Author: Pikiran-Rakyat.com

  • 3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli atau membangun rumah. Pasalnya, banyak fasilitas terkait pembangunan rumah yang kini diberikan secara gratis.

    Maruarar Sirait yang kerap disapa Ara itu menyebutkan, dengan kebijakan baru pemerintah, ini momentum yang bagus untuk masyarakat memiliki rumahnya sendiri.

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2025.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya.

    3 Kebijakan ‘Gratis’ dalam Program 3 Juta Rumah

    Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

    1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian tanah dan bangunan. BPHTB sebesar 5 persen dari harga beli rumah subsidi yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

    Dalam kebijakan ini, BPHTB untuk rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah dibebaskan atau digratiskan. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang ingin membeli rumah pertama.

    2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

    PBG adalah izin yang diperlukan untuk membangun suatu gedung. Dengan kebijakan baru, biaya PBG untuk rumah subsidi juga dibebaskan.

    Retribusi PBG yang dikenakan oleh pemerintah daerah kini gratis. Ini akan mempercepat proses pembangunan rumah dan meringankan biaya bagi masyarakat yang ingin membangun rumah.

    3. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB)

    PPN adalah pajak yang dikenakan pada transaksi properti. Pada periode Januari-Juli 2025, pemerintah akan menanggung 100 persen PPN DTPB untuk rumah dengan harga Rp0-2 miliar.

    Selanjutnya, pada periode Juli-Desember 2025, PPN DTP akan ditanggung 50 persen oleh pemerintah.

    Kebijakan ini membuat rumah lebih terjangkau dengan mengurangi biaya yang harus dibayar pembeli.

    Ara menambahkan bahwa kesempatan ini adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya, karena BPHTB, PBG, dan PPN kini dibebaskan. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat, mengingat harga tanah yang semakin tinggi.

    Selain itu, kebijakan Presiden Prabowo juga mencakup percepatan layanan perizinan untuk sektor perumahan.

    Proses persetujuan bangunan gedung (PBG) yang biasanya memakan waktu 45 hari kini dipercepat menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diterima oleh pemerintah daerah.

    Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, sedangkan Kabupaten Badung di Bali hanya membutuhkan 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Menteri PKP. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang anggota Dewan Syura Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, mengejek usulan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.

    Ia malah mengusulkan agar Presiden AS Donald Trump menempatkan warga Israel di Alaska dan kemudian di Greenland setelah mencaploknya.

    Dalam surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran ahli dan mengabaikan dialog.

    Ia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.

    Tak Jatuh dalam Tekanan

    Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan bahwa kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” katanya.

    “Kaum Zionis dan para pendukungnya harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan mampu memikat para pemimpin dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap manuver media dan tekanan politik palsu,” tulisnya.

    Dewan Syura Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan legislatif. Para anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.

    Seruan Israel untuk Negara Palestina di Arab Saudi

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel bahwa Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi karena mereka memiliki banyak tanah di sana.

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju negara Palestina.

    Para pejabat Palestina dan Mesir telah mengecam saran Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan tersebut sebagai rasis dan antiperdamaian, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.

    Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional, dan menekankan bahwa negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina.

    Mesir juga mengecam komentar tersebut sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima, dan Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Saudi dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Batangan, Jual Beli, hingga Investasi

    Batangan, Jual Beli, hingga Investasi

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas batangan dapat bervariasi tergantung pada denominasi dan merek yang dipilih. Simak sampai akhir untuk mengetahui harga jual-beli, tabungan, dan emas batangan per hari ini, Senin, 10 Februari 2025.

    Harga Emas Terbaru di Indogold

    Harga emas di Indogold untuk anggota online diperbarui pada 10 Februari 2025, dengan harga antara lain:

    Emas Logam Mulia 99.99% Harga Beli: Rp1.537.718 per gram Harga Jual: Rp1.503.500 per gram Perak Murni 99.9% Harga Beli: Rp22.825 per gram Harga Jual: Rp16.650 per gram

    Harga ini berlaku untuk transaksi beli dan jual emas di platform Indogold dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar.

    Harga Emas di Pegadaian

    Beberapa merek emas batangan yang terkenal di pasar Indonesia antara lain Galeri24, Antam, dan UBS. Berikut adalah harga emas batangan berdasarkan berbagai denominasi dari ketiga merek tersebut:

    0,5 gram Galeri24: Rp879.000 Antam: Rp904.000 UBS: Rp888.000 1 gram Galeri24: Rp1.629.000 Antam: Rp1.704.000 UBS: Rp1.643.000 2 gram Galeri24: Rp3.196.000 Antam: Rp3.346.000 UBS: Rp3.258.000 3 gram 5 gram Galeri24: Rp7.904.000 Antam: Rp8.288.000 UBS: Rp8.051.000 10 gram Galeri24: Rp15.699.000 Antam: Rp16.518.000 UBS: Rp16.016.000 25 gram Galeri24: Rp39.209.000 Antam: Rp41.167.000 UBS: Rp39.960.000 50 gram Galeri24: Rp78.355.000 Antam: Rp82.252.000 UBS: Rp79.756.000 100 gram Galeri24: Rp156.693.000 Antam: Rp164.423.000 UBS: Rp159.447.000 250 gram Galeri24: Rp391.422.000 Antam: Rp410.785.000 UBS: Rp398.501.000 500 gram Galeri24: Rp782.844.000 Antam: Rp821.353.000 UBS: Rp796.063.000 1.000 gram Galeri24: Rp1.565.688.000 Antam: Rp1.642.665.000

    Harga emas batangan ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi harga emas dunia dan kebijakan masing-masing merek.

    Selain itu, untuk Sobat PR yang tertarik dengan tabungan emas, berikut informasi harga tabungan emas per hari ini, 10 Februari 2025:

    Harga Emas Hari Ini, Senin, 10 Februari 2025 Beli Emas: Rp15.500 per 0,01 gram Jual Emas: Rp15.030 per 0,01 gram

    Harga ini menunjukkan perbedaan antara harga beli dan harga jual emas dalam bentuk tabungan. Sebaiknya cek secara berkala harga ini jika Anda berencana untuk berinvestasi melalui tabungan emas. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu 9 Februari 2025.

    Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda).

    Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda. Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” ucap Maruarar Sirait.

    Kesempatan tersebut dinilai menjadi peluang bagi rakyat, mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

    Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. Maruarar Sirait menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

    Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Maruarar Sirait.

    Fenomena Makan Tabungan

    Sayangnya, tidak semudah itu masyarakat bisa memiliki rumah. Apalagi, pada saat ini ada fenomena makan tabungan di tengah masyarakat.

    Apa itu makan tabungan? Fenomena “makan tabungan” di masyarakat utamanya dipengaruhi oleh pengeluaran yang tak sebanding dengan pendapatan di kalangan masyarakat kelas menengah.

    “Ada dua sisi di masyarakat kita mengenai makan tabungan ini, yang pertama bahwa cenderung masyrakat kita tidak bisa manabung lagi, dan kedua bahwa masyarakat justru mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Kaprodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun (Unipma), Aliffianti Safiria Ayu Ditta pada Agustus 2024 lalu.

    “Walaupun awalnya dengan mengambil tabungan sedikit demi sedikit, namun hal itu kalau tidak cepat ditanggulangi justru akan membesar yang akhirnya tabungan itu akan habis pula,” tuturnya menambahkan.

    Aliffianti Safiria Ayu Ditta mengatakan bahwa yang harus diperhatikan oleh masyarakat secara langsung adalah kita akan terdampak dari inflasi. Misalnya saja baru dialami masyarakat dengan adanya keniakan UKT, memasuki tahun ajaran baru, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat itu juga.

    Oleh karena itu, literasi keuangan dalam suatu keluarga sangat diperlukan, agar tidak berkelanjutan dalam menggunakan uang tabungan.

    “Fenomena makan tabungan sebetulnya sudah terjadi lama, untuk itu belajar dari pengalaman tersebut, hendaknya kita harus bisa memilah, memilih, dan mempriotitaskan mana yang paling tepat dan kita dahulu dalam penggunaan keuangan,” ujar Aliffianti Safiria Ayu Ditta.

    “Dan harus bisa menyisihkan sebagai dana cadangan yang suatu waktu dibutuhkan kita tidak kesulitan,” ucapnya menambahkan.

    Menurut Aliffianti Safiria Ayu Ditta, gejala makan tabungan akan terjadi apabila kita sudah tidak dapat menabung setiap kita mendapatkan penghasilan, atau menabung tapi berkurang lebih-lebih tidak menabung sama sekali.

    Dari sinilah hendaknya menabung harus juga diprioritaskan, jangan menabung kalau ada uang lebih atau uang sisa dari kebutuhan tiap bulannya. Diharapkan literasi keuangan dalam keluarga harus dijalankan, jangan sampai menganggu stabiltas keuangan dalam keluarga, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Gen Z Susah Punya Rumah

    Bagi generasi Z (Gen Z), memiliki rumah bukanlah perkara mudah. Banyak laporan menunjukkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan besar dalam memiliki properti sendiri, bahkan lebih sulit dibandingkan generasi sebelumnya, seperti milenial.

    Faktor-Faktor Penghambat Gen Z dalam Membeli Rumah

    Beberapa faktor utama yang membuat Gen Z kesulitan dalam membeli rumah adalah ekonomi dan sosial. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama.

    Harga rumah terus meningkat secara signifikan, sedangkan pendapatan rata-rata Gen Z stagnan, sehingga daya beli mereka menurun. Selain itu, inflasi yang terus meningkat membuat biaya hidup semakin tinggi.

    Ditambah lagi, banyak dari Gen Z bekerja di sektor informal dengan sistem kerja jangka pendek (gig economy) yang tidak menyediakan tunjangan kesehatan, jaminan hari tua, atau fasilitas finansial lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan.

    Jika dibandingkan dengan generasi milenial, Gen Z juga menghadapi tantangan tambahan berupa persyaratan kredit yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi. Generasi milenial sebelumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap pinjaman perumahan dengan bunga yang relatif lebih rendah, sedangkan kini Gen Z harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang lebih ketat dari pihak perbankan.

    Gen Z Lebih Melek Finansial, Tetapi Masih Terhambat

    Meskipun menghadapi banyak kendala, Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih melek terhadap teknologi dan finansial. Mereka memiliki akses ke berbagai aplikasi investasi yang memudahkan mereka untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil. Sayangnya, pengetahuan finansial ini sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijak.

    Banyak dari mereka yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, terutama dengan adanya fasilitas pay later yang membuat mereka lebih mudah untuk berbelanja impulsif. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku finansial (behavioral finance) sangat penting agar mereka dapat menghindari kebiasaan boros dan lebih fokus pada tujuan keuangan jangka panjang, termasuk memiliki rumah.

    Strategi yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Memiliki Rumah

    Meskipun tantangannya besar, bukan berarti Gen Z tidak bisa memiliki rumah. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

    Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan

    Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, Gen Z dapat memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan lebih tinggi. Ini akan membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman perumahan dengan lebih mudah.

    Mencari Sumber Pendapatan Tambahan

    Gen Z dapat mencoba pekerjaan sampingan seperti freelance, bisnis online, atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan mereka.

    Memanfaatkan Program Beasiswa dan Magang

    Program seperti Magenta (Magang Generasi Bertalenta) atau Wirausaha Muda Mandiri dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman kerja sekaligus dukungan finansial tambahan.

    Menetapkan Tujuan Keuangan yang Jelas

    Gen Z harus mulai membuat perencanaan keuangan dengan menetapkan target tabungan dan investasi yang jelas untuk membeli rumah di masa depan.

    Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu

    Mengontrol pengeluaran dengan menghindari gaya hidup konsumtif dan utang yang tidak perlu bisa membantu mereka lebih cepat mencapai tujuan memiliki rumah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Napi Korupsi di Semarang Diduga Bebas Plesiran, Kini Dipindah ke LP Super Maximum Nusakambangan

    Napi Korupsi di Semarang Diduga Bebas Plesiran, Kini Dipindah ke LP Super Maximum Nusakambangan

    PIKIRAN RAKYAT – Narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Semarang, Agus Hartono (AH) diduga sering plesiran ke luar lapas. Dia dilaporkan keluar dan masuk lapas di luar ketentuan yang berlaku.

    Dari informasi yang dihimpun, Agus Hartono sempat dipergoki berada di sebuah restoran bersama keluarganya di wilayah Kota Semarang. Dia menjalani hukuman dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di sejumlah bank pemerintah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

    Selain itu, Agus Hartono juga dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pemalsuan surat di PN Kota Salatiga.

    Dipindahkan ke Nusakambangan

    Terpidana kasus tindak pidana korupsi Agus Hartono kini dipindah dari Lapas Semarang ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Pemindahannya dilakukan atas dugaan pelanggaran kerap meninggalkan tempatnya menjalani hukuman di luar ketentuan yang berlaku.

    “Terhadap pelanggaran yang dilakukan AH, di era sebelum saya, sudah diambil tindakan dengan dipindah ke Nusakambangan,” kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Sabtu 8 Februari 2025.

    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara detil waktu pemindahan terpidana kasus korupsi yang juga terjerat dalam perkara mafia tanah di Kota Salatiga tersebut.

    Mardi Santoso sendiri mulai menjabat sebagai Kepala Lapas Semarang pada 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid. Sementara terhadap petugas yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan Agus Hartono, juga sudah dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Menurutnya, pada saat ini Lapas Semarang dalam kondisi sangat kondusif. Mardi Santoso pun berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Lapas Semarang juga akan terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan dan ketertiban lapas.

    3 Mega Kasus Agus Hartono

    Agus Hartono terlibat dua kasus kredit macet di tiga bank berbeda, dan kini menjalani total 18,5 tahun penjara dan denda puluhan miliar rupiah. Satu kasus lagi yang sudah dalam pengusutan yakni kasus mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah.

    Kredit Macet di BPD Jawa Barat dan Banten

    Agus Hartono adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Citra Guna Perkasa dan PT Seruni Prima Perkasa yang melakukan berbagai tindak pidana korupsi (tipikor). Kasus pertama yang menjeratnya adalah terkait kredit macet di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang pada 2017.

    Dia disebut mencairkan kredit dengan menggunakan order pembelian palsu. Selain itu, dia menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengajuannya. Akibat perbuatannya, negara rugi mencapai Rp25 miliar.

    Agus Hartono pun divonis 10,5 tahun penjara karena dianggap hakim PN Semarang terbukti bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Vonis tersebut dijatuhkan kepada pada 18 Juli 2023 silam. Selain itu, Agus Hartono juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 400 juta subsider tiga bulan penjara.

    Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,7 miliar. Jika tidak bisa membayar, maka asetnya akan disita. Namun, apabila asetnya memiliki nilai yang tidak sesuai dengan besaran uang pengganti, maka Agus Hartono dihukum tambahan berupa empat tahun penjara.

    Kredit Macet di Bank Mandiri

    Tak hanya di Bank BJB, Agus Hartono juga melakukan korupsi terkait kredit macet di Bank Mandiri. Tak tanggung-tanggung, dia membuat negara rugi mencapai Rp93 miliar dan membuatnya divonis dua tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider dua bulan penjara.

    Selain itu, Agus Hartono juga wajib membayar uang pengganti Rp52 miliar. Namun, jaksa mengajukan banding terkait vonis hakim tipikor PN Semarang tersebut.

    Banding jaksa pun diterima oleh hakim tinggi Supraja, Winarto, dan Jeldi Ramadhan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Hukuman terhadap Agus Hartono pun justru diperberat dua kali lipat menjadi 8 tahun penjara.

    Terlibat Mafia Tanah di Salatiga

    Tak hanya kasus korupsi, Agus Hartono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah di Salatiga, Jawa Tengah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.9

    Kasus ini bermula pada 2016, ketika tersangka Edward Setiadi dan Ida mengaku sebagai notaris dan menawarkan pembelian tanah kepada masyarakat. Mereka berhasil mendapatkan 11 bidang tanah seluas 3 hektare dengan memberikan uang muka Rp 10 juta kepada masing-masing pemilik tanah.

    Setelah itu, Edward Setiadi meminjam sertifikat tanah korban dengan alasan akan dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, tanpa sepengetahuan pemilik tanah, seluruh sertifikat tersebut justru dialihkan atas nama Agus Hartono dan dijadikan jaminan di bank.

    Tanah tersebut akhirnya digadai sebesar Rp 2,5 miliar, padahal nilai pasarnya pada tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.

    Pada tahun 2018, Agus Hartono mengalami kredit macet, sehingga bank melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah yang dijadikan agunan. Namun, ketika dilakukan pengecekan, pemilik tanah menyatakan bahwa mereka belum menerima pembayaran secara penuh.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HPN 2025 Dirayakan dengan Keprihatinan, Dunia Pers Hadapi Tantangan Besar

    HPN 2025 Dirayakan dengan Keprihatinan, Dunia Pers Hadapi Tantangan Besar

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting dari dunia pers, pemerintahan, dan masyarakat, Minggu (9/2/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Kapolri yang diwakili oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Pj Gubernur Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Ketua DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi Riau, tamu luar negeri, tokoh pers nasional, dan konstituen Dewan Pers.

    Hadir pula para tokoh pers nasional serta pengurus PWI Pusat dan daerah seperti Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasehat PWI Ilham Bintang, Tribuana Said,Timbo Siahaan, Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar serta para Ketua PWI Daerah.

    Kondisi pers di Indonesia tidak baik-baik saja

    Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam sambutannya di Pekanbaru, menyampaikan bahwa kondisi pers di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, begitu juga dengan PWI yang tengah menghadapi tantangan besar.

    “Tahun ini, perayaan HPN dirayakan dengan rasa prihatin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perayaan HPN tidak hanya digelar di Riau, tetapi juga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Realitas ini pahit akibat terjadinya perbedaan prinsip dalam penegakan integritas, yang membuat PWI tidak sedang baik-baik saja,” ujar Zulmansyah.

    Zulmansyah juga memohon maaf kepada seluruh insan pers yang terganggu oleh perpecahan dalam tubuh PWI. “Sejak PWI lahir pada 9 Februari 1946 dengan peristiwa heroik, ironisnya kali ini dirayakan dalam suasana yang berbeda prinsip,” katanya.

    Hal itu, lanjut dia, menandakan peringatan kali ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui video, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional adalah momen untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.

    “Pers bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan. Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi,” kata Meutya Hafid.

    Ia juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Marthen Selamet Susanto, Ketua Panitia HPN Riau 2025, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang mendukung acara ini.

    “Peringatan HPN tahun ini bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya PWI, tetapi juga untuk mempererat wawasan dan silaturahmi antara insan pers dan masyarakat. Dengan hadirnya lebih dari 1.500 orang, acara ini menjadi bukti bahwa kita semua berkomitmen untuk memajukan dunia pers di Indonesia,” ujar Marthen.

    Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada sponsor, panitia, serta semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini.

    Semangat kolaborasi

    Marthen Selamet Susanto menutup sambutannya dengan mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi untuk dunia pers yang lebih baik.

    “Acara ini merupakan hasil kerja keras kita semua. Tidak hanya sebagai ajang untuk memperingati HPN, tetapi juga untuk menguatkan kebersamaan di antara insan pers seluruh Indonesia. Semoga peringatan kali ini memberikan pesan kuat bahwa kita harus tetap bersatu dan mengedepankan integritas dalam setiap langkah kita,” tutupnya.

    Selama rangkaian peringatan HPN, berbagai acara penting telah digelar, termasuk Road to HPN di Jakarta dan seminar-seminar mengenai perkembangan dunia pers.

    “Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman berkesan bagi kita semua,” ujar Marthen.

    Pada acara yang berlangsung khidmat tersebut, Nurcholis Basyari, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, membacakan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia pers Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Investasi Ratusan Triliun Lenyap dari Indonesia Gara-Gara Aksi Premanisme Ormas

    Investasi Ratusan Triliun Lenyap dari Indonesia Gara-Gara Aksi Premanisme Ormas

    PIKIRAN RAKYAT – Pada saat ini, aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri sering terjadi. Bahkan, aksi ini membuat negara kehilangan investasi sampai ratusan triliun rupiah.

    Fakta itu diungkap oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia. Mereka mengungkapkan, mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri akibat premanisme ormas.

    “Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Biasanya, ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” tutur Sanny Iskandar.

    Jabar, Jatim, dan Batam Darurat Ormas

    Sanny Iskandar mengatakan bahwa beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ucapnya.

    Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

    Lebih lanjut, Sanny Iskandar pun meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

    Modus Ormas

    Salah satu aksi yang sering dilakukan para ormas adalah menyegel pabrik. Akibatnya, barang produksi dan karyawan tidak bisa keluar dan masuk. Sehingga, membuat pabrik-pabrik di kawasan industri merugi.

    “Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata Sanny Iskandar.

    Selain itu, dia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.

    “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” ujar Sanny Iskandar.

    Respons Kemenperin

    Menanggapi keluhan HKI Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mencari solusi terkait aktivitas premanisme ormas di kawasan industri yang dinilai mengganggu kinerja pabrik di kawasan tersebut.

    “Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Dia menyebutkan bahwa dalam menopang sektor perindustrian, pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.

    Menurutnya, tujuan dibentuknya kawasan industri yakni untuk membuat kinerja sektor manufaktur lebih optimal, meningkatkan utilisasi, serta menekan biaya logistik. Meski penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah, namun pihaknya memastikan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.

    “Sekali lagi ini concern yang kami terima,” ujar Tri Supondy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Cek Kelas BPJS, Bagaimana Cara Merubahnya?

    Cara Cek Kelas BPJS, Bagaimana Cara Merubahnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Memahami cara mengecek kelas BPJS Kesehatan serta bagaimana cara mengubahnya sangat penting bagi peserta yang ingin menyesuaikan layanan kesehatan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Proses ini bisa dilakukan melalui beberapa metode yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

    Cara Mengecek Kelas BPJS Kesehatan

    Mengetahui kelas kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut:

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di smartphone. Login menggunakan nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK serta kata sandi. Pilih menu Peserta untuk melihat informasi kepesertaan, termasuk kelas layanan.

    Melalui Layanan Care Center 165

    Hubungi BPJS Kesehatan di nomor 165. Pilih layanan Status Kepesertaan. Masukkan nomor peserta atau NIK, lalu ikuti petunjuk dari operator.

    Melalui Chatbot CHIKA

    Kirim pesan melalui WhatsApp (0811-8750-400) atau Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot). Pilih opsi Cek Status Kepesertaan. Masukkan nomor peserta atau NIK, lalu sistem akan memberikan informasi kepesertaan.

    Melalui Kantor BPJS Kesehatan Terdekat

    Kunjungi kantor BPJS Kesehatan dengan membawa KTP dan kartu BPJS Kesehatan. Petugas akan membantu memberikan informasi terkait kelas kepesertaan. Cara Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Perubahan kelas layanan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

    Syarat Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Terdaftar minimal 12 bulan pada kelas kepesertaan yang sedang diikuti. Tidak memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Perubahan berlaku untuk seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga. Jika belum menggunakan autodebet, harus menyertakan buku tabungan dari bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA).

    Cara Mengubah Kelas BPJS Kesehatan

    Melalui Aplikasi Mobile JKN Buka aplikasi Mobile JKN dan login. Pilih menu Perubahan Data Peserta. Pilih opsi Kelas Rawat dan tentukan kelas yang diinginkan. Konfirmasi perubahan dengan menekan tombol Simpan. Hubungi BPJS Kesehatan di 165. Sampaikan permohonan perubahan kelas kepada petugas. Ikuti instruksi yang diberikan hingga proses selesai. Melalui Kantor BPJS Kesehatan Kunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, dan kartu BPJS Kesehatan. Isi formulir perubahan kelas dan tandatangani di atas materai. Serahkan dokumen ke petugas dan tunggu proses perubahan selesai. Melalui Layanan Pandawa (WhatsApp BPJS Kesehatan) Kirim pesan ke 0811-8165-165 pada jam kerja. Pilih menu Perubahan Data Peserta. Unggah dokumen yang diperlukan melalui tautan yang diberikan. Ikuti proses verifikasi hingga perubahan kelas disetujui.

    Dengan memahami prosedur ini, peserta BPJS Kesehatan dapat menyesuaikan kelas layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial. Pastikan selalu mengecek status kepesertaan agar tetap aktif dan dapat digunakan ketika diperlukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi NTB yang Dilantik 20 Februari, Ada 10 Pasangan

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi NTB yang Dilantik 20 Februari, Ada 10 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Ada 10 kepala daerah terpilih di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di berbagai kabupaten/kota di Pulau Lombok.

    Daftar Lengkap Kepala Daerah Terpilih di NTB

    Berikut adalah daftar lengkap kepala daerah terpilih di NTB yang telah dilantik:

    1. Gubernur dan Wakil Gubernur: Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri

    2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram: Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman

    3. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat: Lalu Ahmad Zaini – Nurul Adha

    4. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah: Lalu Pathul Bahri – Nursiah

    5. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur: H Haerul Warisin – Edwin Hadiwijaya

    6. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara: TGH Najmul Ahyar – Kusmalahadi

    7. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat: Amar Nurmansyah – Hanipah

    Gubernur Terpilih, Lalu Muhammad Iqbal

    8. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa: Syarafuddin Jarot – Mohammad Ansori

    9. Bupati dan Wakil Bupati Dompu: Bambang Firdaus – Syirajuddin

    10. Bupati dan Wakil Bupati Bima: Ady Mahyudi – Irfan

    Fokus Pembangunan di Era Baru

    Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye, beberapa fokus pembangunan yang akan dilakukan oleh kepala daerah terpilih di NTB antara lain:

    – Dengan potensi alam yang indah, NTB memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata.

    – Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah.

    – Pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu fokus utama.

    – Pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda memiliki sumber daya manusia yang unggul.

    Mari kita sama-sama mendukung para pemimpin daerah yang baru dalam menjalankan tugasnya untuk membangun NTB yang lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 6 Cara Cek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak

    6 Cara Cek BPJS Kesehatan Masih Aktif atau Tidak

    PIKIRAN RAKYAT – BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Agar tetap dapat menikmati layanan kesehatan yang disediakan, status kepesertaan harus selalu dalam kondisi aktif.

    Jika iuran tidak dibayarkan tepat waktu, status kepesertaan dapat berubah menjadi tidak aktif, sehingga layanan kesehatan tidak dapat digunakan.

    Berikut beberapa cara praktis untuk mengecek apakah kepesertaan BPJS Kesehatan masih aktif atau tidak.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Aplikasi Mobile JKN adalah salah satu cara paling mudah untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara online. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan lakukan login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta kata sandi. Masukkan kode captcha yang muncul pada layar. Pilih menu “Peserta”. Status kepesertaan akan langsung ditampilkan. Melalui WhatsApp PANDAWA

    Layanan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) memungkinkan peserta BPJS Kesehatan mengecek status kepesertaan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Berikut langkah-langkahnya:

    Simpan nomor WhatsApp resmi BPJS Kesehatan: 08118165165. Kirim pesan dengan format “Cek Status Peserta”. Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta. Tunggu balasan yang menampilkan informasi status kepesertaan.
    Melalui Chatbot CHIKA

    BPJS Kesehatan juga menyediakan chatbot CHIKA yang bisa diakses melalui berbagai platform seperti Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp. Berikut cara mengecek status kepesertaan melalui CHIKA:

    Buka aplikasi Telegram, WhatsApp, atau Facebook Messenger. Cari akun resmi BPJS Kesehatan atau gunakan akun Telegram @Chika_BPJSKesehatan_bot. Kirim pesan “Cek Status Peserta”. Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan. Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta. Tunggu balasan dari CHIKA yang menampilkan status kepesertaan. Melalui Call Center BPJS Kesehatan

    Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center. Berikut langkah-langkahnya:

    Hubungi nomor 165 menggunakan telepon seluler. Pilih opsi layanan untuk mengecek status kepesertaan. Masukkan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Masukkan tanggal lahir sesuai yang terdaftar di sistem BPJS. Petugas akan memberikan informasi mengenai status kepesertaan. Melalui Kantor BPJS Kesehatan Terdekat

    Bagi yang lebih nyaman dengan layanan tatap muka, status kepesertaan dapat dicek langsung di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut caranya:

    Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan sesuai domisili. Ambil nomor antrean dan tunggu giliran layanan administrasi. Serahkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan kepada petugas. Petugas akan mengecek dan memberikan informasi mengenai status kepesertaan. Melalui Fasilitas Kesehatan (Faskes)

    Peserta juga bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengecek status kepesertaan. Caranya:

    Datang ke faskes pertama yang telah terdaftar. Tunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau KTP. Petugas akan memverifikasi status kepesertaan melalui sistem BPJS Kesehatan. Pentingnya Menjaga Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif

    Mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara rutin sangat penting agar tetap bisa menikmati layanan kesehatan tanpa kendala. Jika status kepesertaan dinyatakan tidak aktif, segera lakukan pembayaran iuran untuk mengaktifkannya kembali. Jika mengalami kendala, segera hubungi layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan solusi terbaik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News