Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Dua bulan lalu, tepatnya 27 November 2024, warga Indonesia serentak menuju TPU terdekat untuk menentukan kepala daerah mereka selanjutnya di Pilkada 2024. Tidak terasa, kini, tahapan pelantikan dan peresmian kepala daerah di seluruh Indonesia sudah semakin dekat.

    Senin, 3 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersamaan dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring.

    Dalam pertemuan ini Mendagri menyampaikan tanggal resmi pelantikan kepala daerah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Pemilihan ini berdasarkan usulan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8 Prabowo Subianto.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis.” Ujar Tito saat ditanyai keterangannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Penentuan tanggal ini rupanya disesuaikan dengan putusan dismissal untuk 310 sengketa kepala daerah lainnya yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di hari ini, 4 Februari 202 dan besok Rabu, 5 Februari 2025.

    “Tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan dismissal, 6-8 Februari KPU prov/kab/kota akan menetapkan calon terpilih. 9-11 KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. 3 hari kemudian, DPRD akan menyampaikan pengesahan calon terpilih bupati/wabup/walikota/wakil walikota ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Dan ke Presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih (dismissal MK). Dan calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025.” Jelas Tito dalam zoom meeting.

    Dalam rapat ini, Tito juga menyampaikan rencana lokasi pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun terkecuali Aceh, yang mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Syariah.

    Usulan ini rupanya mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut merupakan solusi terbaik untuk memastikan kejelasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah terpenuhi.

    Eddy menghargai upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang menghormati MK dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkada terlebih dahulu, “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah-pemerintah provinsi, kota, dan daerah di seluruh Indonesia hanya bisa menunggu putusan dismissal MK mengenai siapa yang dapat dilantik untuk akhirnya bisa melakukan acara penyambutan. Mengingat, berdasarkan rekapitulasi Pilkada 2024, terdapat 296 daerah tanpa gugatan dan 249 daerah lainnya memiliki gugatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPNT 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa?

    BPNT 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Pada tahun 2025, penyaluran BPNT kembali dilakukan dengan beberapa penyesuaian.

    Syarat Menjadi Penerima BPNT

    Syarat untuk menjadi penerima BPNT umumnya sama dengan syarat untuk menerima PKH, yaitu:

    – Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

     

    – Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    – Memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.

    Setelah saldo BPNT masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penerima manfaat dapat menukarkannya di e-Warong yang telah ditunjuk.

    E-Warong adalah warung atau toko yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan.

    Barang apa saja yang bisa dibeli dengan BPNT?

    – Beras: Sebagai sumber karbohidrat utama.

    – Telur: Sumber protein hewani yang baik.

    – Minyak goreng: Digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan.

    – Dan berbagai jenis bahan pangan pokok lainnya

    Keuntungan Menggunakan BPNT

    – Penerima manfaat dapat memilih jenis pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera keluarganya.

    – Harga barang di e-Warong umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar tradisional.

    – Dengan adanya BPNT, diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi keluarga penerima manfaat.

    Cara Mengecek Penerima BPNT

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima BPNT, Anda dapat melakukan pengecekan melalui:

    1. Kantor Desa/Kelurahan

    Datangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    2. Website Cek Bansos

    Pemerintah menyediakan website resmi untuk mengecek status penerima bansos. Anda hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap.

    3. Aplikasi Cek Bansos

    Beberapa daerah telah menyediakan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan.

    Kapan BPNT 2025 Cair?

    Berdasarkan informasi terbaru, penyaluran BPNT 2025 dilakukan secara bertahap setiap dua bulan sekali. Untuk pencairan tahap pertama pada tahun 2025, diperkirakan akan mulai cari pada pertengahan Februari 2025.

    Namun, jadwal pasti pencairan dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan kebijakan pemerintah setempat.

     

    Program BPNT sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

    Dengan adanya BPNT, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil Lahadalia soal gas LPG 3 kg yang sebelumnya dilarang dijual warung eceran. Hal ini ditanggapi pengamat sekaligus sastrawan, Okky Madasari, baru-baru ini.

    Sebelum ada instruksi Prabowo, Bahlil sebagai Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengeluarkan aturan larangan elpiji subsidi itu dijual warung kecil sejak 1 Februari 2025. Hasilnya banyak muncul antrean masyarakat yang mengular viral di media sosial, itu terjadi karena warga hanya bisa membeli di pangkalan atau agen resmi.

    “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin 3 Februari 2025 tentang alasan kebijakan tersebut.

    “Jangan semua hal ke presiden, menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Benar atau salah, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru,” ujarnya kepada awak media pada kesempatan lain.

    Prabowo batalkan kebijakan Bahlil, Okky pertanyakan koordinasi menteri-presiden

    Presiden Prabowo, melalui Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ada instruksi dari presiden agar para warung eceran bisa kembali berjualan gas LPG 3 kg. Hal itu disampaikannya di Gedung DPR pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ujar Dasco.

    “Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian,” katanya melanjutkan.

    Pengamat dan sastrawan Okky Madasari mempertanyakan apakah ada koordinasi antara menteri dan presiden dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu disampaikannya melalui akun X (Twitter) pribadinya, @okkymadasari, pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan?” ujarnya dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 75,6 ribu view.

    Hingga kini, cuitan tersebut telah mendapat lebih dari 200 reply, 1 ribu retweet, dan 3,6 ribu like. Sejumlah kometar menyebut kacaunya tata cara bernegara yang dipraktikkan para pejabat di Indonesia.

    Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan? https://t.co/khQtYmFbGC— Okky Madasari (@okkymadasari) February 4, 2025

    “Tata cara bernegara belakangan ini kacau banget, baru kerasa ketika tahun ini. Engga ngerti ini cara meningkatkan popularitas atau memang blundernya sebanyak ini? Upaya perintah langsung pimpinan ketika segala sesuatu kacau itu gak menunjukkan kepemimpinan yang baik, asli,” kata akun X @yoo***

    “Bagus ini pertanyaannya. Nah saya tanyakan lagi, Bahlil mau Konsultasi ke Presiden yg mana? ada orang yg bilang Presiden Shift pagi dan Presiden Shift Malam?” ujar akun @Jen***

    “Yang wajib itu bikin kajian & perencanaan dulu sebelum bikin kebijakan publik, simulasikan dan kemudian sosialisasikan. Baru dilaporkan ke Presiden jika siap diterapkan. Ini mah action by feeling kayaknya,” kata akun @rez***

    Demikian kabar Presiden Prabowo menganulir kebijakan Bahlil soal LPG 3 kg yang dilarang dijual warung eceran. Pengamat Okky Madasari mempertanyakan apakah menteri konsultasi dulu ke presiden sebelum mengeluarkan kebijakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nilai Tukar Rupiah pada Kurs Dollar Amerika Hari Ini Selasa, 4 Februari 2025 Menguat, Cek Selengkapnya

    Nilai Tukar Rupiah pada Kurs Dollar Amerika Hari Ini Selasa, 4 Februari 2025 Menguat, Cek Selengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar (kurs) rupiah pada Dollar Amerika Serikat (AS) menguat pada pagi ini Selasa, 4 Februari 2025 di Jakarta.

    Pembukaan perdagangan pagi ini nilai tukar rupiah (IDR) diketahui menguat hingga 64 poin atau 0,39 persen.

    Kurs rupiah menguat pada dollar AS yaitu sebesar Rp16.384 dari sebelumnya Rp16.448, seperti dilansir dari Kantor Berita Antara.

    Google Perbaiki Kesalahan Info Kurs Rupiah

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Google sudah bekerja guna memperbaiki kesalahan informasi nilai tukar rupiah di Google Search.

    “Ya, mereka memperbaiki itu,” kata Nezar di ANTARA Heritage Center, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025.

    Kemkomdigi menjalin komunikasi dengan Google soal masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar Rupiah di Google Search.

    “Kita sudah komunikasi dan kelihatannya mereka sudah mengkoreksi itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Google mengatakan kesalahan informasi nilai tukar rupiah ke Dollar Amerika Serikat Rp8.170,65 pada hasil pencarian berasal dari data konversi pihak ketiga.

    Google sudah meminta penyedia data segera memperbaiki kesalahan itu usai menerima laporan ketidakakuratan.

    “Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” ucap perwakilan Google pada Sabtu, 1 Februari 2025.

    Selain Kurs Dollar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah dalam mata uang lain seperti Euro berada di level 8.348,50 alih-alih Rp16.889 pada Sabtu sore.

    Nilai Tukar Rupiah Sempat Melemah

    Kurs rupiah melemah 49 poin atau 0,30 persen menjadi Rp16.305 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.257 pada penutupan perdagangan Jumat, 31 Januari 2025.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia turut melemah ke level Rp16.312 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.259.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.

    Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.

    Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

    “Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.

    Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

    “Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.

    “Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 2025 ini, pemerintah Indonesia meneruskan beberapa program dukungan yang diberikan udah siswa sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang layak.

    Terbukti bahwa program bansos khusus untuk anak sekolah masih aktif dan siap untuk dicairkan. Bansos ini diberikan bagi mereka yang terdaftar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Jika kamu memiliki Kartu Indonesia Pintar misalnya, kamu tentu bertanya-tanya apakah PIP akan kembali disalurkan tahun ini? Simak selengkapnya.

    Program-Program Bansos yang Tersedia untuk Anak Sekolah di Tahun 2025

    Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai program-program bansos yang tersedia untuk anak sekolah di tahun 2025:

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    SD/SDLB/Paket A (kelas 1-5): Rp450.000 per tahun SD/SDLB/Paket A (kelas 6): Rp225.000 SMP/SMPLB/Paket B (kelas 7-8): Rp750.000 per tahun SMP/SMPLB/Paket B (kelas 9): Rp375.000 SMA/SMALB/Paket C (kelas 10-11): Rp1.000.000 per tahun SMA/SMALB/Paket C (kelas 12): Rp500.000

    Informasi lebih lanjut mengenai PIP dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang menyasar keluarga miskin dengan anggota keluarga seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Pada tahun 2025, bantuan untuk anak sekolah dalam program PKH diberikan dengan rincian sebagai berikut:

    Anak SD: Rp900.000 per tahun Anak SMP: Rp1.500.000 per tahun Anak SMA: Rp2.000.000 per tahun

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Anda dapat memeriksa status penerimaan melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi yang disediakan.

    Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

    KJP Plus adalah program bantuan pendidikan khusus untuk siswa yang berdomisili di DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan secara bertahap sepanjang tahun dan ditujukan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

    Penerima KJP Plus dapat memeriksa status pencairan dana melalui situs resmi KJP dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memilih tahun serta tahap pencairan yang sedang berlangsung.

    Program Makan Siang Bergizi Gratis

    Mulai Januari 2025, pemerintah meluncurkan program makan siang bergizi gratis untuk siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak di sekolah.

    Setiap siswa akan mendapatkan satu porsi makanan bergizi setiap hari sekolah. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diperoleh melalui sekolah masing-masing atau dinas pendidikan setempat.

    Cara Mengecek Status Penerimaan Bansos

    Untuk mengetahui apakah kamu atau anggota keluargamu terdaftar sebagai penerima bansos, setiap jenis bansos bisa dicek melalui cara yang berbeda. PKH, misalnya, bisa kamu cek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Sementara itu untuk makan bergizi gratis, kamu tidak bisa melakukan pengecekan secara online. Jika kamu memang terdaftar sebagai penerima sesuai target pemerintah, kamu pasti akan mendapatkannya di sekolah.

    Masyarakat diharapkan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui saluran resmi pemerintah dan menghubungi instansi terkait jika memerlukan bantuan lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengecer Masih Boleh Jual Gas LPG 3 Kg Sambil Transisi Jadi Pangkalan

    Pengecer Masih Boleh Jual Gas LPG 3 Kg Sambil Transisi Jadi Pangkalan

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi kisruh di masyarakat terkait kebijakan pelarangan dijualnya gas LPG 3 Kg oleh pengecer, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.

    Melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Prabowo memerintahkan agar segera dirilis kebijakan untuk memperbolehkan pengecer menjual kembali Gas LPG 3 kg alias gas melon.

    Dasco menyampaikan, kebijakan ini diambil setelah adanya diskusi intens dengan Presiden Prabowo terkait penertiban harga di tingkat pengecer, guna menjaga agar harga gas subsidi tetap terjangkau oleh masyarakat.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam mengenai keinginan Kementerian SDM untuk menertibkan harga di pengecer, supaya harga tidak terlalu mahal di masyarakat,” ucap dia, dalam pernyataan sebelum Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Dalam percakapan tersebut, menurut Dasco, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung kepada Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali penjualan pengecer elpiji 3 kg hari ini, sambil menyesuaikan aturan yang ada.

    “Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada agar bisa berjualan seperti biasa,” ucap Dasco.

    “Nantinya, pengecer-pengecer tersebut akan menjadi sub-pangkalan, dan dengan pengaturan harga yang tepat, harga di masyarakat diharapkan tidak akan terlalu tinggi,” tuturnya menambahkan.

    Pelarangan Bukan Berasal dari Presiden

    Pengecer yang kini berfungsi sebagai sub-pangkalan akan diatur harganya sehingga harga yang diterima konsumen tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa bukan kebijakan yang berasal langsung dari Presiden untuk melarang penjualan di pengecer. Alih-alih, keputusan tersebut didasarkan pada kondisi yang berkembang dan arahan presiden untuk menyesuaikan regulasi.

    Tujuan yang ingin dicapai Prabowo, imbuh Dasco, adalah agar pengecer bisa kembali berjualan dengan tetap mengutamakan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden untuk melarang pengecer kemarin, namun karena melihat situasi dan kondisi, presiden kemudian turun tangan dan menginstruksikan agar pengecer bisa berjualan kembali,” ujar dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Pencairan hingga Cek Status Penerima

    Jadwal Pencairan hingga Cek Status Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

    Pada tahap pertama tahun 2025, bansos ini akan diberikan kepada para penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai jadwal pencairan, cara mengecek status penerima, serta persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima bansos KLJ tahap 1 tahun 2025.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ 2025

    Pencairan bansos KLJ tahap pertama tahun 2025 dijadwalkan akan dilaksanakan mulai dari bulan Januari hingga Maret 2025. Setiap penerima yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp900.000, yang akan dibagi dalam tiga bulan, dengan alokasi sebesar Rp300.000 per bulan.

    Dana bantuan ini akan disalurkan melalui Bank DKI, baik melalui transfer langsung ke rekening penerima maupun melalui mekanisme pencairan tunai. Oleh karena itu, para penerima bansos KLJ diharapkan untuk terus memantau jadwal pencairan dan memastikan bahwa rekening Bank DKI mereka dalam keadaan aktif.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos KLJ 2025

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bansos KLJ tahun 2025, terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta dan melalui aplikasi JAKI.

    Melalui Situs Resmi Dinas Sosial DKI Jakarta

    Pengecekan status penerima dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta di dinsos.jakarta.go.id. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Anda pada kolom pencarian yang tersedia.
    Klik tombol “Cari” dan tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan informasi mengenai status penerima.

    Pastikan Anda melakukan pengecekan melalui situs resmi untuk menghindari kesalahan data atau informasi yang tidak valid.

    Melalui Aplikasi JAKI

    Selain melalui situs resmi, pengecekan status penerima juga dapat dilakukan melalui aplikasi JAKI yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Setelah melakukan login, pilih menu “Bantuan Sosial” dan masukkan NIK KTP Anda untuk melihat daftar penerima KLJ. Aplikasi ini akan memudahkan para penerima bansos untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.

    Syarat Penerima Bansos KLJ 2025

    Tidak semua lansia di DKI Jakarta berhak untuk menerima bansos KLJ. Terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon penerima, antara lain:

    Merupakan warga DKI Jakarta dengan KTP dan domisili di Jakarta. Berusia minimal 60 tahun. Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai warga yang kurang mampu. Tidak menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya.

    Dengan kriteria ini, diharapkan bansos KLJ dapat lebih tepat sasaran dan membantu lansia yang benar-benar membutuhkan.

    Cara Mencairkan Dana Bansos KLJ 2025

    Setelah memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai penerima bansos KLJ, berikut adalah langkah-langkah untuk mencairkan dana bantuan:

    Dana akan ditransfer langsung ke rekening Bank DKI Anda. Anda dapat mengecek saldo melalui ATM, mobile banking, atau kantor cabang Bank DKI terdekat. Pencairan langsung ke bank juga dapat dilakukan dengan membawa KTP asli dan buku tabungan Bank DKI Anda untuk verifikasi data oleh petugas bank.

    Bansos KLJ merupakan program yang sangat penting untuk membantu lansia di Jakarta dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Dengan memahami jadwal pencairan, cara pengecekan status penerima, dan kriteria yang harus dipenuhi, Anda dapat memastikan apakah Anda berhak menerima bansos KLJ tahap pertama tahun 2025.

    Selalu pantau informasi resmi dari Dinas Sosial DKI Jakarta agar terhindar dari berita hoaks atau penipuan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi layanan resmi yang tersedia. Dengan adanya bansos ini, diharapkan kesejahteraan lansia di Jakarta semakin meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    PIKIRAN RAKYAT – Usai pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer, panic buying atau membeli secara borongan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Jakarta.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho, menduga bahwa panic buying tersebut membuat gas LPG 3 kg menjadi langka di pasaran yang berimbas pada kenaikan harga.

    “Kemarin terjadi panic buying dari para pengecer warung-warung, dikarenakan adanya peraturan terbaru dari Ditjen Migas tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji kemasan 3 kg di sub penyalur atau pangkalan,” katanya di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

    Faktor HET

    Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2015, sementara daerah penyangga Jakarta sudah menaikkan HET mereka. Hal ini menyebabkan kuota elpiji Jakarta berpotensi dimanfaatkan oleh daerah penyangga.

    “Kita menetapkan HET sejak 2015 sesuai dengan Pergub 4 tahun 2015, HET Rp16.000 waktu itu. Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah berupaya memantau ketersediaan stok di pangkalan melalui laporan foto, memastikan agen segera menyuplai wilayah yang kekurangan, dan berencana membahas penyesuaian HET.

    “Tentunya ke depan kita akan membahas HET tadi, untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga,” katanya.

    Apa Itu Panic Buying?

    Sesuai dengan namanya, panic buying berarti membeli sesuatu dalam keadaan panik sehingga seseorang membeli lebih banyak produk tertentu daripada yang mereka butuhkan karena mereka khawatir produk tersebut akan habis di toko, atau harganya akan naik karena permintaannya lebih tinggi, atau sulit untuk mendapatkannya di kemudian hari.

    Psikolog Laverne Antrobus berkata bahwa panic buying berasal dari naluri alami manusia yang ingin memastikan untuk memiliki apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

    “Tetapi kita dapat melakukannya sambil memastikan bahwa orang lain juga memiliki cukup. Memikirkan orang lain sangatlah penting,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    PIKIRAN RAKYAT – Seperti diketahui bersama bahwa penjualan gas LPG 3 kg telah dilarang di warung ecer mulai Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Saat ini jika masyarakat ingin mendapatkannya, mereka harus membeli ke pangkalan resmi.

    PT Pertamina Parta Niaga sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan agar masyakarat tidak mendapatkan harga LPG 3 kg yang lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi atau HET sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Akan tetapi, menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya, masyarakat justru harus mengeluarkan biaya lebih jika membeli gas LPG 3 kg ke pangkalan resmi.

    Keterbatasan Jumlah Pangkalan Resmi

    Asep menilai bahwa dengan harus membeli gas tabung melon ke pangkalan resmi, masyarakat justru kesulitan dan harus mengantre, karena jumlah pangkalan resmi untuk saat ini terhitung belum banyak.

    “Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Asep.

    Ia mengatakan hal tersebut sebagai sebuah kemunduran, karena pemerintah seharusnya menyediakan kebutuhan dasar sedekat mungkin dengan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan dasar masyakarat bukan justru dijauhkan dari mereka dan membuat semakin sulit.

    “Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg,” katanya.

    Permainan Harga Gas LPG

    Asep menambahkan bahwa pemerintah seharusnya cukup menindak mereka yang terindikasi mempermainkan harga gas LPG 3kg, alih-alih membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara langsung.

    Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut, agar gas LPG 3 kg bisa kembali tersedia dan dibeli di pengecer.

    “Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya,” tegasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News