Author: Pikiran-Rakyat.com

Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR, Ini Jadwal Pemanggilannya

PIKIRAN RAKYAT – Setelah gugatan praperadilan diputus tidak dapat diterima oleh hakim tunggal Djuyamto, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan segera dipanggil Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pemanggilan terhadap Hasto akan dilakukan pada pekan depan. Akan tetapi, dia tidak menyebut secara detail soal tanggal berapa elite PDIP tersebut diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Kemungkinan besar (pekan depan),” kata Tessa kepada wartawan Jumat, 14 Februari 2025.

Tessa menuturkan, Hasto bersikap kooperatif atau tidak dalam menjalani proses hukum di KPK adalah sesuatu penilaian yang subjektif. Yang pastinya, Hasto pernah memenuhi panggilan ketika ada agenda pemeriksaan oleh penyidik. Terakhir lembaga antirasuah memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025.

“Tentunya saya tidak bisa mengatakan yang bersangkutan kooperatif atau tidak. Tetapi yang bersangkutan melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi,” tutur Tessa.

KPK Menang Praperadilan

KPK menyambut baik putusan praperadilan yang menyatakan gugatan Hasto tidak dapat diterima. Sebelumnya, Hasto menggugat KPK lewat praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Tessa mengatakan, hakim tunggal Djuyamto yang memeriksa dan mengadili perkara sudah dalam posisi objektif dalam memutus gugatan praperadilan tersebut.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim biro hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moril dalam persidangan praperadikan,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.

Lebih lanjut Tessa menegaskan, KPK selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Hasto. Dia memastikan proses penyidikan akan tetap berjalan dengan berfokus pada pemenuhan unsur perkara.

“Bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK (Hasto Kristiyanto) tentunya akan dipanggil sebagai tersangka,” ucap Tessa.

Meski belum ditahan usai kalah di praperadilan, KPK tidak khawatir Hasto Kristiyanto akan melarikan diri. Tessa meyakini Hasto akan menghadapi proses hukum di KPK dan tidak bakal melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya proses penyidikan.

“Kita tidak perlu berasumsi (jika Hasto melarikan diri). Apabila itu terjadi, baru saya akan memberikan tanggapan,” ujar Tessa.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Putusan dibacakan Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto.

Djuyamto menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah.

“Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 23:57
TOP 3 Kampus Swasta Terbaik di Depok Lengkap dengan Jurusan dan Biaya Kuliah

PIKIRAN RAKYAT – Info kampus swasta terbaik di Depok bisa diketahui selengkapnya. Ada sejumlah jurusan yang ditawarkan, bisa menjadi pilihan para pelajar yang ingin menempuh pendidikan di kota hujan, Jawa Barat.

Jangan khawatir dengan biaya kuliah atau kualitas kampus swasta berikut, akreditasi kampus dan jurusannya sebagian A. Tentunya ada kualitas yang ditawarkan sehingga Sobat PR bisa menjatuhkan pilihan kampus di daftar berikut.

3 kampus swasta terbaik di Depok

Universitas Gunadarma Daftar jurusan di Universitas Gunadarma

a) Psikologi
b) Sastra Inggris
c) Teknik Mesin
d) Teknik Informatika
e) Teknik Elektro

f) Teknik Industri
g) Sistem Komputer
h) Sistem Informasi
i) Manajemen
j) Akuntansi

k) Teknik Arsitektur
l) Teknik Sipil
m) Desain Interior
n) Teknik Komputer (D3)
o) Manajemen Informatika (D3)

p) Manajemen (D3)
q) Akuntansi (D3)

Biaya kuliah di Universitas Gunadarma

Rp5.000.000 per semester

3 Kampus Swasta Terbaik di Bogor dan Daftar Jurusannya, UKT Kuliah Mulai Rp5 Jutaan

Kapan Pengumuman Kelulusan SNBP 2025? Cek Jadwal Lengkapnya

Universitas BSI Daftar jurusan di Universitas BSI

a) Sistem Informasi
b) Rekayasa Perangkat Lunak
c) Teknologi Informasi
d) Ilmu Komputer
e) Teknik Industri

f) Teknik Elektro
g) Sistem Informasi Kampus Pontianak
h) Sistem Informasi Kampus Sukabumi
i) Teknik Informatika Kampus Pontianak
j) Sastra Inggris

k) Ilmu Komunikasi
l) Akuntansi
m) Manajemen
n) Sistem Informasi Akuntansi (D3)
o) Teknologi Komputer (D3)

p) Sistem Informasi (D3)
q) Bahasa Inggris (D3)
r) Hubungan Masyarakat (D3)
s) Periklanan (D3)
t) Penyiaran (D3)

u) Administrasi Bisnis (D3)
v) Administrasi Perkantoran (D3)
w) Perhotelan (D3)
x) Manajemen Pajak (D3)
y) Akuntansi (D3)

Biaya kuliah di Universitas BSI

Rp4.000.000 kisaran per-semester

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Daftar jurusan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

a) Perpajakan (D3)
b) Administrasi Bisnis (D3)
c) Administrasi Publik
d) Administrasi Bisnis
e) Manajemen Komunikasi
f) Hospitality dan Pariwisata
g) Manajemen Logistik

Biaya kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Rp350.000 – Rp700.000 per bulan

Demikian daftar 3 kampus swasta terbaik di Depok, Jawa Barat. Bagi yang ingin kuliah di sini, siapkan persyaratan dan ketahui dulu info biaya kuliah di kampus tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 23:36
2 Perbedaan Prona dan PTSL untuk Bikin Sertifikat Tanah Gratis 2025, Jangan Keliru

PIKIRAN RAKYAT – Ada perbedaan antara Prona dan PTSL meskipun keduanya bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat membuat sertifikat tanah pada 2025. Fasilitas dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Sobat PR sudah bisa mengikuti dua program pengajuan sertifikat tanah gratis tersebut sejak 2018. Adapun PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan Prona yaitu Program Operasi Nasional Agraria.

2 perbedaan Prona dan PTSL

Berikut selengkapnya:

Sasaran

PTSL adalah program pembuatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Adapun Prona adalah program serupa yang hanya fokus pada masyarakat di daerah tertentu seperti daerah pertanian atau desa miskin.

Proses

Bagi yang ingin mengikuti PTSL atau Prona, ketahuilah bahwa keduanya dilaksanakan dengan teknis pelaksanaaan berbeda. Sobat PR perlu mengetahui kebijakan masing-masing daerah terlebih dahulu.

Program Prona ini bisa dimanfaatkan bagi yang belum punya sertifikat tanah. Meski begitu, kini program itu dan PTSL sudah digabungkan sehingga masyarakat bisa mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan atas tanah.

2 tujuan program Prona Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah yang sah. Mengurangi potensi sengketa tanah yang terjadi di masyarakat karena tanah yang sudah disertifikasi biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi. Investasi dan pembangunan diharapkan ikut terpacu karena adanya kepastian hukum atas tanah.

Apa itu PTSL? Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis 2025, Syaratnya Mudah

Pilih PTSL atau Prona untuk Sertifikat Tanah Gratis? Simak Beda, Irisan, dan Tahapan Lengkapnya

4 syarat daftar jadi peserta Prona Memiliki tanah yang akan disertifikatkan.
Menunjukkan bukti kepemilikan tanah seperti girik, letter C, atau surat keterangan tanah lainnya. Menunjukkan batas tanah yang dimiliki. Membayar biaya administrasi yang relatif murah. 5 tahapan pendaftaran Prona Pemerintah sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai program Prona tersebut Bagi masyarakat yang ingin mengikuti, bisa mendaftarkan diri. Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran tanah dan membuat peta bidang tanah. Petugas melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Setelah semua tahap dilakukan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemiliknya.

Demikian perbedaan Prona dan PTSL untuk membuat sertifikat tanah gratis. Ada sejumlah tahapan yang mesti dilakukan masyarakat jika ingin membuat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 22:53
Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mengharuskan peserta menyetor uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Endak-endak (enggak-enggak),” ucap Prasetyo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

Adapun retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

Dia memastikan kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ucapnya.

Di samping itu, Prasetyo juga menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

“Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja,” katanya.

“Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 22:43
KPK Siapkan Tindakan Terhadap Wali Kota Semarang Mbak Ita pada Pekan Depan, Apa Itu?

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengatakan, penyidik akan melakukan tindakan kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita. Sebelumnya, Ita batal diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, pada Selasa, 11 Februari 2025.

“Bisa dipastikan dalam waktu dekat ini penyidik menyampaikan kepada saya akan ada tindakan yang akan dilakukan,” kata Tessa kepad wartawan Jumat, 14 Februari 2025.

Tessa menyebut, kemungkinan besar tindakan terhadap Ita akan dilakukan penyidik pada pekan depan. Akan tetapi, ia belum mau menyebut bentuk tindakan yang dimaksud apakah pemanggilan ulang atau penjemputan paksa.

“Ditunggu saja nanti, saya belum bisa buka saat ini. Bisa jadi (tindakannya) pekan depan,” ujar Tessa.

Ita Dirawat di Rumah Sakit

Pemeriksaan yang dijadwalkan semula pada pekan lalu mengalami penundaan karena Ita sedang dalam kondisi sakit dan dirawat di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, Kota Semarang. Tidak mau percaya begitu saja, Tessa menyatakan pihaknya bakal mengecek informasi gangguan kesehatan yang diderita Ita.

“Informasi terakhir yang didapat (Mbak Ita) gagal hadir dan ada penyampaian dari stafnya, ini informasi terakhir, bisa jadi nanti ada update, bahwa saudari HGR sedang dirawat di Rumah Sakit,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2025.

“Tentunya nanti KPK dalam hal ini penyidik akan menganalisa, akan menindaklanjuti dan akan mengecek terkait dugaan gangguan kesehatan dari saudari HGR,” ucapnya menambahkan.

Tessa menambahkan, dokter dari KPK akan melakukan pengecekan terkait kondisi kesehatan Ita. Namun, ia belum dapat memastikan soal kapan pemeriksaan kesehatan Ita akan dilakukan.

“Nanti akan membawa dokter dari KPK juga akan mengecek.Waktunya kapan saya masih belum bisa sampaikan, karena baru hari ini info tersebut didapat oleh penyidik,” ucap Tessa.

Empat Orang Dicegah ke Luar Negeri

KPK mencegah empat orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia untuk memudahkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah.

Tessa mengatakan, pencegahan terhadap empat orang dilakukan selama enam bulan ke depan. Jangka waktu pencegahan dapat diperpanjang menyesuaikan kebutuhan penyidikan.

“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

Akan tetapi, Tessa belum membeberkan identitas pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi mereka yang dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia adalah Wali Mbak Ita, Alwin Basri dan dua pihak swasta berinisial M dan RUD.

“Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa.

“Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” katanya melanjutkan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 21:47
Bio Farma Dipercaya CEPI Bangun Teknologi Vaksin mRNA, Siap Hadapi Kemungkinan Pandemi ke Depan

PIKIRAN RAKYAT – Teknologi canggih telah disiapkan oleh induk holding BUMN Farmasi yakni Bio Farma dalam menghadapi situasi pandemi yang mungkin saja kembali terjadi ke depan. Sebagai garda terdepan, Bio Farma berusaha menghadirkan produksi vaksin mRNA untuk percepatan penanggulangan jika terjadi pandemi melalui teknologi produksi vaksin terkini viral vector dan mRNA Indonesia.

Bio Farma berkesempatan menerima kunjungan dari Chief Executive Officer (CEO) Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto pada 11 Februari 2025 di Bandung.

Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari investasi yang telah dilakukan oleh CEPI kepada Bio Farma dalam implementasi produksi vaksin mRNA.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes RI memberikan dukungan penuh dalam penanggulangan pandemi ke depan, salah satunya dengan penyediaan vaksin.

“Pemerintah Indonesia memberi dukungan terhadap Bio Farma dalam rangka penyediaan vaksin untuk mempertahankan ketahanan kesehatan di dalam negeri serta memberikan kontribusi positif pada kesehatan di tingkat global. Kami apresiasi kolaborasi yang baik antara CEPI serta Bio Farma,” kata Jeffri.

Menurut Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya, suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Bio Farma mendapat kepercayaan dari CEPI dalam upaya memerangi potensi ancaman pandemi di masa depan.

“Kunjungan ini merupakan bukti dari kemitraan yang kuat antara Bio Farma dan CEPI, sebuah kolaborasi yang dibangun atas dasar kesamaan visi: memastikan keamanan kesehatan global melalui inovasi dan kesiapsiagaan. CEPI telah menjadi mitra strategis dalam perjalanan kami untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Pelajaran yang dipetik dari tantangan kesehatan global baru-baru ini telah memperkuat urgensi membangun ekosistem yang lebih tangguh dan responsif untuk pengembangan vaksin. Kami menyadari bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tentang bereaksi terhadap krisis, tetapi secara proaktif mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap ancaman yang muncul,” ucap Shadiq.

CEO CEPI, Richard Hatchett takjub dapat melihat secara langsung inovasi yang sedang dilakukan di Bio Farma Indonesia.

“Kemitraan yang kuat antara CEPI dan Bio Farma, yang berkontribusi terhadap kemajuan ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga membantu memposisikan Indonesia sebagai pusat regional untuk keamanan kesehatan yang lebih baik di Asia Tenggara. Dengan kemampuan manufaktur yang semakin maju ini, akan memungkinkan untuk menghadapi wabah di masa depan dengan akses yang cepat dan merata terhadap vaksin yang berpotensi menyelamatkan nyawa bagi masyarakat di wilayah ini,” ungkap Richard.

“Saya berharap dapat memperdalam kolaborasi kami dengan pemerintah Indonesia dan industri life-science-nya, seiring dengan upaya kami untuk menghilangkan ancaman pandemi,” katanya.

Pengalaman Bio Farma Puluhan Tahun

Kolaborasi MSD dan Bio Farma bakal memproduksi vaksin PCV15 sendiri untuk mencegah penyakit pneumonia.

Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Ayubi menyampaikan dalam paparannya bahwa Bio Farma memiliki pengalaman yang matang di pasar global vaksin. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang produksi vaksin untuk mendukung kebutuhan vaksin global.

“Sejak tahun 1997, 20 produk vaksin Bio Farma telah telah mendapatkan sertifikat prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini, Bio Farma merupakan salah satu dari tujuh pemasok WHO teratas berdasarkan volume dengan kapasitas produksi 3,1 Miliar dosis per tahun dan telah menjangkau sebanyak 700 juta pengguna di seluruh dunia. Kedepannya kami harap dapat terus berkontribusi pada pemerataan akses vaksin di tingkat global sebagai upaya keberlanjutan dalam memerangi ancaman pandemi di masa mendatang,” katanya.

CEPI dan Bio Farma telah berkomitmen untuk melakukan kolaborasi selama 10 tahun dengan penunjukan peran Bio Farma sebagai salah satu manufacturing preferred network CEPI di Global South.

Kerja sama antara CEPI dan Bio Farma dalam mempercepat produksi vaksin sejalan dengan Asta Cita kedua yaitu emantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Kolaborasi ini mendukung kemandirian bangsa dalam sektor kesehatan, khususnya dalam produksi vaksin, yang merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada di bidang kesehatan. Dengan demikian, inisiatif ini berkontribusi pada pencapaian cita-cita tersebut.

CEPI adalah kemitraan inovatif antara organisasi publik, swasta, filantropi, dan organisasi sipil, yang diluncurkan pada tahun 2017, untuk mengembangkan vaksin melawan epidemi di masa depan.

Misinya adalah untuk mempercepat pengembangan vaksin dan penanggulangan biologis lainnya terhadap ancaman epidemi dan pandemi sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 20:43
Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

PIKIRAN RAKYAT – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Pemangkasan itu dikhawatirkan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

“JPPI menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran,” katanya di Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2025.

Menurut dia, dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi 4,63% atau sekitar Rp33,5 triliun. “Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.

Hal itu mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 serta menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

Ubaid mengatakan bahwa lebih ironis lagi, dari anggaran yang sudah minim tersebut, Kemendikdasmen masih mengalami pemotongan sebesar Rp7,2 triliun dengan alasan efisiensi.

“Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?” kata Ubaid.

Dana KIP dipotong?

Pernyataan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan juga dinilainya membingungkan masyarakat. Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dan KIP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Dalam presentasi Kemendiktisaintek, katanya, disebutkan bahwa dari 844.174 mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang masih berkuliah (on going), sebanyak 663.821 mahasiswa tidak akan menerima dana KIP-Kuliah pada 2025.

“Ini berarti ratusan ribu mahasiswa berisiko putus kuliah akibat tidak adanya pendanaan,” tutur Ubaid.

Begitu pula di Kemendikdasmen, saat rapat di Komisi X DPR RI, disampaikan bahwa beberapa program beasiswa juga terdampak, seperti Beasiswa Unggulan, Beasiswa Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju.

“Tampaknya antar kementerian belum memiliki kesepahaman yang jelas. Akibatnya, masyarakat semakin bingung. Pemerintah seharusnya transparan dan tidak menutupi fakta. Ini membuktikan bahwa tata kelola anggaran pendidikan kita masih semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Ubaid.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 19:37
Anak Muda Indonesia ‘Kabur’ ke Luar Negeri: Ini Kata Pengamat

PIKIRAN RAKYAT – Tagar #KaburAjaDulu viral di media sosial sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kondisi ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya pendidikan, dan rendahnya gaji.

Banyak yang menganggap bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk kehidupan yang lebih baik.

Muhammad Yorga Permana, Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation sekaligus Dosen Peneliti Tenaga Kerja di SBM ITB, menilai fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi dan sosial generasi muda.

Frustrasi dan Ketidakpuasan terhadap Pemerintah

Yorga mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong anak muda mencari peluang di luar negeri.

Pertama, kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Kekecewaan anak muda sudah menumpuk sejak era COVID-19, terutama karena kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.

Kedua, meningkatnya peluang kerja di luar negeri. “Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini menjadi gunung es yang meledak akibat kombinasi angka pengangguran tinggi dan akses informasi yang lebih terbuka tentang peluang kerja serta beasiswa luar negeri,” jelasnya.

Ketiga, kesiapan anak muda menghadapi dunia kerja menjadi faktor penting. Persiapan yang kurang matang saat bertransisi dari sekolah ke dunia kerja semakin menambah ketidakpastian mereka.

Saat ini, pasar kerja Indonesia menghadapi tantangan besar. “Pekerjaan layak di Indonesia sangat terbatas. Angka pengangguran resmi mencapai 7,2 juta orang, tetapi ada juga yang disebut hidden unemployment, jumlahnya diperkirakan mencapai 12–15 juta orang,” ujar Yorga.

Dari total pekerjaan, hanya 40% yang masuk kategori sektor formal, sementara 60% lainnya informal. Bahkan, di sektor formal, hanya 24% pekerja yang memiliki kontrak kerja resmi.

Situasi semakin buruk dengan banyaknya PHK. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 80.000 orang kehilangan pekerjaan di 2024, dan angka sebenarnya bisa lebih besar.

Jika frustrasi ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan politik, dampaknya bisa luas. Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan, yang melemahkan kelas menengah—sektor yang seharusnya menjadi penopang demokrasi.

Tanpa kelas menengah yang kuat, demokrasi bisa rapuh. Ini memperumit situasi politik dan menyempitkan ruang bagi kritik.

Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering dipromosikan di media sosial belum cukup meyakinkan anak muda. Banyak yang menganggap program tersebut hanya simbolis tanpa dampak nyata.

“Saya senang anak muda kritis, karena itu bentuk kontrol sosial. Tetapi mereka butuh kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya, bukan sekadar gimmick,” ujar Yorga.

Dampak pada Indonesia 2045

Ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bisa terancam jika kondisi ini berlanjut. Target Indonesia Emas adalah 80% penduduk berada di kelas menengah, tetapi pada 2019 jumlahnya baru 21%. Bahkan, data BPS 2024 menunjukkan angka itu turun menjadi 17%.

Menurut Yorga, bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi jika dilakukan dengan persiapan matang. “Jika tidak siap, mereka bisa berakhir sebagai tenaga kerja ilegal. Namun, bagi knowledge workers, ini bisa menjadi kesempatan besar,” katanya.

Ia menambahkan, diaspora dapat berkontribusi bagi Indonesia melalui jejaring internasional, transfer teknologi, atau bahkan kembali untuk membangun industri.

Meski bekerja di luar negeri bisa menjadi pilihan, Yorga menegaskan bahwa ini bukan jalan pintas. “Tantangan seperti loyalitas, persaingan ketat, dan tuntutan keterampilan harus dihadapi. Anak muda perlu meningkatkan daya saing dengan keterampilan digital, bahasa Inggris, dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Pada akhirnya, peningkatan pendapatanlah yang bisa membuat anak muda lebih bahagia, dan itu hanya bisa dicapai dengan keterampilan. Ini menjadi pengingat bagi mereka yang meremehkan kondisi kelas menengah dan anak muda.

Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar keluhan, tetapi realitas yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 18:32
Seminar Cukup, Kajian Cukup, Langsung Bantu Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo viral terlihat mengejek orang yang diskusi. Video ini menjadi pembicaraan di media sosial X (Twitter) yang diunggah akun X @ARSIPAJA pada Selasa, 11 Februari 2025. Rekaman itu kini, Kamis 14 Februari 2025, sudah ditonton lebih dari 3,1 juta kali.

Diketahui sang presiden mengungkap uneg-unegnya tersebut saat menghadiri acara yang disiarkan salah satu stasiun televisi nasional. Video TikTok berdurasi 1 menit 9 detik mengabadikan momen saat Prabowo membahas tentang diskusi tersebut.

Prabowo ejek ajakan diskusi, ini alasannya

Menurut Presiden Prabowo, hendaknya kegiatan seperti seminar atau diskusi dicukupkan. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025.

“Seminar, cukup. Kajian-kajian, cukup. Apa itu? FGD, forum group discussion, forum group discussion,” ujar presiden dengan pelafalan bernada ejekan, diiringi tepuk tangan hadirin.

“Mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat. Yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak? Perbaiki. Jalan yang rusak? Perbaiki,” ucapnya.

Prabowo kemudian kembali melafalkan kata “diskusi, diskusi” dengan pelafalan bernada ejekan. Pidatonya tersebut disaksikan sejumlah tokoh seperti Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ok… so… you hate… diskusi?

God, why am I WNI. https://t.co/qN6ogKKJQQ

— Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa) February 11, 2025

Ternyata alasan Prabowo menyampaikan hal itu karena jengah dengan kajian dan diskusi yang dianggap membuang-buang anggaran. Menurutnya, hal itu seremonial belaka sehingga perlu efisiensi anggaran.

Sang presiden menganggap efisiensi yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah untuk mencegah agar anggaran negara tidak sia-sia. Contohnya adalah upaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan studi banding ke Australia.

“Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?” ujarnya.

Prabowo hapus studi banding, tapi ingin survei gedung IKN di 3 negara

Presiden memotong anggaran studi banding dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditujukan bagi menteri, Polri, TNI, kepala lembaga, sampai kepala daerah. Pernyataannya ini berbeda dengan penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo yang menyebut Prabowo ingin desain IKN ditinjau ulang.

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada awak media di Kantor Kementerian PU di Jakarta.

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia, punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” katanya melanjutkan.

Demikian kabar yang menyebut Prabowo mengejek orang yang diskusi. Alasannya adalah ia ingin anggaran negara boros karena studi banding, kegiatan diskusi, dan seminar yang dianggapnya hanya seremonial.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 17:26
Bansos KLJ 2025 Cair, Cek Cara Penerima Bantuan Rp900 Ribu di Sini

PIKIRAN RAKYAT – Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program bantuan sosial yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia di DKI Jakarta. Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) dengan tujuan membantu lansia yang berada dalam kategori rentan atau tidak mampu.

Bantuan sosial KLJ diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan total Rp900 ribu per tahap. Penerima manfaat akan menerima dana tersebut melalui rekening Bank DKI yang telah terdaftar.

Jadwal Pencairan Bansos KLJ 2025

Penyaluran bantuan KLJ tahun 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Berikut jadwal pencairan yang telah ditetapkan:

Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

Dana akan langsung dikirim ke rekening penerima secara bertahap sesuai jadwal pencairan yang berlaku. Oleh karena itu, lansia penerima manfaat disarankan untuk selalu memantau informasi resmi terkait penyaluran dana.

Syarat Penerima Bansos KLJ 2025

Agar dapat menerima bansos KLJ tahun 2025, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

Warga berdomisili di DKI Jakarta, dibuktikan dengan KTP dan KK. Berusia 60 tahun atau lebih. Termasuk dalam kategori tidak mampu atau rentan miskin. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data tambahan yang disetujui Dinas Sosial. Tidak memiliki penghasilan tetap. Tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT. Tidak tinggal di panti sosial atau fasilitas pemerintah yang sudah dibiayai. Memiliki rekening Bank DKI agar dana dapat ditransfer langsung. Cara Cek Status Penerima KLJ 2025

Penerima bantuan dapat melakukan pengecekan secara online untuk memastikan status pencairan bansos KLJ. Berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi situs resmi siladu.jakarta.go.id. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP. Klik tombol “Cek”. Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan status penerima. Jika NIK terdaftar, pencairan dana akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Cara Mencairkan Dana Bansos KLJ 2025

Bagi penerima manfaat yang ingin mencairkan dana bansos KLJ, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Pastikan status penerima aktif
Cek status penerima melalui situs resmi atau aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Kunjungi cabang Bank DKI terdekat
Datangi kantor cabang Bank DKI sesuai jadwal pencairan. Siapkan dokumen yang dibutuhkan
Bawa KTP asli dan kartu KLJ sebagai bukti penerima manfaat. Ambil nomor antrean di loket khusus
Ambil antrean di bagian layanan pencairan bansos KLJ. Lakukan proses verifikasi data
Petugas bank akan memverifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan data penerima. Terima dana bantuan
Setelah verifikasi selesai, dana dapat diambil dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening penerima. Pantau jadwal pencairan berikutnya
Pastikan untuk selalu memperhatikan informasi terbaru dari Dinas Sosial atau Bank DKI mengenai jadwal pencairan selanjutnya. Manfaat Bansos KLJ bagi Lansia

Program KLJ tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia di Jakarta. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik.

Selain itu, kemudahan dalam proses pencairan dan pengecekan status penerima secara online semakin mempermudah akses bagi lansia dan keluarga mereka untuk mendapatkan informasi terkini terkait program bansos ini.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/02/2025 17:24

Author: Pikiran-Rakyat.com

3 kampus swasta terbaik di Depok

Sasaran

Proses