PIKIRAN RAKYAT – Vietnam merencanakan efisiensi anggaran menyusul langkah serupa oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Presiden To Lam akan memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik dan memotong anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Rencana ini akan disetujui parlemen dalam beberapa hari mendatang.
Timbul kecemasan, sebab di Vietnam, bekerja untuk negara sejak dulu dianggap sebagai pekerjaan seumur hidup. Kini, Presiden To Lam menegaskan hal itu sudah tidak berlaku.
“Lembaga Negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang lemah,” kata To Lam, yang enam bulan lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, dikutip dari Straits Times, Selasa, 11 Februari 2025.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menanggung rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” ujar Lam, menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kondisi negara, pada Desember 2024 lalu.
8 Kementerian/Lembaga Dihapus
Reformasi ini disebut “revolusi” oleh para pejabat senior. Pasalnya To Lam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Pun demikian instansi di sektor media, pelayanan sipil, kepolisian, dan militer juga akan mengalami pemangkasan.
Pada 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Dari jumlah tersebut, 100.000 orang rencananya akan diberhentikan atau diberi pensiun dini. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana mencapai target itu.
Penghematan Sampai Rp73,6 triliun
Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada 2024, Vietnam, yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, kini menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2025.
Namun, kecemasan semakin meningkat terkait potensi kerentanannya terhadap tarif di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru.
Birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan, begitu pula dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari.
Pihak berwenang mengatakan, penghematan dari pemotongan pengeluaran ini bisa mencapai US$4,5 miliar (Rp73,6 triliun) dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon lebih dari US$5 miliar (Rp81,8 triliun).
Gerakan Anti-Korupsi: Puluhan Pejabat dan Pengusaha Dipenjarakan
Penyederhanaan birokrasi sudah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi Presiden Lam mendorong skema ini dengan intensitas dan kecepatan yang luar biasa di era kepemimpinannya.
Lam juga secara antusias menjalankan kampanye anti-korupsi yang telah menyeret puluhan pemimpin bisnis dan pejabat tinggi pemerintah untuk dihukum, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.
Namun, timbul juga tudingan dan kritik, bahwa ia menggunakan tindakan tersebut untuk menyerang lawan-lawan politiknya, meskipun gerakan mendapat dukungan publik penuh.
Para analis bahkan mengatakan bahwa Lam kemungkinan besar ingin memperkuat legitimasi menjelang kongres Partai Komunis yang akan datang pada awal 2026.
Namun, gejolak ini mengancam reputasi negara yang stabil, dan ada kekhawatiran bahwa reformasi birokrasi juga bisa menyebabkan kekacauan dalam jangka pendek.
Vietnam berada di peringkat 83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, dan pertanyaan juga muncul terkait implementasi dari Gerakan presiden saat ini. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
