Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Cara Tukar Uang Kertas Rupiah yang Dicabut BI, Terakhir Hari Ini Rabu 30 April 2025

    Cara Tukar Uang Kertas Rupiah yang Dicabut BI, Terakhir Hari Ini Rabu 30 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan masyarakat bahwa hari ini, Rabu 30 April 2025, merupakan batas terakhir untuk menukarkan empat pecahan uang kertas rupiah lama yang telah dicabut dari peredaran.

    Penukaran hanya bisa dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan kantor perwakilan BI dalam negeri (KPw BI DN) yang ditunjuk.

    Daftar Uang Kertas yang Dicabut

    Empat uang kertas yang dicabut oleh Bank Indonesia dan dapat ditukarkan hingga hari ini adalah:

    Rp10.000 Emisi 1979 Rp5.000 Emisi 1980 Rp1.000 Emisi 1980 Rp500 Tanda Tahun 1982

    Gambar uang kertas rupiah tahun emisi 1979, 1980, dan 1982 yang dapat ditukarkan di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025.

    Keputusan pencabutan ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi BI No. 24/105/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1992. Meski sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran sejak lama, BI masih memberikan waktu bagi pemilik uang untuk menukarkannya.

    Pernyataan Resmi Bank Indonesia

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan pentingnya penukaran dilakukan sebelum tenggat waktu berakhir.

    “BI mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki 4 pecahan uang kertas Rupiah Tahun Emisi 1979, 1980, dan 1982 untuk dapat menukarkannya di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 29 April 2025.

    Masyarakat yang masih menyimpan keempat pecahan uang lama tersebut dapat melakukan penukaran dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

    Pastikan uang masih dalam daftar yang dapat ditukar, dan belum melewati batas waktu penukaran. Datang langsung ke lokasi penukaran resmi, yaitu: Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor-kantor bank umum tertentu yang melayani penukaran uang yang dicabut. Bawa uang kertas asli yang ingin ditukar. Tidak diperlukan dokumen tambahan kecuali jika diminta oleh petugas BI untuk keperluan verifikasi jumlah besar. Uang akan diganti dengan nilai nominal yang sama dalam bentuk uang rupiah yang masih berlaku. Penukaran Berlaku 10 Tahun Sejak Pencabutan

    Bank Indonesia menetapkan masa berlaku penukaran selama 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Setelah masa tenggat itu habis, uang yang dicabut tidak dapat ditukar kembali dan kehilangan nilainya sebagai alat tukar.

    Jika uang yang dimiliki masih dapat ditukar, Bank Indonesia akan memberikan penggantian dengan nilai nominal yang sama seperti tercantum di uang tersebut. Namun, setelah melewati batas waktu penukaran, uang tersebut tidak lagi dapat ditukarkan atau digunakan dalam transaksi apapun.

    Untuk empat pecahan yang disebutkan, batas 10 tahun seharusnya berakhir pada tahun 2002. Namun, BI tetap membuka kesempatan penukaran hingga 30 April 2025 sebagai toleransi terakhir, sehingga setelah hari ini, penukaran tidak lagi dapat dilakukan.

    Daftar Uang Dicabut Bisa Diperiksa Online

    Untuk mengetahui lebih lanjut tentang daftar lengkap uang rupiah yang telah dicabut dari peredaran dan status penukarannya, masyarakat dapat mengakses laman resmi BI di:

    bi.go.id/id/rupiah/uang-dicabut

    Penukaran Uang Lama: Penting untuk Menjaga Kepercayaan pada Rupiah

    Penarikan dan pencabutan uang rupiah dilakukan BI sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas uang yang beredar, serta memperkuat unsur keamanan (security features) dari mata uang terhadap pemalsuan. Dengan demikian, sistem pembayaran nasional tetap aman, efisien, dan andal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 60 Persen Warga Indonesia Miskin

    60 Persen Warga Indonesia Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkapkan kenyataan mencengangkan: lebih dari separuh warga Indonesia tergolong miskin jika diukur berdasarkan standar internasional untuk negara berpendapatan menengah-atas.

    Laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mencatat bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan versi Bank Dunia, setara dengan sekitar 172 juta jiwa dari total populasi nasional.

    Standar Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas pada pengeluaran sebesar 6,85 dolar AS per hari per kapita. Jika dikonversikan dengan kurs JISDOR pada 25 April 2025 (Rp16.829 per dolar AS), angka tersebut setara dengan Rp115.278 per hari per orang.

    Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka ini tergolong miskin dalam standar internasional.

    Sebagai perbandingan, ambang ini jauh lebih tinggi dari standar nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yang hanya menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per bulan per kapita, atau sekitar Rp19.841 per hari. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan disparitas besar antara data kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.

    Indonesia: Negara Menengah-Atas, tapi Kemiskinan Masih Tinggi

    Bank Dunia sendiri telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak tahun 2023, setelah pendapatan nasional bruto (GNI) mencapai US$4.580 per kapita. Dalam klasifikasinya, negara berpendapatan menengah-atas memiliki GNI antara 4.466 hingga 13.845 dolar AS (Rp74,8-231,9 juta) per kapita.

    Namun, meskipun secara makroekonomi telah naik kelas, kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia masih belum memiliki daya beli yang sebanding. Dari total populasi sebesar 285,1 juta jiwa (berdasarkan Susenas BPS 2024), lebih dari 60 persen belum mampu memenuhi standar pengeluaran harian minimum versi Bank Dunia.

    Proyeksi Kemiskinan Indonesia

    Bank Dunia memproyeksikan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang:

    2025: 58,7% 2026: 57,2% 2027: 55,5%

    Meski mengalami penurunan bertahap, angka ini tetap menunjukkan bahwa separuh lebih rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan.

    Bandingkan dengan Negara Asia Tenggara Lain

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi dalam hal proporsi penduduk miskin berdasarkan standar menengah-atas Bank Dunia:

    Laos: 68,5% Indonesia: 60,3% Filipina: 50,6% Vietnam: 18,2% Thailand: 7,1% Malaysia: 1,3%

    Angka ini menggambarkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia masih cukup dalam, bahkan di tengah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status pendapatan negara.

    Data Kemiskinan Versi BPS: Kontras Besar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 adalah 24,06 juta orang atau 8,57% dari populasi. Bahkan, BPS menyebut angka ini sebagai yang terendah sepanjang sejarah, sejak penghitungan kemiskinan dimulai pada 1960.

    Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS pada periode tersebut adalah Rp595.242 per kapita per bulan, naik 2,21% dibanding Maret 2024. Dengan standar ini, hanya sebagian kecil penduduk yang dikategorikan miskin.

    “Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960,” ucap dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

    Kenapa Perbedaan Angka Begitu Jauh?

    Perbedaan data ini bukan semata kesalahan teknis, melainkan karena perbedaan metodologi dan standar kemiskinan. Bank Dunia menggunakan standar yang lebih tinggi karena mencerminkan kebutuhan dasar hidup di negara yang masuk kategori menengah-atas.

    Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan minimum nasional, yang lebih rendah dan disesuaikan dengan harga serta pola konsumsi lokal.

    Dengan kata lain, seseorang yang tidak dianggap miskin oleh BPS bisa jadi tergolong miskin jika menggunakan standar global Bank Dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Uang Kertas Rupiah Ini Dicabut Bank Indonesia, 30 April 2025 Jadi Batas Akhir Penukaran

    4 Uang Kertas Rupiah Ini Dicabut Bank Indonesia, 30 April 2025 Jadi Batas Akhir Penukaran

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahwa hari ini, Selasa 30 April 2025, merupakan hari terakhir bagi masyarakat untuk menukarkan empat pecahan uang kertas rupiah yang telah dicabut dari peredaran sejak 1992.

    Uang-uang tersebut terdiri atas emisi tahun 1979, 1980, dan 1982 yang sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran sah. Keempat pecahan tersebut adalah:

    Uang kertas Rp10.000 Emisi 1979 Uang kertas Rp5.000 Tanda Tahun 1980 Uang kertas Rp1.000 Emisi 1980 Uang kertas Rp500 Tanda Tahun 1982

    “BI mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki empat pecahan uang kertas rupiah Tahun Emisi 1979, 1980, dan 1982 untuk dapat menukarkannya di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin 28 April 2025.

    Gambar uang kertas rupiah tahun emisi 1979, 1980, dan 1982 yang dapat ditukarkan di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025.

    Dicabut Sejak 1992, Penukaran Hanya Berlaku 10 Tahun

    Sesuai Surat Keputusan Direksi BI No. 24/105/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1992, keempat uang kertas tersebut telah resmi dicabut dan ditarik dari peredaran. Sesuai kebijakan, masyarakat diberi waktu 10 tahun sejak pencabutan untuk menukarkan uang tersebut di kantor BI atau bank umum.

    Namun karena waktu penukaran yang disediakan saat itu tidak dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat, BI memberikan perpanjangan khusus hingga 30 April 2025 untuk penukaran keempat pecahan ini secara terbatas di Kantor Pusat Bank Indonesia.

    Alasan Pencabutan: Masa Edar dan Teknologi Pengaman

    Pencabutan uang rupiah dilakukan secara berkala oleh BI dengan mempertimbangkan masa edar uang dan kehadiran uang emisi baru yang dilengkapi dengan unsur pengaman (security features) yang lebih canggih guna mencegah pemalsuan.

    “Bank sentral secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah dengan mempertimbangkan masa edar uang serta perkembangan teknologi pada unsur pengaman uang kertas,” kata Ramdan.

    Uang Dicabut Tak Lagi Sah, Tapi Masih Bisa Ditukar

    Uang rupiah yang sudah dicabut dari peredaran tidak lagi memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, selama masa penukaran belum habis, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menukarkannya dengan nilai yang setara di kantor Bank Indonesia.

    Selain empat pecahan ini, laman resmi BI mencatat bahwa terdapat 13 jenis uang kertas dan 31 jenis uang logam yang telah dicabut dan masih dapat ditukarkan dalam jangka waktu tertentu.

    Untuk memastikan jenis dan status uang yang dimiliki, masyarakat bisa mengakses informasi lengkap melalui laman resmi BI: bi.go.id/id/rupiah/uang-dicabut

    Lokasi Penukaran dan Ketentuan

    Penukaran uang yang telah dicabut dapat dilakukan di:

    Kantor Pusat Bank Indonesia (untuk penukaran empat pecahan ini hingga 30 April 2025) Kantor Bank Umum dan Kantor Perwakilan BI (untuk uang lain yang masih dalam masa penukaran sesuai tanggal pencabutan)

    Setelah melewati batas waktu penukaran, uang tersebut tidak dapat ditukar lagi, dan hanya memiliki nilai koleksi, bukan nilai transaksi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat pun pulang kerja pada setiap hari Rabu atau satu hari dalam sepekan.

    Adapun aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Pemerintah Provinsi DKI akan menggratiskan naik kendaraan umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    “Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum,” kata Pramono pada Selasa, 29 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno juga akan ikut terlibat dari kebijakan menggunakan transportasi umum tersebut ke tempat kerja, besok. Menurut Pramono bahwa pemimpin juga mesti ikut memberikan contoh dari suatu kebijakan.

    “Jadi intinya saudara-saudara sekalian apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” katanya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing kita akan pagi mengawal itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris daerah dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum,” ujarnya lagi.

    Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Pegawai Pemprov dapat menggunakan moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal, meliputi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Sementara itu, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Adapun tujuan kebijakan ini untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    “Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, di Jakarta, dikutip dari laman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tim Hukum Hasto Sambangi Dewas, Bawa Bukti Penyidik KPK Rossa Kelabui Kusnadi Sebelum Sita Barang

    Tim Hukum Hasto Sambangi Dewas, Bawa Bukti Penyidik KPK Rossa Kelabui Kusnadi Sebelum Sita Barang

    PIKIRAN RAKYAT – Tim Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Kusnadi, Johannes Tobing menghadiri undangan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa, 29 April 2025. Tidak sendirian, ia datang bersama tim kuasa hukum Army Mulyanto dan Wiradarma Harefa serta Jubir PDIP Guntur Romli.

    Johannes menyampaikan, ia diundang hadir oleh Dewas KPK sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kasatgas KPK Rossa Purbo Bekti. Dalam kesempatan ini, Johannes membawa barang bukti di antaranya kronologi saat Rossa diduga mengelabui Kusnadi, staf Hasto, sebelum melakukan penggeledahan secara tidak sah.

    Johannes menuturkan, Kusnadi saat itu sedang duduk di belakang saat tim hukum Hasto menggelar konferensi pers. Tanpa curiga, ia mengikuti ajakan Rossa masuk ke gedung KPK. Namun sesampainya di lantai atas, Rossa melakukan penggeledahan disertai penyitaan sejumlah barang pribadi dan partai.

    “Yang paling betul-betul melanggar hukum yang dilakukan Saudara Rossa adalah karena dibuatkan berita acara pemeriksaan tanpa ada surat resmi panggilan dari KPK, ini pelanggaran hukum,” kata Johannes di kantor Dewas, Jakarta Selatan, Selasa, 29 April 2025.

    Johannes menuturkan, penggeledahan itu dilakukan pada Juni 2024, namun laporan dugaan pelanggaran etik baru direspons Dewas KPK hampir setahun kemudian.

    “Kami tetap berpikiran positif mudah-mudahan hari ini kami akan menyampaikan seluruh keberatan-keberatan kami, apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik KPK,“ ucapnya.

    Di hadapan Dewas, Johannes juga bakal menyampaikan keberatan atas penyitaan sejumlah barang yang dinilai tidak relevan dengan perkara Harun Masiku, termasuk buku berisi arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres dan Pilkada 2024 serta ponsel operasional sekretariat partai.

    “Di persidangan sudah kami mohonkan agar barang-barang milik partai ini supaya segera dikembalikan karena tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku,” ujarnya.

    Sempat Serahkan Bukti Baru

    Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy sempat melaporkan Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK pada Kamis, 20 Juni 2024. Ia melaporkan Rossa terkait dugaan kesalahan administrasi dalam penyitaan ponsel Kusnadi dan Hasto serta buku catatan PDIP.

    “Melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan bagaimana oknum penyidik KPK ini tidak profesional,” kata Ronny di kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.

    Ronny menduga penyidik KPK memalsukan surat tanda terima barang bukti dalam proses penyitaan barang milik Hasto dan Kusnadi. Sebab, kata dia, ada dua berita acara penyitaan yang diterbitkan oleh KPK, yakni surat berita acara tertanggal 23 April 2024 dan 10 Juni 2024.

    Di surat tanda terima barang bukti tertanggal 23 April 2024, lanjut Ronny, Kusnadi membubuhkan paraf atau tanda tangan. Sedangkan pada lembar pertama surat tertanggal 10 Juni 2024, tidak ada paraf dari kliennya.

    “Menduga telah terjadi pemalsuan surat, Karena apa? Surat yang sah adalah surat tanggal 23 April, Kusnadi Ikut memparaf. Tetapi (Kusnadi) diberikan surat tanggal 10 Apri. Dugaan ini direkayasa kembali,” tutur Ronny.

    “Sehingga yang lembar pertama ini saudara kusnadi tidak memparaf, Tetapi di lembar yang kedua saudara kusnadi tanda tangan,” ucapnya menambahkan.

    Atas dugaan pemalsuan surat itu, Ronny menyebut ponsel Hasto dan Kusnadi yang disita Rossa tidak dapat dijadikan bukti dalam penyidikan perkara suap kasusn Harun Masiku. Sebab, kata dia, penyitaan dilakukan dengan cara tidak sah bahkan bernuansa politis yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Hasto.

    “Kasus ini penuh dengan nuansa politis. Ada dugaan kriminalisasi terhadap sekjen PDI Perjuangan. Karena proses-proses yang kami sudah ikuti ini adalah proses yang sudah salah di mata hukum,” ucap Ronny.

    Ronny berharap Dewas KPK menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat. Menurutnya, dalam perkara itu ada dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Rossa ketika menyita ponsel milik Kusnadi dan Hasto.

    “Ini merupakan pelanggaran kode etik berat dan kami memohon kepada Dewas untuk memproses ini dengan cepat. Karena perolehan barang-barang pribadi dan buku DPP PDI Perjuangan ini tidak melalui proses hukum yang benar, maka ini adalah cacat hukum,” ujar Ronny.

    Respons KPK

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan, pihaknya tidak melakukan kesalahan administrasi saat menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Menurutnya, penyidik membuat berita acara penyitaan yang diteken penyidik dan pihak saksi.

    “Senin, 10 Juni 2024. Penyidik membuat administrasi lengkap baik BA (Berita Acara) sita dan tanda terima dan sudah ditanda tangani oleh Penyidik maupun saksi. Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis, 20 Juni 2024.

    Usai kegiatan Penyitaan, kata Tessa, Kusnadi justru membawa surat tanda terima yang masih berbentuk koreksian atau belum hasil final. Sedangkan, tanda terima final yang sudah ditandatangani Kusnadi dan Penyidik tidak dibawa.

    “Pada saat Penyidik mau memberikan tanda terima yang final, saksi (Kusnadi) sudah terlanjur keluar dan mendampingi doorstop HK (Hasto Kristiyanto) dengan jurnalis. Sehingga niat itu diurungkan dan akan dilakukan pada jadwal pemeriksaan yang bersangkitan sebagai saksi,” tutur Tessa.

    Tessa memastikan, setiap kegiatan penyitaan dilaporkan ke Dewas sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Penyidik. “Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 selain dilakukan pemeriksaan (Kusnadi) sebagai saksi, juga diserahkan tanda terima final, yang salah dibawa oleh saksi Kusnadi. Dan yang bersangkutan telah menerima tanda terima dimaksud,” ucap Tessa.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 12 Acara di Jakarta 30 April-1 Mei 2025, Seni hingga Inovasi Teknologi

    12 Acara di Jakarta 30 April-1 Mei 2025, Seni hingga Inovasi Teknologi

    PIKIRAN RAKYAT – Ibu kota Jakarta tak pernah berhenti menawarkan dinamika dan kekayaan aktivitas bagi warganya maupun para pendatang.

    Memasuki akhir bulan April hingga awal Mei 2025, kota metropolitan ini kembali menyuguhkan beragam acara menarik yang mencakup spektrum minat yang luas, mulai dari eksplorasi sejarah maritim, imajinasi seni imersif, apresiasi karya seni rupa kontemporer, hingga perkembangan terkini dalam industri sepeda dan kendaraan listrik.

    Bagi Anda yang mencari alternatif kegiatan di tengah kesibukan kota, atau bagi para wisatawan yang ingin merasakan denyut nadi Jakarta melalui ragam acaranya, berikut 12 acara pilihan yang sayang untuk dilewatkan pada periode 30 April hingga 1 Mei 2025.

    Siapkan agenda Anda untuk menjelajahi kekayaan budaya, seni, dan inovasi teknologi yang sedang berlangsung di berbagai sudut Jakarta.

    1. Membangun di Lahan Basah dari Gudang Barat hingga Museum Bahari 1652-1977

    Tanggal: 6 Desember 2024 – 22 Juni 2025

    Lokasi: Museum Bahari Jakarta

    Bagi para pencinta sejarah dan mereka yang tertarik dengan perkembangan maritim Jakarta, pameran ‘Membangun di Lahan Basah dari Gudang Barat hingga Museum Bahari 1652-1977’ di Museum Bahari.

    Pameran ini mengisahkan transformasi kawasan Sunda Kelapa dan sekitarnya, dari masa kolonial dengan gudang-gudang VOC hingga menjadi Museum Bahari saat ini.

    Melalui artefak, foto, dan narasi sejarah yang mendalam, pengunjung dapat memahami betapa pentingnya kawasan pesisir ini dalam perkembangan Jakarta.

    2. Immersive Fantasia

    Tanggal: 1 Januari – 13 Juli 2025

    Lokasi: Museum Mandiri

    Mencari pengalaman seni yang berbeda dan interaktif? ‘Immersive Fantasia’ di Museum Mandiri menawarkan sebuah petualangan visual yang memukau.

    Pameran imersif ini menggabungkan teknologi digital dengan elemen seni tradisional, menciptakan sebuah dunia fantasi yang dapat dieksplorasi oleh pengunjung melalui berbagai indra. Instalasi seni digital yang interaktif akan membawa Anda ke dalam dimensi baru kreativitas.

    3. Pameran Tunggal Arkiv Vilmansa ‘Semesta Arkiv’

    Tanggal: 22 Februari – 11 Mei 2025

    Lokasi: Gedung A, B, D, dan Outdoor Galeri Nasional

    Para penggemar seni rupa kontemporer tentu tak ingin melewatkan pameran tunggal ‘Semesta Arkiv’ yang menampilkan karya-karya fenomenal dari Arkiv Vilmansa.

    Pameran yang digelar di berbagai ruang di Galeri Nasional ini menyajikan eksplorasi artistik Arkiv yang khas, menggabungkan elemen surealis, pop, dan fantasi dalam medium lukisan, patung, dan instalasi.

    Galeri Nasional Indonesia ANTARA/HO-Indonesian Heritage Agency

    4. Film Dokumenter oleh Humanika Artspace ‘The Wisdom of The Sea: Widya Segara’

    Tanggal: 5 April – 11 Mei 2025

    Waktu: 10.00, 13.00, 15.00 WIB

    Lokasi: Ruang Auditorium Galeri Nasional

    Humanika Artspace mempersembahkan ‘The Wisdom of The Sea: Widya Segara’, sebuah film dokumenter yang mengajak penonton untuk merenungkan kearifan dan kekayaan laut Indonesia.

    Melalui lensa seni dokumenter, film ini kemungkinan akan mengeksplorasi hubungan manusia dengan laut, tradisi bahari, isu-isu lingkungan, dan potensi laut sebagai sumber kehidupan dan inspirasi.

    5. Design Matters Lab

    Tanggal: 28 Februari – 3 Mei 2025

    Lokasi: Erasmus Huis

    Bagi para profesional, mahasiswa, dan peminat desain, ‘Design Matters Lab’ di Erasmus Huis adalah platform yang menarik untuk berinteraksi, belajar, dan berkolaborasi.

    Acara ini kemungkinan akan menampilkan berbagai presentasi, lokakarya, diskusi, dan pameran yang berfokus pada tren desain terkini, inovasi material, dan peran desain dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan.

    6. Pameran Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara

    Tanggal: 11 Februari – Mei 2025

    Lokasi: Museum Nasional

    Pameran ‘Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara’ di Museum Nasional menawarkan sebuah jendela untuk memahami sejarah panjang dan kaya dari akulturasi budaya Tionghoa dengan berbagai budaya lokal di Indonesia.

    Melalui artefak bersejarah, foto, dan narasi, pameran ini akan menyoroti bagaimana interaksi antar budaya ini telah membentuk identitas dan kekayaan bangsa Indonesia.

    7. TIM Book Fest 2025

    Tanggal: 14 April – 14 Mei 2025

    Lokasi: Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM)

    Bagi para pecinta buku dan literasi, ‘TIM Book Fest 2025’ adalah surga yang tak boleh dilewatkan.

    Bertempat di Taman Ismail Marzuki, festival buku ini akan menghadirkan berbagai penerbit, penulis, diskusi buku, lokakarya kreatif, dan acara-acara menarik lainnya yang mempromosikan minat baca dan literasi di kalangan masyarakat.

    Gedung 14 lantai di Taman Ismail Marzuki.

    8. Sarang Puan

    Tanggal: 20 April – 17 Mei 2025

    Lokasi: Studio Lima Empat

    Pameran seni ‘Sarang Puan’ di Studio Lima Empat kemungkinan akan menjadi ruang bagi para seniman perempuan untuk mengekspresikan perspektif, pengalaman, dan kreativitas mereka melalui berbagai medium seni.

    Judulnya yang evocative mengisyaratkan sebuah ruang yang aman dan memberdayakan bagi suara-suara perempuan dalam dunia seni.

    9. Metta Universe

    Tanggal: 25 – 29 April 2025

    Lokasi: Chillax Sudirman

    Acara ‘Metta Universe’ yang berlangsung di Chillax Sudirman menjanjikan sebuah pengalaman yang unik, menggabungkan elemen metafisika dengan ekspresi seni kontemporer.

    Kemungkinan akan menampilkan instalasi seni, pertunjukan, atau diskusi yang mengeksplorasi tema-tema spiritualitas, kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam semesta melalui lensa seni modern.

    10. Pameran Keramik ‘Medan Ontologis’

    Tanggal: 27 April – 4 Mei 2025

    Lokasi: Dia.lo.gue Artspace Kemang

    Bagi para pecinta seni keramik, pameran ‘Medan Ontologis’ di Dia.lo.gue Artspace Kemang adalah sebuah pameran yang patut disimak.

    Pameran ini kemungkinan akan menampilkan karya-karya keramik dari berbagai perupa yang mengeksplorasi medium ini secara konseptual dan teknis, menciptakan dialog antara material, bentuk, dan makna.

    11. Asiabike Jakarta

    Tanggal: 29 – 30 April 2025

    Lokasi: Jakarta International Expo (JIExpo)

    Bagi para penggemar sepeda, profesional industri, dan masyarakat umum yang tertarik dengan perkembangan dunia bersepeda, ‘Asiabike Jakarta’ di JIExpo adalah acara yang wajib dikunjungi.

    Pameran ini kemungkinan akan menampilkan berbagai merek sepeda, suku cadang, aksesori, teknologi terbaru dalam industri sepeda, serta berbagai acara pendukung seperti kompetisi, talkshow, dan test ride.

    Suzuki eWX mejeng di International Motor Show (IIMS) 2025, pada tanggal 13 – 23 Februari 2025 di Hall A JIExpo Kemayoran, Jakatta.

    12. PEVS 2025 (Perklindo Electric Vehicle Show)

    Tanggal: 29 April – 4 Mei 2025

    Lokasi: Jakarta International Expo (JIExpo)

    Menuju era mobilitas yang lebih berkelanjutan, ‘PEVS 2025 (Perklindo Electric Vehicle Show)’ di JIExpo akan menjadi platform penting untuk menampilkan perkembangan terkini dalam industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Pameran ini akan menghadirkan berbagai jenis kendaraan listrik, teknologi pendukung, infrastruktur pengisian daya, serta berbagai diskusi dan presentasi mengenai kebijakan dan potensi pasar kendaraan listrik.

    Jakarta pada akhir April hingga awal Mei 2025 menawarkan beragam pilihan acara yang menarik dan informatif.

    Dari menyelami sejarah maritim, menikmati keajaiban seni imersif, mengapresiasi karya seni rupa kontemporer, hingga menyaksikan inovasi dalam dunia sepeda dan kendaraan listrik, selalu ada sesuatu untuk setiap minat.

    Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi kekayaan budaya, seni, dan teknologi yang sedang berdenyut di ibu kota.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Fredy Pratama? Gembong Narkoba Internasional dari Indonesia, Buron 11 Tahun hingga Diduga Sudah Oplas

    Siapa Fredy Pratama? Gembong Narkoba Internasional dari Indonesia, Buron 11 Tahun hingga Diduga Sudah Oplas

    PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berhasil membongkar jaringan narkoba lintas Kalimantan dan Sulawesi yang dikendalikan operator terafiliasi gembong narkotika internasional Fredy Pratama.

    Hal ini dikonfirmasi Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Komisaris Besar Polisi Kelana Jaya saat merilis pengungkapan kasus ini di Banjarmasin pada Senin, 28 April 2025.

    “Ada empat tersangka yang kami tangkap dengan total barang bukti sabu seberat 8.711,83 gram, ekstasi 10.049 butir, dan serbuk ekstasi 24,14 gram,” ucap Kelana seperti dikutip dari Antara.

    Profil Fredy Pratama

    Ia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 Juni 1985. Fredy dikenal sebagai gembong narkoba yang besar di Indonesia.

    Fredy Pratama menjadi buronan yang dicari Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 2014 karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba skala besar.

    Pihaknya dikenal dengan sejumlah nama alias atau samaran seperti misalnya Miming, The Secret, Cassanova, Air Bag serta Mojopahit.

    Kasus Narkoba Fredy Pratama

    1. Kegiatan Kriminal

    Ia diduga sebagai otak di balik jaringan perdagangan narkoba yang luas, bertanggung jawab atas peredaran berton-ton metamfetamin dan ratusan ribu pil ekstasi.

    Kegiatan jaringannya meluas di luar Indonesia, mencapai Malaysia dan kemungkinan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    2. Modus Operandi

    Jaringannya menggunakan metode canggih untuk menyelundupkan narkoba, termasuk menyembunyikannya dalam kemasan teh.

    Fredy dilaporkan menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi seperti Blackberry Messenger, Threema serta Wire guna berkomunikasi dengan jaringannya.

    3. Upaya Menghindari Penangkapan

    Pihaknya diduga sudah menjalani operasi plastik, bahkan hingga mengubah identitasnya guna menghindari penangkapan sebagai buronan.

    4. Tempat Persembunyian

    Fredy Pratama diyakini bersembunyi di Thailand, kemungkinan dekat perbatasan dengan Myanmar, dan mungkin memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh berpengaruh di sana.

    5. Jaringan dan Aset

    Pihak berwenang Indonesia aktif membongkar jaringannya dan menyita aset miliaran Rupiah terkait operasi perdagangan narkobanya.

    6. Kerja Sama Internasional

    Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Thailand, Kepolisian Kerajaan Malaysia, dan US-DEA untuk menangkapnya. Perdana Menteri Thailand juga telah menjanjikan dukungan dalam penangkapannya.

    7. Operasi Berkelanjutan

    Meskipun menjadi buronan, jaringan narkoba Fredy Pratama diyakini masih aktif. Pihak berwenang Indonesia terus melakukan operasi untuk membongkar sisa jaringannya dan menyita narkoba ilegal yang terkait dengannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya

    Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 21 April 2025. Informasi ini disampaikan Hasan Nasbi di Instagram @totalpolitikcom

    “Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan,” kata Hasan Nasbi dalam tayangan video @totalpolitikcom sebagaimana dikutip Selasa, 29 April 2025.

    Dalam pernyataannya, Hasan menekankan pentingnya sikap introspektif saat menghadapi situasi yang berada di luar batas kemampuan. Ia menyatakan, tidak perlu menciptakan kegaduhan atau kehebohan ketika seseorang merasa sudah tidak mampu lagi menyelesaikan suatu persoalan.

    “Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast. Bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ucapnya.

    Hasan menyatakan, surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Hasan tidak menyampaikan secara spesifik alasannya mengundurkan diri, ia hanya merasa sudah waktunya “menepi ke luar lapangan” dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih baik dalam mendukung komunikasi pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana yang tenang, demi kebaikan komunikasi publik ke depan.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” tutur Hasan.

    Hasan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat di Kabinet Merah Putih, seraya menyampaikan permohonan maaf apabila kinerjanya belum sesuai harapan.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, Hasan menyatakan kesiapannya membantu proses transisi di Kantor Komunikasi Presiden jika memang dibutuhkan. Ia menutup pernyataannya dengan menyiratkan bahwa meski mundur dari jabatan, dirinya tidak sepenuhnya meninggalkan dunia politik dan pemerintahan.

    “Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Siapkan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2025

    Pertamina Siapkan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2025


    PIKIRAN RAKYAT –     Jelang musim haji 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan stok Avtur dan sarana fasilitas (sarfas) dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan Haji 2025 di 13 bandara embarkasi Haji seluruh Indonesia.

    “Sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional, yakni keberangkatan 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarfas, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci.

    Lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional Haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tambah Heppy.

    Tahun ini, penerbangan Haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, jamin ketersediaan energi terpenuhi untuk mendukung kelancaran pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Seluruh stok avtur dan sarfas kondisi aman.,” terang Fadjar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News