Xcloud.id

Author: Sindonews.com

  • Semangat Jihad Bela Palestina dengan Memperhatikan Kemaslahatan Umat

    Semangat Jihad Bela Palestina dengan Memperhatikan Kemaslahatan Umat

    loading…

    Dai M. Najih Arromadloni (Gus Najih) menyatakan ada banyak cara agar Indonesia dan rakyatnya bisa berkontribusi terhadap perjuangan Palestina dengan menjaga stabilitas dalam dan luar negeri. Foto/Ist

    JAKARTA – Ada banyak cara agar Indonesia dan rakyatnya tetap bisa berkontribusi terhadap perjuangan Palestina dengan menjaga stabilitas dalam dan luar negeri.

    Hal ini terkait fatwa International Union of Muslim Scholar atau atau Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) yang menyerukan seluruh umat Islam berjihad secara fisik atau berangkat langsung ke Gaza, Palestina.

    Menanggapi seruan jihad dari para ulama yang terafiliasi dengan IUMS, pengamat isu politik Timur Tengah M. Najih Arromadloni menjelaskan pentingnya mengemas semangat jihad melalui wadah kemanusiaan.

    “Perlu ditegaskan bahwa membela Palestina itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban secara agama, kewajiban secara moral, dan kewajiban secara kemanusiaan. Mendukung kemerdekaan Palestina itu juga adalah amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan itu harus dihapus di seluruh muka bumi dan turut terlibat dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia,” terang dai yang akrab dengan sapaan Gus Najih ini dalam keterangannya dikutip Kamis (17/4/2025).

    Gus Najih menyatakan bahwa fatwa jihad secara langsung yang dikeluarkan oleh IUMS bukanlah tanpa sebab. Sudah diketahui secara umum bahwa sejak 7 Oktober 2023 sudah ada hampir 200 ribu orang Palestina yang terbunuh dan luka-luka akibat genosida yang dilakukan oleh Israel.

    Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, ada 11 ribu yang lain yang hilang, terkubur di bawah reruntuhan.

    Menyoroti fatwa IUMS yang terbilang kontroversial ini, Gus Najih menegaskan bahwa fatwa jihad yang dikeluarkan, yakni jihad dengan bersenjata, perlu dikoreksi bersama. Dalam hukum fikih Islam, jihad yang menggunakan senjata itu harus diorganisasi dan dipimpin oleh pemerintahan yang sah, bukan oleh ormas, bukan oleh perorangan, individu, atau pihak non-pemerintah.

  • 7 Irjen Dimutasi Kapolri pada April 2025, Ada Kapolda Jabar dan Direktur KPK

    7 Irjen Dimutasi Kapolri pada April 2025, Ada Kapolda Jabar dan Direktur KPK

    loading…

    Sebanyak 7 Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Irjen Pol dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada April 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 7 Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Irjen Pol dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada April 2025. Total 49 Pati dan Perwira Menengah (Pamen) Polri dimutasi pada kesempatan kali ini.

    Mutasi para perwira Polri tertuang dalam Surat Telegram: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

    Jenderal bintang 2 yang digeser mulai dari Kapolda Jabar, Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Sahlisosbud Kapolri. Berikut daftar nama-namanya.

    7 Irjen Digeser Kapolri pada Mutasi April 20251. Irjen Pol Akhmad Wiyagus
    Jabatan lama: Kapolda Jabar
    Jabatan baru: Astamaops Kapolri

    2. Irjen Pol Rudi Setiawan
    Jabatan lama: Pati Bareskrim penugasan pada KPK
    Jabatan baru: Kapolda Jabar

    3. Irjen Pol Aries Syarief Hidayat
    Jabatan lama: Sahlisosbud Kapolri
    Jabatan baru: Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun

    4. Irjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo
    Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri

    5. Irjen Pol Moh Hendra Suhartiyono
    Jabatan lama: Dosen Kepolisian Utama TK I Akpol Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Analis Kebijakan Utama Bidang Akpol Lemdiklat Polri

    6. Irjen Pol I Wayan Sugiri
    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri Penugasan pada BNN
    Jabatan baru: Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun

    7. Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo
    Jabatan lama: Pati Sahli Kapolri penugasan pada Wantannas
    Jabatan baru: Analis Kebijakan Utama Bidang Jianstra SSDM Polri

    (jon)

  • Imbas Tarif Trump, Pendekatan Diplomatik Indonesia Diapresiasi

    Imbas Tarif Trump, Pendekatan Diplomatik Indonesia Diapresiasi

    loading…

    CEO Dentons Kate Barton mengapresiasi pendekatan diplomatik Indonesia dalam menghadapi tekanan global, yang terbaru ini tarif resiprokal Donald Trump. Foto: Ist

    JAKARTA – CEO global firma hukum Dentons Kate Barton mengapresiasi pendekatan diplomatik Indonesia dalam menghadapi tekanan global, yang terbaru ini tarif resiprokal Donald Trump . Pihaknya memiliki pengalaman luas dalam mewakili pemerintah dan perusahaan dalam negosiasi dan penyelesaian sengketa internasional, termasuk menemukan solusi perdagangan antarnegara.

    “Dentons telah mendampingi berbagai negara dalam menghadapi isu tarif dan memiliki kapabilitas menangani potensi sengketa yang melibatkan pemerintah AS,” ujar Barton.

    Akibat kebijakan tarif Trump, Barton menemui Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Pertemuan ini selain membahas strategi yang dapat dilakukan Indonesia menghadapi potensi dampak perang tarif juga membahas upaya pemerintah mendorong transisi energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang memperkuat daya saing nasional.

    Yuliot menekankan Indonesia tidak memilih jalur konfrontatif dalam merespons tekanan tarif melainkan menyiapkan tim khusus untuk melakukan negosiasi berbasis kepentingan nasional.

    “Kementerian ESDM berperan krusial dalam mengurangi defisit di mana sektor energi dapat memberikan peran besar untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Amerika,” katanya.

    Founding Partner Dentons HPRP Andre Rahadian mendukung pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi tarif ini. Untuk jangka panjang, pihaknya menekankan pentingnya pencapaian target energi terbarukan.

    Kunjungan Kate Barton ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke negara-negara besar di Asia seperti Hong Kong, Filipina, dan Korea Selatan.

    (jon)

  • Tim Medis Indonesia Rawat 2.273 Pasien Korban Gempa Myanmar

    Tim Medis Indonesia Rawat 2.273 Pasien Korban Gempa Myanmar

    loading…

    Emergency Medical Team (EMT) bagian dari Tim Kemanusiaan Indonesia terus memberikan layanan medis kepada 2.273 pasien bencana gempa bumi di Myanmar. Foto/Ist

    JAKARTA – Emergency Medical Team (EMT) bagian dari Tim Kemanusiaan Indonesia terus memberikan layanan medis kepada 2.273 pasien bencana gempa bumi di Myanmar.

    Tiba di Myanmar sejak Kamis (3/4/2025), tim medis tersebut melakukan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit 50 Bed Oattara Thiri Township, Naypyitaw ibukota Myanmar.

    Tim terdiri dari 7 orang Dokter Umum, 2 Dokter Spesialis Bedah, 2 Dokter Spesialis Orthopedi, 2 Dokter Spesialis Emergensi, 1 orang Dokter Spesialis Anestesi, 1 Dokter Spesialis Anak, 11 orang Perawat, 3 orang Tenaga Farmasi, 1 orang Bidan, 1 orang Petugas Administrasi dan 4 orang Tenaga Logistik.

    Sampai hari ini sebanyak 2.273 pasien telah mendapatkan pengobatan dari EMT Indonesia.

    “Pasien yang datang tidak hanya dari wilayah kota Naypyitaw, ada juga yang dari wilayah Mandalay dan Yangon dengan waktu tempuh 1 sampai 3 jam,” ucap Ketua EMT Indonesia, dr Eko Medistianto dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Pos pelayanan kesehatan Indonesia selalu ramai warga yang ingin mendapatkan pengobatan, ini terlihat dari antusiasme warga Myanmar yang rela antri setiap paginya, bahkan sebelum operasional pelayanan dibuka.

    Setiap hari terdapat sekitar 200 warga korban gempa datang untuk mendapatkan perawatan medis.

    Adapun pelayanan kesehatan yang tersedia mencakup pelayanan emergensi, rawat jalan, kesehatan anak, tindakan bedah minor, kebidanan, terapi nyeri, pelayanan farmasi, laboratorium dasar dan pemeriksaan X Ray.

    Dalam pelaksanaannya, penanganan medis tidak hanya bagi warga yang berada di wilayah Naypyitaw saja, tapi dari beberapa wilayah terdekat pun turut berobat di posko kesehatan EMT Indonesia.

    (shf)

  • Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Komunikasi Politik, DPR: Masuk ke Agenda Prioritas

    Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Komunikasi Politik, DPR: Masuk ke Agenda Prioritas

    loading…

    Komisi III DPR menyambut baik rencana Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi di parlemen untuk membahas RUU Perampasan Aset. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi III DPR menyambut baik rencana Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas yang ingin komunikasi dengan seluruh fraksi di parlemen untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyatakan bahwa RUU yang digagas sejak lama ini bisa segera dimasukan ke dalam agenda prioritas agar bisa lekas dibahas.

    “Saya berpendapat bahwa (RUU Perampasan Aset) ini penting, sehingga kalau bisa, segera saja dimasukkan ke dalam agenda prioritas. Gitu kira-kira, menurut saya,” terang Soedeson kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Namun, legislator Partai Golkar ini menilai, pembahasan RUU Perampasan Aset tstap bergantung dari kesepakatan fraksi di parlemen.

    “Kalau itu bicara masuk ke dalam prioritas pembahasan itu, itu kan tergantung dari kesepakatan partai politik di parlemen,” katanya.

    Sedianya, RUU Perampasan Aset telah tercantum dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2025–2029. Namun, belum masuk dalam daftar prioritas tahun ini.

    Kendati demikian, Soedeson menilai, pembahasan RUU tersebut tetap berpeluang dilakukan pada masa sidang kali ini, selama seluruh fraksi di parlemen sepakat.

  • 27 Brigjen Pol Digeser Kapolri pada Mutasi Polri April 2025, Ini Daftar Namanya

    27 Brigjen Pol Digeser Kapolri pada Mutasi Polri April 2025, Ini Daftar Namanya

    loading…

    Sebanyak 27 Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Brigjen Pol digeser Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada mutasi Polri April 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 27 Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Brigjen Pol digeser Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada mutasi Polri April 2025. Total 49 Pati dan Perwira Menengah (Pamen) Polri dimutasi pada kesempatan kali ini.

    Mutasi para perwira Polri tertuang dalam Surat Telegram: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar.

    Jenderal bintang 1 itu ada yang ditempatkan di internal Polri dan ada juga yang memasuki masa pensiun. Berikut daftar nama-namanya.

    27 Brigjen Pol Digeser Kapolri pada Mutasi Polri April 20251. Brigjen Pol Kumbul Sudwijanto Sudjadi
    Jabatan lama: Pati Bareskrim Polri penugasan pada KPK
    Jabatan baru: Sahlisosbud Kapolri

    2. Brigjen Pol Edi Ciptianto
    Jabatan lama: Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama TK II Polri
    Jabatan baru: Pati Div Tik Polri

    3. Brigjen Pol Riko Sunarko
    Jabatan lama: Analis Kebijakan Utama Bidang Pamobvit Baharkam Polri
    Jabatan baru: Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama TK II Polri

    4. Brigjen Pol Jebul Jatmoko
    Jabatan lama: Karokurlum Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri

    5. Brigjen Pol Dody Marsidy
    Jabatan lama: Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Karokurlum Lemdiklat Polri

    6. Brigjen Pol Didik Sugiarto
    Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri
    Jabatan baru: Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri

    7. Brigjen Pol Hero Henrianto Bachtiar
    Jabatan lama: Wakapolda NTB
    Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri

  • KPK Duga Motor Mewah yang Disita dari Kediaman Ridwan Kamil Bersumber dari Korupsi Bank BJB

    KPK Duga Motor Mewah yang Disita dari Kediaman Ridwan Kamil Bersumber dari Korupsi Bank BJB

    loading…

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan sepeda motor mewah jenis Royal Enfield yang disita dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sepeda motor mewah jenis Royal Enfield yang disita dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersumber dari kasus korupsi penempatan dana iklan Bank BJB. Kasus ini masih terus diusut.

    “KPK menyita kendaraan-kendaraan, itu tentunya bisa menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi, apakah itu sebagai sarana atau juga kendaraan tersebut dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (16/4/2025).

    Kendati disita, motor tersebut menurutnya belum dibawa penyidik ke Jakarta. Statusnya kini masih dipinjam-pakaikan ke Politikus Golkar tersebut.

    Berkaitan dengan hal ini pun, penyidik KPK mempunyai sejumlah pertimbangan.

    “Pemberian izin pinjam pakai itu tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh pihak yang dipinjam-pakaikan. Yang pertama adalah tidak merubah bentuk, tidak memindah-tangankan, tidak menjual,” jelas Tessa.

    Tessa menyebut apabila aset yang dipinjam-pakaikan itu nantinya dialihkan maka akan ada sanksi yang menunggu. Bahkan, jelas dia, hal itu terancam kegiatan merintangi sebuah penyidikan.

    “Jadi, pada saat nanti aset-aset tersebut dialihkan lokasinya, nilainya masih tetap dan kalau itu dilakukan oleh siapa pun yang telah diberikan izin itu ada sanksinya tentunya, dalam hal ini kaitannya adalah baik itu Pasal 21 bisa masuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita,” tandasnya.

  • Kayak Dunia Sudah Mau Berakhir

    Kayak Dunia Sudah Mau Berakhir

    loading…

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengomentari tarif resiprokal Trump saat halalbihalal Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025). Foto: Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua pihak tak perlu menanggapi serius soal kebijakan tarif resiprokal yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump . Dia menyebut cara ini mirip dengan teknik yang dilakukan pengusaha.

    Menurut pandangannya dan berdasarkan kajian Kementerian ESDM, kebijakan tarif resiprokal bagian dari strategi Trump dalam menarik berbagai negara untuk melakukan kompromi dengan Amerika Serikat.

    “Buat dulu gerakan tambahan, habis itu orangnya datang, kira-kira gitu. Karena kalau disuruh datang baik-baik, nggak mau datang. Mirip-mirip itulah yang dilakukan Presiden Trump,” ujar Bahlil dalam sambutannya di halalbihalal Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil yang juga Menteri ESDM mengimbau semua pihak tidak terlalu serius menanggapi kebijakan tersebut. Dia memastikan pemerintah Indonesia juga akan menyiapkan strategi yang komprehensif untuk menyikapinya.

    “Menurut saya, ini hal yang biasa aja. Jangan juga ditanggapi serius seperti dunia ini sudah mau berakhir,” katanya.

    (jon)

  • BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    BP Taskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun

    loading…

    Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko saat kunjungan kerja ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia akan hilang sepenuhnya dalam dua tahun ke depan. Target ini disampaikan Budiman saat kunjungan kerjanya ke Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (16/4), dalam diskusi bertajuk ‘Entaskan Kemiskinan, Raih Kesejahteraan Hidup yang Lebih Sejahtera setelah Redistribusi Tanah’.

    Budiman menyampaikan, target tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih sebelum Hari Raya Idulfitri 2025. Ia menekankan bahwa program reforma agraria menjadi titik awal dari percepatan pengentasan kemiskinan.

    “Program sertifikat tanah adalah awal dari percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Budiman di hadapan warga dan tokoh masyarakat setempat.

    Menurut Budiman, Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas untuk melanjutkan program redistribusi lahan dengan pendekatan yang lebih progresif. Salah satunya adalah mendorong para petani menjadi pengusaha dengan memanfaatkan lahan untuk produksi pangan baik untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor.

    Agar tujuan ini tercapai, Budiman menyebut pentingnya kehadiran investasi di desa yang disertai kerja sama dengan petani. Ia menegaskan bahwa petani harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam kerja sama tersebut, dengan nilai saham yang setara dengan lahan seluas dua hektare.

    Budiman juga mengapresiasi perjuangan warga lima desa di Kecamatan Cipari yang selama ini berjuang mendapatkan hak atas tanah. Ia menilai reforma agraria sudah menunjukkan hasil sejak ia masih menjadi anggota DPR. Kini, sebagai Kepala BP Taskin, ia berkomitmen melanjutkan dan memperluas program ini.

    “Desa-desa yang dulu menjadi sumber konflik agraria, seperti di sini, akan diubah menjadi desa pertanian modern. Setelah lahan dikuasai, akan dikelola untuk pertanian modern dan hasilnya diekspor melalui perusahaan modern,” jelasnya.

    Ia mencontohkan keberhasilan program serupa yang telah diterapkan di Indramayu dan menunjukkan hasil positif. BP Taskin, kata Budiman, akan mereplikasi model ini di berbagai daerah di Indonesia.

    “Karena redistribusi lahan bukan sekadar bagi-bagi tanah,” tegas Budiman.

    Selain program reforma agraria, BP Taskin juga akan mulai menyalurkan bantuan tunai kepada warga miskin ekstrem mulai April 2025. Namun, Budiman menegaskan bantuan ini akan dievaluasi dan dialihkan ke program yang lebih produktif, khususnya di sektor pertanian. Warga yang masih produktif akan dilibatkan dalam program ketahanan pangan nasional.

    Dengan strategi terpadu antara redistribusi lahan, pemberdayaan ekonomi petani, dan intervensi sosial, Budiman optimistis Indonesia akan mampu menghapus kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun.

    (abd)

  • Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah

    Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah

    loading…

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi isu ijazah palsu Jokowi yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Menurut Mahfud MD, jabatan presiden Jokowi tetap sah meski jika ijazahnya terbukti palsu. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Isu seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menjadi sorotan publik. Meski telah beberapa kali dibantah dan diklarifikasi, polemik ini tak kunjung reda. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Mahfud MD, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, angkat bicara untuk memberikan pandangan hukumnya.

    Dalam YouTube miliknya, Mahfud menyampaikan bahwa keabsahan seluruh keputusan Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden ke-7 RI tetap tidak tergoyahkan, meskipun andai ijazah yang bersangkutan terbukti palsu.

    Menurutnya, dalam hukum administrasi negara, terdapat prinsip penting yang harus dipahami, yakni asas kepastian hukum.

    “Asas ini menegaskan bahwa keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah tetap berlaku dan tidak serta-merta dapat dibatalkan hanya karena ada cacat di aspek administratif pada masa lalu,” ujar Mahfud dikutip, Rabu (16/4/2025).

    Ia menyebut membatalkan semua keputusan presiden karena persoalan ijazah akan menimbulkan konsekuensi besar, termasuk dalam hubungan internasional.

    Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa jika Presiden Jokowi benar terbukti menggunakan ijazah tidak valid saat mendaftar ke KPU, maka yang bermasalah adalah pencalonannya, bukan kebijakan atau keputusan negara yang diambilnya selama menjabat.

    “Misalnya saja ada kontrak dengan negara asing, tidak mungkin dibatalkan begitu saja. Bisa berisiko hukum bagi Indonesia secara global,” katanya.

    Untuk memberikan perspektif sejarah, Mahfud mengangkat contoh dari masa Presiden Soekarno. Ia mengingatkan bahwa saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tindakannya secara hukum konstitusional kala itu bertentangan dengan hukum yang berlaku menurut Belanda, yang masih diakui PBB. Namun karena dukungan rakyat, tindakan tersebut justru dianggap sah.