Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Kasus Investasi Bodong Net89 Bareskrim Sita Rp52 Miliar, Dikembalikan ke Korban?

    Kasus Investasi Bodong Net89 Bareskrim Sita Rp52 Miliar, Dikembalikan ke Korban?

    loading…

    Bareskrim Polri menyita uang Rp52,5 miliar kasus investasi bodong robot trading Net89 yang dikelola PT SMI. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita uang sebesar Rp52,5 miliar di kasus investasi bodong robot trading Net89 yang dikelola PT SMI. Lantas, apakah uang tersebut bakal dikembalikan ke korban?

    “Terkait dengan nasibnya para korban terkait masalah barang bukti, untuk barang bukti nanti kan akan disidangkan dan saat disidangkan akan diputuskan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf dikutip Kamis (23/1/2025).

    Pihaknya, kata Helfi, saat ini dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka nantinya akan memperjuangkan uang tersebut untuk bisa kembali ke korban.

    “Karena saat ini kita juga didampingi LPSK untuk perkara ini dan LPSK tentunya akan membantu bagaimana proses itu diharapkan putusannya bisa dikembalikan ke korban,” ucap Helfi.

    “Dalam proses persidangan nanti dari LPSK pasti akan dimintai pendapat, biasanya hakim akan memperhatikan hal itu,” sambung dia.

    Sebagai informasi, dalam perkara ini polisi telah menetapkan 15 tersangka yang terdiri dari 14 perseorangan dan satu korporasi.

    Sembilan di antaranya sudah dilakukan penahanan, dua tidak dilakukan penahanan lantaran sakit keras dan tiga orang masih dilakukan pengejaran dan polisi sudah mengeluarkan red notice.

    (shf)

  • Viral! Pengemudi Pelat Dinas TNI Diduga Maki dan Pukul Pengendara di Jaktim

    Viral! Pengemudi Pelat Dinas TNI Diduga Maki dan Pukul Pengendara di Jaktim

    loading…

    Pengemudi mobil pelat dinas TNI diduga memaki dan memukul pengendara lain di Jakarta Timur. Dari video yang dilihat Kamis (23/1/2025), peristiwa terjadi tak jauh dari exit tol Jagorawi menuju arah TMII. Foto: IG @dashcamindonesia

    JAKARTA – Viral, pengemudi mobil pelat dinas TNI diduga memaki dan memukul pengendara lain di Jakarta Timur. Dari video yang dilihat Kamis (23/1/2025), peristiwa terjadi tak jauh dari exit tol Jagorawi menuju arah TMII.

    Kedua kendaraan melintas di jalur sama. Kedua kendaraan yang melaju dengan kecepatan rendah nyaris bersenggolan.

    Pengemudi mobil dengan pelat dinas 5519-03 itu kemudian membuka kaca dan memprotes aksi pemobil yang melaju dari exit tol. Sedangkan, pengemudi yang juga merekam video melalui dashboard camera (dashcam) mengatakan dirinya sedang masuk jalur.

    Kemudian, pengemudi mobil dinas TNI sempat memaki dan berhenti di depan mobil yang hampir berserempetan dengannya. Seorang pria lalu menghampiri pengemudi mobil yang hampir menyerempet tersebut.

    Terdengar suara cekcok antara kedua pengemudi. Disebutkan pula perekam mengaku dipukul.

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengatakan, sedang menelusuri peristiwa tersebut. “Tentang berita viral dan saat ini TNI sedang melakukan penelusuran untuk memastikan fakta yang terjadi,” ujar Hariyanto, Kamis (23/1/2025).

    Dia menegaskan TNI akan memberi sanksi jika ada anggota terbukti melakukan kesalahan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penelusuran resmi dari TNI.

    “TNI memiliki komitmen dalam menjaga profesionalisme dan integritas setiap anggotanya. Apabila nanti ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai aturan berlaku,” katanya.

    (jon)

  • Kebakaran Glodok Plaza, Manajemen Sebut Telah Jalankan Standar Keselamatan dan Keamanan

    Kebakaran Glodok Plaza, Manajemen Sebut Telah Jalankan Standar Keselamatan dan Keamanan

    loading…

    Pengelola Glodok Plaza, PT TCP Internusa menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kebakaran pada pekan lalu yang mengakibatkan 11 korban meninggal dunia. Foto/Ist

    JAKARTA – Pengelola Glodok Plaza, PT TCP Internusa menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi pada pekan lalu. Diketahui, telah ditemukan 11 korban meninggal dalam musibah kebakaran ini.

    “Kami turut berduka cita kepada para korban serta keluarga yang terdampak oleh kejadian ini,” ujar Legal Manager Glodok Plaza, Stevana Rani dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2024).

    Terkait peristiwa tersebut, Manajemen Glodok Plaza ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kata Stevana, bahwa pihaknya senantiasa mematuhi peraturan dan standar hukum yang berlaku.

    Termasuk pemenuhan perizinan gedung berupa SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan pemenuhan perijinan gedung yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta K3 pada gedung.

    “Seluruh peralatan keselamatan, termasuk peralatan pemadam kebakaran, telah dipasang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berfungsi dengan baik pada saat insiden terjadi,” tuturnya.

    Dia melanjutkan manajemen Glodok Plaza telah dan akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan seluruh otoritas terkait untuk mendukung proses investigasi atas kejadian ini.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penanganan insiden ini, terutama kepada petugas Damkar, BNPB, Kepolisian, aparat keamanan, serta semua pihak lain yang terlibat,” kata Stevana.

    Terakhir, pihaknya memastikan bahwa keselamatan dan keamanan pengunjung serta tenant selalu menjadi prioritas utama.

    Dia menambahkan Manajemen Glodok Plaza berkomitmen penuh untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait aspek operasional yang dijalankan, sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.

    (shf)

  • Menko Muhaimin Raih Popularitas Tertinggi di 100 Hari Kerja, Awal Baik untuk Program Pemberdayaan

    Menko Muhaimin Raih Popularitas Tertinggi di 100 Hari Kerja, Awal Baik untuk Program Pemberdayaan

    loading…

    Menko Pemberdayaan Masyarajat (PM) Muhaimin Iskandar memperoleh popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjadi menteri dengan popularitas dan citra baik tinggi dalam survei 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Capaian ini dinilai sebagai awal baik bagi titik tolak kinerja Menko PM ke depan.

    “Saya pikir ini menjadi semacam titik start yang patut diapresiasi, karena sangat jarang sekali ada menteri yang bisa langsung tancap gas di awal-awal pemerintahan,” kata Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, Rabu (22/1/2024).

    Ia menilai kinerja Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM mempunyai dampak langsung kepada masyarakat. Kondisi ini membuat tingkat pengenalan publik kepada sosok Muhaimin Iskandar lebih mudah.

    “Kemenko Pemberdayaan ini kan berurusan dengan persoalan kemiskinan, desa, pekerja migran, UMKM, dan koperasi yang relatif beririsan dengan masalah sehari-hari masyarakat. Jadi tentu publik lebih mengenalnya,” katanya.

    Apalagi, kata Wasisto, Kemenko PM mempunyai program-program prioritas yang jelas. Seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengentasan kemiskinan, reformasi sistem KUR, hingga model pembiayaan dan pendampingan baru untuk UMKM.

    “Target Kemenko PM juga jelas yakni mencapai target kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan kemiskinan hingga level 4,5-5%, sehingga orang bisa lebih mudah melihat apakah kinerja Menko sudah di jalurnya atau tidak,” ujarnya.

  • Daftar Lengkap 32 Polisi Disidang Etik Kasus Pemerasan DWP di Antaranya 1 Kombes dan 7 Kompol

    Daftar Lengkap 32 Polisi Disidang Etik Kasus Pemerasan DWP di Antaranya 1 Kombes dan 7 Kompol

    loading…

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim memberikan keterangan soal oknum polisi yang terlibat kasus pemerasan saat konser DWP, beberapa waktu lalu. Total 32 polisi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 32 polisi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pemerasan warga Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Mereka terkena sanksi pemecatan hingga demosi.

    Pada awal pengungkapan kasus diketahui 18 polisi terlibat pemerasan. Seiring berjalannya sidang etik, jumlah oknum polisi bertambah.

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, total 32 polisi disidang etik dengan sanksi pemecatan hingga demosi.

    “Dalam penegakan kode etik ini, hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar. Tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggarannya,” ujar Erdi, Kamis (23/1/2025).

    Daftar Lengkap 32 Polisi Jalani Sidang Etik Kasus Pemerasan DWP1. Mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat tidak hormat. Dia terbukti membiarkan bawahannya melakukan pemerasan kepada penonton DWP.

    2. Mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia dipecat karena terlibat mengamankan dan memeras penonton DWP.

    3. Mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful dipecat karena terlibat mengamankan dan memeras penonton DWP.

    4. Mantan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadlan didemosi delapan tahun karena terbukti ikut memeras korban.

    5. Mantan Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin didemosi delapan tahun karena terbukti ikut memeras korban.

    6. Mantan Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik didemosi delapan tahun karena terbukti ikut memeras korban.

  • Menag-Menhub Usulkan Work From Anywhere saat Libur Nyepi dan Idulfitri 2025

    Menag-Menhub Usulkan Work From Anywhere saat Libur Nyepi dan Idulfitri 2025

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar dan Menhub Dudy Purwagandhi mengusulkan Work From Anywhere (WFA) jelang libur Nyepi dan Idulfitri 2025 untuk mengantisipasi arus mudik. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas wacana Work From Anywhere (WFA) menjelang libur Nyepi dan Idulfitri 2025. Usulan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

    “Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idulfitri,” ungkap Menhub Dudy Purwagandhi dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idulfitri bertepatan 31 Maret.

    Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

    Menag Nasaruddin Umar mendukung usulan ini. “Prinsipnya kami setuju saja karena ini untuk kemaslahatan umat beragama. Biarlah mereka bersenang-senang di kampungnya, silaturahmi, dan mendapatkan semangat baru,” ujarnya.

    Menurut Menhub, WFA akan memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi.

    “Kalau tidak salah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menerapkan WFA hingga 60 persen. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” jelasnya.

  • Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    loading…

    Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Foto/Dok Pribadi

    Arjuna Putra Aldino
    Ketua Umum DPP GMNI

    ORGANIZED Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah lembaga independen jaringan jurnalis investigasi global khusus kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Setiap tahunnya organisasi yang didanai oleh United Nations Democracy Fund (UNDEF) Dana Demokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan nominasi “Person of the Year” kepada mereka tokoh yang dianggap melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Belakangan nominasi lembaga ini menjadi perbincangan akibat memasukkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup tahun 2024.

    Masuknya nama Jokowi karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Penilaian ini bersumber dari penominasian masyarakat sipil dan jurnalis.

    Dalam rekam jejaknya, OCCRP banyak mengungkap kasus korupsi besar dan mengesankan. Misalnya, investigasi mereka terhadap kasus Russian Laundromat, yang mengungkap skema pencucian uang senilai lebih dari 20 miliar dolar AS melalui bank-bank di Eropa. Investigasi lainnya, Azerbaijani Laundromat, menunjukkan bagaimana elit Azerbaijan menggunakan skema pencucian uang untuk menyuap pejabat asing.

    Tentu, nominasi OCCRP ini punya pengaruh yang sangat luas mengingat OCCRP sendiri memiliki 70 anggota media investigasi dan 50 mitra, termasuk The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, dan Le Monde.

    Apalagi OCCRP didukung oleh sejumlah nama-nama besar dalam konteks ekonomi global seperti The European Union, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office, Ministry for Europe and Foreign Affairs of France, U.S. Department of State hingga National Endowment for Democracy.

    Artinya nominasi ini sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata internasional, terutama menggerus kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia.

    State Capture Corruption dan Investasi
    Definisi korupsi yang menjadi fokus OCCRP bukanlah semata-mata korupsi yang dikenal luas yang dalam pengertiannya sebuah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat administrasi publik layaknya suap yang dilakukan kepada petugas penegak hukum, petugas bea cukai, penyedia layanan kesehatan, dan pejabat pemerintah lainnya.

    Namun, sebuah “State Capture Corruption” yakni sebuah upaya individu dan perusahaan untuk membentuk aturan hukum, kebijakan, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri dengan memberikan keuntungan pribadi yang tidak sah kepada pejabat publik.

  • Hari Ini DPR Panggil Kementerian ATR Bahas Sertifikat Pagar Laut di Pesisir Tangerang

    Hari Ini DPR Panggil Kementerian ATR Bahas Sertifikat Pagar Laut di Pesisir Tangerang

    loading…

    DPR memanggil Kementerian ATR/BPN untuk membahas polemik sertifikat tanah dan bangunan di area pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang, Kamis (23/1/2025). Foto/Ist

    JAKARTA – DPR memanggil Kementerian ATR/BPN untuk membahas polemik sertifikat tanah dan bangunan di area pagar laut di perairan pesisir Kabupaten Tangerang pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui bahwa terdapat 266 sertifikat SHGB dan SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material. Wilayah yang terdapat sertifikat SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi privat property.

    “Salah satu yang akan dibahas adalah persoalan sertifikat tanah di wilayah Pagar Laut Tangerang,” kata Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (23/1/2025).

    Dia mengapresiasi langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang mencabut sertifikat surat hak guna bangunan (SHGB) dan surat hak milik (SHM) di area Pagar Laut Tangerang, Banten.

    Menurutnya, Kementerian ATR/BPN masih mempunyai kewenangan untuk mencabut sertifikat tanah tanpa proses dan perintah dari pengadilan sebagaimana PP Nomor 18 Tahun 2021.

    “Langkah tegas pencabutan sertifikat itu memang harus dilakukan. Apalagi wilayah yang ada sertifikat tanahnya itu berada di luar garis pantai yang tidak boleh menjadi privat property,” katanya.

    Selain mencabut sertifikat tanah, ia meminta ke Nusron agar bisa melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut. Menurutnya, pemeriksaan itu bisa dilakukan terhadap aparatur di internal Kemeterian ATR/BPN dan pihak yang bertugas melakukan pengukuran tanah.

    “Mereka yang terbukti melanggar harus disanksi tegas. Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan. Harus mendapatkan perhatian khusus,” tegasnya.

    (shf)

  • Makanan Bergizi dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Warga Tanah Baru Bogor: Sangat Lezat

    Makanan Bergizi dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Warga Tanah Baru Bogor: Sangat Lezat

    loading…

    Warga Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor bersyukur atas pembagian makanan bergizi dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Putra Ramadhani Astyawan

    BOGOR – Warga Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor menyambut hangat kegiatan berbagi makanan dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta, Rabu (22/1/2025). Mereka bersyukur mendapatkan berbagai jenis makanan yang lezat dan bergizi untuk nantinya disantap bersama keluarga.

    Warga Tanah Baru Nindi penuh semangat antre mendapatkan makanan bersama warga lainnya. “Antre makanan dapat roti sama lauk-lauknya,” kata Nindi, Rabu (22/1/2025).

    Menurut dia, bagi-bagi makanan ini sangat membantu warga khususnya yang kurang mampu untuk mendapat makanan lezat dan bergizi.

    Nindi mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta atas kegiatan yang bermanfaat di kampungnya ini. “Terima kasih MNC Peduli, Park Hyatt, dan Yayasan Emanuel yang telah membantu kita. Semoga terus lancar, sukses selalu,” ucapnya.

    Ibu-ibu lainnya, Adah juga bersyukur dan berterima kasih kepada MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta karena mendapatkan makanan bergizi. “Dapat roti, sayur-sayuran, nasi. Enak, mantap, memuaskan warga di sini,” katanya.

    MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta membagikan makanan sehat dan bergizi kepada puluhan warga di Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan asupan makanan masyarakat prasejahtera.

    Tidak hanya itu, anak-anak di wilayah tersebut juga diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan dan makanan bergizi. Warga juga diberikan sabun cuci tangan gratis untuk dibawa pulang ke rumah.

    (jon)

  • 3 Komjen Polisi Bermarga Batak yang Aktif Bertugas di 2025, Siapa Saja?

    3 Komjen Polisi Bermarga Batak yang Aktif Bertugas di 2025, Siapa Saja?

    loading…

    Sejumlah nama Komjen Polisi bermarga Batak aktif bertugas di awal 2025 ini. Salah satunya Komjen Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra yang berdinas di Lemhannas. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah nama Komjen Polisi bermarga Batak aktif bertugas di awal 2025 ini. Salah satunya Komjen Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra yang berdinas di Lemhannas.

    Saat ini, ada sekitar 21 Komjen Polisi aktif di Indonesia. Masing-masing mendapat penugasan di dalam atau luar struktur organisasi Polri.

    Baca Juga

    Melihat nama-namanya, terdapat beberapa sosok yang memiliki marga Batak. Siapa saja mereka?

    Komjen Polisi Bermarga Batak Aktif Bertugas di 2025

    1. Komjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak

    Foto/Wikipedia

    Komjen Pol Ridwan Zulkarnain (RZ) Panca Putra Simanjuntak merupakan salah seorang Perwira Tinggi (Pati) Polri. Saat ini, dia menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas.

    Sekelumit tentang RZ Panca Putra. Polisi kelahiran Balige, Sumatera Utara, 19 Januari 1969 ini adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

    Baca Juga

    Berpengalaman dalam bidang reserse, RZ Panca Putra sudah banyak mencicipi posisi strategis. Sebut saja seperti Dirreskrimsus Polda Kalteng (2012-2013), Dosen Utama STIK Lemdikpol (2013-2017), serta Wadirtipidum Bareskrim Polri (2017-2018).

    Setelah itu, dia sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Direktur Penyidikan (2018-2020).