari peringatan itu dimaknai untuk memberikan juga manfaat kepada masyarakat.

    Di lokasi, kegiatan baksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis ini disambut masyarakat. Ratusan masyarakat yang didominasi lansia bahkan turut melakukan pengecekan kesehatan mulai dari pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol hingga asam urat.

    Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menyebut sebanyak 20 tenaga medis dilibatkan dalam kegiatan ini. Bukan hanya tenaga medis, perlengkapan obat-obatan yang diberikan gratis juga turut dipersiapkan.

    “Tentu ini momentum yang baik, sebuah kegiatan yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi bagaimana perjuangan pahlawan misalnya Yos Sudarso dalam memperjuangkan memperebutkan Irian Barat dari Belanda,” kata Deni Hendrata kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Pemilihan Pondok Pesantren Al-Fatah Cileungsi bukan tanpa alasan. Denih menyebut Al-Fatah merupakan ponpes yang menggambarkan pengabdian kepada Indonesia. Salah satunya ialah terbangunnya Rumah Sakit Indonesia yang ada di Palestina.

    “Ajaran dari Al-Fatah ini juga bukan ponpes yang radikal, tapi merupakan ponpes yang mendukung Merah Putih. Saya berharap juga generasi muda masuk manapun ya, termasuk TNI AL dari para santri-santri yang saleh, saya kira itu motivasinya,” tuturnya.

    Kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ini ditutup dengan pemberian sembako kepada masyarakat. Total sebanyak 200 paket beras diberikan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh MNC Peduli yang turut mengikuti rangkaian kegiatan bakti sosial ini.

    (abd)

  • Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN, Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN, Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara LAGA HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN Malam Ini bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini resmi menggelar sidang praperadilan antara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan ini diajukan terkait penetapan Hasto sebagai tersangka KPK.

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN bersama Davie Pratama, Guntur Romli, Emrus Sihombing, dan para narasumber kredibel lainnya akan kembali membahas secara mendalam perihal kasus Hasto yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku .

    KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan upaya penetapan Harun Masiku sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam tindakan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai sekjen partai besar di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan atas kasus ini dan menjadi pembelajaran bagi penegakan hukum di Indonesia. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

    Saksikan selengkapnya malam ini di Rakyat Bersuara ‘LAGA’ HASTO VS KPK DI PRAPERADILAN bersama para narasumber, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Emrus Sihombing-Pengamat Politik, Patra M Zen-Pengacara Hasto Kristiyanto, Yudi Purnomo – Eks Penyidik KPK, Boyamin Saiman – Koordinator MAKI, Irma Hutabarat – Politisi PSI, Martin Simanjuntak – Praktisi Hukum, Pukul 19.00 WIB, live hanya di iNews.

    (zik)

  • Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    loading…

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menyarankan kepada Anies Baswedan agar tidak mendirikan partai politik. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan itu, Mardani menyarankan Anies tak mendirikan partai politik.

    “Pertama udah lama nggak ketemu. Kedua, Mas Anies ngundang makan,” kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Mardani menuturkan, Anies sempat membahas menjaga Indonesia. Ia mengaku turut membahas tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yabg dirilis Litbang Kompas.

    “Beliau melihat bahwa kita perlu terus menjaga Indonesia, salah satu obrolan pas hari itu, itu kita baca koran 80% tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah,” katanya.

    “Tapi Mas Anies menyampaikan salah satunya karena tidak ada perpecahan, tidak ada mengajak pendukungnya untuk menyerang, ini suatu bentuk kompetisi yang baik. Setelah selesai kompetisi, maka kita maju bersama,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Mardani mengaku turut menyampaikan pesan ke Anies agar tak membuat partai politik (parpol). “Ke depannya kayaknya beliau ingin membentuk perkumpulan untuk menjaga silaturahmi. Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya Mas,” katanya.

    Mardani menjelaskan alasan usulan itu lantaran banyak parpol yang ingin mengusung Anies di Pilpres 2029. Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas presiden.

    “Kan sudah ada keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan, dan akan banyak yang mengajak Mas Anies, karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pengin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” katanya.

    (abd)

  • Profil Riyono, Anggota DPR yang Usulkan Pembentukan Pansus Pagar Laut

    Profil Riyono, Anggota DPR yang Usulkan Pembentukan Pansus Pagar Laut

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Riyono menyampaikan sikap fraksinya agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pagar Laut. Hal itu disampaikannya saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR , Selasa (21/1/2025).

    Menurut Riyono, kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.

    “Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,” kata Riyono dalam interupsinya, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah. “Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia,” ujarnya.

    Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memandang, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional. Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Demikian interupsi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita,” pungkasnya.

    Profil Riyono
    Riyono merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan.

    Riyono menempuh pendidikan dasar di SDN Jambangan pada 1986 – 1992. Pendidikan SMP ditempuh di SMP 1 Kawedanan pada 1992 – 1995. Selanjutnya, Riyono belajar di SMUN 1 Kawedanan pada 1995 – 1998.

    Riyono kemudian kuliah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Program Studi Ilmu Kelautan pada 1998 – 2005. Selanjutnya di Agribisnis Undip Semarang pada 2007 – 2010.