Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Token Listrik 100 Ribu Berapa kWh? Begini Penjelasan Hitung-Hitungannya

    Token Listrik 100 Ribu Berapa kWh? Begini Penjelasan Hitung-Hitungannya

    PIKIRAN RAKYAT – Listrik prabayar menggunakan sistem token yang harus diisi agar listrik tetap menyala. Saat membeli token listrik, nominal yang dibayarkan akan dikonversi menjadi satuan kilowatt hour (kWh) berdasarkan tarif dasar listrik yang berlaku.

    Akan tetapi, masih banyak yang bertanya-tanya, jika membeli token sebesar Rp100.000, berapa kWh yang akan didapatkan?

    Perhitungan Token Listrik 100 Ribu

    Besar kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik bergantung pada beberapa faktor, seperti golongan daya listrik dan tarif dasar yang berlaku. Selain itu, terdapat Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang berbeda di setiap daerah, biasanya berkisar antara 3-10%.

    Rumus dasar untuk menghitung jumlah kWh yang diperoleh adalah:

    (Nominal pembelian – PPJ) / Tarif listrik per kWh = kWh yang diperoleh

    Sebagai contoh, berikut perhitungan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik berbeda menggunakan tarif Januari 2025.

    Tarif Listrik PLN Januari 2025

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik untuk pelanggan non-subsidi tetap pada Triwulan I 2025 (Januari – Maret 2025). Berikut tarif listrik per kWh sesuai dengan golongan daya:

    450 VA (subsidi): Rp415 per kWh 900 VA (subsidi): Rp605 per kWh 900 VA (nonsubsidi): Rp1.352 per kWh 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh Simulasi Perhitungan Token Rp100 Ribu

    Berikut simulasi jumlah kWh yang diperoleh berdasarkan tarif listrik per Januari 2025 dengan asumsi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 3%:

    450 VA (subsidi): (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp415 ≈ 234,94 kWh 900 VA (subsidi): (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp605 ≈ 159,34 kWh 900 VA (nonsubsidi): (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp1.352 ≈ 71,74 kWh 1.300 VA: (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp1.444,70 ≈ 67,05 kWh 2.200 VA: (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp1.444,70 ≈ 67,05 kWh 3.500-5.500 VA: (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp1.699,53 ≈ 56,94 kWh 6.600 VA ke atas: (Rp100.000 – Rp3.000) / Rp1.699,53 ≈ 56,94 kWh

    Jumlah kWh yang diperoleh bisa sedikit berbeda tergantung pada besaran PPJ di masing-masing daerah.

    Faktor yang Mempengaruhi KWH Token Listrik Tarif listrik: Setiap golongan daya memiliki tarif yang berbeda. Pajak Penerangan Jalan (PPJ): Persentase pajak berbeda-beda tergantung wilayah. Kebijakan tarif PLN: Tarif listrik dapat mengalami penyesuaian setiap triwulan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

    Dengan memahami cara perhitungan ini, pembelian token listrik bisa lebih terencana sesuai dengan kebutuhan daya di rumah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Benarkah Sertifikat Tanah hingga Dokumen Sengketa Lahan Terbakar di Gedung Kementerian ATR/BPN?

    Benarkah Sertifikat Tanah hingga Dokumen Sengketa Lahan Terbakar di Gedung Kementerian ATR/BPN?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Senin 10 Februari 2025, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, memberikan keterangan terkait kebakaran yang terjadi di kantor Biro Humas ATR/BPN.

    Menurut Harison, kebakaran tersebut hanya terjadi di Subbagian Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang terletak di lantai 1 gedung ATR/BPN. Akibatnya, sekitar 20 persen area ruangan mengalami kerusakan.

    “Kebakaran ini hanya melibatkan satu subbagian dari Biro Humas, dan dokumen-dokumen yang terdampak lebih banyak adalah dokumen administratif, bukan dokumen penting seperti surat tanah atau dokumen terkait sengketa lahan,” ujar Harison.

    Tak Ada Dokumen Pertanahan

    Lebih lanjut, Harison menjelaskan bahwa dokumen-dokumen penting seperti surat tanah atau dokumen terkait sengketa lahan tidak disimpan di Biro Humas, melainkan di Kantor Pertanahan masing-masing.

    Dokumen yang ada di Biro Humas umumnya adalah dokumen administratif terkait dengan informasi publik, layanan media, rilis, serta pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

    “Mengenai dokumen, keseharian kami lebih banyak bekerja di bidang administratif, seperti menyiapkan konten informasi publik, melayani kebutuhan media, menyusun rilis, serta memproses pengaduan atau permintaan informasi masyarakat,” katanya.

    Apresiasi untuk Damkar

    Harison juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat tim pemadam kebakaran (Damkar) dan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang berhasil melokalisir kebakaran sehingga tidak merembet ke area lain.

    “Alhamdulillah, tidak ada dokumen penting yang terbakar, dan pelayanan di BPN tetap berjalan normal. Masyarakat tetap bisa mengakses layanan mulai Senin depan,” katanya.

    Terkait penyebab kebakaran, Harison berharap hasil investigasi dari pihak berwenang dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Aman Selama Beberapa Generasi

    Israel Aman Selama Beberapa Generasi

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump revolusioner, setelah merilis proposal usulan kontrol penuh AS atas Gaza dan pemindahan penduduknya. Pujian ini disampaikan Netanyahu setelah ia kembali ke Israel dari Washington, Minggu, 9 Februari.

    Sebelumnya, Trump memicu kemarahan global Ketika ia mengungkapkan rencananya untuk mengambil alih Gaza Palestina sepenuhnya. Hal itu ia tegaskan dalam kunjungan perdana menteri Israel Netanyahu.

    Netanyahu diketahui bertamu selama seminggu di Washington, Amerika Serikat. Di depan pria yang kerap dipanggil Bibi itu, Trump mengatakan pihaknya ingin mengambil kendali atas Jalur Gaza dan mengosongkan wilayah itu.

    Setibanya di Israel, saat berbicara di hadapan kabinetnya, Netanyahu mengatakan bahwa kedua negara telah bersepakat tentang tujuan perang yang ditetapkan Israel sejak awal.

    Kesepakatan itu mencakup poin “memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

    “Presiden Trump datang dengan visi yang sepenuhnya berbeda, pendekatan revolusioner yang lebih baik bagi Israel – pendekatan yang kreatif yang saat ini sedang kita diskusikan,” kata Netanyahu, mengacu pada rencana Gaza yang diusulkan Trump, dikutip dari CNA, Senin, 10 Februari 2025.

    “Dia sangat bertekad untuk melaksanakannya, dan saya percaya ini membuka banyak, banyak kemungkinan bagi kita,” tambah Netanyahu.

    “The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025

    Meskipun mendapat kritik dari sekutu internasional dan negara-negara Arab khususnya, Trump, Kamis lalu kembali memperkuat rencananya. Ia mengatakan, “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran selesai.”

    “Tidak akan ada tentara AS yang dibutuhkan! Stabilitas untuk wilayah ini akan terwujud!!!” demikian ia melanjutkan dalam sebuah unggahan media sosial.

    Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memerintahkan militer zionis untuk mempersiapkan “kepergian sukarela” dari Gaza.

    “Kunjungan ini, dan pembicaraan yang kami lakukan dengan Presiden Trump, membawa pencapaian luar biasa yang dapat memastikan keamanan Israel selama beberapa generasi,” kata Netanyahu. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Panik! Ini Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Mandiri dengan Mudah dan Cepat

    Jangan Panik! Ini Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM Mandiri dengan Mudah dan Cepat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring berkembangnya teknologi, kini Sobat PR bisa melakukan transaksi di ATM Mandiri tanpa memerlukan kartu.

    Fitur ini sangat praktis, terutama saat kartu ATM tertinggal atau rusak. Proses pengambilan uang pun bisa dilakukan dengan cepat dan aman menggunakan layanan Mandiri E-cash atau fitur Livin’ by Mandiri.

    Dengan aplikasi Livin’ by Mandiri yang terbaru, nasabah kini dapat melakukan penarikan tunai tanpa kartu di ATM Mandiri hingga maksimal Rp5 juta per hari. Selain itu, nasabah dapat melakukan beberapa penarikan sekaligus untuk berbagai keperluan.

    Fitur ini juga memungkinkan nasabah untuk memberikan token tarik tunai kepada orang lain agar mereka bisa melakukan penarikan di ATM Mandiri terdekat. Sangat praktis, bukan?

    Cara Mengambil Uang Tunai Tanpa Kartu di ATM Bank Mandiri Untuk melakukan transaksi tarik tunai, nasabah dapat mengakses aplikasi Livin’ by Mandiri dan memilih menu ‘Tarik Tunai’. Setelah muncul menu tarik tunai, klik ‘Pilihan Lain’. Nasabah dapat memasukkan nominal penarikan sesuai dengan kebutuhan. Klik ‘Lanjut’ lalu ‘Buat Kode Token’. Input PIN untuk melanjutkan proses dan akan muncul notifikasi ‘Uang Siap Ditarik’ beserta kode dan batas waktunya. Jika waktu habis, ‘Buat Kode Token’ baru. Di mesin ATM, pilih menu ‘Livin’ by Mandiri’ lalu pilih opsi ‘Withdrawal’ untuk memulai transaksi tarik tunai. Masukkan nomor ponsel yang telah didaftarkan pada layanan m-banking kamu. Setelah itu, konfirmasi kebenaran data dengan menekan tombol ‘Correct’. Masukkan ‘Nomor Token’ yang muncul di dashboard m-banking Livin’. Setelah proses transaksi selesai, uang tunai yang kamu tarik akan keluar dari mesin ATM. Setelah menyelesaikan transaksi, pastikan untuk melakukan logout dari akun kamu di mesin ATM untuk menjaga keamanan data pribadi dan mencegah akses yang tidak sah.

    Fitur tarik tunai tanpa kartu di ATM Mandiri sangat berguna dalam situasi darurat. Sobat PR tidak perlu panik jika kehabisan uang tunai dan tidak membawa kartu ATM. Cukup gunakan aplikasi Livin’ by Mandiri dan ikuti langkah-langkah yang tertera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Peran 4 WNA Myanmar dalam Terdamparnya Puluhan Etnis Rohingya di Aceh

    Ada Peran 4 WNA Myanmar dalam Terdamparnya Puluhan Etnis Rohingya di Aceh

    PIKIRAN RAKYAT – 76 imigran ilegal etnis Rohingya terdampar di pesisir Pantai Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada 29 Januari 2025. Saat itu 7 laki-laki, 32 perempuan serta sejumlah anak terdampar di Pantai Leuge.

    Saat ini, para imigran ilegal etnis Rohingya tersebut sudah dipindahkan dan ditampung di penampungan sementara di Lapangan Sepak Bola Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur.

    Setelah dilakukan penyidikan, kasus terdamparnya 76 imigran ilegal etnis Rohingya tersebut didalangi oleh empat Warga Negara Asing (WNA) asal Myanmar yang kini sudah dijadikan tersangka.

    Keempat tersangka WNA Myanmar tersebut yaitu AB (51), MU (48), MH (46), dan NO (45). Mereka mempunyai peran masing-masing dalam aksi penyelundupan imigran ilegal etnis Rohingya ini.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat mengatakan keempat tersangka tersebut berperan sebagai nakhoda, navigator, dan teknisi kapal.

    Adi mengatakan AB dan MU merupakan nakhoda kapal yang bergantian membawa kapal kayu tersebut. Sementara, MH berperan sebagai navigator dan NO merupakan teknisi kapal.

    “Penyelundupan ini terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kalangan imigran Rohingya yang berhasil mendarat di Pantai Leuge. Mereka mengaku dibawa secara ilegal ke Indonesia,” kata Adi Wahyu.

    Imbas perbuatannya menyelundupkan imigran ilegal etnis Rohingya tersebut, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan terancam hukuman penjara lima hingga 15 tahun.

    Penyidikan tak hanya cukup di situ, Polres Aceh Timur melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan penyelundupan manusia di wilayah Aceh lainnya.

    Soal etnis Rohingya yang sudah beberapa kali terdampar di perairan Aceh memang tengah menjadi sorotan. Hal ini mengingat kondisi mereka di negara asalnya yang kesulitan.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Jurnal Aceh dengan judul: Terungkap! Empat Tersangka WNA Myanmar di Balik Penyelundupan Imigran Rohingya ke Aceh

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Ada yang Bisa Usir Rakyat Palestina

    Tak Ada yang Bisa Usir Rakyat Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan tidak ada yang bisa memaksa warga Palestina di Jalur Gaza untuk meninggalkan tanah air yang telah mereka tempati selama ribuan tahun.

    “Palestina, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur adalah milik rakyat Palestina,” ucapnya.

    Erdogan juga mengecam usulan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait Gaza yang menurutnya dibuat di bawah tekanan rezim Israel penjajah.

    Ia mengatakan bahwa usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza tidak layak untuk dibahas.

    Lalu, Erdogan memuji kelompok perlawanan Palestina, Hamas, karena memenuhi janji dalam pertukaran tawanan dengan Israel meskipun rezim Zionis tersebut berupaya menggagalkannya.

    Kemudian, mengenai situasi Suriah, ia berharap negara itu mencapai stabilitas dan kedamaian di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa.

    Erdogan juga menambahkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka kelompok teroris di Suriah.

    Arab Saudi Mengecam

    Sebelumnya, setelah anggota dewan Syura Arab Saudi mengatakan bahwa memindahkan Israel ke Alaska dan Greenland akan menjadi solusi yang lebih baik bagi stabilitas Timur Tengah.

    Pernyataan tersebut diketahui sebagai respons usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Trump beberapa kali mengusulkan relokasi dan berdalih bahwa AS akan melakukan rekonstruksi di wilayah kantong Palestina dan menjadikannya “Riviera Timur Tengah”.

    “Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Timur tengah, sebaiknya dia memindahkan warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland, tentu saja setelah mencaploknya terlebih dahulu,” tulis Al Saadou.

    Tidak hanya itu, baru-baru ini juga Arab Saudi mengecam keras atas pernyataan Benjamin Netanyahu terkait pengusiran warga Palestina ke negara kerajaan itu.

    Pada 6 Februari 2025, Netanyahu mengusulkan agar Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka sendiri, serta menepis anggapan apa pun tentang kedaulatan Palestina.

    “Rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan saja oleh penduduk brutal Israel,” kata Kementerian Negeri Saudi menegaskan.

    Arab Saudi juga mengatakan bahwa “Mentalitas pendudukan yang ekstremis ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi saudara-saudara Palestina,” dan menegaskan bahwa Israel “Tidak menganggap bahwa rakyat Palestina layak untuk hidup.”

    Sembari menegaskan kembali komitmen kepada resolusi damai, Arab Saudi menekankan bahwa “hak Rakyat Palestina akan tetap ditegakkan dengan kokoh dan tidak seorangpun akan dapat merampasnya dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Update Harga Emas Antam 10 Februari 2025 Naik Tipis Rp5.000 per Gram, Jadi Segini Nominalnya

    Update Harga Emas Antam 10 Februari 2025 Naik Tipis Rp5.000 per Gram, Jadi Segini Nominalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan tipis pada Senin, 10 Februari 2025. Berdasarkan pantauan di laman resmi Logam Mulia, harga emas meningkat sebesar Rp5.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.662.000 per gram menjadi Rp1.667.000 per gram. Kenaikan ini menunjukkan tren stabil dalam pergerakan harga emas di tengah dinamika pasar global dan domestik.

    Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk juga mengalami kenaikan. Saat ini, harga buyback naik menjadi Rp1.518.000 per gram. Namun, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017.

    Pajak dalam Transaksi Emas

    Dalam transaksi penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini akan dipotong langsung dari total nilai buyback, sehingga pemilik emas perlu mempertimbangkan faktor ini sebelum menjual emasnya.

    Begitu pula dengan pembelian emas batangan, di mana pemerintah memberlakukan pajak PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan juga akan disertai dengan bukti potong PPh 22 sebagai bukti pembayaran pajak.

    Daftar Harga Emas Antam, Senin, 10 Februari 2025

    Berikut adalah daftar harga emas Antam dalam berbagai pecahan:

    0,5 gram: Rp883.500 1 gram: Rp1.667.000 2 gram: Rp3.274.000 3 gram: Rp4.886.000 5 gram: Rp8.110.000 10 gram: Rp16.165.000 25 gram: Rp40.287.000 50 gram: Rp80.495.000 100 gram: Rp160.912.000 250 gram: Rp402.015.000 500 gram: Rp803.820.000 1.000 gram: Rp1.607.600.000 Prospek Harga Emas

    Kenaikan harga emas Antam yang tipis ini mencerminkan dinamika pasar emas yang terus dipengaruhi oleh faktor global, seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar, inflasi, serta kebijakan suku bunga dari bank sentral. Para investor maupun masyarakat yang berinvestasi dalam emas perlu terus memantau perkembangan harga agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas.

    Dengan adanya kenaikan ini, emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, emas tetap menjadi aset lindung nilai yang menarik bagi banyak investor.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    PIKIRAN RAKYAT – Retret Kepala Daerah direncanakan akan digelar pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Sebanyak 505 orang kepala daerah akan mengikuti kegiatan tersebut usai dilantik.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret yang digelar dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 tersebut telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih,” ujarnya di Yogyakarta pada Minggu, 9 Februari 2025.

    Mekanisme Keberangkatan

    Menurut Wamendagri, ada beberapa opsi metode keberangkatan retret kepala daerah ke Magelang yang masih dalam kajian.

    Skenario tersebut termasuk kepala daerah yang berkumpul di Gedung Agung Yogyakarta sebelum kemudian berangkat bersama-sama naik bus.

    Jika opsi tersebut, dilakukan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan turut membersamai keberangkatan para kepala daerah.

    “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” jelasnya.

    Apa yang Dibahas dalam Retret?

    Selama retret di Magelang, para kepala daerah akan dibekali beberapa materi. Tiga materi utama, ungkap Bima, termasuk pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Saat ini, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas menyusun rangkaian acara tersebut.

    Pemahaman tugas pokok kepala daerah termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pembekalan juga mencakup materi tentang program-program strategis yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.

    Siapa Pembicaranya?

    Beberapa pemateri dan pembicara yang diketahui termasuk Menteri Keuangan. Ia dijadwalkan untuk menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Selain itu, Lemhannas dijadwalkan memberikan materi tentang penguatan nilai kebangsaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Ada pula KPK yang diyakini akan menjadi pemateri tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPNT Rp400.000 Cair Februari 2025, Simak Informasi dan Cara Cek Status Penerima

    BPNT Rp400.000 Cair Februari 2025, Simak Informasi dan Cara Cek Status Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai mencari tahu, apakah bansos pangan tersebut sudah cair atau belum di KKS? Menurut informasi yang beredar BPNT sudah cair Rp400.000 di bulan Februari 2025.

    Penyaluran BPNT Rp400.000 Februari 2025 tersebut dilakukan sejak minggu lalu, di awal bulan ini.

    Akan tetapi, penyaluran BPNT Rp400.000 Februari 2025 ini belum diterima secara rata oleh masyarakat atau penerima.

    Saat ini diketahui, ada yang sudah mendapatkan BPNT Rp400.000 ada juga yang masih menunggu pencairan.

    Bagi masyarakat yang belum mendapatkan BPNT Rp400.000 tidak usah khawatir, karena pasti akan cair kepada penerima.

    Besaran dana yang diterima pun sama rata sebesar Rp400.000 untuk 2 bulan untuk periode Januari-Februari 2025.

    Lalu, untuk masyarakat yang sudah mendapatkannya bisa langsung mencairkannya di mesin ATM terdekat pakai KKS.

    Untuk mendapatkan BPNT Rp400.000 Februari 2025, masyarakat diwajibkan sudah terdaftar di DTKS.

    Jika sudah terdaftar secara otomatis akan diproses dan jika disetujui maka, masyarakat akan resmi dinyatakan sebagai penerima bansos pangan setiap bulannya.

    Berikut cara cek pencairan BPNT Rp400.000 Februari 2025 melalui web Kemensos via link cekbansos.kemensos.go.id.

    Klik Browser dan ketik cekbansos.kemensos.go.id Isi kotak wilayah dan nama lengkap Masukkan kode dan verifikasi Klik cari data

    Tunggu sampai data yang dimasukkan valid, dan jika valid informasi pencairan bansos pun akan muncul mulai dari besaran dana, jenis bansos, dan periodenya.

    Untuk cek status masyarakat bisa temukan kata “YA” dan jika ada itu artinya masyarakat dinyatakan sebagai penerima bansos Rp400.000 bulan Februari 2025.

    Diketahui, BPNT adalah bansos pangan yang tidak lagi disalurkan dalam bentuk sembako tetapi tunai.

    Setiap bulannya masyarakat akan menerima bansos sebesar Rp200.000 dan jika dirapel maka besarannya akan dobel mulai dari Rp400.000 hingga Rp600.000.

    Kemensos telah menyalurkan BPNT Rp400.000 Februari 2025 kepada 18,8 juta masyarakat yang layak menerima via KKS.

    Demikian tentang BPNT Rp400.000 yang kembali cair di bulan Februari 2025, pastikan dinyatakan sebagai penerima untuk mendapatkannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Batas Akhir Sertifikat Tanah Gratis, Pastikan Cepat-cepat Daftar!

    Ini Batas Akhir Sertifikat Tanah Gratis, Pastikan Cepat-cepat Daftar!

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah dimulai pada 2018 dan masih berlaku sampai sekarang. PTSL merupakan program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia secara sistematis, dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

    Untuk ikut serta dalam program ini, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah belum bersertifikat dan tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa hukum.

    Pendaftaran dilakukan melalui kantor pertanahan setempat dengan membawa dokumen yang diperlukan.

    Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya yang besar, memberikan kemudahan serta kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

    Pemerintah berharap, dengan PTSL, seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar dan bersertifikat, mengurangi kemungkinan sengketa tanah di masa depan.

    Syarat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis melalui PTSL

    Untuk mengikuti PTSL, pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah tanpa sertifikat. Tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa hukum. Tanah terletak di wilayah yang termasuk dalam program PTSL (dapat dikonfirmasi di kantor desa atau kantor pertanahan setempat).

    Dokumen yang Diperlukan

    Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK). Surat permohonan untuk pengajuan PTSL. Bukti kepemilikan tanah (seperti letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Surat pernyataan tentang pemasangan tanda batas yang telah disetujui bersama pemilik tanah yang berbatasan. Berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT-PBB) tahun berjalan. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (bebas biaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah). Kapan Program Ini Berakhir?

    Tidak ada tanggal pasti, namun sejak dicanangkan, target program dijadwalkan rampung pada 2025. Untuk itu, masyarakat diimbau supaya memanfaatkan kesempatan ini, demi mendapatkan sertifikat tanah secara gratis sepanjang tahun 2025.

    Masyarakat disarankan segera mendaftar sebelum program ini berakhir. Per tahun depan, 2026, belum ada informasi lebih lanjut apakah program akan diteruskan, atau diganti program lain yang tak kalah menguntungkan.

    Tahapan Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis

    1. Pendaftaran: Pengajuan dilakukan di kantor desa atau kantor pertanahan setempat, diikuti dengan penyuluhan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    2. Pengukuran Tanah: Petugas BPN akan melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas tanah sesuai data pemohon.

    3. Verifikasi Data: Dokumen kepemilikan akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    4. Sidang Panitia A: Pemeriksaan administrasi dilakukan dan pengumuman daftar tanah yang sudah disertifikasi selama 14 hari untuk memberi kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan.

    5. Penerbitan Sertifikat: Setelah semua tahapan selesai dan tidak ada keberatan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemilik yang berhak.

    Apakah PTSL Sepenuhnya Gratis?

    Biaya yang ditanggung pemerintah mencakup penyuluhan masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran tanah, verifikasi data, dan penerbitan sertifikat tanah.

    Namun, ada beberapa biaya yang tetap menjadi tanggung jawab masyarakat, seperti:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan PPh, jika tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News