Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Petinggi OIKN Mundur, Basuki Hadimuljono Tegaskan karena Permintaan UI

    Petinggi OIKN Mundur, Basuki Hadimuljono Tegaskan karena Permintaan UI

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengunduran diri Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN atas permintaan Universitas Indonesia (UI).

    Basuki menjelaskan hal ini ketika ditanya apakah pengunduran diri petinggi OIKN tersebut karena terdampak efisiensi anggaran.

    Sebagai lembaga baru, kata Basuki, perekrutan karyawan di OIKN ada yang dilakukan secara profesional dan juga ada yang berdasarkan penugasan kementerian/lembaga sesuai aturan yang berlaku.

    Basuki mengatakan bahwa Ali Berawi di OIKN atas penugasan dari Universitas Indonesia (UI) sejak Maret 2022. Lalu, pada 10 februari 2024, sambung Basuki, OIKN mendapat surat dari UI yang isinya permintaan untuk menarik kembali Berawi sebagai pengajar di perguruan tinggi tersebut.

    “Untuk mohon menarik kembali beliau, alasannya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di UI kembali,” kata Basuki saat ditemui di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Mohammed Ali Berawi yang menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Otorita IKN, mengundurkan diri dari jabatannya.

    Soal pengganti Berawi pihak otorita belum menentukan nama yang akan bertugas di posisi tersebut. Basuki telah meminta kepada Ali Berawi untuk tetap aktif di OIKN setidaknya hingga otorita mendapatkan penggantinya.

    “Saya bilang tunggu bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan pengganti, ada usulan? Saya katakan siapa yang bisa menggantikan bapak,” kata Basuki.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold dalam keterangannya, pada Selasa, 11 Februari 2025, mundurnya Ali Berawi dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN itu berdasarkan surat pengajuan dari dekan Universitas Indonesia (UI).

    “Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 Tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof M Ali Berawi untuk kembali bertugas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harrold Yohanes Pantouw dikutip dari Antara.

    Ali Berawi sendiri sebelumnya memang telah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UI lalu mendapat pengalihan tugas ke IKN sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN pada 2022.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Kampus Swasta Terbaik di Bekasi Lengkap dengan Besaran UKT Kuliah dan Jurusannya

    3 Kampus Swasta Terbaik di Bekasi Lengkap dengan Besaran UKT Kuliah dan Jurusannya

    PIKIRAN RAKYAT – Raih impiah dengan kuliah di kampus swasta terbaik di Bekasi, Jawa Barat berikut. Ada besaran UKT atau biaya kuliah yang terjangkau, berikut daftar kampus selengkapnya.

    Kampus swasta bisa menjadi pilihan tempat berkuliah, ada berbagai jurusan yang ditawarkan dari mulai teknik, hukum, sastra, sampai kesehatan. Pastikan Sobat PR mendapat tempat kuliah terbaik tahun 2025 kali ini.

    3 kampus swasta terbaik di Bekasi

    Universitas Esa Unggul (UEU) Daftar jurusan di Universitas Esa Unggul (UEU)

    a) Desain Interior
    b) Desain Komunikasi Visual
    c) Desain Produk
    d) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
    e) Pendidikan Bahasa Inggris

    f) Broadcasting
    g) Marketing Communication
    h) Jurnalistik
    i) Humas
    j) Sistem Informasi

    k) Teknik Informatika
    l) Teknik Industri
    m) Perencanaan Wilayah dan Kota
    n) Manajemen Bisnis
    o) Akuntansi Sektor Bisnis

    p) Fisioterapi
    q) Psikologi
    r) Ilmu Hukum
    s) Ilmu Gizi
    t) Keperawatan

    u) Farmasi
    v) Bioteknologi
    w) Kesehatan Masyarakat
    x) Manajemen Informasi Kesehatan

    Biaya kuliah di Universitas Esa Unggul (UEU)

    Rp11.000.000 – Rp14.000.000 kisaran per semester

    10 Universitas Swasta Terbaik di Medan versi UniRank dan Times Higher, Incaranmu Nomor Berapa?

    10 Universitas Swasta Terbaik di Bandung versi UniRank dan Times Higher, Telkom Peringkat Berapa?

    Universitas Pelita Bangsa Daftar jurusan di Universitas Pelita Bangsa

    a) Manajemen
    b) Kewirausahaan
    c) Bisnis Digital
    d) Arsitektur
    e) Teknik Informatika

    f) Teknik Lingkungan
    g) Teknik Sipil
    h) Teknik Industri
    i) Teknologi Hasil Pertanian
    j) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

    k) Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
    l) Hukum
    m) Ekonomi Syariah
    n) Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
    o) Manajemen Pendidikan Islam

    Biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa

    Rp350.000 – Rp700.000 per bulan

    Universitas BSI Daftar jurusan di Universitas BSI

    a) Sistem Informasi
    b) Rekayasa Perangkat Lunak
    c) Teknologi Informasi
    d) Ilmu Komputer
    e) Teknik Industri

    f) Teknik Elektro
    g) Sistem Informasi Kampus Pontianak
    h) Sistem Informasi Kampus Sukabumi
    i) Teknik Informatika Kampus Pontianak
    j) Sastra Inggris

    k) Ilmu Komunikasi
    l) Akuntansi
    m) Manajemen

    Biaya kuliah di Universitas BSI

    Rp4.000.000 kisaran per-semester

    Demikian daftar 3 kampus swasta terbaik di Bekasi, Jawa Barat. Ada banyak jurusan yang ditawarkan dengan biaya kuliah atau UKT yang terjangkau.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peras Korban Rp30 juta, Enam Wartawan Gadungan Ini Diringkus Polisi

    Peras Korban Rp30 juta, Enam Wartawan Gadungan Ini Diringkus Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Enam orang wartawan gadungan yang diduga melakukan pemerasan seorang warga di Jakarta Timur sebesar Rp30 juta dengan modus mengancam akan memviralkan korbannya dengan pelanggaran Undang-Undang berhasil ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya.

    Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025 mengungkapkan inisial keenam pelaku tersebut, yakni MS (40), FFH (63), DP (57), HPS (52), MN (52), dan JP (43) ditangkap Tim Operasional Unit III Sub Direktorat Reserse Mobile.

    Keenam pelaku tersebut ditangkap pada waktu dan lokasi yang berbeda-beda, yaitu pada Jumat, 7 Februari dan Sabtu, 8 Februari 2025.

    Kata Ade Ary, penangkapan keenam pelaku dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian olah TKP (tempat kejadian perkara), observasi terhadap saksi di sekitar TKP dan menelusuri melalui kamera CCTV di jalur keluar masuk pelaku.

    Kronologi Kejadian

    Pada Kamis, 30 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, saat itu korban yang berinisial SA tiba di sebuah hotel di Kawasan Jakarta Pusat untuk berjumpa dengan seorang wanita berinisial D.

    Setelah itu, keduanya pun keluar hotel dan menuju sebuah kendaraan, SA pun diketahui menurunkan D di sebuah restoran cepat saji yang letaknya tidak jauh dari hotel.

    Selanjutnya SA menuju orang tuanya dan ketika memarkirkan kendaraannya, tiba-tiba datang seorang wanita yang diikuti beberapa orang lainnya.

    Diketahui bahwa mereka mengaku sebagai wartawan di awak media dan mengancam SA bahwa akan memviralkan kejadian di hotel apabila SA tidak menyerahkan sejumlah uang.

    Para pelaku pun memberikan dokumentasi foto nomor polisi kendaraan SA yang berada di dalam garasi hotel. Para pelaku tersebut menduga SA yang diketahui berprofesi sebagai jaksa lalu meminta sejumlah uang pada SA sebanyak Rp30 juta.

    Setelah menerima sejumlah uang tersebut dari SA, para pelaku pun pergi meninggalkan korban.

    Ade Ary pun mengatakan bahwa pihak polisi telah mengamankan barang bukti berupa hasil transfer bank, tiga unit mobil, tiga buah kartu tanda pengenal pers, enam buah KTP, rekaman CCTV dan tujuh ponsel milik pelaku.

    Dia pun menyampaikan, keenam pelaku tersebut sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prona atau PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis?

    Prona atau PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis?

    PIKIRAN RAKYAT – Program Prona dan PTSL adalah dua program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, namun memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

    Apa Itu Prona dan PTSL?

    Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria)

    Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Prona lebih fokus pada pendekatan individual, di mana masyarakat secara mandiri mengajukan permohonan sertifikat tanah.

    PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

    Program ini memiliki pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh. PTSL dilakukan secara serentak di suatu wilayah tertentu, sehingga seluruh bidang tanah dalam wilayah tersebut didaftarkan dan disertifikatkan.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    – Pendekatan

    Prona: Individual
    PTSL: Sistematis dan menyeluruh

    – Sasaran

    Prona: Masyarakat yang mengajukan permohonan
    PTSL: Seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah

    – Proses

    Prona: Lebih lama dan kompleks
    PTSL: Lebih cepat dan efisien

    – Biaya

    Prona: Ada biaya administrasi yang ditanggung oleh pemohon
    PTSL: Biaya umumnya ditanggung oleh pemerintah

    Ilustrasi sertifikat tanah gratis, simak cara mengadukan masalah saat mengajukan sertifikat tersebut. ANTARA/HO-PLN

    Mana yang Lebih Baik, Prona atau PTSL?

    Pilihan antara Prona dan PTSL tergantung pada beberapa faktor, seperti:

    – Jika Anda membutuhkan sertifikat tanah segera, PTSL mungkin lebih cocok karena prosesnya lebih cepat.

    – Jika wilayah Anda sudah menjalankan program PTSL, maka Anda bisa memanfaatkan program tersebut.

    – Jika tanah Anda sudah terukur dan memiliki batas yang jelas, maka Anda bisa mengikuti program Prona.

    Penting untuk diketahui, program Prona saat ini sudah mulai digantikan oleh program PTSL. Hal ini karena PTSL dianggap lebih efektif dan efisien dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

    Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanam 1.000 Bibit Pohon, PNM Dukung ESG untuk Wujudkan Keberlanjutan

    Tanam 1.000 Bibit Pohon, PNM Dukung ESG untuk Wujudkan Keberlanjutan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui sinergi dengan PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).

    Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan bertajuk Kolaborasi Penanaman Pohon dan Literasi Asuransi BRINS – PNM 2025 yang berlangsung di Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, pada Selasa (11/2).

    Sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan, kegiatan ini mencakup dua inisiatif utama, yakni penanaman 1.000 bibit pohon serta edukasi literasi asuransi bagi nasabah PNM Mekaar.

    Bibit pohon yang ditanam terdiri dari pohon kayu putih dan kacang mete, yang tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bangka Belitung dan dilaksanakan di kompleks perkantoran Gubernur Bangka Belitung.

    Selain aksi penghijauan, PNM dan BRINS turut memberikan penyuluhan kepada nasabah PNM Mekaar tentang pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi.

    Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para nasabah dalam melindungi usaha mereka dari berbagai risiko, sehingga keberlanjutan bisnis dapat lebih terjamin dan ketahanan finansial mereka semakin kuat.

    Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PNM dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nasabah Mekaar di Bangka Belitung.

    Dengan sinergi di bidang lingkungan dan literasi keuangan, program ini diharapkan dapat menginspirasi nasabah Mekaar untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam sekaligus memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya asuransi dalam pengelolaan keuangan.

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari PNM dan BRINS, serta Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung. Pimpinan PNM Cabang Bangka Belitung menekankan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan kesadaran nasabah Mekaar tentang pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi.

    Sementara itu, perwakilan BRINS menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan literasi asuransi di kalangan pengusaha ultra mikro dan mikro.

    Dengan kegiatan ini, PNM menegaskan peran aktifnya dalam mendukung prinsip ESG, membangun masa depan yang lebih hijau, serta memperkuat ketahanan ekonomi para nasabahnya melalui edukasi dan perlindungan finansial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    PIKIRAN RAKYAT – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, optimistis pihaknya akan menang dalam gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sah atau tidaknya penetapan Hasto sebabai tersangka dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    “Karena melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses (penetapan tersangka) Hasto secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material, tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati dan inilah yang kita koreksi,” kata Ronny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Menurut Ronny, pihaknya telah mengajukan sejumlah argumen hukum yang cukup kuat untuk menggugurkan penetapan status tersangka Hasto oleh KPK. Sebagaimana telah terjadwal, sidang putusan praperadilan Hasto melawan KPK bakal digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

    “Kami dengan ahli yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli, kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” ucap Ronny. 

    “Kita harus selalu optimis karena dalil yang kita sudah sampaikan lewat data, saksi, data bukti, dan kemarin ahli juga yang dihadirkan oleh pihak KPK itu menguatkan dalil kita,” katanya melanjutkan. 

    Pada kesempatan yang sama kuasa hukum Hasto lainnya yaitu Patra M. Zen menegaskan, KPK menggunakan bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses penetapan tersangka Hasto. 

    “Jadi mengapa alasan dan dasar hukum kami optimis permohonan ini dikabulkan? Karena dalam persidangan KPK menggunakan bukti-bukti atau alat bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain,” ucap Patra. 

    Lebih lanjut Patra mengungkapkan, KPK juga tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dengan demikian kubu Hasto semakin yakin akan memenangi gugatan praperadilan. 

    Patra menambahkan, pihaknya telah menyerahkan kesimpulan yang berisi 81 halaman kepada hakim. Dalam kesimpulan tersebut tertuang alasan-alasan hukum kuat untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Hasto karena KPK melanggar prosedur hukum yang berlaku.

    “Kita sama-sama dengarkan putusan jam 16.00 WIB (besok). Permohonan ini merupakan satu perjuangan bagi tegaknya kebenaran, bagi tegaknya keadilan dan perjuangan agar penyidik siapapun dia termasuk KPK tidak boleh sewenang wenang,” ujar Patra. 

    KPK Sebut Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sesuai Prosedur 

    Di kubu lain, Tim Biro Hukum KPK juga yakin menang praperadilan melawan Hasto Kristiyanto. Aidang putusan praperadilan akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB. 

    “Seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis. Apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya,” kata Tim Biro Hukum Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Dalam sidang praperadilan ini, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Menurut Iskandar, bukti permulaan yang dimiliki KPK sudah cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. 

    “Berdasarkan bukti permulaan itulah bahwa kami kemudian berani menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka penyertaan dalam kasus Harun Masiku,” ucapnya. 

    Iskandar tidak mau berkomentar banyak soal hasil survei yang menyebut bahwa publik percaya Hasto terlibat di kasus Harun Masiku. Dia menegaskan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena terpenuhinya dua unsur dalam proses penyidikan, yakni formil dan materiil. 

    Dalam konteks formil, kata Iskandar, praperadilan akan menguji apakah ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka, sedangkan bukti materiil akan diuji dalam perkara pokok. Dalam sidang kesimpulan hari ini, KPK juga memaparkan analisis terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. 

    “Sehingga kami pada kesimpulan kami yakin hakim akan pertimbangkan bukti-bukti dari KPK,” ujar Iskandar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    PIKIRAN RAKYAT – BPJS Kesehatan membantah kabar bangkrut karena gagal bayar. Kabar itu viral dan bantahannya disampaikan kepala humas, Rizzky Anugerah, belum lama ini. Lembaga yang dipimpin Direktur Utama Ali Ghufron Mukti juga buka suara soal klaim fasilitas kesehatan menolak pasien.

    Diketahui BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara gratis harus terlebih dahulu iuran per bulan, pekerja yang merupakan peserta BPJS biasanya akan dipotong penghasilan per bulannya.

    BPJS Kesehatan bantah bangkrut

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah kabar yang menyebut lembaganya bangkrut karena gagal membayar klaim dari fasilitas kesehatan. Pihaknya mengeklaim kondisi lembaganya sehat.

    “Tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan gagal membayar klaim fasilitas kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa, realisasi kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan tahun 2024 masih positif, sekitar Rp49,36 triliun,” ujarnya.

    “Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar eatimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan,” katanya melanjutkan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan yang dipimpin Ali Ghufron Mukti juga mengeklaim kondisi keuangan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu masih sehat. Terkait isu menolak klaim faskes, hal ini juga turut dibantah oleh lembaga yang berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut.

    “Sebagai informasi, BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim faskes dengan alasan karena defisit atau tidak ada dana. Seluruh klaim yang diajukan faskes diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rizzky Anugerah.

    Harta kekayaan Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Kolase foto BPJS Kesehatan dan Stikes Sehati

    Informasi harta kekayaan sang direktur utama ini diambil dari LHKPN yang dilaporkan pada 23 Februari 2024 atau periode 2023. Adapun laporan harta periode 2024 belum ditemukan di website resmi e-lhkpn KPK. Berikut rincian hartanya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp960.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/210 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, 610.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/145 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp330.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/24 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp470.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/1104 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp3.910.000.000
    Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp460.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/530 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.320.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/770 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.810.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/1082 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp2.550.000.000 Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI, Rp305.758.420 Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp241.000.000 Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp450.000.000 Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/270 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp800.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/548 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI, Rp5.150.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp28.846.758.420

    Daftar kendaraan milik Ali Ghufron Mukti MOBIL, NISSAN EVALIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI, Rp60.000.000 MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp5.000.000 MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000

    Total kendaraan: Rp115.000.000

    Daftar harta lainnya milik Ali Ghufron Mukti HARTA BERGERAK LAINNYA Rp216.300.000 KAS DAN SETARA KAS Rp6.306.105.372 HARTA LAINNYA Rp1.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp36.984.163.792

    Demikian bantahan BPJS Kesehatan terkait isu bangkrut karena gagal bayar klaim fasilitas kesehatan. Pihak BPJS yang dipimpin Ali Ghufron Mukti menyebut kabar itu tidak benar dan keuangan lembaganya kini dalam kondisi sehat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    PIKIRAN RAKYAT – PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mengakui bersalah atas pembangunan pagar laut yang dilakukan di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

    Meski begitu, kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TRPN terkait pembangunan pelabuhan dan penataan TPI Paljaya belum tentu dibatalkan. Padahal proyek pelabuhan dan penataan itu diyakini sebagai cikal bakal pagar laut didirikan.

    Pada pembongkaran pagar laut, Selasa, 11 Februari 2025, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa mengaku pihaknya bersalah atas pembangunan pagar bermaterial bambu sepanjang 3,3 kilometer itu.

    “Rencana ini memang kami lakukan pembongkaran sendiri, kami minta tolong ke Pak Dirjen KKP supaya nanti ada kerja sama supaya pembongkaran berjalan lancar, kami akui sebagai perusahaan kami sudah keliru,” kata dia.

    “Dari beberapa waktu lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya, kami minta maaf dan kami coba untuk memerbaiki supaya harapannya menjadi baik dan kami tidak terlalu dipersalahkan walaupun kami akui ada kesalahan kami,” kata Deolipa, menambahkan.

    Deolipa mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan dan perikanan. Dia pun menolak jika disebut sebagai pemilik sertifikat atas lahan di lautan. Menurutnya, TRPN hanya mengelola lahan sesuai dengan kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kalau SHM itu yang punya masyarakat. Justru kami sedang mencoba mengelola yang punya masyarakat ini sehingga nanti kami dapat kuasa untuk pengelolaan, tapi ternyata klir,” kata dia.

    Meski telah dinyatakan tidak berizin, proyek pembangunan pelabuhan di TPI Paljaya sendiri bukan berarti dihentikan. Deolipa mengatakan, pihaknya akan memulai dari awal dalam mengurus segala perizinan baik di tingkat daerah hingga pusat.

    “Jadi sekarang, setelah kami bongkar kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi mengikuti regulasi yang berlaku. Semua perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah akan kami tempuh, (Sedangkan) ini tetap laut dan kami akan berusaha tetap membuat pelabuhan besar bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat,” ucap dia.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Hermansyah Manap mengatakan, bentuk kerja sama antara pemprov dengan TRPN yakni sewa menyewa lahan. Meski telah mendapatkan sorotan hingga sanksi berupa pencabutan pagar laut, kerja sama tidak dicabut.

    Herman menilai, kerja sama tidak dicabut karena faktanya lahan disewa tidak bisa digunakan.

    “Perjanjian itu kan sewa menyewa lahan jadi TRRPN menyewa lahan yang ada di lokasi TPI Paljaya seluas 5.372 meter persegi yang digunakan akses masuk. Nah sekarang karena tidak ada kegiatan jadi tidak ada yang lewat jadi otomatis tidak ada perjanjian sampai saat ini. Tapi saya rasa otomatis kegiatan ini karena tidak boleh jadi jalan, tidak bisa digunakan,” ucap dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    PIKIRAN RAKYAT – Profesor Poppy Sulistyaning Winanti, pakar Hubungan Internasional dari UGM, mengutarakan terpilihnya Donald Trump mempengaruhi konflik sengketa Laut China Selatan.

    Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Namun, karena perairan Natuna termasuk ke dalam Laut China Selatan, maka berkepentingan juga secara tak langsung.

    Poppy menyebut bahwa kebijakan Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, semakin keras kepada China. Hal ini semakin menegaskan kehadiran negara adidaya ini di wilayah tersebut.

    Dari titik ini, Pemerintah Indonesia harus netral atau tak memihak salah satu kubu. “(Dengan) meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” katanya.

    Sementara, Presiden Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan Perairan Natuna. Ia pun berjanji akan membangunnya. Hal ini disampaikannya saat masa kampanye.

    “Kita perlu platform untuk patroli. Kita perlu satelit. Kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan perlu kita bangun,” tegasnya.

    China Tolak Pernyataan Bersama Amerika Serikat dengan Jepang

    Sementara itu, pada Hari Senin 10 Februari, China merespon pernyataan bersama Amerika dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China menyerang dan memfitnah China, serta melebih-lebihkan ketegangan regional.

    Sebelumnya, pada Hari Jumat 7 Februari 2025, Amerika Serikat dan Jepang merilis pernyataan bersama yang mengecam klaim negara tirai bambu ini terhadap wilayah tersebut.

    China tetap kekeuh mengklaimnya meski putusan internasional menyebut tak ada landasan hukumnya. Klaim ini pun ditolak mentah oleh negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

    Hari tersebut pun menjadi pertemuan pertama antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shiheru Ishiba.

    Jepang, sejak Perang Dunia II, menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 54.000 prajurit ditempatkan di negara yang berjuluk Negeri Matahari Terbit ini.

    Nah, bagaimana kelanjutan konflik sengketa Laut China Selatan? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga tak berujung menjadi peperangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News