Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Kasus Hasto Kristiyanto, KPK Cegah Agustiani Tio ke Luar Negeri

    Kasus Hasto Kristiyanto, KPK Cegah Agustiani Tio ke Luar Negeri

    loading…

    KPK bersurat ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina ke luar negeri.

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bersurat ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina ke luar negeri. Pencegahan ini terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Penyidik melakukan pencegahan keluar negeri karena keterangan yang bersangkutan dan suaminya dibutuhkan oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (4/2/2025).

    Tessa tidak menyebutkan identitas dari suami Agustiani Tio. Menurutnya, keterangan keduanya guna mengungkap perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto. “Terutama dalam perkara Perintangan Penyidikan,” ujarnya.

    Juru bicara berlatar belakang penyidik ini melanjutkan, pencegahan ini hanya sebatas keduanya sebagai saksi.

    “Belum ada nama dimaksud di register penyidikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPK diminta mengevaluasi pencekalan terhadap wanita eks napi kasus Harun Masiku itu. Untuk diketahui Agustiani Tio hendak menjalani operasi kanker ke China pada 17 Februari 2025.

    “Komnas HAM pertama kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan kedua kami telah menerima pengaduannya dan kami akan mempelajari terlebih dahulu materi pengaduannya dan permohonan dari Ibu Tio dan kuasa hukumnya kepada Komnas HAM,” kata Uli ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

    Uli mengatakan Komnas HAM tidak menutup kemungkinan berkomunikasi dengan KPK demi menindaklanjuti aduan Agustiani Tio.

    “Kami untuk menindaklanjuti aduan ini sesuai dengan SOP yang ada, kami masuk dahulu ke bidang pengaduan ini untuk dipelajari substansinya dan nanti kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya,” ucapnya.

    (cip)

  • Dasco Tegaskan Pengecer Dilarang Berjualan LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo

    Dasco Tegaskan Pengecer Dilarang Berjualan LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo

    loading…

    Warga antre membeli LPG 3 Kg di Pangkalan. Foto/Isra Triansyah

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 Kg bukan datang dari Presiden Prabowo Subianto . Hal ini disampaikan Dasco saat disinggung soal pertimbangan Presiden yang menginstruksikan untuk diaktifkan kembali pengecer dalam penjualan gas LPG 3 Kg.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, Presiden Prabowo tentu melihat beragam dinamika yang terjadi di masyarakat imbas kebijakan tersebut. Sehingga, Presiden Prabowo merasa perlu mengambil sebuah keputusan.

    “Melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco.

    Lebih lanjut, Dasco memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir terkait stok gas LPG 3 Kg ini. “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan gas LPG 3 Kg . Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas melon tersebut.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo tentang hal tersebut pada Senin (3/2/2025) malam.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    (zik)

  • Prabowo Instruksikan Kementerian ESDM Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg

    Prabowo Instruksikan Kementerian ESDM Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg

    loading…

    Warga antre membeli LPG 3 Kg di Pangkalan. Foto/Isra Triansyah

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan gas LPG 3 Kg . Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas melon tersebut.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo tentang hal tersebut pada Senin (3/2/2025) malam.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Di sisi lain, kata dia, para pengecer itu akan dijadikan sub pangkalan. Sehingga, dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta. Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan,” jelas Dasco.

    (zik)

  • Anggota DPR Arizal Azis Usulkan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia Maksimal 50 Persen

    Anggota DPR Arizal Azis Usulkan Pemain Naturalisasi di Timnas Indonesia Maksimal 50 Persen

    loading…

    Langkah PSSI melakukan naturalisasi pemain sepak bola secara besar-besaran mendapatkan kritik dari Anggota Komisi XIII DPR Arizal Azis. Foto: Ist

    JAKARTA – Langkah PSSI melakukan naturalisasi pemain sepak bola secara besar-besaran mendapatkan kritik dari Anggota Komisi XIII DPR Arizal Azis. Politikus asal Sumatera Barat (Sumbar) itu menilai naturalisasi pemain yang dilakukan besar-besaran akan mematikan semangat dan masa depan anak negeri untuk bermain bola.

    Dia mengatakan, liga sepak bola yang digelar PSSI mulai dari Liga 1, 2, 3, dan 4, termasuk Piala Suratin, tidak ada gunanya karena kompetisi yang ada tidak dimaksudkan untuk menjaring pemain-pemain terbaik yang dapat menjadi pemain nasional dan mewakili Indonesia di kancah internasional.

    “Kalau boleh kita bagi 50:50 persen, sebab kita tidak hanya mengejar rangking FIFA, tetapi kita juga harus membina anak-anak kita, generasi muda kita sehingga sepak bola membawa anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba,” ujar Arizal saat rapat kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Hukum serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/2/2025).

    Legislator PAN yang juga mantan pemain bola dan kini membuka akademi sepak bola di Sumbar ini menuturkan saat ini memiliki tiga lapangan akademi sepak bola dengan visi untuk menyelamatkan anak-anak muda agar terhindar dari pergaulan bebas sekaligus menampung bakat-bakat anak muda.

    “Jadi usulan saya ke depan boleh kita datangkan pemain dari luar negeri, tapi hanya separuh atau 50 persen. Selebihnya pemain lokal. Kalau pelatih boleh kita datangkan dari luar. Kalau pemain anak-anak kita semua bisa bermain bola,” tuturnya.

    Pemilik Tim Josal FC di Sumbar ini menambahkan satu hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan dan perbaikan sepak bola di Indonesia adalah wasit.

    “Wasit harus dibenahi karena terlalu banyak mafia-mafia wasit. Harapan kita sebagai warga negara Indonesia dan sekarang diamanahi menjadi angggota DPR, tolong dibenahi Komisi Wasit,” katanya.

    (jon)

  • Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun, Pembangunan IKN Dilanjutkan

    Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun, Pembangunan IKN Dilanjutkan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan dengan mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun. Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan. Dia juga telah mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025- 2029.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri rapat terbatas mengenai IKN pada Senin (3/2/2025).

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY dalam keterangannya,

    AHY juga menyampaikan bahwa tim penguatan yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.

    Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kata AHY, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” jelasnya.

    Meski begitu, AHY mengatakan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

    “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” ungkapnya.

    (shf)

  • 11 Mayjen TNI AD Teranyar pada Mutasi Awal 2025, Ini Nama-namanya

    11 Mayjen TNI AD Teranyar pada Mutasi Awal 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Sebanyak 11 Pati TNI AD menyandang pangkat baru yakni Mayjen TNI atau jenderal bintang 2 pada mutasi awal tahun 2025. Salah satunya Gubernur Akmil Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Foto: Ist

    JAKARTA – Sebanyak 11 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD menyandang pangkat baru yakni Mayjen TNI atau jenderal bintang 2 pada mutasi awal tahun 2025. Kesebelas Pati TNI AD di antaranya Mayjen TNI Rokhmat, Mayjen TNI Sachono, hingga Mayjen TNI Lucky Avianto.

    Untuk Laporan Kenaikan Pangkat Pati TNI AD sudah diterima Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Letjen Richard mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Baca Juga

    Kemudian, acara kenaikan pangkat didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025. Siapa saja 11 Mayjen TNI AD terbaru?

    Daftar 11 Mayjen TNI AD Teranyar pada Mutasi Awal 20251. Mayjen TNI Rokhmat (Orjen TNI Babinkum TNI).

    2. Mayjen TNI Rachmat S (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan).

    3. Mayjen TNI Rusmili (Pa Sahli Tk III Bid Komsos Panglima TNI).

    4. Mayjen TNI Joko Suparyoto (Kabinda DKI Jakarta Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN).

    5. Mayjen TNI Sachono (Dansecapaad).

    6. Mayjen TNI Helda Risman (Warek Bid Kerja Sama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Unhan).

    7. Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw (Gubernur Akmil).

  • Pelantikan Kepala Daerah Digelar Februari 2025 di Jakarta

    Pelantikan Kepala Daerah Digelar Februari 2025 di Jakarta

    loading…

    DPR RI dan pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah digelar pada Februari 2025. Waktu pelantikan tersebut diperuntukan bagi kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – DPR RI dan pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah digelar pada Februari 2025. Waktu pelantikan tersebut diperuntukkan bagi kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kesepakatan diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajaran komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    “Tadi kami melakukan exercisement, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 ini,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda seusai rapat bersama Tito

    Kendati demikian, kesimpulan rapat tak menyebut kepastian tanggal pelantikan tersebut. Rifqi menjelaskan, langkah itu dilandasi prinsip kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah.

    “Tanggalnya sebetulnya Pak Mendagri tadi sudah mengusulkan tanggal 20 Februari 2025, tapi atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi di depan,” tutur Rifqi.

    Atas dasar itu, politikus Partai Nasdem ini menyampaikan, Komisi II DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menentukan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih agar diatur dalam peraturan presiden (perpres). “Nanti formulanya adalah melalui revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024,” ujarnya.

    Namun, kata Rifqi, secara prinsip insyaallah dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara, dalam hal ini Jakarta. “Karena berdasarkan UU Ibu Kota Nusantara, sebelum ada perpres dan keppres yang menetapkan bahwa IKN Nusantara itu telah berpindah sebagai ibu kota definitif, maka Jakarta masih memerankan peran dan fungsinya,” tandas Rifqi.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto ingin pelaksanaan pelantikan kepala daerah digelar pada Kamis, 20 Februari 2025. Tito menyampaikan, pemerintah berupaya untuk mempercepat proses pelantikan kepala daerah.

    Tito berkata, KPUD berkomitmen akan menerbitkan surat penetapan kepala daerah terpilih tak lama setelah putusan dismissal MK keluar. Ia pun menyampaikan, pihaknya telah membuat hitung-hitungan waktu pelantikan kepala daerah. “Dari situ kita membuat meng-ancer tanggal 18, 19, 20 (Februari 2025 pelantikan kepala daerah),” tutur Tito dalam rapat.

  • Apa Saja Tugas dan Wewenang KSAD, Begini Penjelasannya

    Apa Saja Tugas dan Wewenang KSAD, Begini Penjelasannya

    loading…

    Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD merupakan salah satu jabatan tinggi di lingkungan TNI AD. Jabatan ini diemban Pati berpangkat Jenderal TNI. Saat ini, KSAD dijabat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD merupakan salah satu jabatan tinggi di lingkungan TNI AD. Jabatan ini diemban Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Jenderal TNI.

    Dalam sejarahnya, KSAD pertama kali dibentuk ketika Muhammad Hatta menjabat Perdana Menteri dan melanjutkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) Tentara Nasional Indonesia.

    Sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, Hatta menunjuk Djatikusumo sebagai KSAD berdasarkan Penetapan Presiden No 14 Tahun 1948 pada 14 Mei 1948.

    Sebutan pimpinan Angkatan Darat mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1962. Pada 6 Maret 1962 sebutan Kepala Staf Angkatan Darat diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal AH Nasution.

    Pada 30 Januari 1963 sebutan pimpinan Angkatan Darat diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat atau disingkat Menpangad yang saat itu dijabat Letnan Jenderal Ahmad Yani.

    Hingga akhirnya, sebutan Kepala Staf Angkatan Darat atau disingkat KSAD kembali digunakan pada 4 Oktober 1969 saat dijabat Jenderal Maraden Panggabean.

    Tugas dan Wewenang KSADTugas KSAD telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No 34 Tahun 2004, berikut ini beberapa tugas dan wewenangnya.

    – Memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan.

    – Membantu Panglima TNI dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, strategi, serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing.

    – Membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan.

    – Melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan Panglima TNI.

    Sedangkan untuk wewenangnya dalam struktur organisasi TNI, kedudukan KSAD berada tepat di bawah Panglima TNI dan setara dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    (jon)

  • Ibu Rumah Tangga Tewas Kelelahan Antre Gas Elpiji 3 Kg di Pamulang

    Ibu Rumah Tangga Tewas Kelelahan Antre Gas Elpiji 3 Kg di Pamulang

    loading…

    Seorang ibu rumah tangga (IRT) meninggal dunia diduga akibat kelelahan, saat antre membeli gas elpiji 3 kg di Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Foto/Isra Triansyah

    TANGERANG SELATAN – Seorang ibu rumah tangga (IRT) tewasmendadak diduga akibat kelelahan, saat antre membeli gas elpiji 3 kg di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    Berdasarkan unggahan akun Instagram @viralciledug, disebutkan bahwa ibu tersebut meninggal dunia setelah antre selama berjam-jam sejak pagi pada Senin 3 Februari 2025.

    “Dia nyari gas muter dari pagi ga dapat, dia antri di agen berjam-jam,” bunyi keterangan unggahan akun instagram tersebut.

    Berdasarkan informasi, sebelum meninggal, korban terlihat sedang duduk di rumah setelah capek memburu gas melon tersebut.

    “Sempat dibawa ke RS buat mastiin ternyata (korban) memang sudah meninggal,” katanya.

    Sebelumnya, Istana juga telah buka suara soal gas elpiji 3 kg yang sudah tidak bisa dijual pedagang eceran per 1 Februari 2025, dan pembelian hanya bisa dari pangkalan elpiji resmi Pertamina.

    Pembelian gas elpiji 3 kg kini tidak bisa dilakukan di warung pengecer, melainkan sepenuhnya dari pangkalan LPG resmi. Meski demikian Pertamina Patra Niaga memastikan masyarakat akan mendapat harga lebih murah.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengungkapkan, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg lebih murah karena harga yang digunakan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Bagi masyarakat, pembelian di Pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga yang di jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” tutur Heppy dalam keterangan resmi, Senin (3/1/2025).

    (shf)

  • Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta

    Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta

    loading…

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko buka suara terkait Kapolres Labuhanbatu diduga menerima setoran dari narapidana kasus narkoba hingga Rp190 juta per bulan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Viral di media sosial berisi pengakuan narapidana kasus narkoba yang diduga menyetor uang hingga Rp190 juta per bulan kepada Kapolres Labuhanbatu , Sumatera Utara. Tak hanya itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran masing-masing Rp20 juta setiap bulan.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko buka suara terkait Kapolres Labuhanbatu diduga menerima setoran dari narapidana kasus narkoba. Pihaknya akan mengambil langkah tegas jika terbukti terdapat pelanggaran.

    “Apabila ada kejadian tersebut tentunya Kapolda Sumatera Utara akan mengambil langkah-langkah secara tegas,” ujar Trunoyudo di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

    Saat ini, Bid Propam Polda Sumatera Utara masih melakukan pendalaman mengenai informasi tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan klarifikasi.

    Kemudian, mencari bukti dugaan penerimaan uang. Termasuk, periode penerimaan uang dan siapa saja yang terlibat.

    “Namun demikian, kita menunggu semuanya, sabar. Hasil dari proses pendalaman tentu Propam Polda Sumut akan melakukan langkah-langkah pendalaman yaitu penyelidikan dalam proses melihat adanya informasi tersebut benar atau tidak,” kata Trunoyudo.

    Sebelumnya, dugaan penerimaan setoran ini viral di Twitter alias X. Akun @AbjodohCome**** mengunggah video pengakuan salah satu narapidana narkoba mengenai uang setoran kepada Kapolres Labuhanbatu.

    Dalam video disebutkan Kapolres sebagai ketua kelas yang harus menerima setoran rutin. Selain itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran.

    Narapidana itu mengaku menyetorkan uang kepada Kasat Narkoba dan Kanit masing-masing Rp20 juta setiap bulan. Namun, belum diketahui periode Kapolres hingga tujuan pemberian uang tersebut.

    (jon)