Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya Prabowo Berharta Rp5,4 Triliun

    Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Terkaya Prabowo Berharta Rp5,4 Triliun

    loading…

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki harta kekayaan yang mencapai Rp5,4 triliun. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Widiyanti Putri Wardhana merupakan Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran. Baru-baru ini, dia menjadi perhatian setelah melaporkan harta kekayaan yang mencapai Rp5,4 triliun.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pejabat dengan harta kekayaan tertinggi di Kabinet Merah Putih punya nilai kekayaan sebesar Rp5,4 triliun. Data tersebut diketahui setelah 123 penyelenggara negara di kabinet tersebut melaporkan hartanya.

    Setelah ditelusuri, pelapor LHKPN bernilai fantastis itu ternyata adalah Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Berikut ini sekelumit profilnya yang bisa disimak.

    Profil Widiyanti Putri WardhanaWidiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Lahir di Singapura pada 8 Desember 1970, saat ini usia Widiyanti kini menyentuh 55 tahun.

    Widiyanti diketahui sebagai anak pertama dari pasangan Wiwoho Basuki Tjokronegoro dan Kartika Basuki. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha sukses pendiri Teladan Group, perusahaan besar yang beroperasi di berbagai sektor.

    Sementara ibunya Kartika Basuki, merupakan seorang pelukis. Tak hanya itu, dia juga disebutkan sebagai mantan sprinter nasional era 1960-an.

    Beralih ke riwayat pendidikan, Widiyanti pernah kuliah di Pepperdine University, Malibu, California, AS. Di sini, dia meraih gelar Bachelor of Science bidang administrasi bisnis pada 1993.

    Bekal pendidikannya itu memperkuat wawasan dan kemampuan Widiyanti dalam bekerja. Awalnya, dia sempat berkarier di perbankan asing sebelum beralih ke sektor agribisnis kelapa sawit bersama PT Teladan Prima Agro (TPA).

    Selain itu, Widiyanti juga menekuni beberapa bisnis di bidang lain. Hal ini termasuk di pertambangan batu bara, properti, dan lainnya. Pada kehidupan pribadinya, Widiyanti menikah dengan Wishnu Wardhana, mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY). Resmi menikah pada 1996, keduanya dikaruniai dua orang putri.

  • Penyidik KPK Bawa 3 Koper Usai Geledah Rumah Djan Farid

    Penyidik KPK Bawa 3 Koper Usai Geledah Rumah Djan Farid

    loading…

    Tim Penyidik KPK membawa tiga koper usai menggeledah kediaman mantan anggota Wantimpres Djan Faridz. Foto/SindoNews/felldy asyla utama

    JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membawa tiga koper usai menggeledah kediaman mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz di Jalan Borobudur Nomor 26, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan tim penyidik keluar dari kediaman Djan Faridz sekira pukul 01.06 WIB, dini hari ini. Mereka keluar didampingi petugas kepolisian yang ikut mengamankan jalannya giat penggeledahan.

    Hampir sekitar lima jam melakukan penggeledahan, tim penyidik lembaga antirasuah itu terlihat membawa tiga koper yang langsung di tempatkan ke dalam mobil yang sudah siap di depan kediaman.

    Para penyidik KPK tersebut langsung bergegas masuk ke dalam mobil, dan langsung pergi meninggalkan kediaman mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

    Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2025 malam. “Info terupdate rumah Djan Faridz,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

    Penggeledahan di rumah Djan Faridz tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. KPK mencari bukti tambahan dari rumah Djan Faridz. “Benar ada giat penggeledahan perkara tersangka HM (Harun Masiku),” terangnya.

    Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

    Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan; mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

    Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya. Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

    Bahkan, Harun telah ditetapkan sebagai buronan internasional. KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atasnama Harun Masiku. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku.

    (cip)

  • Menteri KKP Investigasi Pembangunan Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Apa Hasilnya?

    Menteri KKP Investigasi Pembangunan Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Apa Hasilnya?

    loading…

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bakal melakukan investigasi dan pemeriksaan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Foto/ Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bakal melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

    Hal itu diungkapkan Trenggono saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Ia menyampaikan, langkah itu merupakan sokusi masalah tersebut.

    Bava juga: DPR Minta Menteri ATR Batalkan Sertifikat Bangunan di Area Pagar Laut

    “Melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Selain itu, ia menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi dan koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah agat bisa memanfaatkan ruang laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Baca juga: Titiek Soeharto Yakin Ada Perusahaan Besar Dalang Pemasangan Pagar Laut di Pesisir Utara Tangerang

    “Konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

    (shf)

  • DPR Minta Menteri ATR Batalkan Sertifikat Bangunan di Area Pagar Laut

    DPR Minta Menteri ATR Batalkan Sertifikat Bangunan di Area Pagar Laut

    loading…

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan SHGB dan SHM di area pagar laut Foto/SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengaku, belum mengetahui proses SHGB dan SHM di atas pagar laut itu bisa terbit. “Jadi kita belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Baca Juga

    Kendati demikian, Dasco meminta tegas agar sertifikat bangunan di area pagar laut misterius itu bisa dicabut oleh Menteri ATR. “Tapi yang pasti DPR meminta kepada Menteri ATR untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat-sertifikat yang ada,” tegasnya.

    Permintaan itu dikakukan lantaran Dasco telah menerima laporan dari Komisi IV DPR ihwal sertifikat itu berada di atas laut. “Karena kemarin Komisi IV sudah memberikan info bahwa sertifikat-sertifikat yang ada itu berada di lokasi air laut, demikian,” tandasnya.

    (cip)

  • Tok! RUU Minerba Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

    Tok! RUU Minerba Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

    loading…

    DPR menyepakati Revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – DPR menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).

    Dalam forum itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimlinan rapat, meminta pada perwakilan fraksi untuk memberikan pandangan mini fraksi secara tertulis kepada pimpinan.

    Lantas, Dasco pun menyanakan kesepakatan atas RUU Minerba bisa ditindaklanjuti menjadi usul inisiatif DPR pada peserta rapat.

    “Apakah RUU tentang perubahan kermpat atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco.

    “Setujuuu,” jawab peserta rapat.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR.

    Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa revisi UU Minerba didorong oleh dua alasan utama.

  • Megawati Rayakan Ulang Tahun di Batu Tulis Bogor Bersama Keluarga, Sahabat, dan Kader PDIP

    Megawati Rayakan Ulang Tahun di Batu Tulis Bogor Bersama Keluarga, Sahabat, dan Kader PDIP

    loading…

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-78 pada hari ini, Kamis (23/1/2025) di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-78 pada hari ini, Kamis (23/1/2025). Megawati menggelar acara perayaan hari ulang tahunnya di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.

    “Sepertinya (acara) tertutup di Batu Tulis,” kata Juru Bicara PDIP, Guntur Romli saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Guntur menjelaskan acara itu hanya dihadiri oleh kerabat dekat seperti keluarga, sahabat dan perwakilan kader partai berlambang banteng moncong putih. Guntur tak merinci siapa-siapa saja yang diundang.

    “Hanya untuk keluarga, sahabat dan perwakilan kader,” ungkapnya.

    Adapun acara perayaan hari ulang tahun terbuka hanya berada di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi itu, masyarakat bisa hadir untuk turut merayakan.

    “Untuk (acara) yang terbuka di Lapangan Suropati, Menteng,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kediaman Presiden kelima Indonesia itu terlihat sepi. Tidak ada mobil tamu yang berdatangan ke rumah berpagar warna putih tersebut.

    Adapun hanya terlihat beberapa karangan bunga dan bunga yang dikirimkan ke kediaman Megawati.

    Beberapa kiriman bunga itu datang dari pejabat negara seperti Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    (shf)

  • Catat! Ganjil Genap Tak Berlaku saat Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek

    Catat! Ganjil Genap Tak Berlaku saat Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek

    loading…

    Ditlantas Polda Metro Jaya tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil-genap pada peringatan Isra Miraj dan perayaan Tahun Baru Imlek. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa ganjil-genap , pada peringatan Isra Mi’raj dan perayaan Tahun Baru Imlek.

    “Pengumuman! Sehubungan dengan peringatan Isra Mi’raj dan perayaan Tahun Baru Imlek, ketentuan Ganjil Genap pada 27-29 Januari 2025 di wilayah DKI Jakarta ditiadakan,” bunyi keterangan Ditlantas melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametrojaya, Kamis (23/1/2025).

    Peniadaan Ganjil-Genap tersebut sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3), tentang Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Serta sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    “Hal ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 bahwa sistem Ganjil Genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Share informasi ini ke teman, rekan dan keluargamu, ya,” katanya.

    (cip)

  • Menko Polkam Budi Gunawan Bakal Tambah 2 Deks Baru Terkait Kebakaran Hutan dan TPPO

    Menko Polkam Budi Gunawan Bakal Tambah 2 Deks Baru Terkait Kebakaran Hutan dan TPPO

    loading…

    Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menambah dua deks baru untuk menangani kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menambah dua deks baru. Dua deks tersebut bakal menangani kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Untuk desk yang sudah jalan itu terus, ada rencana penambahan 2 desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan, pertama kebakaran hutan, karena diperkirakan karena curah hujan sampe bulan 3 selesai setelah itu musim panas. Kemudian ada desk untuk TPPO untuk perlindungan kepada pekerja migran kita,” kata BG di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    BG memastikan bahwa tujuh deks untuk mempercepat penanganan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan.

    “Lanjut lanjut, ada beberapa target lagi yang harus diteruskan,” jelasnya.

    Budi Gunawan menambahkan, dibentuk tujuh desk lintas Kementerian untuk penanganan dan memberantas sejumlah masalah.

    BG mengatakan tujuh desk itu dibentuk dengan leading sector masing-masing dari Kementerian dan Lembaga yang meliputi.

    Desk Pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Desk penyelundupan atau pencegahan penyelundupan dengan leading sector dari Kementerian Polkam.

    Kemudian Desk pemberantasan narkoba dan desk penanganan judi online dengan leading sector Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Selanjutnya Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, dan desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola dengan leading sector Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Lalu desk keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sector yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.

    (shf)

  • Deddy Sitorus PDIP Sebut Perlu Pansus DPR Usut Pagar Laut Tangerang

    Deddy Sitorus PDIP Sebut Perlu Pansus DPR Usut Pagar Laut Tangerang

    loading…

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan perlu Pansus DPR untuk mengusut pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebutkan perlu Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mengusut pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang. Apalagi masalah pagar laut terkhusus adanya SHBG dan SHM di atas laut telah telanjang diperlihatkan.

    “Jadi memang seharusnya ada pansus. Karena ini kejahatan yang telanjang di depan publik,” kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, Fraksi PDIP masih harus mengkaji pembentukan pansus ini. Apalagi ada usulan pembentukan pansus juga dari publik.

    “Dan ini juga kenapa diusulkan ada pansus karena ada banyak kementerian terlibat di sana harusnya, ada KKP, Kementerian Investasi, karena dulu tentu mereka ikut menetapkan PSN, ada menko juga segala macam. Jadi ini melibatkan banyak pihak,” ujar Deddy.

    Untuk itu, dia meminta agar melihat sikap DPR ke depan. Adapun pembentukan pansus perlu adanya kesepakatan lintas komisi.

    “Nanti kita lihat, itu harus ada kesepakatan. Apalagi pansus itu artinya lintas komisi ya tentu nanti kita lihat pimpinan DPR seperti apa sikapnya. Kita tunggu saja,” ucapnya.

    (jon)

  • Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Modus Catut Nama Pejabat Pakai Teknologi AI Deepfake

    Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Modus Catut Nama Pejabat Pakai Teknologi AI Deepfake

    loading…

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menangkap pelaku penipuan modus mencatut nama pejabat negara menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) Deepfake. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap pelaku penipuan modus menggunakan nama pejabat negara di salah satu platform media sosial. Pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi Artificial Intelligence (AI) Deepfake dalam melakukan penipuan.

    “Pengungkapan kasus Deepfake ini berhasil kami ungkap dengan cepat. Pelaku sudah diamankan,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Kamis (23/1/2025).

    Baca Juga

    “Penangkapan terhadap pelaku dilakukan oleh tim Dittipidsiber Bareskrim Polri di Lampung Tengah, Provinsi Lampung,” sambungnya.

    Dia belum merinci soal modus dan siapa pejabat negara yang namanya dicatut oleh pelaku. Polri segera merilis pengungkapan kasus tersebut.

    Adapun rilis pengungkapan kasus penipuan menggunakan teknologi AI Deepfake digelar di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 23 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

    (jon)