PIKIRAN RAKYAT – Kelangkaan gas LPG 3 Kg tidak hanya memicu kritik terhadap pemerintah, tetapi juga menyoroti sulitnya masyarakat yang terdampak kebijakan baru pemerintah tersebut. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah sosok Effendi, warga Tangerang, Banten, yang meneriakkan protesnya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Kami menghormati negara kami. Kami kesulitan. Kami sudah dua minggu mencari gas. Bagaimana ceritanya gas 3 kg ini dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya Rp17.500 lalu di pengecernya Rp20.000, harusnya pemerintah memperhitungkannya,” tuturnya, Selasa 4 Februari 2025.
“Dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan ganggu kemiskinan kami,” kata Effendi menambahkan, dengan suara lirih.
Tak hanya sampai di situ, kelangkaan gas LPG 3 kg membuat para warga sampai harus antre panjang demi mendapatkan benda berwarna hijau melon yang sangat dibutuhkan tersebut.
“Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang. Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, logikanya jalan dong pak,” tutur Effendi.
“Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini. Minimal ada sosialisasi pak, kasih kami waktu jangan menyusahkan kami dengan aturan itu, jangan rakyat yang dikorbankan,” ujarnya menambahkan.
Prabowo Harus Tanggung Jawab
Amarah terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg juga masih dirasakan oleh masyarakat. Seorang ibu rumah tangga di Mijen, Semarang, Jawa Tengah, Tari (35) marah lantaran dibuat repot terkait kelangkaan gas elpiji 3kg.
“Tiga hari muter-muter nyari gas kosong di warung-warung sekitaran rumah. Giliran nemu pangkalan untuk pelanggannya, padahal udah agak jauhan,” ucapnya.
Menurut Tari, kebijakan pemerintah yang membolehkan kembali distribusi gas LPG 3 kg menunjukkan pemerintah tak serius dalam membuat kebijakan.
“Pemerintah mencla-mencle. Kebijakan menyangkut kepentingan banyak orang dibuat mainan. Kasihan para warga miskin yang selalu jadi korban dari kebijakan yang digulirkan pemerintah,” katanya.
Tari pun menilai Presiden Prabowo Subianto yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini.
“Tidak usah menterinya yang diganti, tapi presidennya aja. Kelihatan sekali kalau tidak ada koordinasi yang bagus antara pemimpin dengan bawahannya, apakah bisa seorang menteri mengeluarkan kebijakan sedangkan presiden tidak tahu? ‘Omon-omon’ macam apa itu?” tuturnya.
Bahlil Minta Maaf
Bahlil Lahadalia meminta maaf karena antrean panjang masyarakat saat membeli gas LPG 3 kg. Antrean panjang sempat terjadi beberapa hari, karena kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dia mengakui kebijakan untuk menata distribusi gas elpiji bersubsidi agar tepat sasaran tersebut masih ada kekurangan.
“Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya,” ucapnya, Selasa 4 Februari 2025.
Bahlil Lahadalia pun menanggapi aksi protes yang dilakukan warga Tangerang dengan tenang, dan berjanji segera menyelesaikan masalah itu.
“Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf,” ujarnya.
Bahlil Lahadalia menuturkan, Prabowo Subianto sudah memerintahkannya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dia menindaklanjutinya dengan akan menaikkan status 375 ribu pengecer menjadi subpangkalan elpiji 3 kg.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau. “Agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan,” tuturnya.
Peringatan Darurat Garuda Hitam
Ilustrasi Garuda Pancasila berlatar hitam dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ sempat viral di media sosial. Kemunculannya adalah reaksi atas berbagai masalah, mulai kelangkaan gas LPG 3 kg hingga mafia pertanahan.
Drone Emprit, lembaga pemantau media sosial, mengamati gambar garuda hitam ini terlacak di sosial media X setidaknya sejak tanggal 3 Februari 2025 malam, atau dua hari setelah pemberlakukan pembatasan distribusi gas LPG 3 kilogram ke pengecer.
Analis Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid mengatakan bahwa garuda hitam mulai terdeteksi pada pukul 22.36 WIB, dicuitkan @BudiBukanIntel. Menurut pelacakan Drone Emprit, lambang garuda hitam ini muncul sebagai reaksi atas pertanyaan akun @out_of_court mengenai “Peringatan Darurat” atas isu terkini.
Akun @BudiBukanIntel, sebelumnya juga dikenal menggaungkan lambang garuda biru bernarasikan “Peringatan Darurat” pada 2024 lalu sebagai reaksi atas isu calon kepala daerah yang mengemuka di media sosial.
@BudiBukanIntel memposting gambar garuda hitam dengan cuitan berbunyi: “Raise the black flag” atau “Naikkan bendera hitam”.
Masalah yang Disinggung dalam Garuda Hitam
Rizal Nova Mujahid mengatakan bahwa tagar #peringatandarurat mencapai puncak perbincangan pada 4 Februari 2025. Pada tanggal itu, tagar tersebut mendapat sekitar 8000 mention.
Tagar ini bergaung karena dicuitkan setidaknya 200 akun dengan jumlah pengikut yang tergolong banyak. Kemudian akun-akun tersebut menyumbang percakapan tertinggi.
Berdasarkan pemantauannya, 200 akun ini adalah akun asli, bukan non-organik. Dia menyebut, salah satunya adalah @YLBHI yang memiliki pengikut sekitar 123.000. Akun @YLBHI dimiliki oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
#peringatandarurat digunakan warganet untuk membicarakan sejumlah isu, seperti LPG 3 kilogram, reformasi polisi, permasalahan pendidikan kesehatan, mafia tanah, pemangkasan anggaran pemerintahan, Makan Bergizi Gratis, juga permintaan Prabowo mengevaluasi menterinya.
#peringatandarurat kerap muncul berbarengan dengan #IndonesiaGelap. Tren tagar menurun seiring Presiden Prabowo Subianto meminta pengecer kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3 kilogram.
Kontrol saat Tak Ada Oposisi di DPR
Lambang garuda hitam dianggap sebagai bentuk keprihatinan dan kekhawatiran mengenai arah kebijakan pemerintah.
“Menunjukkan ada ketidakjelasan apa sih sebenarnya yang pemerintah mau lakukan,” kata pengamat politik dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri.
Dia melihat, berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengetatan anggaran, membuat masyarakat bingung. Di sisi lain warga juga sempat ditimpa masalah kelangkaan gas elpiji 3kg.
Menurutnya, kemunculan narasi garuda hitam di media sosial adalah bukti bahwa masyarakat menyadari permasalahan yang tengah terjadi. Aisah Putri Budiatri mengatakan, viralnya lambang tersebut menunjukkan warga sedang melakukan kontrol publik.
Menurutnya, kontrol publik ini diperlukan karena lembaga lain, seperti DPR tak menjalankan check and balances secara maksimal. Ditambah lagi DPR tak punya fraksi yang benar-benar menunjukkan diri sebagai oposan.
“Ini jadi harapan satu-satunya nih, bahwa ada peran pengawasan (melalui narasi garuda hitam) terhadap negara supaya enggak jadi tiran,” kata Aisah Putri Budiatri, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
