Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Cari Sensasi demi Naikkan Followers, Influencer Malaysia Pura-pura Hilang di Hutan Bandung

    Cari Sensasi demi Naikkan Followers, Influencer Malaysia Pura-pura Hilang di Hutan Bandung

    PIKIRAN RAKYAT – Netizen Bandung digegerkan mengenai kabar hilangnya influencer asal Malaysia di Hutan. Hal ini memunculkan spekulasi di masyarakat. Kabar ini mulanya muncul dari platform TikTok kemudian menyebar ke platform media sosial yang lain dengan judul ‘Pempengaruh Malaysia Hilang di Hutan Bandung Selepas Buat Content’.

    Hanya saja setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian ternyata kejadian yang menggegerkan ini merupakan hoaks. Diketahui berdasarkan penelusuran kepolisian konten tersebut dibuat oleh dua warga negara Malaysia, Ammar Mohd Nazhan dan Aras yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengikut dan responnya di media sosial.

    “Jadi maksud tujuan pembuatan konten tersebut dalam rangka menaikan rating dan followers media sosial miliknya baik di TikTok maupun Youtube. Namun dengan skenario seolah-olah WNA Malaysia TikToker bernama Eykaa hilang di hutan Bandung,” ujar Kapolsek Panyileukan Komisaris Kurniawan, saat diwawancarai pada Kamis 6 Februari 2025.

    Peristiwa ini kata Kurniawan bermula pada Minggu, 2 Februari 2025, pukul 19.00 WIB lalu. Saat itu Ammar dan Aras melakukan siaran langsung di kawasan Embah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

    Pada tayangan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial tersebut, keduanya membuat skenario khusus. Dalam skenario itu seolah-olah TikToker atas nama Eykaa menghilang setelah melakukan aktivitas paranormal di hutan Bandung.

    Sementara itu kata Kurniawan kegiatan ini pun sebenarnya mendapat izin dari Ketua RT, RW, dan Sekretaris Kelurahan Cisurupan Ariv Riva Arviana. Namun, tak satu pun pihak kepolisian dilibatkan dalam pengawasan acara tersebut.

    “Kegiatan tersebut tidak dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polsek Panyileukan dan kegiatan tersebut tanpa rekomendasi dari Polsek Panyileukan dan Polrestabes Bandung,” ujarnya.

    Live streaming ini merupakan bagian dari produksi konten yang dibuat oleh akun @BernamaTV dan @LobakMerahmy, dengan total sembilan episode, salah satu media di Malaysia.

    Para kreator mengaku tidak menyangka skenario mereka akan menjadi perbincangan luas, bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Setelah polisi turun tangan, Ammar dan Aras akhirnya mengakui bahwa konten tersebut hanya rekayasa demi popularitas. Mereka menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

    “Sekitar pukul 23.30 WIB, telah dibuat surat pernyataan diatas materai tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan dibuatkan video klarifikasi,” ujar Kurniawan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    Pertumbuhan Ekonomi Nasional Diprediksi Meleset dari Target Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan masih berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,1 persen, masih jauh dari target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Jika ingin mencapai pertumbuhan 8 persen maka secara gradual Indonesia harus tumbuh 5,6 persen.

    “Menurut hitungan kami, kalau kita ingin mendapatkan pertumbuhan sampai ke 8 persen, secara gradual Indonesia itu harus tumbuh 5,6 persen di tahun ini. Jadi ini membutuhkan memang banyak PR (pekerjaan rumah),” ungkap Chief Economist PT Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan di Jakarta.

    Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 juga di kisaran 5%.

    Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025. Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%.

    “Ekonomi Indonesia secara naluriah, akhir-akhir ini memang tumbuh 5 persen flat. Saya rasa sampai dengan hitungan kami agak sulit sebenarnya melihat potensi Indonesia untuk jauh dari 5 persen. Masih di antara 4,9 atau 5 persen,” ujar Andry dalam acara “Economic Outlook 2025: Peluang dan Tantangan 2025 Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat”.

    Pertumbuhan Ekonomi 2024

    Konsumen di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Sunda, Kota Bandung, Selasa (1/10/2024). Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tetap banyak belanja hingga akhir tahun ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% sepanjang 2024.*

    Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 sebesar 5,03 persen. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 utamanya didorong oleh lima lapangan usaha, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia A. Widyasanti mengatakan, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah jasa lainnya yang tumbuh 9,80 persen. Kemudian, transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69 persen, lalu akomodasi dan makanan minuman tumbuh 8,56 persen.

    “Capaian itu, didorong oleh mobilitas masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisman yang meningkat serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,90 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan 0,67 persen, konstruksi 0,64 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,50 persen.

    Sementara itu, secara quartal to quartal (qtq), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 0,5 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024.

    Secara year on year (yoy), ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh 5,02 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

    Amalia mengatakan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Indonesia di 2024 mencapai Rp22.138,96 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) Rp12.920,28 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saeful Bahri Cs Tertangkap Basah Rencanakan Ubah Keterangan Soal Suap Rp400 Juta dari Hasto Kristiyanto

    Saeful Bahri Cs Tertangkap Basah Rencanakan Ubah Keterangan Soal Suap Rp400 Juta dari Hasto Kristiyanto

    PIKIRAN RAKYAT – Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berdiskusi untuk merubah keterangan yang sebelumnya telah mereka berikan. Peristiwa ini terjadi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, tepatnya di ruang musala dan tempat merokok lantai 2.

    Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dengan pemberi suap Harun Masiku. Ketiganya, merencanakan mengubah keterangan terkait asal-usul uang suap Rp400 juta yang semula dijelaskan berasal dari Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

    Hal tersebut disampaikan Tim Biro Hukum KPK saat memberikan jawaban atas permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina, melakukan diskusi bersama pada ruang musala dan tempat merokok lantai 2 Gedung KPK Merah Putih dan merencanakan merubah keterangan yang sebelumnya menjelaskan secara detil terkait dengan peran Pemohon (Hasto) dan asal uang Rp400 juta yang asalnya dari Pemohon kemudian diubah,” kata Tim Biro Hukum KPK. 

    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang saat itu juga berada di lokasi, mengungkapkan bahwa ia mendengar diskusi tersebut. Adapun OTT KPK terhadap sejumlah pihak tersebut dilakukan pada 2020 lalu.

    “Hal ini diketahui oleh Wahyu Setiawan yang pada saat itu juga mendengarkan diskusi,” ucap Tim Biro Hukum KPK.

    KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka

    KPK resmi menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hastomemerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri. 

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPKmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pimpinan KPK Era Firli Bahuri Tolak Jadikan Hasto Kristiyanto Tersangka dan Ganti Penyidik Kasus Harun Masiku

    Pimpinan KPK Era Firli Bahuri Tolak Jadikan Hasto Kristiyanto Tersangka dan Ganti Penyidik Kasus Harun Masiku

    PIKIRAN RAKYAT – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 atau era kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan menolak menjadikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Padahal dalam forum gelar perkara, tim KPK telah memaparkan secara terperinci soal peran Hasto di kasus tersebut.

    Meskipun demikian, pimpinan KPK memutuskan untuk menunda menaikkan status Hasto sebagai tersangka, dengan alasan menunggu perkembangan hasil penyidikan lebih lanjut.

    “Di dalam forum rapat ekspose, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci. Termasuk peran pemohon (Hasto) dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Tim Biro Hukum KPK saat memberikan jawaban atas permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status Pemohon (Hasto) sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan,” ucap Tim Biro Hukum KPK melanjutkan.

    Satgas Penyidik Kasus Harun Masiku Diganti

    Pada saat gelar perkara, pimpinan KPK saat itu hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Harun Masiku, sebagai pemberi suap bersama Saeful Bahri. Lalu, Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan Agustiani Tio Fridelina dijadikan tersangka penerima suap.

    “Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri,” ujar Tim Biro Hukum KPK.

    Setelah tidak menyepakati Hasto menjadi tersangka, Firli Bahuri dan kawan-kawan malah mengganti Satgas Penyidikan yang menangani kasus Harun Masiku.

    “Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya,” kata Tim Biro Hukum KPK.

    Mantan Penyidik KPK: Firli Bahuri Harus Jadi Tersangka Perintangan Penyidikan

    Mantan penyidik KPK Mochamad Praswad Nugraha mendesak KPK segera menetapkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Menurutnya, KPK tidak perlu ragu menetapkan Firli tersangka jika sudah mengantongi kecukupan alat bukti. 

    “Tidak hanya mentersangkakan Hasto, jika memang alat buktinya cukup, Firli Bahuri juga harus turut ditetapkan sebagai tersangka pasal 21 penghalang-halangan penyidikan,” ujar Praswad dalam keterangannya, Senin, 27 Januari 2025.

    Praswad membeberkan peran Firli Bahuri yang diduga masuk ke dalam kategori perintangan penyidikan di antaranya menghalangi penyidik KPK menggeledah kantor PDI Perjuangan (PDIP) dan tidak pernah dipanggilnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi sepanjang proses penyidikan kasus suap Harun Masiku yang melibatkan mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.

    “Mulai dari kegagalan penangkapan di PTIK, gagalnya penggeledahan di kantor DPP PDIP, tidak pernah dipanggilnya Hasto sebagai saksi sepanjang proses penyidikan suap anggota KPU,” ucap Praswad.

    Praswad mengatakan, Firli Bahuri harus menjelaskan secara terang benderang segala tindakan yang membuat proses penyidikan Harun Masiku jalan ditempat selama 5 tahun. Menurutnya, KPK harus segera melakukan pemeriksaan untuk mengusut tuntas keterlibatan Firli Bahuri.

    “Banyak misteri dalam perkara ini yang tersimpan rapi pada sosok Firli Bahuri, harus segera dibongkar. Periksa secepatnya Firli Bahuri,” ujar Praswad.

    Firli Bahuri Tolak Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

    Mantan penyidik KPK lainnya yakni Ronald Paul Sinyal rampung diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto. Dia mengaku dicecar 20 pertanyaan supatar keterlibatan Hasto dan Donny Tri Istiqomah dalam pengurusan PAW Harun Masiku.

    “Ada sekitar 20 pertanyaan terkait bagaimana penanganan dan keterlibatan HK (Hasto Kristiyanto) itu sendiri, dan juga Donny Tri Istiqomah (Advokat PDIP yang juga jadi tersangka)” kata Ronald Sinyal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

    Ronald Sinyal mengungkapkan dirinya pernah mendapat intervensi saat masih menjadi penyidik dan menangani kasus Harun Masiku. Misalnya, dia pernah mengajukan Hasto untuk ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak disetujui oleh Firli Bahuri yang saat itu menjabat Ketua KPK.

    “Sebenarnya saya dari dulu sudah mengajukan tersangka ya, salah satunya yang sekarang sudah dimajukan (Hasto Kristiyanto),” ucap Ronald.

    Firli Bahuri, diungkapkan Ronald Sinyal, juga tidak memberi izin saat tim penyidik KPK ingin menggeledah Kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Firli menahan penyidik untuk tidak melakukan penggeledahan dengan alasan situasi masih panas.

    “Dulu pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP. Cuman itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya,” ucap Ronald.

    Dengan segala dugaan perintangan penyidikan tersebut, Ronald Sinyal meminta penyidik KPK juga memeriksa Firli Bahuri. Diketahui, Firli mendadak mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK usai tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, padahal ketika itu sidang etik masih berjalan di Dewan Pengawas (Dewas).

    “Tadi sudah saya sampaikan harusnya yang dipanggil ke sini bukan saya sendiri. Tapi Firli Bahuri itu sendiri juga harusnya sudah hadir ke sini,” ujar Ronald.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rayakan HUT ke-16, Plataran Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Hotel Okura

    Rayakan HUT ke-16, Plataran Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Hotel Okura

    PIKIRAN RAKYAT – Plataran Indonesia menjalin kerja sama strategic alliance dengan Okura Hotels and Resorts Group. Kerja sama ini tidak hanya terkait bisnis melainkan juga bisa memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

    “Kemitraan ini menjadi jembatan antara warisan budaya Indonesia dan kekayaan tradisi Jepang, mengusung visi bersama untuk menghadirkan standar baru dalam industri perhotelan yang berkelas, autentik, serta berdampak positif bagi komunitas,” ujar Presiden Okura Hotel & Resort Group Toshihiro Ogita di acara Sixteen Years of Plataran’s Cultural Heritage Journey di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta 5 Februari 2025.

    Hadir dalam acara terdebut Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana. Toshihiro Ogita memaparkan proyek terbarunya itu akan hadir di Indonesia. Proyek tersebut nantinya akan menjadi pertukaran budaya antara Indonesia dengan Jepang.

    Menghadirkan pengalaman perhotelan kelas dunia yang berakar pada budaya dan tradisi masing-masing, kemitraan ini tak hanya mendefinisikan ulang kemewahan, namun juga menjadi landasan bagi para pelaku sektor hospitality pada generasi mendatang.

    Dengan keahlian dan pengalaman yang saling melengkapi, serta komitmen terhadap komunitas dan keberlanjutan, Plataran dan Okura menciptakan babak baru di sektor hospitality pada skala global, yakni sebuah kolaborasi yang memiliki dampak jangka panjang dan tak terlupakan.

    Sementara itu, CEO & Founder Plataran Indonesia Yozua Makes menyatakan, baha kemitraan ini mencerminkan visi bersama bahwa sektor hospitality berperan penting dalam melestarikan budaya dan mempromosikan warisan bangsa, sekaligus mempererat hubungan diplomasi budaya antara Indonesia dan Jepang.

    Melalui filosofi ‘Hospitality with Impact’, Plataran berkomitmen untuk merayakan kekayaan alam dan budaya Indonesia, serta memperkuat hubungan antarbangsa.

    “Hotel Okura, sebagai sebuah nama besar dalam industri perhotelan dengan reputasi global, telah lama menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dunia yang berkunjung ke Jepang,” tuturnya.

    “Konsistensi mereka dalam menghadirkan pengalaman terbaik dengan sentuhan budaya Jepang yang khas telah menarik perhatian wisatawan terkemuka dari seluruh dunia. Kolaborasi ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus menghadirkan pengalaman berkelas dunia yang menghormati tradisi dan memperkuat pertukaran budaya,” lanjutnya.

    Toshihiro Ogita, mengaku merasa terhormat dapat menjalin kemitraan dengan Plataran, sebuah grup perhotelan yang beraspirasi menjadi ‘True Indonesian Icon’. Sejak didirikan, Plataran berkomitmen dalam upaya pelestarian alam, merayakan warisan budaya Indonesia, serta berkontribusi bagi masyarakat. Hal ini merupakan nilai-nilai yang juga menjadi inti dari Hotel Okura.

    “Kami melihat kesamaan visi dalam menghadirkan pengalaman autentik berbasis tradisi dan dalam dedikasi untuk menghadirkan layanan yang personal dan istimewa. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Jepang,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno, Ini Penjelasannya

    Alasan KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno, Ini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kenapa penyidik menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali (A) dan rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno (JS) pada Selasa, 4 Februari 2025.

    Rumah Ahmad Ali dan Japto digeledah lantaran penyidik sedang mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

    “Untuk pertanyaan kenapa rumah Saudara A dan JS ini dilakukan penggeledahan, penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Selain mencari alat bukti tambahan untuk pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani, penyidik menggeledah rumah Ahmad Ali dan Japto juga dalam rangka aset recovery atau pemulihan aset. Akan tetapi, Tessa belum menjelaskan mengenai model pemulihan aset yang dimaksud.

    “Jadi aset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami,” ucapnya.

    Kapan Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno Diperiksa?

    Tessa menjelaskan, jadwal pemeriksaan Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno merupakan kewenangan penyidik. Namun dia memastikan bahwa penyidik pasti memanggil Ahmad Ali dan Japto untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang disita.

    “Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan,” kata Tessa.

    Penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing (valas) senilai total Rp3,49 miliar saat menggeledah rumah Ahmad Ali yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat.

    Selain uang miliaran rupiah, penyidik KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, dan jam tangan bermerek.

    “Penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” tutur Tessa.

    “Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore, waktu Indonesia Bagian Barat,” ucapnya menambahkan.

    Sita Rp56 Miliar di Rumah Japto Soerjosoemarno

    Di hari yang sama, penyidik menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel). Di lokasi ini, penyidik menyita 11 mobil, uang dalam bentuk rupiah dan valas sekira Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik.

    Tessa menyebut, 11 mobil yang disita dari rumah Japto di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

    “Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut,” ujar Tessa.

    Uang Setengah Triliun Rupiah Disita terkait Kasus Rita Widyasari

    Sebelumnya, Tim penyidik KPK menyita uang senilai total Rp476 miliar terkait kasus dugaan gratifikasi dalam produksi batubara dengan tersangka Rita Widyasari. Adapun perinciannya yakni duit sebesar Rp350 miliar disita dari 36 rekening milik Rita Widyasari dan pihak lainnya pada Jumat, 10 Januari 2025.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya)” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.

    Kemudian, penyidik KPK juga menyita duit dalam pecahan mata uang asing sebesar 6.284.712,77 Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp102,2 miliar. Duit sejumlah itu disita dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya, kata Tessa, penyidik turut menyita duit dalam pecahan mata uang Dollar Singapura sebesar SGD 2.005.082,00 atau setara Rp23,7 miliar. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana,” ucap Tessa.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.

    Selain kasus gratifikasi, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Rita Widyasari.

    Pada kasus suap, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita pada 2018. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

    Hakim menyatakan Rita terbukti bersalah menerima suap Rp6 miliar dan gratifikasi Rp110 miliar terkait permohonan izin dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Progresnya Buat Makan Siang Menteri

    Progresnya Buat Makan Siang Menteri

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai IKN (Ibu Kota Nusantara). Ia menyebut anggaran pembangunan ibu kota baru itu diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara diklaim sudah menyedor Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Dana Rp18,32 triliun di antaranya adalah untuk membangun akses jalan, dermaga logistik, jalan tol, dan bandara VVIP.

    “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    Guyon Menteri PU soal anggaran IKN 2025 diblokir

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sembari bercanda di depan awak media. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

    Dody menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran kementeriannya saat ini diblokir semua oleh Kementerian Keuangan. Ia belum bisa menjelaskan progres lebih lanjut dari pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ucapnya.

    Selain itu, Kementerian PU juga akan fokus terlebih dahulu ke momen terdekat seperti lebaran. Pihaknya akan fokus satu-satu ke program yang bisa dikerjakan lebih dulu. Potensi penambahan anggaran masih ada.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal progres IKN 2025 yang belum ada. Ia berkelakar bahwa anggaran saat ini dipakai untuk makan siang menteri dulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kepastian mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatut Sipil Negara (ASN) belum diputuskan. Hal itu menanggapi kehebohan di media sosial bahwa ASN pada tahun ini tidak akan mendapat hak-haknya seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kepastian mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Itu tanya Menkeu. Persiapan sudah ada,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Belum ada keputusan resmi yang menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN dihapus,” kata Rini. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rini menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. 

    Gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka. Sementara itu, gaji ke-14 atau biasa disebut THR merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ada peluang agar THR diberikan lebih cepat. Hal ini bakal menjadi pembahasan sebelum memasuki bulan Ramadan, yang tahun ini diprediksi akan dimulai pada 28 Maret 2025.

    “Ya itu kita akan bahas. Yang jelas kalau terkait dengan THR tentu kami ingin memastikan bahwa pemerintah itu menjamin,” katanya. “Kita memahami juga aspirasi dari pekerja, tapi itu nanti kita bahas,” sebut Yassierli.

    Namun, katanya, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan ini sendiri, melainkan harus ada kesepakatan dengan kalangan pekerja serta pelaku usaha. Pasalnya, pengusaha yang bakal memberikan THR ini kepada para pekerja.

    “Kami harus membahas usulan ini terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit agar memenuhi unsur partisipasi bermakna. Pemerintah memastikan aspirasi pekerja terakomodasi dalam pengaturan THR tahun ini,” ujar Yassierli.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dana IKN Diblokir, Menteri PU ‘Ngemis’ ke Sri Mulyani: Tolong Dibuka Anggaran Kami

    Dana IKN Diblokir, Menteri PU ‘Ngemis’ ke Sri Mulyani: Tolong Dibuka Anggaran Kami

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya harus menghadapi Sri Mulyani dulu terkait anggaran IKN (Ibu Kota Nusantara) dan lainnya. Pembangunan ibu kota baru adalah salah satu program kementerian tersebut.

    Saat ini, telah diberlakukan efisiensi anggaran oleh Prabowo lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi itu sudah diterapkan Menteri Keuangan dan kini semua kementerian dan lembaga harus mematuhi efisiensi tersebut.

    Menteri PU ‘ngemis’ ke Sri Mulyani soal anggaran IKN

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk Ibu Kota Nusantara dan program lainnya harus dibicarakan dulu dengan Menteri Keuangan. Setelah ada efisiensi anggaran, program-program lain seperti perawatan jalan bisa tetap dilakukan, hanya saja diberlakukan skala prioritas.

    “Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V. berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    Dody juga menyebut pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada Lebaran 2025. Perkara lebaran bukan hanya preservasi atau pemeliharaan jalan, tetapi juga hal lain, terlebih saat ini adalah musim hujan.

    “Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya.

    Menteri PU guyon soal anggaran IKN 2025 diblokir

    Dody Hanggodo bercanda saat menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2025.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ujarnya Dody.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal perlunya menghadap Sri Mulyani tentang anggaran IKN 2025 dan program lainnya. Diketahui anggaran kementeriannya sedang diblokir Kementerian Keuangan karena ada efisiensi anggaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dody Hanggodo menyebut fokus kementeriannya adalah momen Lebaran 2025 terlebih dahulu. Diketahui program lainnya juga adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara.

    Momen Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025. Biasanya, pemerintah melakukan antisipasi mudik, perbaikan jalan, dan program lainnya untuk kelancaran momen setahun sekali tersebut.

    Menteri PU fokus Lebaran 2025 dibanding IKN, ini alasannya

    Dody Hanggodo Menteri PU menyebut agenda terdekat saat ini adalah mengantisipasi Lebaran 2025. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kementeriannya untuk membantu masyarakat, preservasi alias pemeliharaan jalan hanyalah salah satunya.

    “Pasti ada (perawatan jalan), satu-satulah, kan kerjaan bisa satu-satu. Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    “Berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami. Nanti baru kita mikirin lagi untuk preservasi, karena paling di depan kita Lebaran. Lebaran itu nggak cuma preservasi doang, ada yang lain-lain juga. Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya melanjutkan.

    Terkait Lebaran 2025, Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan fokus mengurus hal tersebut terlebih dahulu. Ia juga menekankan kalau bisa anggaran kementeriannya bisa ditambah agar pelaksanaannya bisa lebih baik.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Dody menyatakan koordinasi persiapan menjelang Lebaran 2025 sudah mulai dilakukan. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki ruas jalan dekat Merak, pelabuhan, dan lainnya.

    “Sudah koordinasi terus-terusan, tinggal keterbatasan anggaran, akhirnya pada saat kita harus melakukan preservasi, harus super-super dipilih, mana yang benar-benar super super penting untuk kelancaran arus mudik,” ujarnya.

    Pembangunan IKN 2024 sudah habis Rp40 triliun

    Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024, rinciannya adalah sebagai berikut:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal fokus kementeriannya saat ini yakni Lebaran 2025 terlebih dahulu daripada IKN. Salah satunya terkait anggaran yang saat ini masih diblokir Sri Mulyani karena ada efisiensi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News