Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Apakah KAJ, KLJ, dan KPDJ April 2025 Masih Disalurkan? Berikut Informasi Lengkap dengan Cara Daftar

    Apakah KAJ, KLJ, dan KPDJ April 2025 Masih Disalurkan? Berikut Informasi Lengkap dengan Cara Daftar

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni KAJ, KLJ, dan KPDJ masih disalurkan. Bantuan telah cair beberapa hari lalu dalam bentuk tunai.

    Ketiga bantuan tersebut telah disalurkan bersamaan sebesar Rp300.000 melalui Bank DKI Jakarta.

    Akan tetapi, perlu dipahami bahwa bantuan ini disalurkan secara bertahap sehingga akan diterima secara bergiliran.

    Informasi Pencairan KAJ, KLJ, KPDJ April 2025

    Bantuan KAJ, KLJ dan KPDJ April 2025 saat ini sedang berlangsung, dan akan diterima oleh beberapa kategori.

    Kategorinya diantaranya adalah Anak-Anak (KAJ) usia 0-6 tahun, Lansia (KLJ) usia 60 tahun keatas, dan Penyandang Disabilitas (KPDJ).

    Masyarakat yang saat ini belum menerima bantuan harap bersabar karena pasti disalurkan sesuai dengan jumlah bulan yang tersalurkan.

    Khusus masyarakat yang saat ini ingin mendapatkan bantuan KAJ, KLJ, dan KPDJ April 2025 tetapi elum terdaftar sebagai penerima disarankan untuk segera mendaftarkan diri.

    Untuk daftar sebagai penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ April 2025 masyarakat harus terlebih dulu untuk daftar ke DTKS.

    Cara Daftar sebagai Penerima bantuan

    1. Download aplikasi Cek Bansos di Play Store
    2. Masukan data pribadi beserta NIK KTP dan KK
    3. Unggah foto selfie sambil memegang KTP
    4. Klik “Buat Akun Baru”
    5. Lakukan verifikasi dan aktivasi melalui email
    6. Buka aplikasi dan pilih daftar usulan
    7. Isi data pribadi
    8. Pilih jenis bantuan

    Setelah itu, pihak Kemensos akan memproses pengajuan yang dilakukan oleh pendaftar (calon penerima bansos).

    Sebagai informasi, bantuan KAJ, kLJ, dan KPDJ April 2025 ini hanya akan diterima oleh kalangan masyarakat miskin atau kurang mampu.

    Masyarakat tersebut haruslah WNI, berdomisili di DKI Jakarta, dan tentunya ber-KTP DKI Jakarta.

    Itulah tentang KAJ, KLJ, dan KPDJ April 2025 yang masih cair sampai saat ini kepada penerima. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri Ribka Ingatkan Pengangkatan PPPK di Daerah Harus Sesuai Jadwal

    Wamendagri Ribka Ingatkan Pengangkatan PPPK di Daerah Harus Sesuai Jadwal

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus mengacu pada mekanisme yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Ribuan Haluk menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, pada Senin, 28 April 2025.

    Ribka mengatakan bahwa jadwal Pengangkatan CPNS paling lambat dilaksanakan pada Juni 2025, sementara PPPK paling lambat Oktober 2025.

    “Jadwal Pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025. Sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Ini jadi catatan untuk para gubernur kita semua harus mengacu pada arahan dari Menpan RB,” kata Ribka.

    Menurutnya masih ada ditemukan di daerah melakukan pengangkatan untuk pegawai. Padahal penyelesaian pegawai honorer kategori K1 dan kategori K2 telah tuntas secara nasional.

    Meski Ribka tidak merinci daerah mana saja yang disinyalir tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    “Ada juga kita lihat di daerah mengangkat juga PPPK, padahal ini sudah selesai K1, K2, ini sudah selesai tapi juga ada yang mengangkat dan bahkan ada juga yang belum usulkan,” katanya.

    Oleh sebab itu dia mendorong dalam rapat tersebut agar pimpinan dapat mendalami mengenai isu yang terjadi di daerah tersebut terkait pengangkatan pegawai.

    “pimpinan rapat dan komisi II bisa melakukan pendalaman terkait isu di daerah tentang pengangkatan di luar dari PPPK dan K2 untuk daerah daerah provinsi lainnya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Kebutuhan Pokok Naik 527 Persen

    Harga Kebutuhan Pokok Naik 527 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kondisi Gaza, Palestina semakin mengkhawatirkan di tengah genosida dan blokade bantuan yang dilakukan Israel penjajah. Blokade yang dilakukan hampir dua bulan telah menyebabkan kelangkaan kebutuhan dasar warga di Gaza.

    Hal ini turut berdampak pada meroketnya harga barang-barang pokok yang telah mencapai 527%. Hal ini diungkapkan Kamar Dagang dan Industri Gaza.

    “Pendudukan (Israel) terus mencegah masuknya truk-truk dari sektor swasta, yang menyebabkan kelumpuhan (ekonomi) yang hampir menyeluruh,” kata majelis tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Bahkan, disebutkan bahwa kondisi ini telah menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi yang dahsyat di Gaza. 

    Israel telah melakukan penutupan penyeberangan di Gaza yang menyebabkan bantuan makanan, medis, dan bantuan lainnya tidak bisa memasuki wilayah yang telah dikepung Israel sejak 2007 tersebut.

    Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini. Pasalnya, krisis kemanusiaan yang terjadi telah berada di titik yang paling kritis.

    Krisi kemanusiaan mengerikan

    Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, 52.243 warga telah meninggal dunia yang sebagian besar anak-anak dan wanita, dan melukai 117.639 lainnya.

    Situs berita Israel, Walla menyebut militer Israel tidak khawatir dengan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Warga Palestina di Gaza telah hidup tanpa bantuan selama 51 hari terakhir sejak blokade total Israel.

    “Dalam dua minggu, krisis besar akan dimulai di Jalur Gaza terkait makanan, peralatan medis, dan obat-obatan,” kata sumber di Komando Selatan Israel, yang berbicara kepada Walla.

    Menurut sumber tersebut, warga Palestina di Gaza akan beradaptasi dalam beberapa bulan mendatang. Syaratnya, warga di Gaza harus memiliki tepung, air, dan tempat berlindung yang layak.

    Soal bantuan internasional, militer Israel dilaporkan tidak tertarik dengan hal itu dan lebih peduli dengan langkah yang akan diambil kelompok pejuang Palestina, Hamas. 

    Sumber-sumber tersebut menduga Hamas akan menggunakan krisis kemanusiaan ini untuk memaksa Israel mengirimkan makanan dan obat-obatan, dengan menggunakan laporan media internasional mengenai situasi tersebut sebagai pengaruh.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BNI Catat Laba Rp5,4 Triliun di Kuartal I-2025, Kredit dan Tabungan Tumbuh Dua Digit! Prospek Saham BBNI Cerah

    BNI Catat Laba Rp5,4 Triliun di Kuartal I-2025, Kredit dan Tabungan Tumbuh Dua Digit! Prospek Saham BBNI Cerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) membukukan laba bersih sebesar Rp5,4 triliun pada kuartal I-2025, tumbuh 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,33 triliun.

    Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan pertumbuhan bisnis yang solid di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kredit sebesar 10,1 persen dan pertumbuhan tabungan sebesar 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

    “Sampai Maret 2025, BNI mencatatkan pertumbuhan kredit yang sehat serta transformasi digital yang berhasil mendukung peningkatan dana tabungan,” ujar Paolo di Jakarta, Senin 28 April 2025.

    Total kredit yang disalurkan BNI mencapai Rp765,47 triliun, dengan pertumbuhan terbesar berasal dari segmen korporasi yang naik 16 persen YoY menjadi Rp433,4 triliun. Di sektor korporasi, pembiayaan ke swasta dan institusi meningkat 17 persen menjadi Rp317,1 triliun, sedangkan ke BUMN naik 13,3 persen menjadi Rp116,3 triliun.

    Segmen konsumer menjadi kontributor terbesar kedua dengan nilai kredit Rp144,9 triliun, tumbuh 13 persen YoY. Personal loan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,7 persen, disusul KPR yang meningkat 12,5 persen. Sementara itu, kredit segmen menengah bertumbuh 2,6 persen YoY, dan kredit kecil non-KUR naik 6,1 persen YoY.

    Komposisi kredit BNI didominasi oleh segmen korporasi (56,6 persen), diikuti konsumer (18,9 persen), menengah (12,6 persen), dan kecil (9,6 persen). Kontribusi dari anak usaha juga meningkat dari 1,6 persen menjadi 2,2 persen.

    Dari sisi kualitas aset, rasio non-performing loan (NPL) BNI tercatat stabil di angka 2 persen, sementara rasio loan at risk (LAR) turun menjadi 10,9 persen dari 13,3 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini berkontribusi terhadap efisiensi beban pencadangan yang turun dari 1 persen menjadi 0,9 persen.

    Dalam hal pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI naik 5 persen YoY menjadi Rp819,6 triliun. Pertumbuhan terutama didorong oleh peningkatan dana murah (CASA) sebesar 6,3 persen, dengan tabungan tumbuh 10,2 persen menjadi Rp257,8 triliun dan giro naik 3,4 persen menjadi Rp320 triliun.

    Transformasi digital turut mendorong performa BNI melalui aplikasi wondr by BNI dan BNIdirect. Paolo menambahkan, kontribusi dari kanal digital tersebut berhasil meningkatkan rasio CASA menjadi 70,5 persen dari total DPK, tertinggi dalam empat kuartal terakhir.

    Aplikasi wondr mencatatkan 6,8 juta pengguna per Maret 2025, dengan 218 juta transaksi senilai Rp212 triliun sejak diluncurkan pada Juli 2024. Transaksi mobile banking BNI tumbuh 57,5 persen YoY, sementara nilai transaksinya naik 31,1 persen YoY.

    Di segmen wholesale, BNIdirect mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi sebesar 33,2 persen YoY menjadi Rp2.374 triliun, dengan jumlah transaksi bertambah 16,4 persen menjadi 337 juta transaksi.

    Hingga Maret 2025, total portofolio berkelanjutan BNI mencapai Rp182,4 triliun atau 24,3 persen dari total kredit, terdiri dari pembiayaan UMKM sebesar Rp110,2 triliun dan green loan senilai Rp72,2 triliun.

    Dengan pencapaian tersebut, BNI optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Natalius Pigai Bicara Revisi UU Ormas: Bukan Pembatasan, tapi Demokrasi

    Natalius Pigai Bicara Revisi UU Ormas: Bukan Pembatasan, tapi Demokrasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menanggapi wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Menurut Pigai, rencana revisi tersebut perlu disikapi secara positif untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

    “Menurut saya adanya revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai dalam keterangan yang diterima, Senin, 28 April 2025.

    Pigai juga menanggapi soal adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat. Ia menilai pendekatan yang dibutuhkan adalah pengaturan, bukan pembatasan.

    “Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas,” ucapnya.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan pengaturan, mengingat Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebelumnya dinilai subjektif dalam membubarkan beberapa ormas, sehingga menghambat demokrasi.

    “Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah, kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy karena salah satunya UU Ormas atau Perpu Nomor 2. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU ormas direvisi khususnya Perpu Nomor 2 tahun 2017,” jelasnya.

    “Artinya wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia,” tambah Pigai.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan membuka peluang revisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya penyimpangan yang dilakukan sejumlah ormas.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pengawasan terhadap ormas bisa lebih ketat dan akuntabel.

    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito, Jumat, 25 April 2025, dikutip dari Antara.

    Ia menilai transparansi keuangan ormas perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput.

    Tito menegaskan ormas adalah bagian penting dari demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat, namun kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan.

    “Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” jelasnya.

    Tito menyebut UU Ormas pascareformasi memang berfokus pada kebebasan sipil, tetapi dalam perkembangannya, ada ormas yang menyalahgunakan status tersebut.

    “Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

    Namun, Tito menegaskan bahwa revisi harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI.

    “Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” katanya.

    Tito juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, baik oleh individu maupun organisasi, untuk menjaga stabilitas keamanan.

    “Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Korea Utara Akui Kirim Tentara ke Rusia Berperang di Ukraina, Ini Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    PIKIRAN RAKYAT – Korea Utara untuk pertama kalinya mengakui mengirimkan tentaranya membantu Rusia berperang melawan pasukan Ukraina.

    Pyongyang berdalih penglibatan pasukannya dilakukan menurut perjanjian kerja sama pertahanan bilateral dengan Moskow, berdasarkan media nasional Korut.

    Pasukan yang dikirimkan turut andil membebaskan wilayah Kursk menurut instruksi Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin, 28 April 2025.

    Hubungan Korea Utara dan Rusia

    Kim Jong Un memutuskan mengizinkan militer negaranya terlibat di perang Rusia-Ukraina. Pasukan itu membuat kontribusi penting dalam menghancurkan kuasa neo-Nazi Ukraina.

    Mereka menunjukkan heroisme massal, keberanian yang tidak tertandingi serta jiwa rela berkorban, menurut laporan KCNA.

    Laporan ini mengutip pernyataan tertulis Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea yang dirilis pada Minggu, 27 April 2025.

    Pernyataan itu diterbitkan usai Rusia mengkonfirmasi untuk pertama kalinya keterlibatan tentara Korea Utara dalam perang melawan Ukraina.

    Menurut Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov, Moskow berhasil merebut kembali sebagian wilayah Kursk yang sempat diduduki Ukraina dalam serangan ofensif kejutan Agustus 2024, dalam sebuah telekonferensi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu, 26 April 2025.

    Berakhirnya operasi guna membebaskan Kursk, menunjukkan tingginya tingkat strategis atas persahabatan militan yang kuat antara Korea Utara dan Rusia.

    Selain itu, mencerminkan aliansi dan hubungan bersaudara antara rakyat kedua negara, menurur komisi militer Korut.

    Isi Perjanjian Kim Jong Un dan Putin

    Perjanjian Kerja Sama Strategis Komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Putin pada Juni 2024, mencantumkan pasal soal komitmen membantu satu sama lain jika salah satu pihak diserang.

    Pyongyang memandang aktivitas militer Korea Utara di Rusia sepenuhnya sesuai semua pasal dan semangat Piagam PBB, serta hukum-hukum internasional lain.

    “Siapapun yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan dan duta dari kehormatan tanah air,” kata Kim Jong Un menurut KCNA.

    Menurutnya sebuah monumen guna menghormati heroisme dan keberanian para tentara Korut di Rusia itu akan segera dibina di Pyongyang.

    Ia mengisyaratkan negaranya akan menerapkan langkah-langkah memberi keutamaan penanganan dan perlakuan pada keluarga tentara pemberani yang ikut dalam perang.

    KCNA tak menyebut jumlah tentara Korea Utara yang diterjunkan membantu Rusia di Ukraina dalam laporannya.

    Pyongyang diyakini menerima bantuan teknis dari Moskow soql pengembangan alutsista, sebagai imbalan atas bantuan personel militer dalam perang di Ukraina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadi Andalan, Super App BRImo Kini Digunakan 40 Juta User dan Catat Transaksi Rp1.599 Triliun dalam 3 Bulan

    Jadi Andalan, Super App BRImo Kini Digunakan 40 Juta User dan Catat Transaksi Rp1.599 Triliun dalam 3 Bulan


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kian memperkuat komitmennya dalam mendukung kemudahan akses layanan keuangan melalui inovasi digital. Pengembangan super apps BRImo menjadi bagian dari langkah nyata BRI dalam menghadirkan solusi keuangan yang mudah, cepat, dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan digital yang praktis dan terintegrasi, BRImo mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pengguna maupun volume transaksi, Adapun hingga akhir Triwulan I/2025, BRImo mencatatkan kinerja impresif dengan jumlah pengguna mencapai 40,28 juta user atau tumbuh 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, sepanjang Januari – Maret 2025, BRImo mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.599 triliun atau meningkat 27,79% yoy. Volume transaksi tersebut berasal dari 1,2 miliar transaksi finansial atau tumbuh 26,06% yoy.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Super App BRImo sebagai solusi layanan keuangan digital yang lengkap dan mudah.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BRImo tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat dalam mengelola keuangan. Melalui BRImo, BRI berupaya memberikan kemudahan akses ke berbagai layanan keuangan untuk masyarakat Indonesia,” jelas Hendy dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-rakyat.com, Senin, 28 April 2025.

    Dengan lebih dari 100 fitur unggulan, BRImo dinilai mampu menjawab berbagai kebutuhan nasabah dari beragam segmen. Mulai dari layanan transaksi perbankan dasar, pembayaran tagihan, pembelian tiket, hingga fitur investasi dan lifestyle seperti voucher gim serta layanan streaming. BRImo juga mendukung transaksi lintas batas, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi internasional secara praktis dan efisien.

    Dalam hal keamanan, BRI terus memperbarui teknologi serta meningkatkan kesadaran nasabah dan karyawan terhadap keamanan siber.

    “Kami aktif melakukan edukasi serta menjalin kolaborasi dengan komunitas dan lembaga terkait keamanan digital untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pengguna BRImo,” tambah Hendy.

    Selain mencatatkan pertumbuhan pengguna dan transaksi yang signifikan, BRImo juga memperoleh pengakuan luas sebagai super app terbaik di Indonesia. Dengan rating 4,7 di Google Play Store dan App Store, BRImo terus membuktikan diri sebagai aplikasi yang menggabungkan inovasi, kenyamanan, dan keandalan.

    Ke depan, BRI berkomitmen untuk terus mengembangkan BRImo melalui penambahan fitur-fitur baru guna memberikan layanan perbankan digital terbaik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan belum menerima laporan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sejumlah purnawirawan.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa jika laporan tersebut diterima, pihaknya akan segera membahasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons soal usulan melengserkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan DPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, MPR berpegang pada hasil Pemilu 2024-2029 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran, Eddy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum.

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kartini Berkarya Lindungi Alam, UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia

    Kartini Berkarya Lindungi Alam, UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia


    PIKIRAN RAKYAT –     Semangat mencintai bumi dan budaya lokal diwujudkan secara nyata oleh Dara Baro, salah satu UMKM perempuan binaan Pertamina yang bergerak di bidang fesyen berkelanjutan. Menjelang Lebaran 2025, koleksi busana Dara Baro yang dibuat dari sisa-sisa kain wastra nusantara seperti jumputan, tenun, dan batik, habis terjual di gerai besar Jakarta.

    Koleksi ini bukan sekadar tren, tapi juga bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dengan mengusung teknik Boro asal Jepang, sebuah metode menjahit dan menambal ulang kain bekas menjadi busana baru, Dara Baro berhasil mengubah limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi yang penuh cerita dan keindahan.

    Dimita Agustin, Pendiri Dara Baro, mengungkapkan bahwa semangat utama mereknya adalah menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi melalui karya. Sejalan dengan Hari Bumi, 22 April 2025, Dara Baro makin bertekad menjaga kelestarian alam melalui fesyen berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa setiap potongan kain punya cerita. Melalui teknik boro, kami ingin menunjukkan bahwa sisa bukan berarti sia-sia. Kami juga ingin mengajak generasi muda untuk melihat bahwa industri kreatif bisa berdampak sosial dan lingkungan secara nyata,” ujar Dimita.

    Kualitas dan orisinalitas karya Dara Baro turut menarik perhatian internasional. Baru-baru ini, brand ini mendapatkan undangan kurasi dari L’adresse Paris, salah satu platform fashion bergengsi di Prancis yang dikenal ketat dalam memilih brand yang akan ditampilkan.

    Dara Baro juga menjadi salah satu UMK fashion yang terpilih untuk mengikuti Osaka Expo, yang saat ini sedang digelar di Osaka, Jepang. UMKM ini terpilih karena fokus pada produksi fashion yg memanfaatkan limbah perca serta berorientasi pada keberlanjutan.

    Lebih dari sekadar bisnis, Dara Baro juga membuka ruang edukasi dan pemberdayaan. Ia aktif melibatkan siswa-siswi magang dari sekolah mode untuk belajar mengolah limbah kain menjadi karya fesyen bernilai tinggi. Langkah ini menjadi inspirasi nyata bahwa keberlanjutan dan pemberdayaan bisa berjalan beriringan.

    Konsistensinya dalam mengusung konsep upcycle fashion tak hanya disambut baik oleh pasar, tapi juga diapresiasi oleh pemerintah. Tahun lalu, Dara Baro menerima penghargaan Best Eco Friendly Product dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pelaku usaha yang berhasil menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam lini produksinya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, turut memberikan apresiasinya atas pencapaian Dara Baro.

    “Pertamina bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan Dara Baro. Ini adalah bukti nyata bahwa UMKM perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global dengan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan. Kami terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM binaan agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

    Pendampingan Pertamina pada UMKM sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita poin ke-3 dari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

    Program pembinaan dari Pertamina melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terbukti memberikan dampak nyata dalam mendorong UMKM naik kelas. Dara Baro adalah contoh bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan keberpihakan pada lingkungan bisa membuka jalan UMKM menuju pasar global.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak memberi pemutihan pajak kendaraan bermotor dan akan mengejar penunggak karena telah menikmati fasilitas tanpa membayar.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta ketika menghadiri Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, 27 April 2025.

    “Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa’ tidak mau bayar pajak,” ucap Pramono seperti dikutip dari Antara.

    Pemilik Kendaraan Bukan Orang Miskin

    Pramono Anung mengaku tugas pemerintah memberi bantuan pada masyarakat yang tak mampu seperti pemutihan ijazah bukan pemutihan pajak kendaraan.

    Menurutnya penunggak pajak kendaraan bermotor rata-rata pemilik mobil yang memiliki kendaraan ke-2 dan ke-3 sehingga tak layak mendapat bantuan.

    Pihaknya akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor, karena tak layak dibantu dan telah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia,” lanjut Pramono.

    Fokus Utama Pemprov DKI Jakarta

    Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan berpihak pada yang membutuhkan, terutama mengingat di ibu kota jarak antara yang kaya dan miskin sangat jauh.

    Fokus utama yang dilakukannya membereskan semua permasalahan orang kecil seperti pemutihan ijazah.

    Selain itu, juga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tapa dengan NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

    “Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” lanjut Pramono Anung.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News