Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Rumah Sakit Khusus Jantung Northern Heart Hospital di Penang Malaysia Resmi Beroperasi

    Rumah Sakit Khusus Jantung Northern Heart Hospital di Penang Malaysia Resmi Beroperasi

    loading…

    Rumah sakit spesialis jantung dan vaskular Northern Heart Hospital (NHH) di Penang, Malaysia resmi beroperasi melayani pasien dari berbagai negara. Foto/Sucipto

    PENANG – Rumah sakit spesialis jantung dan vaskular Northern Heart Hospital (NHH) di Penang, Malaysia resmi beroperasi. Rumah sakit tersebut diresmikan oleh Gubernur Penang Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak.

    Hadir dalam peresmian ini Chairman dari NHH, Penang Yang Amat Mulia Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Redhauddin Tuanku Mukriz beserta jajarannya.

    CEO Northern Heart Hospital Kelen Leong mengatakan, peluncuran ini merupakan komitmen dalam menangani kesehatan kardiovaskular di wilayah ini.

    “Northern Heart Hospital berkomitmen untuk menetapkan standar baru dalam perawatan kardiovaskular dan memastikan setiap pasien baik lokal maupun internasional menerima perawatan berkualitas tinggi yang dapat mereka percayai,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

    Sebagai rumah sakit pertama di Malaysia yang didedikasikan khusus untuk perawatan kardiovaskular di Penang, kata dia, rumah sakit ini menawarkan rangkaian layanan lengkap diagnostik dan pengobatan untuk berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung lainnya.

    Sejak soft opening pada Juni 2024, NHH telah melayani lebih dari 14.000 pasien dari berbagai negara hingga saat ini. Di antaranya, Indonesia, Thailand, dan Singapura.

    Anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Penang untuk Pemuda, Olahraga, dan Kesehatan yang merupakan perwakilan dari Kepala Menteri Penang Daniel Gooi mengatakan, peluncuran Northern Heart Hospital menandai langkah penting dalam upaya peningkatkan perawatan kardiovaskular di Penang dan Malaysia.

    “Rumah sakit ini tidak hanya memperkuat kapasitas kami dalam menangani kondisi jantung yang kompleks bagi masyarakat Malaysia, tetapi juga meningkatkan reputasi Penang sebagai destinasi utama untuk pariwisata medis,” katanya.

  • Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    loading…

    Gus Hilman (tengah) dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Muhammad Hilman Mufidi terlihat begitu bersemangat ketika tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa pagi (21/1/2025). Wajahnya tampak berseri-seri.

    Mengenakan setelan jas warna gelap dengan bawahan warna senada yang dipadukan dengan dasi warna hijau dan berpeci, Gus Hilman tampak begitu gagah.

    Dia terlihat mempercepat langkahnya menuju ruang Rapat Paripurna. Sang ibu, Chalimatus Sa’diyah yang berjalan di sampingnya terpaksa harus ikut mempercepat langkahnya.

    Gus Hilman–begitu dia biasa disapa–bahkan meninggalkan langkah sang ayah, Jazilul Fawaid dan kedua adiknya, Ganis Samahah dan Hilma Aqila yang pagi itu sengaja ikut datang ke Senayan untuk menyaksikan dari dekat sang kakak dilantik sebagai anggota DPR RI.

    Hilman berjalan menuju lift dan naik ke Ruang Paripurna Lantai III, Nusantara II. Karena rapat belum dimulai, Hilman singgah di ruang tunggu di samping Ruang Rapat Paripurna.

    Di sana sudah menunggu Anisah Syakur dan Muhammad Khozin, dua nama lain yang pagi itu hendak dilantik sebagai anggota DPR RI melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

    Gus Hilman bersama Anisah Syakur dan Muhammad Khozin resmi dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025.

    Pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

  • KPK Tahan Bupati Situbundo terkait Kasus Korupsi Dana PEN

    KPK Tahan Bupati Situbundo terkait Kasus Korupsi Dana PEN

    loading…

    KPK resmi menahan Bupati Situbundo, Karna Suswandi dan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Situbundo, Eko Prionggo Jati, Selasa (21/1/2025). FOTO/JONATHAN SIMANJUNTAK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) resmi menahan Bupati Situbundo, Karna Suswandi alias KS. Karna diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbundo tahun 2021-2024.

    Selain Karna, KPK juga menahan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Situbundo, Eko Prionggo Jati alias EPJ. KPK sebelumnya telah menetapkan tersangka terhadap dua orang itu.

    “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan mulai tanggal 21 Januari 2025 hari ini sampai tanggal 9 Februari 2025,” kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, Selasa (21/1/2025).

    Baca Juga

    KPK bakal melakukan penahanan selama 20 hari terhadap Karna Suswandi dan Eko Prionggp Jati. Adapun keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang Rutan KPK.

    “Penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabangan KPK,” tuturnya.

    Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

    (abd)

  • 58 Pejabat Baru Kabinet Merah Putih Lapor LHKPN, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun

    58 Pejabat Baru Kabinet Merah Putih Lapor LHKPN, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun

    loading…

    Sebanyak 58 penyelenggara negara baru Kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di LHKPN. Salah satu pejabat baru ada yang memiliki harta Rp5,4 triliun. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 58 penyelenggara negara baru Kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara ( LHKPN ). Salah satu pejabat baru ada yang memiliki harta Rp5,4 triliun.

    Penyelenggara negara baru merupakan mereka yang baru dilantik pada di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, penyelenggara negara reguler adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat di era pemerintahan sebelumnya.

    “Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

    Nilai harta kekayaan rata-rata pejabat reguler alias yang pernah menjabat di periode sebelumnya juga lebih rendah dari pejabat negara baru. KPK menyebut rata-rata harta kekayaan pejabat reguler senilai Rp187 miliar, sementara 58 pejabat baru memiliki nilai rata-rata kekayaan Rp227 miliar.

    “Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar,” tuturnya.

    KPK akan segera melakukan verifikasi terkait laporan harta kekayaan ini. Selanjutnya, KPK akan segera mengumumkan harta kekayaan pejabat ini kepada publik.

    “Sesudah itu kita tayangkan. Sekarang 14 dari 58 ini sudah tayang di e-announcement. Tapi kita pastikan seminggu dua minggu ini akan selesai semua dan tayang di e-announcement,” tutupnya.

    (abd)

  • Update Kebakaran Glodok Plaza, Jenazah ke-9 Ditemukan di Ruang Karaoke

    Update Kebakaran Glodok Plaza, Jenazah ke-9 Ditemukan di Ruang Karaoke

    loading…

    Jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat dalam kondisi tidak utuh kembali ditemukan dan dievakuasi oleh petugas, Selasa (21/1/2025) sore. Foto./iNewsTV/Miftahul Ghani

    JAKARTA – Jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat dalam kondisi tidak utuh kembali ditemukan dan dievakuasi oleh petugas pada Selasa (21/1/2025) sore.
    Foto/Dok.SindoNews

    Jenazah tersebut ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke tempat hiburan malam Tiyara.

    Baca Juga

    Petugas gabungan dari Tim DVI Polri, Polres Metro Jakarta Barat, Gulkarmat, dan BPBD DKI Jakarta kemudian melakukan evakuasi jasad korban kebakaran tersebut dengan kantong jenazah dari lokasi.

    Penemuan ini menambah jumlah kantong jenazah yang telah dievakuasi menjadi sembilan dalam enam hari proses pencarian.

    “Jenazah korban ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke,” ungkap Kasiops Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin.

    Ia menambahkan bahwa jenazah langsung dimasukkan ke dalam kantong dan dibawa menggunakan mobil DVI Dokpol Polri untuk segera dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca Juga

  • Kisah Pilu Korban Kebakaran Kemayoran, Hanya Berhasil Selamatkan Dokumen Berharga, Lainnya Ludes Terbakar

    Kisah Pilu Korban Kebakaran Kemayoran, Hanya Berhasil Selamatkan Dokumen Berharga, Lainnya Ludes Terbakar

    loading…

    Korban kebakaran di Kemayoran, Darmi, hanya berhasil menyelamatkan dokumen berharga sementara barang-barang lainnya ludes terbakar. FOTO/RIANA RIZKIA

    JAKARTA – Kebakaran permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) dini hari, menyisakan kisah pilu. Salah satu korban tidak sempat menyelamatkan apa pun kecuali dokumen berharga.

    Darmi menuturkan, api yang merambat begitu cepat saat semua orang tertidur membuatnya panik. Dia langsung terbangun begitu mendengar riuh di luar, kemudian membangunkan dan menyelamatkan anak serta cucunya.

    “Ada yang teriak kebakaran kebakaran, apinya langsung gede, semua (anggota keluarga) lagi tidur,” kata Darmi saat ditemui di posko sementara Polres Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (21/1/2025).

    Tak berpikir panjang, Darmi bersama keluarganya keluar dari rumah yang sudah hampir runtuh. Dengan keadaan panik dan lutut bergetar, dia melangkah tergopoh gopong dengan membawa anak cucunya.

    Sambil membawa dokumen penting seperti ijazah, kartu keluarga (KK) yang sudah disimpan dalam satu wadah, Darmi tidak memiliki keinginan selain selamat dari kebakaran.

    “Panik, langsung lemes, langsung bangun, langsung kaget semua. Tapi alhamdulillah keluarga selamat semua,” ucapnya.

    Kini, setelah berhasil selamat dari peristiwa mencekam itu, Darmi berharap pemerintah dapat segera memberi bantuan selain makanan, contohnya adalah seragam sekolah.

    Darmi mengatakan, dirinya tidak sempat menyelamatkan seragam sekolah anak-anaknya, saat kobaran api melahap rumahnya.

    “Habis semua, seragam abis, buku abis, nggak ada buku sama sekali, nggak ada seragam, nggak ada sepatu. (Bantuan yang diperlukan) Buku, seragam sekolah, sepatu,” katanya.

    (abd)

  • Seluruh Pejabat Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN, Segera Diumumkan KPK

    Seluruh Pejabat Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN, Segera Diumumkan KPK

    loading…

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers mengenai LHKPN pejabat Kabinet Merah Putih di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/1/2025). FOTO/JONATHAN SIMANJUNTAK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memastikan sebanyak 123 penyelenggara negara di Kabinet Merah Putih telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Pejabat-pejabat itu telah melaporkan harta kekayaannya sebelum jatuh tempo yakni tiga bulan setelah dilantik.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan sedianya terdapat 124 penyelenggara negara di kabinet Merah Putih. Hanya saja, satu sisanya dilantik lebih akhir, sehingga batas waktu melaporkan LHKPN juga lebih mundur.

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan (LHKPN),” kata Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/1/2025).

    Pahala menjelaskan, 123 penyelenggara itu terbagi dalam dua kategori yaitu sebanyak 65 pejabat yang pernah melaporkan LHKPN sebelumnya dan 58 penyelenggara negara baru yang belum pernah melaporkan LHKPN.

    Mereka yang pernah menjabat pada periode pemerintahan masuk dalam golongan regular, sehingga masih bisa melaporkan LHKPN tahun 2024nya paling lambat 31 Maret 2025.

    “Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya, penjumlahannya, ada yang salah apa enggak,” kata Pahala.

    “Sesudah itu kita tayangkan. Sekarang 14 dari 58 ini sudah tayang di e-annoucement. Tapi kita pastikan seminggu, dua minggu ini akan selesai semua dan tayang di e-announcement,” sambungnya.

    Dalam kesempatan ini, Pahala juga menyebut bahwa rata-rata nilai harta untuk penyelenggara negara reguler (yang sebelumnya juga menjabat) mencapai Rp187 miliar. Sementara, rata-rata harta untuk penyelenggara yang baru melaporkan LHKPN lebih tinggi yaitu Rp227 miliar.

    “Rata-rata yang (pejabat) reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus (baru melaporkan LHKPN) relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar,” tutupnya.

    (abd)

  • Kemendikti Saintek Sebut Kasus Protes Pegawai Telah Selesai

    Kemendikti Saintek Sebut Kasus Protes Pegawai Telah Selesai

    loading…

    Sekjen Kemendikti Saintek Togar M Simatupang dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2025),menegaskan kasus protes pegawai Kemendikti Saintek telah diselesaikan. FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolog ( Kemendikti Saintek ) Togar M Simatupang menegaskan kasus protes pegawai Kemendikti Saintek telah diselesaikan. Bahkan, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro pun telah bertemu dengan para pegawainya tersebut.

    “Kejadiannya kemarin, ini suatu bentuk ekspresi, aspirasi yang disampaikan teman-teman Paguyuban Dikti dalam keadaan damai ya, diterima oleh Pak Dirjen untuk menangkap aspirasi yang ada,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, aspirasi itu lantas disampaikan ke Mendikti Saintek Satryo hingga akhirnya dilakukan pertemuan dengan Paguyuban Dikti di Rumah Dinas Mendikti, kawasan Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung dengan baik dan hangat, termasuk persoalan yang dikeluhkan pegawai telah diselesaikan pula dengan baik.

    “Terjadilah pertumuan itu, boleh dikatakan kehangatan antara Menteri dengan Perwakilan Pegawai Kemdikti Saintek, saling tukar pikiran, mencari persamaan dan meluruskan segala sesuatu yang diperlukan, bahwa Kementerian baru tentu memiliki dinamika tersendiri, ada penataan pegawai, ada rotasi, dan mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas,” tuturnya.

    Hasilnya, kata dia, para pegawai Dikti, khususnya Paguyuban Dikti pun mendukung komitmen dan bersama-sama menyukseskan program Kemendikti Saintek yang masih baru tersebut. Pasalnya, persoalan protes yang terjadi kemarin merupakan miskomunikasi dan mispersepsi belaka.

    “Kami semua berkomitmen untuk kembali bekerja, menyelesaikan semua tugas-tugas, mensukseskan program-program pemerintah, sampai ke depan untuk bisa lebih baik lagi, dalam menyikapi miskomunikasi ataupun mispersepsi yang terjadi,” katanya.

    (abd)

  • 3 Kerugian yang Ditimbulkan Pagar Laut Ilegal Sepanjang 30 Km di Tangerang

    3 Kerugian yang Ditimbulkan Pagar Laut Ilegal Sepanjang 30 Km di Tangerang

    loading…

    Tim dari KKP menyegel pagar bambu yang dipasang di Laut Tangerang, beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.SINDOnews

    TANGERANG – Pagar laut ilegal di Tangerang hingga saat ini belum diketahui siapa pemiliknya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan sedang melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

    Pagar laut dari bambu terbentang hingga lebih dari 30 kilometer yang melintasi wilayah pesisir 16 desa, enam kecamatan, Kabupaten Tangerang. Pagar laut tersebut telah disegel tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono atau Ipunk. Bahkan TNI AL turun tangan mencabuti pagar bambu tersebut.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengatakan, pemagaran laut di Banten merupakan indikasi adanya upaya sekelompok orang yang ingin mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar. Menurutnya, hak itu akan menjadikan mereka berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut.

    3 Kerugian yang Ditimbulkan Pagar Laut Ilegal1. Nelayan Sulit Mendapat Penghasilan
    Salah satu dampak yang ditimbulkan pagar laut ilegal ini adalah sulitnya nelayan mendapatkan ikan kecil di pinggir laut. Hal ini akan membuat pemasukan nelayan di sekitar Kampung Bahari Karang menurun.

    2. Membatasi Aktivitas Nelayan
    Anggota Ombudsman Hery Susanto mengklaim pagar bambu yang dipasang tanpa izin itu telah menghambat aktivitas masyarakat nelayan di sekitarnya dalam mencari nafkah.

    Ombudsman bahkan menaksir kerugian yang dialami nelayan mencapai Rp8 miliar, gara-gara pagar bambu itu.

    3. Mengganggu Habitat Laut
    Aktivitas penimbunan tambak dan aliran sungai mengganggu alur air dan merusak habitat laut. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan pemagaran laut itu adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir.

    Johan menegaskan, jika pagar didirikan tanpa izin atau tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial, maka tindakan ini berpotensi melanggar hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

    (abd)

  • Dituduh Tampar Pegawai, Mendikti Saintek Satryo Belum Ambil Langkah Hukum

    Dituduh Tampar Pegawai, Mendikti Saintek Satryo Belum Ambil Langkah Hukum

    loading…

    Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang menyampaikan keterangan kepada media di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/ARI SANDITA

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tuduhan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Tuduhan dugaan penamparan Satryo terhadap pegawai viral di media sosial.

    “Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum),” kata Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, berkaitan rekaman suara yang beredar dan berisi percakapan antara dua orang, yang mana disebut-antara Satryo dengan pegawai vendor yang menangani urusan air di Rumah Dinas Widya Chandra, pihaknya belum mengetahui sumber rekaman tersebut ataupun siapa yang membuat serta menyebarkannya. Diyakini, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya ingin mencari keuntungan belaka.

    Dia menambahkan, beluk dipastikan apakah tujuan penyebaran itu juga dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah bagaimana. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut.

    “Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum,” katanya.

    (abd)