Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengultimatum bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500. Harga itu tidak hanya berlaku sebagai harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Perum Bulog untuk menyerap produksi gabah petani, tetapi juga berlaku bagi setiap pembelian gabah petani.

    Dia pun mengimbau Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

    “Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa total penugasan Bulog untuk menyerap gabah/beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

    “Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton),” ucap Amran Sulaiman.

    Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan,” tutur Amran Sulaiman.

    Berlaku untuk Semua

    Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP (harga pembelian pemerintah) pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram.

    “Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena Presiden menyiapkan anggaran Rp16,6 triliun Insya Allah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya, Minggu 9 Februari 2025.

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 per kilogram.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret, dan April.

    “Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementerian Pertanian (Kementan) terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

    Harga Gabah Tak Boleh Turun!

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Pertanian harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Gratifikasi Eks Pejabat MA, Zarof Ricar Didakwa Terima Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

    Skandal Gratifikasi Eks Pejabat MA, Zarof Ricar Didakwa Terima Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

    PIKIRAN RAKYAT – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menerima gratifikasi senilai total Rp915 miliar dan 51 kilogram emas. Jaksa menjelaskan Zarof Ricar menerima uang ratusan miliar tersebut secara tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing (valas).

    Jumlah gratifikasi tersebut adalah jumlah total yang diterima Zarof Ricar dalam pengurusan perkara Gergorius Ronald Tannur di tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Ronald Tannur adalah terdakwa kasus penghilangan nyawa, Dini Sera Afrianti.

    “Terdakwa memfasilitasi pihak yang sedang berperkara dengan maksud supaya mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan permintaan para pihak berperkara,” kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2025.

    “Sehingga terdakwa menerima pemberian suap berupa uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing (valuta asing) yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp915.000.000.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar rupiah) dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 Kilogram,” ucap jaksa melanjutkan.

    Adapun mata uang asing yang diterima Zarof Ricar di antaranya dolar Singapura, Amerika Serikat hingga dolar Hongkong. Jaksa menyebut Zarof tidak melaporkan penerimaan uang dan emas tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan. Dia juga tidak pernah melaporkan kepemilikan uang ratusan miliar rupiah dan emas itu ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    “Perbuatan terdakwa menerima uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 Kilogram haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas,” ujar jaksa.

    Selain Zarof Ricar, jaksa hari ini juga membacakan dakwaan untuk terdakwa Lisa Rachmat dan Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja. Susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti, hakim Purwanto dan Sigit Herman Binaji duduk sebagai hakim anggota.

    “Sidang perdana. Senin 10 Februari 2025,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin 10 Februari.

    Kejagung Tetapkan Ibu Ronald Tannur Tersangka

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka kasus suap terkait vonis bebas anaknya dalam perkara penghilangan nyawa Dini Sera Afriyanti. Dia menjadi tersangka usai diperiksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin, 4 November 2024.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MW, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tidak pidana korupsi yaitu suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB sehingga penyidik meningkatkan status MB (ibu terpidana Ronald Tannur) dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam keterangan pers, Senin, 4 November 2024

    Abdul Qohar mengatakan, tim penyidik Jampidsus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap Meirizka Widjaja (MW). Setelah pemeriksaan ditemukan kecukupan bukti bahwa ibu Ronnald Tannur tersebut terlibat kasus dugaan suap.

    “Tim penyidik Jampidsus telah melajukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MW yaitu orang tua atau ibu Ronald Tannur di Kejati Jatim,” tuturnya.

    Abdul Qohar menyebut, Meirizka Widjaja telah mengenal Lisa Rahmat yang kemudian menjadi pengacara Ronald Tannur. Adapun Lisa Rahmat juga telah berstatus tersangka.

    “Tersangka MW Ibu Ronald Tannur awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan menjadi penasehat hukum RT, kita ketahui ibunda RT berteman akrab dengan LR karena anak LR dan RT pernah satu sekolah,” ucap Abdul Qohar.

    Tangkap Hakim PN Surabaya

    Kejagung sebelumnya menangkap dan menetapkan tiga hakim PN Surabaya sebagai tersangka dugaan suap. Mereka adalah, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Selain itu, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat juga turut menyandang status sebagai tersangka pemberi suap.

    Kejagung menetapkan tersangka lainnya yakni mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar. Dia berperan menjembatani Lisa untuk memberikan uang suap ke hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur.

    Zarof dan Lisa diduga bersekongkol akan menyuap hakim kasasi agar Ronald Tannur tetap divonis bebas sebagaimana putusangan PN Surabaya. Pengacara Ronald Tannur menyiapkan Rp5 miliar untuk hakim kasasi dan Rp1 miliar untuk Zarof.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah Token Listrik Bisa Hangus? Ini Penjelasan Masa Berlakunya Setelah Pembelian

    Apakah Token Listrik Bisa Hangus? Ini Penjelasan Masa Berlakunya Setelah Pembelian

    PIKIRAN RAKYAT – Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai masa berlaku token listrik prabayar. Apakah token listrik bisa hangus jika tidak segera digunakan? Berikut adalah penjelasan lengkap berdasarkan informasi dari PLN.

    Token Listrik Bisa Kedaluwarsa?

    Token listrik merupakan kode 20 digit yang dimasukkan ke dalam meteran listrik prabayar untuk mengisi ulang daya listrik. Berdasarkan informasi resmi dari PLN, token listrik tidak memiliki masa kedaluwarsa dan tetap bisa digunakan kapan saja setelah pembelian.

    Dengan demikian, saldo listrik yang sudah dibeli tidak akan hilang meskipun tidak langsung diinput ke meteran.

    Melalui akun resmi Instagram PLN Mobile, PLN menegaskan bahwa sisa token listrik yang telah dibeli tidak akan hangus. Bahkan, nomor token yang belum dimasukkan ke dalam meteran tetap dapat digunakan di bulan berikutnya tanpa ada batasan waktu tertentu.

    Syarat Token Listrik Bisa Kedaluwarsa

    Meskipun tidak memiliki masa kedaluwarsa, ada batasan jumlah transaksi yang dapat dilakukan sebelum token menjadi tidak berlaku. Jika token tidak diinput setelah melakukan 50 kali transaksi berikutnya, maka token tersebut akan kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan.

    Sebagai contoh, jika seseorang membeli token listrik hari ini, lalu menyimpan kode token tersebut tanpa memasukkannya ke dalam meteran hingga melakukan 50 transaksi pembelian berikutnya, maka token yang belum digunakan akan terdeteksi sebagai usang dan tidak bisa lagi diinput.

    Penggunaan Sisa Token Tarif Diskon

    PLN juga memastikan bahwa sisa kWh dari token listrik yang dibeli dengan tarif diskon tetap bisa digunakan setelah periode diskon berakhir. Selama tidak ada perubahan daya, nama pelanggan, tarif, atau data lainnya, token yang tersisa tetap berlaku dan dapat digunakan kapan saja.

    Sebagai informasi tambahan, diskon token listrik 50 persen diberikan untuk pemakaian maksimal selama 720 jam nyala. Jika pembelian token melebihi batas tersebut, maka transaksi akan ditolak oleh sistem.

    Cara Membeli dan Menggunakan Token Listrik

    Pembelian token listrik dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, dan marketplace online. Berikut langkah-langkah membeli token melalui aplikasi PLN Mobile:

    Buka aplikasi PLN Mobile dan pilih menu ‘Kelistrikan’. Masukkan ID Pelanggan atau Nomor Meter. Pilih menu ‘Beli Token’ dan tentukan nominal yang diinginkan. Lanjutkan ke proses pembayaran dan pilih metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, token listrik akan muncul dalam riwayat transaksi.

    Untuk memasukkan token ke meteran listrik:

    Siapkan kode token 20 digit yang telah dibeli. Ketikkan angka tersebut di meteran listrik dengan benar. Tekan tombol ‘Enter’ dan tunggu hingga muncul konfirmasi ‘Berhasil’. Jika muncul keterangan ‘Gagal’, coba masukkan ulang angka dengan lebih teliti. Kesalahan Input Token Listrik

    Jika token listrik salah dimasukkan lebih dari tiga kali, meteran dapat terblokir. Dalam kasus ini, hubungi layanan pelanggan PLN melalui call center 123 atau kantor PLN terdekat untuk mendapatkan bantuan.

    Kesimpulan:

    Token listrik tidak memiliki masa aktif tertentu dan tetap bisa digunakan kapan saja setelah pembelian. Namun, token yang belum digunakan akan kedaluwarsa jika tidak diinput setelah melakukan 50 kali transaksi berikutnya. Selain itu, sisa token dari tarif diskon tetap dapat digunakan selama tidak ada perubahan data pelanggan. Untuk menghindari masalah, sebaiknya segera input token listrik setelah pembelian agar tidak berisiko kadaluwarsa atau terblokir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Aplikasi Byond BSI Selesai Maintenance? Simak Jadwalnya

    Kapan Aplikasi Byond BSI Selesai Maintenance? Simak Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Aplikasi Byond by BSI masih mengalami gangguan hingga hari ini, Senin 10 Februari 2025. Layanan keuangan syariah tersebut tidak dapat diakses sama sekali. Pada Kamis 6 Februari 2025 sore, seluruh ATM juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

    BSI pun tengah mengupayakan maintenance atau perbaikan aplikasi Byond by BSI untuk menanggulangi error di aplikasi Byond by BSI. Lantas sampai kapan maintenance aplikasi Byond by BSI?

    Sambil menunggu maintenance Byond by BSI selesai, Sobat PR juga bisa menyampaikan keluhan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa disampaikan melalui Call Center BSI di nomor 14040. Anda juga bisa menghubungi BSI melalui WhatsApp di nomor +62 815-8411-4040 atau email di Contactus@bankbsi.co.id. 

    Sementara itu, salah satu nasabah yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa dia masih bersabar menunggu perbaikan. Namun, hingga Senin 10 Februari 2025 pagi, aplikasi tersebut masih belum dapat digunakan.

    “Saya mau melakukan transaksi, tapi aplikasi Byond by BSI masih tidak bisa diakses. Bagaimana mau melakukan transaksi kalau perbaikan kendala memakan waktu yang lama?” tuturnya.

    “Saya ingin melakukan pembayaran pesanan dan ada transaksi lainnya, tapi belum kunjung bisa,” ucapnya.

    Sementara itu, keterangan yang muncul pada aplikasi Byond by BSI menyebutkan bahwa sedang dilakukan pemeliharaan sistem untuk peningkatan layanan agar lebih optimal. Namun, pada Senin 10 Februari 2025, notifikasi kendala penggunaan aplikasi Byond by BSI kembali muncul.

    Masih Gangguan

    Aplikasi Byond by BSI tampaknya masih mengalami gangguan sampai Senin 10 Februari 2025 siang ini. Berdasarkan pantauan Pikiran-Rakyat.com pada pukul 13.06 WIB, sejumlah nasabah masih melayangkan protes melalui media sosial resmi BSI.

    “Oii ini kapan selesai ganguannya,” ucap akun @andri**.4** sekitar satu jam yang lalu.

    “Mau sampe kapan ini erorr terus,” ujar akun @im**_musya*** sekitar 5 jam yang lalu.

    “Tolong banget ini mah, kalo lagi optimalisasi sistem lagi perbaikan perbaikan bisa ga kalo ga di jam jam orang transaksi? Makin ga nyaman pake BSI,” tutur akun @fn.amali***.

    Byond by BSI Masih Error 

    Akan tetapi, proses pemeliharaan sistem yang dilakukan Bank BSI terhadap aplikasi Byond by BSI tampaknya masih belum selesai. Sebab, sampai Senin 10 Februari 2025 siang, terpantau tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan belum bisa menggunakan aplikasi tersebut.

    “Mau sampai kapan ini min? Sampai hari ini pun yang hari kerja dan jam sibuk dan butuh pembayaran pun masih gabisa,” ujar akun @Arnokun*** pada pukul 12.50 WIB.

    “Bohong Mulu, sampe skarang gak bisa di pake @bankbsi_id,” ucap akun @hanssaj*** pada pukul 13.13 WIB.

    “INI JAM BERAPAAA BISANYA DIPAKE BSIII ANJ*R DARI SABTU-SENIN GANGGUAN TERUSSSSSSSSS. ORANG BUTUH TAUUUUUUU,” kata akun @sijo**** pada pukul 13.27 WIB.

    Terkait keluhan nasabah di media sosial X, bank BSI pun memberikan penjelasan bahwa pihaknya masih berupaya melakukan proses maintenance aplikasi Byond by BSI secepatnya.

    “Proses akan selesai secepatnya. Mohon berkenan untuk menunggu, Kami upayakan proses akan selesai secepatnya. Mohon untuk selalu waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk,” tutur @bankbsi_id pada pukul 11.15 WIB.

    “Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengklik link yang tidak resmi,” ujarnya menambahkan.

    Penjelasan Pihak BSI

    Melalui balasan kepada keluhan setiap nasabah, bank BSI menjelaskan terkait aplikasi Byond by BSI yang error sampai saat ini. Mereka mengungkapkan bahwa Byond by BSI sedang mengalami stabilisasi sistem.

    Akibatnya, transaksi masih belum bisa dilakukan hingga 2 jam ke depan.

    “Assalamualaikum Kak Andrian. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang Kak Andrian alami. Kami informasikan bahwa kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya,” kata @lifewithbsi sekitar 1 jam yang lalu.

    “Mohon untuk selalu waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengklik link yang tidak resmi,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak SD, SMP dan SMA dari keluarga kurang mampu, yang akan kembali disalurkan pada tahun 2025.

    Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) siswa di bank-bank seperti BRI, BNI, dan BSI. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi tergantung jenjang pendidikan siswa, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

    Khusus untuk siswa kelas akhir di masing-masing jenjang akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda dengan siswa kelas lain. Berapa nominalnya? Simak selengkapnya di artikel ini.

    Menurut jadwal, penyaluran PIP akan dimulai pada termin 1 yakni dari bulan Februari hingga April. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin lakukan pengecekan status penerima dan informasi terbaru terkait pencairan bantuan untuk anak sekolah ini.

    Cara Cek Nama Penerima PIP 2025

    Pengecekan status penerima bisa dilakukan secara online dengan langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs web resmi PIP Kemendikbud di pip.kemdikbud.go.id. Cari kolom “Cari Penerima PIP”. Masukkan data yang diperlukan seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jawab pertanyaan penjumlahan atau pengurangan yang diberikan. Klik tombol “Cari” untuk melihat informasi status penerima Anda. Besaran Bantuan PIP

    Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, tergantung pada jenjang pendidikan dan kelas siswa.

    Jenjang SD Sederajat:

    Siswa kelas I-V menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.

    Siswa kelas VI, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Jenjang SMP Sederajat:

    Siswa kelas VII-VIII menerima bantuan sebesar Rp750.000 per tahun.

    Siswa kelas IX, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp375.000 per tahun.

    Jenjang SMA Sederajat:

    Siswa kelas X-XI menerima bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahun.

    Siswa kelas XII, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp500.000 per tahun.

    Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak tetap dapat bersekolah dan meraih pendidikan yang layak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tinjau Peluncuran Cek Kesehatan Gratis, Wamenag Minta Satker Kementerian Sebar Info Soal CKG

    Tinjau Peluncuran Cek Kesehatan Gratis, Wamenag Minta Satker Kementerian Sebar Info Soal CKG

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memulai program cek kesehatan gratis sebagai hadiah buat masyarakat yang berulang tahun. Program ini dimulai serentak di fasilitas kesehatan pada Senin, 10 Februari 2025.

    Di Jakarta, Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi salah satu faskes yang selenggarakan peluncuran pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Peluncuran program ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i.

    Turut hadir mendampingi Wamenag adalah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Wibawa Satria dan Kepala Biro Komunikasi & Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman.

    Pantauan di lokasi, cukup banyak warga yang mengantre untuk menerima pelayanan kesehatan pada pagi hari ini. Mereka menunggu giliran untuk diarahkan menuju loket pendaftaran. Adapun ruangan untuk pemeriksaan kesehatan gratis berada di lantai 3 puskesmas.

    Stiker bertuliskan CKG

    Mereka yang menjadi pasien untuk diperiksa kesehatannya dalam program pemeriksaan gratis ini akan mendapat sebuah stiker bertuliskan CKG. Pasien dewasa diberikan stiker warna hijau sementara pasien lansia mendapat stiker warna biru.

    Menurut salah satu dokter puskesmas tersebut bahwa hingga pukul 10.45 WIB sudah ada 8 pasien yang mendaftar cek kesehatan gratis ini dengan rincian 7 dewasa dan satu lansia.

    Wamenag Romo Syafi’i meninjau langsung pemeriksaan kesehatan gratis. Dia sempat melihat proses screening kesehatan oleh petugas Puskesmas terhadap seorang peserta pria dewasa.

    Peluncuran cek kesehatan gratis ditinjau langsung oleh Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i pada pada Senin, 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dan berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali. Dia mengimbau kepada seluruh satuan kerja di kementeriannya untuk menyebar luaskan informasi mengenai cek kesehatan gratis sehingga bermanfaat buat masyarakat luas.

    “Saya mengimbau atau menginstruksikan kepada seluruh satker Kementerian Agama Republik Indonesia, baik di Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Penyuluh Agama, Rektor, kemudian juga Kepala-Kepala Madrasa, dari mulai tingkat Alia, Sanavia, Ibtidakiyah, dan juga di tingkat PAUD, agar informasi ini bisa tersebar dengan luas sehingga tidak ada yang tidak mendapat pelayanan cek kesehatan gratis ini,” kata dia.

    Dalam selebaran catatan briefing kantor komunikasi kepresidenan yang dibagikan ketika peninjauan tersebut, dijelaskan bahwa target penerima mafaat cek kesehatan gratis lebih dari 281 juta orang warga negara. Program ini menjadi realisasi janji kampanye Presiden Prabowo bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa membayar.

    Program pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai pada 10 Februari 2025 dan menjangkau pemeriksaan untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas hingga lansia. Sedangkan bagi masyarakat yang berulang tahun, mereka bisa memeriksa kesehatannya mulai dari tanggal ulang tahun hingga satu bulan berikutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KFC dan Pizza Hut di Turki Bangkrut, Efek Boikot Produk Terafiliasi Israel

    KFC dan Pizza Hut di Turki Bangkrut, Efek Boikot Produk Terafiliasi Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan pemilik dan operator restoran KFC dan Pizza Hut di Turki, Is Gida telah mengajukan kebangkrutan dengan utang 7,7 miliar lira Turki (Rp3,4 triliun). Kebangkrutan dua restoran makanan cepat saji itu diumumkan oleh CEO perusahaan, Ilkem Sahin.

    “Sekarang setelah ada di berita, saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa kenyataan yang kami hadapi hari ini adalah utang miliaran lira Turki, perusahaan yang tidak bergerak disita oleh bank dan lembaga negara, termasuk pabrik kami, dan semua tabungan saya yang telah saya janjikan sebagai jaminan,” tuturnya.

    Proses kebangkrutan menyebabkan hilangnya sekitar 7.000 pekerjaan dengan 537 restoran yang dioperasikan oleh perusahaan ditutup di Turki. Kebangkrutan terjadi setelah Yum! Brands, pemilik rantai makanan cepat saji internasional, mengakhiri perjanjian waralaba dengan Is Gida pada 8 Januari 2025.

    “sebelum penghentian, Yum! Merek terlibat dengan IS Gida selama beberapa bulan untuk memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah utama, tetapi IS Gida pada akhirnya tidak dapat mempertahankan kepatuhan terhadap standar kami dan mematuhi ketentuan dasar perjanjian waralaba kami,” ujar Kepala keuangan dan waralaba Yum! Brands, Chris Turner.

    Karyawan Dipecat Tanpa Digaji

    Daily Sabah melaporkan bahwa banyak karyawan diberhentikan tanpa menerima gaji mereka. Hal itu memicu protes di Istanbul, Ankara, dan Izmir.

    Seorang manajer di salah satu dari 283 restoran KFC di negara itu, Abdurrahim Seven mendesak Yum! CEO Brands David Gibbs dan CEO KFC Scott Mezvinsky untuk membahas masalah ini dalam unggahan LinkedIn.

    “Kami, ribuan karyawan, masih mengharapkan kabar positif dari Yum! Merek. Mengenai operasi Türkiye, kami tidak menyuruh Anda untuk datang atau pergi, kami hanya menginginkan pernyataan yang jelas sehingga kami dapat merencanakan hidup kami sesuai dengan itu,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Monitor.

    Penutupan itu terjadi di tengah boikot yang lebih luas terhadap merek-merek Barat di Turki dan wilayah yang lebih luas atas hubungan mereka dengan Israel penjajah, yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Sementara itu, Yum! Brands melaporkan hasil keuangan yang kuat, membukukan laba bersih sebesar 1,49 miliar dolar AS (Rp24,3 triliun) untuk tahun 2024, mendorong sahamnya naik lebih dari 8 persen di Bursa Efek New York.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isi Token Listrik 50 Ribu Berapa kWh? Simak Hitungan dan Konversi Tarifnya

    Isi Token Listrik 50 Ribu Berapa kWh? Simak Hitungan dan Konversi Tarifnya

    PIKIRAN RAKYAT – Mengisi token listrik prabayar merupakan rutinitas bagi pelanggan PLN agar listrik tetap menyala. Saat melakukan pembelian, nominal yang dibayarkan akan dikonversikan menjadi kilowatt-hour (kWh) sesuai dengan tarif yang berlaku.

    Akan tetapi, masih banyak yang belum memahami jumlah kWh yang diperoleh dari setiap pembelian token listrik. Lantas, berapa kWh yang didapat jika membeli token listrik Rp50.000? Simak penjelasan berikut ini.

    Perhitungan Token Listrik Rp50.000

    Saat membeli token listrik, nominal yang dibayarkan tidak sepenuhnya dikonversi menjadi kWh karena ada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di setiap daerah. Sebagai contoh, di Jakarta, PPJ ditetapkan sebesar 2,4% dari total pembelian.

    Perhitungan jumlah kWh dapat dilakukan dengan rumus:

    (Harga token – PPJ) / Tarif listrik per kWh = kWh yang diperoleh

    Berikut adalah simulasi perhitungan untuk beberapa daya listrik pelanggan rumah tangga berdasarkan tarif listrik Januari 2025:

    Daya 900 VA (Tarif Rp1.352 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200
    (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.352 = 36,1 kWh

    Daya 1.300 VA (Tarif Rp1.444,70 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200 (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.444,70 = 33,7 kWh

    Daya 2.200 VA (Tarif Rp1.444,70 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200 (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.444,70 = 33,7 kWh

    Daya 3.500 VA – 5.500 VA (Tarif Rp1.699,53 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200
    (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.699,53 = 28,7 kWh

    Perlu diketahui bahwa angka ini bisa sedikit berbeda tergantung pada besaran PPJ di daerah masing-masing.

    Cara Mengecek Konversi Token Listrik

    Selain menghitung secara manual, ada cara lain untuk mengetahui jumlah kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik, yaitu melalui situs resmi PLN. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka laman resmi PLN di web.pln.co.id Pilih menu Pelanggan Klik Listrik Pintar Pilih Mulai Simulasi pada bagian Token Listrik Masukkan nominal pembelian dan daya listrik yang digunakan Klik Hitung untuk mengetahui jumlah kWh yang diperoleh

    Jumlah kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik Rp50.000 sangat bergantung pada daya listrik yang digunakan serta tarif yang berlaku. Perhitungan ini dapat membantu dalam memperkirakan konsumsi listrik agar lebih hemat dan efisien.

    Agar pengisian token listrik lebih optimal, selalu pastikan saldo mencukupi dan gunakan listrik secara bijak untuk menghindari pemborosan energi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Gratifikasi Eks Pejabat MA, Zarof Ricar Didakwa Terima Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

    Ibu Ronald Tannur dan Zarof Ricar Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hakim PN Surabaya, Ini Agendanya

    PIKIRAN RAKYAT – Tiga terdakwa kasus suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur diadili di PN Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 10 Februari 2025. Tiga terdakwa adalah mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, pengacara Ronald Tannur bernama Lisa Rachmat, dan Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Dalam sidang perdana hari ini para terdakwa akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya terungkap, suap diberikan agar hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur atas kasus penghilangan nyawa, Dini Sera Afrianti.

    “Sidang perdana. Senin 10 Februari 2025,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari.

    Susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti, hakim Purwanto dan Sigit Herman Binaji duduk sebagai hakim anggota.

    Kejagung Tetapkan Ibu Ronald Tannur Tersangka

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) sebagai tersangka kasus suap terkait vonis bebas anaknya dalam perkara penghilangan nyawa Dini Sera Afriyanti. Dia menjadi tersangka usai diperiksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin, 4 November 2024.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MW, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB sehingga penyidik meningkatkan status MB (ibu terpidana Ronald Tannur) dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka” Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam keterangan pers, Senin, 4 November 2024

    Abdul Qohar mengatakan, tim penyidik Jampidsus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap Meirizka Widjaja. Setelah pemeriksaan ditemukan kecukupan bukti bahwa ibu Ronald Tannur tersebut terlibat kasus suap.

    “Tim penyidik Jampidsus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MW yaitu orangtua atau ibu Ronald Tannur di Kejati Jatim,” tuturnya.

    Abdul Qohar menyebut, Meirizka Widjaja telah mengenal Lisa Rahmat yang kemudian menjadi pengacara Ronald Tannur. Adapun Lisa Rahmat juga telah berstatus tersangka.

    “Tersangka MW Ibu Ronald Tannur awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan menjadi penasehat hukum RT, kita ketahui ibunda RT berteman akrab dengan LR karena anak LR dan RT pernah satu sekolah,” ucap Abdul Qohar.

    Tangkap Hakim PN Surabaya

    Kejagung sebelumnya menangkap dan menetapkan tiga hakim PN Surabaya sebagai tersangka suap. Mereka adalah, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Selain itu, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat juga turut menyandang status sebagai tersangka pemberi suap.

    Kejagung menetapkan tersangka lainnya yakni mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar. Dia berperan menjembatani Lisa untuk memberikan uang suap ke hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur.

    Zarof dan Lisa diduga bersekongkol akan menyuap hakim kasasi agar Ronald Tannur tetap divonis bebas sebagaimana putusangan PN Surabaya. Pengacara Ronald Tannur menyiapkan Rp5 miliar untuk hakim kasasi dan Rp1 miliar untuk Zarof.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Itu Bukan Properti tapi Bagian Palestina yang Terjajah

    Itu Bukan Properti tapi Bagian Palestina yang Terjajah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan proposal kontroversialnya untuk mengambil alih Gaza, dengan mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk “membeli dan memiliki” wilayah yang hancur akibat serangan Israel Penjajah.

    Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, Minggu, 9 Februari 2025, Trump menyatakan, “Gaza seharusnya dipandang sebagai lahan properti besar.”

    Menegaskan maksudnya lagi, Trump mengungkapkan bahwa negara-negara lain di Timur Tengah bisa diberi tanggung jawab untuk menangani pembangunan kembali wilayah Gaza.

    “Tentang pembangunan kembali, kami mungkin memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun bagiannya; orang lain mungkin melakukannya, di bawah perlindungan kami,” kata Trump, dalam perjalanan menuju New Orleans untuk menghadiri Super Bowl, dikutip dari Al Jazeera.

    “Tapi kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambil alih, dan memastikan bahwa Hamas tidak dapat kembali. Tidak ada yang bisa kembali ke sana. Tempat itu adalah situs penghancuran,” tambahnya.

    “The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025

    Meskipun proposalnya mendapat kecaman dari perwakilan Palestina dan sebagian besar komunitas internasional, Trump mengklaim bahwa para pengungsi Palestina sebenarnya lebih memilih untuk tidak kembali ke Gaza.

    “Jika kami dapat memberikan mereka rumah di daerah yang lebih aman, satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak memiliki alternatif. Ketika mereka memiliki alternatif, mereka tidak ingin kembali ke Gaza,” kata Trump yakin.

    Respons dari Hamas

    Kelompok Hamas, yang memerintah Gaza, kembali menegaskan penentangannya terhadap proposal Trump. Mereka menyebut pernyataan terbaru presiden AS tersebut “absurd”.

    “Gaza bukan properti yang bisa dibeli dan dijual, dan itu adalah bagian integral dari tanah Palestina yang terjajah,” kata anggota biro politik Hamas, Izzat al-Risheq, dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui Telegram.

    “Menangani masalah Palestina dengan mentalitas pedagang properti adalah resep untuk kegagalan. Rakyat Palestina akan menggagalkan semua rencana pemindahan dan pengusiran. Gaza adalah milik rakyatnya,” ujar al-Risheq. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News