Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Garis Polisi Terpasang di Rumah Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Santri

    Garis Polisi Terpasang di Rumah Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Santri

    PIKIRAN RAKYAT – Pihak kepolisian memasang garis polisi di rumah seorang guru ngaji berinisial AF di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, usai pria tersebut ditangkap atas dugaan kasus pencabulan terhadap santrinya.

    Pantauan di lokasi pada Minggu, 29 Juni 2025, terlihat garis polisi membentang di pagar rumah bercat putih milik AF. Pagar rumah tersebut tampak tertutup fiber plastik, sementara di atasnya terdapat sejumlah tanaman. 

    Suasana rumah tampak sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas dari dalam. Tim Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menemui Ketua RT 003 bernama Iin. Meski tidak tahu secara detail, menurutnya AF sudah cukup lama mengajar ngaji. 

    “Kalau untuk berapa lama kayanya dari bujang dia ngajar ngaji. Dari dia bujang terus menikah masih ngajar ngaji,” kata Iin saat ditemui Tim Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) Minggu, 29 Juni 2025.

    Iin juga melihat langsung saat polisi menangkap pelaku pada Senin malam sekira pukul 23.00 WIB. Saat itu cukup banyak warga yang melihat proses penangkapan tehadap AF.

    “Melihat dari awal. Ramai untuk awal-awal ramai kemarin malam. Laporannya kalau ga salah Senin malam,” tutur Iin.

    Sebelumnya diberitakan, seorang guru ngaji berinisial AF di Tebet, Jakarta Selatan, ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku diduga melakukan aksinya berulang kali dengan mengintimidasi korban dan mengiming-imingi mereka uang Rp10 ribu hingga Rp25 ribu. 

    Penangkapan AF bermula dari laporan polisi bernomor LP / B / 2301 / VI / 2025 / SPKT / POLRES METRO JAKSEL / POLDA METRO JAYA, tertanggal 26 Mei 2025. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ardian Satrio Utomo, menjelaskan bahwa unit VI PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan pelaku. Adapun peristiwa terjadi pada Senin, 18 Juni 2025.

    “Pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Unit VI PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil mengamankan satu orang pelaku,” kata AKBP Ardian kepada wartawan, Minggu, 29 Juni 2025.

    Modus Bejat Pelaku 

    Ardian membeberkan modus operandi pelaku yang sangat bejat. AF diduga memberikan pelajaran tambahan tentang hadas laki-laki dan perempuan, lalu menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan aksinya.

    “Memberikan pelajaran tambahan tentang hadas laki laki dan perempuan kemudian menggambarkan gambar kemaluan di papan tulis, menunjukan kemaluan kepada anak korban, melakukan intimidasi terhadap anak korban dan memberikan uang sebanyak Rp10.000 sampai dengan Rp25.000,” tutur Ardian.

    Korban yang teridentifikasi sejauh ini adalah CNS (10) dan SM (12). Namun, berdasarkan pengembangan, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan serupa terhadap setidaknya 10 anak lain sejak tahun 2021 hingga Juni 2025 dengan modus yang bervariasi.

    Kejadian ini diduga berulang kali terjadi di kediaman pelaku (terlapor) di Tebet Jakarta Selatan, tempat korban mengaji. Pelaku mengajak korban masuk ke ruang tamu setelah murid laki-laki pulang.

    “Setelah itu terlapor memaksa korban untuk memegang kemaluannya dan menggerak-gerakan untuk onani sampai keluarnya air mani ke lantai,” ucap Ardian.

    Pelaku tak segan-segan mengancam dan menampar korban jika mereka berani memberitahukan perbuatan bejatnya kepada orang tua.

    “Terlapor melakukan hal tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam dan menampar anak korban bila mana memberitahukan orang tua korban,” tutur Ardian. 

    Pendampingan Korban dan Hotline Pengaduan

    Saat ini, penyidik telah melakukan BAP korban, saksi, dan tersangka. Polisi juga berkoordinasi dengan Pekerja Sosial (Peksos) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis bagi korban dan saksi.

    Bagi masyarakat atau orang tua yang anaknya diduga pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku ini, Polres Metro Jakarta Selatan menyediakan nomor hotline pengaduan: +62 813-8519-5468.

    “Penyidik masih melakukan pengembangan terkait adanya korban-korban anak yang lain,” ujar Ardian.***

  • Soal Aturan Zero ODOL, Asosiasi Pengusaha Truk Minta Menhub juga Pertimbangkan Dampak Ekonomi

    Soal Aturan Zero ODOL, Asosiasi Pengusaha Truk Minta Menhub juga Pertimbangkan Dampak Ekonomi

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan yang fokus semata pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik. 

    Dikatakan Ketua Aptrindo Gemilang Tarigan, Minggu 29 Juni 2025, hal ini hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Hal ini diutarakan Gemilang menanggapi diskusi yang diselenggarakan oleh Kemenhub bersama wartawan pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu, terkait penanganan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL). 

    Dia menyayangkan narasi retorika sepihak soal keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh. 

    Dia juga menyesalkan adanya komentar dari salah satu individu yang disebut sebagai pengusaha truk dalam forum tersebut, yang memberikan pendapat tanpa mempertimbangkan realita dan beban operasional yang dialami pengusaha angkutan barang saat ini. 

    “Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari Aptrindo dan tidak mewakili aspirasi mayoritas pengusaha truk secara nasional,” katanya.

    Lebih lanjut lagi, ia menyampaikan  kekecewaan atas sikap Kemenhub yang hingga saat ini tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional. Hal ini berpotensi menyesatkan arah kebijakan dan menimbulkan disinformasi,” ujar Gemilang.

    Oleh karena itu, Aptrindo mendesak Menhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Kendati begitu, Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. “Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan,” katanya. (*)

  • Proyek Raksasa Baterai Listrik RI Senilai Rp96 Triliun Munculkan Isu Perusakan Lingkungan

    Proyek Raksasa Baterai Listrik RI Senilai Rp96 Triliun Munculkan Isu Perusakan Lingkungan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan megaproyek industri baterai listrik senilai Rp96 triliun. Proyek raksasa ini didukung oleh sejumlah perusahan besar seperti PT Antam hingga perusahaan asal China yakni CATL.

    Proyek strategis setara USD 5,9 miliar itu diresmikan pada Minggu, 29 Juni 2025 yang akan menjadi tonggak penting pengembangan industri baterai listrik dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Namun, proyek raksasa baterai listrik itu mendapat soratan dari Climate Rights International (CRI) dan Greenpeace Indonesia. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia memberikan jaminan lebih besar bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk melindungi lingkungan sekitar di pembangunan di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Sementara itu, Jarinagan Advokasi Tambang menyebut pemerintah Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak jelas sambil secara sadar mengabaikan jeritan rakyat untuk mengakhiri kerusakan pada lingkungan dan penghidupan masyarakat, seperti dikutip dari South China Morning Post.

    Presiden Prabowo Subianto saat peresmian proyek industri baterai listrik terbesar di Asia Tenggara di Karawang, Minggu, 29 Juni 2025.

    Halmahera adalah pulau yang berada di Maluku sebelumnya telah mengalami peningkatan kerusakan lingkungan seiring berkembangnya operasi di kawasan industri besar yang menampung tambang nikel terbesar di dunia.

    Laporan dari Climate Rights International pada bulan Juni 2025 ini memperingatkan pemerintah Indonesia membiarkan kerusakan lingkungan tak terkendali di sekitar tambang Weda Bay.

    Adapun laporan dari media Prancis yakni Agence France-Presse menyebutkan suku Hongana Manyawa atau dikenal Suku Togutil yang hidup di hutan Halmahera terkena dampak operasi penambangan di sana.

    Sebagai informasi, proyek raksasa baterai listrik di Indonesia dikembangkan leh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, serta Lygend (CBL).

    Dari enam subproyek terintegrasi, lima berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan satu proyek di Karawang.Pemerintah RI mengklaim proyek ini akan menciptakan 35 ribu lapangan kerja tidak langsung dan 8 ribu pekerjaan langsung, sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.***

  • Praktik Kecurangan Perdagangan Beras oleh Pengusaha Rugikan Konsumen Rp 99,35 Triliun

    Praktik Kecurangan Perdagangan Beras oleh Pengusaha Rugikan Konsumen Rp 99,35 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap adanya dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi. Pemerintah memberi waktu 14 hari ke depan untuk para pengusaha agar berbenah dan tidak melakukan kecurangan serupa. 

     

    “Apabila hal itu masih ditemukan, maka segera tidak tegas secara hukum yang berlaku,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/6/2025).

     

    “Mulai hari ini kami minta berbenah, tidak lagi menjual harga beras di atas HET, periksa mereknya masing-masing bila tidak turun berhadapan dengan pemerintah. Dua minggu ke depan itu (harus) sudah sesuai standar,” katanya.

     

    Mentan mengatakan, pihaknya pada awalnya menemukan adanya anomali soal perberasan. Padahal produksi padi saat ini lagi tinggi secara nasional, bahkan tertin8ggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,15 juta ton.

     

    “Ini ada anomali, kita cek bersama di pasar 10 provinsi, kota besar Indonesia. Kami cek, mulai mutu kualitas, timbangannya, beratnya dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET (harga eceran tertinggi),” kata Amran.

     

    Atas kondisi itu, Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kejaksaan hingga Kepolisian turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait hal tersebut.

    Hasilnya, pada beras premium dengan sampel 136 ditemukan 85,56 persen tidak sesuai dan 14,4 persen sesuai ketentuan; lalu 59,78 persen tidak sesuai HET dan 40,22 sesuai HET; serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan dan yang sesuai 78,14 persen.

     

    Pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras sedangkan sisanya sesuai; lalu 95,12 persen tidak sesuai HET dan 4,88 persen sesuai; serta 9,38 persen tidak seusai dan 90,63 persen di antaranya telah sesuai.

     

    Mentan menuturkan, untuk memastikan akurasi dalam pengecekan di lapangan, pihaknya menggunakan 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi. “Kita gunakan lab karena kita tidak ingin salah, kita tidak ingin ceroboh sehingga kami menggunakan 13 lab di 10 provinsi. Kita tidak ingin salah dalam menyampaikan informasi, karena ini sangat sensitif. Jadi potensi kerugian kita Rp 99,35 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan,” ujarnya.

     

    Pengambilan sampel dilakukan sejak 6-23 Juni 2025 terkumpul 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan tempat penjual beras di Jabodetabek; lalu pasar dan tempat penjual beras di Sulawesi Selatan. Pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara; Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta; Jawa Barat.

     

    YLKI minta pemerintah tindak tegas

     

    Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana meminta pemerintah menindak tegas praktik kecurangan penjualan beras yang tidak sesuai standar sehingga merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun. 

     

    Dikatakan, ancaman pidana menanti apabila beras yang diproduksi tidak sesuai dengan standar. Pelaku usaha terancam melanggar Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar.

     

    “Perbuatan oknum penjual beras yang tidak sesuai dengan standar akan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran sehingga harus dapat dijelaskan pada konsumen terhadap kualitas dan kuantitas atas komoditi beras yang dijual di pasaran,” kata Niti.

     

    Atas temuan itu, dia mendorong Kementerian Perdagangan melakukan revisi UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 atau melengkapinya aturan hukum dengan sanksi yang ketat terhadap komoditi esensial atau komoditi penting bagi kehidupan bangsa. Ini termasuk di antaranya bahan pangan.

     

    Diungkapkan, konsumen berhak memperoleh komoditas esensial dengan harga wajar, kualitas terjamin, dan distribusi lancar, sehingga kebutuhan pokok tetap tersedia dan tidak menimbulkan keresahan akibat kelangkaan atau harga tinggi.

     

    Pengawasan ketat terhadap peredaran beras di pasaran sangat penting untuk memastikan kesesuaian kualitas dan kuantitas, serta penegakan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar standar mutu yang berlaku.

     

    YLKI juga mendorong adanya posko pengaduan konsumen terkait produk beras yang tidak sesuai dengan standar, selain itu YLKI juga membuka ruang pengaduan bagi konsumen mengenai permasalahan beras di pasaran. “Hal ini akan menjadi bahan evaluasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” kata Niti. ***

  • Jawa Tengah Bakal Alami Angin Kencang

    Jawa Tengah Bakal Alami Angin Kencang

    PIKIRAN RAKYAT – Di kondisi cuaca yang kerap berubah, tentunya diharapkan agar setiap masyarakat dapat lebih waspada dengan kemungkinan kondisi yang bakal terjadi, seperti hujan hingga angin kencang.

    Pada Senin, 30 Juni 2025 kali ini pihak BMKG telah merilis prediksi cuaca terkait beberapa wilayah yang kemungkinan bakal alami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang.

    Dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, ada 17 wilayah yang masuk dalam zona kuning atau terdampak hujan, dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Di antara beberapa wilayah yang bakal alami hujan sedang hingga lebat pada Senin, 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

    1. Sumatera Utara

    2. Sumatera Selatan

    3. Bengkulu

    4. Lampung

    5. Banten

    6. DKI Jakarta

    7. Jawa Barat

    8. Kalimantan Utara

    9. Sulawesi Utara, Tengah, dan Selatan

    10. Maluku Utara

    11. Papua

    12. Papua Barat, Tengah, Pegunungan, dan Selatan

    Itulah beberapa wilayah yang disebut bakal alami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Sedangkan untuk Sulawesi Tenggara dan Maluku, diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

    Sehingga dengan hal ini, diharapkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, dapat berhati-hati dengan risiko bencana yang bisa saja terjadi.

    Longsor hingga banjir memang menjadi salah satu bencana yang rawan terjadi, terutama jika hujan berada dalam intensitas yang tinggi.

    Menjaga kebersihan selokan adalah salah tindakan yang tepat, untuk antisipasi terjadinya banjir terutama di pemukiman yang padat penduduk.

    Sedangkan tidak melakukan penebangan liar, juga menjadi salah satu taktik yang tepat, agar tidak terjadinya bencana.

    Di sisi lain, BMKG juga merilis beberapa wilayah yang kemungkinan akan mengalami angin kencang.

    Wilayah tersebut adalah Aceh, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara.

    Angin kencang ini tentunya akan sangat berbahaya, terutama jika terjadi dalam intensitas yang kuat dan lama.

    Sehingga pastikan agar tidak berada di bawah pepohonan, terutama yang tua serta bangunan yang sudah tidak kokoh.***

  • Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PHE Siap Sukseskan Swasembada Energi Nasional

    Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PHE Siap Sukseskan Swasembada Energi Nasional


    PIKIRAN RAKYAT     – Menginjak usia ke-18 tahun pada 29 Juni 2025, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui swasembada energi. PHE saat ini berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional.

    Pada tahun ini, PHE berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) hingga bulan Mei 2025, yang terdiri dari produksi minyak 559 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2.800 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional. PHE juga berhasil menyelesaikan pengeboran 5 sumur eksplorasi, 341 sumur pengembangan, 523 kegiatan workover dan 15.424 kegiatan well services.

    Sejalan dengan visi Perusahaan untuk mensukseskan swasembada energi sesuai Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, PHE terus melakukan eksplorasi di berbagai wilayah serta mengoptimalkan lapangan-lapangan migas yang sudah ada untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi nasional. “Melalui semangat Accelerate-to-Elevate, Subholding Upstream terus berupaya mencari strategi untuk meningkatkan produksi migas demi mewujudkan visi swasembada energi sesuai Asta Cita,” ujar Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim.

    Sepanjang tahun 2025, PHE berhasil mencatatkan capaian strategis baik portfolio domestik maupun overseas. Adapun pada tahun 2025 telah dibukukannya sejumlah sumber daya migas baru yang menjanjikan baik konvensional maupun migas non konvensional dengan total potensi migas terambil atau sumber daya 2C sebesar 767 juta barel setara minyak (MMBOE). Selain itu, PHE mencatatkan penambahan cadangan P1 migas sebesar 40,9 MMBOE. Pada akhir tahun 2024, PHE berhasil menemukan giant discovery Padang Pancuran di Sumatera Selatan serta aktif dalam eksplorasi migas di kawasan perbatasan negara melalui kegiatan seismik East Natuna Natuna.

    Keberhasilan operasional pengeboran sumur di onshore Jawa Barat (EPN-002) dan akuisisi 3D seismik pada beberapa wilayah kerja onshore Sumatera, dan termasuk penandatanganan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja (WK) Melati dan WK Binaiya yang merupakan hasil lelang Wilayah Kerja tahap I dan II tahun 2024. Hingga bulan Mei 2025, PHE telah melakukan survei seismik 3D seluas 452 kilometer persegi (km2).

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina mengapresiasi inovasi subholding upstream dalam peningkatan produksi, sekaligus upaya eksplorasi, untuk menjaga laju pertumbuhan migas dalam jangka panjang. Sehingga, target Pertamina sebagai penyedia energi dapat terwujud dan menuju swasembada energi yang berkelanjutan.

    “Strategi bisnis Pertamina untuk memastikan ketersediaan energi semakin kuat dengan kiprah Pertamina Hulu Energi. Pertamina berharap kontribusi hulu migas ini dapat mempercepat target swasembada energi dan mendorong perekonomian bangsa,” jelas Fadjar.

    PHE terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang telah ditentukan, diantaranya melalui injeksi EOR Steamflood pertama di Lapangan North Duri Development (NDD) Area-14, Proyek Simple Surfactant Flood (SSF) Stage-1 di Lapangan Balam South-Zona Rokan, CO2 interwell injection di Lapangan Sukowati, dan Put on Production and Exploration (POPE) sumur Astrea, Pinang East dan Akasia Prima.

    Selain itu, PHE secara masif juga melakukan evaluasi atas peluang new venture dengan mempertajam peluang inisiasi potensi eksplorasi baru, seperti geologic hydrogen dan CCS. Kedepannya dengan kegiatan yang masif dan agresif, melalui beberapa kegiatan joint study dan project new venture yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan menambah portfolio Wilayah Kerja Eksplorasi Baru di PHE.

    Ada tiga strategi Utama yang sedangan dijalankan PHE untuk mendorong kegiatan eksplorasi. Strategi pertama untuk memenuhi target jangka pendek 5 tahun mendatang, PHE terus mengoptimalkan eksplorasi di area eksisting. Strategi kedua untuk jangka panjang, PHE secara agresif akan masuk ke open area untuk mencari penemuan blok baru dengan potensi produksi yang signifikan. Strategi ketiga, PHE melakukan Kerjasama dengan mitra strategis sehingga angka risiko eksplorasi bisa ditekan dan bisa melakukan transfer teknologi.

    PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.***

     

  • Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Banten, Viral Titip Siswa di SPMB 2025

    Harta Kekayaan Wakil Ketua DPRD Banten, Viral Titip Siswa di SPMB 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, viral titip siswa di SPMB 2025, berikut harta kekayaan sang pejabat. Namanya menjadi perbincangan di media sosial karena diduga menggunakan kekuasaannya bukan untuk kepentingan umum.

    Salah satu akun yang mengungkapkan kabar tentang sang pejabat adalah Instagram @aliansimahasiswapenggugat pada Sabtu 28 Juni 2025. Budi diduga menitipkan murid dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru tahun ini bahkan dengan menyertakan stempel basah DPRD Provinsi Banten dalam memonya.

    “Beredar lembaran kertas SMPB online 2025-2026 yang dibubuhi tanda tangan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Dr H Budi Prajogo. Di atas tanda tangan itu juga dibubuhi stampel basah DPRD Provinsi Banten,” kata akun tersebut.

    “Kemudian, tertulisan juga memo ‘mohon dibantu dan ditindaklanjuti’ yang diduga ada kaitannya dengan proses penerimaan siswa baru SMA Negeri di Cilegon. Kemudian turut disertakan kartu nama yang bersangkutan. Setelah ditelusuri, yang bersangkutan adalah salah satu pimpinan DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” ujarnya melanjutkan.

    Budi Prajogo ngaku tidak kenal dengan siswa yang dititipkannya

    Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo menyebut ia tidak kenal dengan siswa SMA negeri di Kota Cilegon yang disebutkan dalam surat “titip siswa” berstempel tersebut. Ia menyatakan memo itu dibuat salah satu staf di DPRD Provinsi Banten untuk diminta ditandatangani.

    Tak hanya itu, Budi juga mengaku tidak kenal dengan keluarganya dan urusan diterima atau tidak usulan “titip siswa” itu diserahkan kepada pihak sekolah, tidak mengintervensinya. Tak lupa pria 54 tahun itu minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Sementara itu, siswa dimaksud tidak diterima SPMB jalur domisili di sekolah yang dituju.

    Harta Kekayaan Budi Prajogo

    Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, terakhir kali lapor harta kekayaan pada 21 Maret 2025 atau periode 2024 dengan total harta Rp6,2 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI, Rp1.200.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI, Rp600.000.000 Tanah Seluas 20900 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI, Rp2.000.000.000 Tanah Seluas 10200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI, Rp220.000.000 Tanah Seluas 8160 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI, Rp200.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI, Rp400.000.000 Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI, Rp420.000.000 Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI, Rp28.000.000 Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp435.000.000 Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp400.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp5.903.000.000

    Daftar kendaraan milik Budi Prajogo MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI, Rp5.000.000 MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI, Rp125.000.000 MOTOR, KAWASAKI B3175A Tahun 2019, HASIL SENDIRI, Rp17.000.000

    Total kendaraan: Rp147.000.000

    Harta lainnya milik Budi Prajogo HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp43.000.000 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp126.586.315 HARTA LAINNYA: Rp0

    Total harta kekayaan: Rp6.219.586.315

    Profil Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo

    Berikut profil sang pejabat:

    Nama lengkap: Budi Prajogo Nama lengkap dan gelar: Dr. H. Budi Prajogo, S.E., M.Ak. TTL: Semarang, 4 Januari 1971 Alamat: Jln. Pelikan Blok G3 No 5 Komplek Vila Dago Tol RT/02/20 Serua Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan Partai politik: PKS Instagram @budi_prajogo (KLIK DI SINI, kolom komentar ditutup)

    Demikian harta kekayaan Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo yang titip siswa di SPMB 2025. Total hartanya ternyata mencapai Rp6,2 miliar pada periode 2024.***

  • Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Hingga Sabtu, 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 79 orang menyusul pecahnya konflik Iran-Israel. Mereka terdiri dari 78 warga negara Indonesia  dan 1 warga Iran.

    “Sementara itu, 18 orang evacuee (yang dievakuasi) sisanya dari total jumlah 97 orang evacuee yang masih berada di Baku, Azerbaijan akan dipulangkan secara bertahap pada 28 & 29 Juni 2025,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam.

    Lima orang, tuturnya,  dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu, 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

     

    Sementara yang masih berada di Baku terdapat 13 orang dengan jadwal kepulangan dari kolasi tersebut, Minggu, 29 Juni 2025. “Para evacuee gelombang terakhir ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025,” ucap Judha. Kemlu berkoordinasi erat dengan perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi. 

     

    Setelah serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar beberapa waktu lalu, Kemlu mengimbau para warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan. Kemlu dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, AS dan Iran. Selain meningkatkan kewaspadaan, para WNI di Timur Tengah terus memantau situasi keamanan dan arahan yang diberikan otoritas setempat, menghindari lokasi aset-aset negara berkonflik dan mengurangi perjalanan ke luar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak. 

     

    “Bagi WNI yang menetap agar melakukan lapor diri secara online di www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data telah update,” kata Judha dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Imbauan juga ditujukan kepada WNI yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah udara Timur Tengah agar mengantisipasi gangguan penerbangan karena penutupan wilayah udara di sejumlah negara. “Selalu pastikan jadwal penerbangan ke maskapai.”

     

    Dalam keadaan darurat di luar negeri, WNI diminta segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau hotline Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor +62 812-9007-0027 (WhatsApp) atau tekan Tombol Darurat di aplikasi Safe Travel Kemlu. Iran melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin (23/6/ 2025) malam. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Negeri Pam Sam tersebut ke fasilitas nuklir Iran beberapa waktu lalu. ***

  • Menhub Dudy Purwagandhi Bilang, Soal Reaktivasi Bandara Husein Perlu Dikaji Bersama

    Menhub Dudy Purwagandhi Bilang, Soal Reaktivasi Bandara Husein Perlu Dikaji Bersama

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat, perlu dikaji bersama. Hal ini juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah setempat.

    “Yang kami harapkan adalah dari pemda-nya sendiri harus bicara, harus kita berdiskusi,” kata Menhub dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, akhir pekan.

    Dudy menekankan, reaktivasi Bandara Husein Sastranegara harus mempertimbangkan aspek regulasi serta pentingnya optimalisasi Bandara Kertajati yang sudah dibangun dengan dana besar.

    Pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka juga perlu dimaksimalkan penggunaannya agar investasi negara tidak menjadi sia-sia dan mubazir dalam jangka panjang.

    Dikatakan Dudy, mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara perlu dikaji bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku dan melibatkan pemangku kepentingan terkait secara komprehensif dan transparan. 

    Optimalisasi bandara bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan harus menjadi agenda bersama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha transportasi udara.

    Bandara Kertajati, kata dia, tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai sumber daya dan komitmen bersama. 

    Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar aktif berdiskusi, termasuk Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat, untuk merumuskan langkah terbaik dalam pengelolaan dua bandara tersebut.

    Ditegaskan Dudy, pemerintah pusat, tetap berkomitmen mengupayakan Bandara Kertajati bisa beroperasi secara maksimal guna mendukung konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya.

    Menhub berharap keputusan terkait reaktivasi Bandara Husein dilakukan secara bijak agar tidak merugikan kepentingan jangka panjang nasional dalam pengembangan transportasi udara berbasis efisiensi dan keberlanjutan. 

    “Dalam optimalisasi ini kita juga berharap tidak hanya kita, tapi juga dari pihak pemda (Bandung) tentunya dan para pelaku usaha aviasi untuk bisa dapat melakukan optimalisasi terhadap Bandara Kertajati,” kata Menhub

    Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta pemerintah pusat segera melakukan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Reaktivasi Bandara Husein itu merupakan langkah strategis untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian Bandung Raya dan sekitarnya. 

    Dia menilai, dengan reaktivasi Bandara Husein dapat membantu meringankan beban keuangan Pemprov Jabar akibat tingginya biaya operasional Bandara Kertajati yang belum sebanding dengan hasilnya.

    Farhan menambahkan, banyak wisatawan yang tetap memilih terbang melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dibanding menggunakan Bandara Kertajati, sehingga nilai ekonomi justru mengalir ke Jakarta. 

    “Nyatanya, orang tetap ingin datang ke Bandung. Tapi karena Husein ditutup, mereka mendarat di Jakarta. Untungnya ke siapa? Ke Jakarta, bukan ke Jawa Barat,” katanya. (*)

  • Tersebar Kabar Tawaran Pemutihan Utang, OJK: Itu Hoaks!

    Tersebar Kabar Tawaran Pemutihan Utang, OJK: Itu Hoaks!

    PIKIRAN RAKYAT – Peredaran informasi hingga saat ini memang sangat mudah terjadi, sehingga sangat penting untuk mewaspadai dan memahami terkait info yang benar ataupun salah, salah satunya adalah kabar terkait pemutihan utang.

    Informasi terkait pemutihan utang ini tentunya tidak sedikit membuat masyarakat merasa penasaran dan ingin mencoba, namun sayangnya hal ini tidaklah benar.

    Sehingga dengan hal tersebut, diharapkan agar setiap masyarakat yang mendapatkan tawaran terkait pemutihan utang ini, bisa segera melaporkan kepada pihak terkait guna menghindari korban nantinya.

    “Jika ada kabar bahwa OJK bisa melakukan pemutihan kredit, itu hoaks. Segera konfirmasi ke Kontak OJK 157 atau hubungi kantor OJK Cirebon,” ujar Agus Muntholib selaku Kepala OJK Cirebon seperti yang dikutip dari laman Antara.

    Ia juga menambahkan bahwa tawaran terkait perbaikan kualitas data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK tersebut, hanya bisa dilakukan jika para nasabah, sudah melakukan pelunasan.

    Sehingga jika ada tawaran terkait pemutihan utang di OJK ini, tidaklah benar dan telah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

    Selain itu, Agus juga menegaskan kepada setiap masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan setiap informasi pribadi, seperti nomor di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung, hingga kode OTP yang nantinya akan dikirim ke nomor ponsel.

    Data ini akan sangat membantu para pelaku untuk mengakses informasi pribadi lainnya, sehingga jangan pernah diberikan kepada orang yang tidak dikenal.

    Ia juga mengatakan bahwa biasanya para pelaku akan memanfaatkan kondisi masyarakat, yang saat ini memang tidak sedikit mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi.

    Sehingga mereka akan melakukan penyamaran menjadi pihak dari salah satu instansi, dan memberikan iming-iming yang dinilai dapat membuat korbannya menjadi terpengaruh.

    Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi sangat penting dilakukan, guna menghindari berbagai jenis kejahatan yang saat ini telah banyak menimbulkan korban, salah satunya phising.

    “Kami imbau masyarakat waspada dan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum percaya atau menyebarkannya, apalagi jika berkaitan dengan keuangan pribadi,” tegas Agus.***