Xcloud.id

Author: Pikiran-Rakyat.com

  • Anggaran KPPU Minus, DPR Dukung Tambahan Pagu untuk Selamatkan Operasional

    Anggaran KPPU Minus, DPR Dukung Tambahan Pagu untuk Selamatkan Operasional

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi VI DPR RI mendukung usulan kebutuhan tambahan pagu anggaran dan usulan penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 80 persen pada tahun 2025 bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kebutuhan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan penegakan hukum dan pencegahan, termasuk operasional pembayaran gaji tenaga outsourcing di KPPU.

    Kegiatan tersebut antara lain meliputi penanganan 10 perkara yang berjalan, 176 penyelidikan awal dan penyelidikan, 16 pengawasan kemitraan, 13 penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, 35 penilaian merger dan akuisisi, dan pengukuran Indeks Persaingan Usaha.

    Hal ini mengemuka dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan KPPU dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis, 13 Februari 2025. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya optimal menjalankan perintah Instruksi Presiden No. 1/2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dari anggaran KPPU sebesar Rp105.373.198.000.

    Dari total tersebut, sebanyak Rp96.794.098.000 berasal dari rupiah murni yang digunakan untuk efisiensi anggaran, dan Rp8.579.100.000 dari PNBP. Yang mana hanya bisa digunakan apabila target pemenuhan PNBP Tahun 2025 sebesar Rp19,3 miliar tercapai.

    “Berdasarkan hitungan, dengan adanya realisasi penggunaan anggaran hingga awal Februari 2025 dan besaran gaji selama setahun yang wajib dibayarkan, serta efisiensi senilai Rp37.901.280.000, anggaran KPPU yang tersisa menjadi negatif atau minus sekira Rp2,5 miliar. Sehingga KPPU persis hanya memiliki anggaran hanya untuk membayar gaji Komisioner dan pegawai Sekretariat, tanpa anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan utamanya,” ujar Fanshurullah.

    Adapun kegiatan utama KPPU melingkup penegakan hukum persaingan, pengawasan kemitraan UMKM, penilaian merger dan akuisisi, pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, dan lainnya. Untuk menyesuaikan diri, KPPU fokus melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pencegahannya dengan menggunakan media elektronik (termasuk dalam hal pemanggilan dan persidangan).

    Juga, menerapkan kebijakan dua hari untuk work from anywhere, pada Senin dan Jumat. Namun tetap menjamin pemberian layanan yang terbaik bagi publik.

    Secara khusus KPPU meminta dukungan Komisi VI untuk memperoleh kebutuhan tambahan pagu anggaran sebesar Rp26.135.104.000 dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan pembayaran biaya 66 tenaga outsourcing di KPPU. Serta usulan untuk dapat menggunakan 80 persen dari PNBP yang berasal dari kegiatan utama KPPU.

    Komisi VI DPR RI mendukung kedua usulan tersebut dan memasukkannya dalam catatan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat. “Kami berterima kasih kepada Komisi VI yang telah mendukung urgensi penyelesaian kasus dan pembayaran tenaga outsourcing di KPPU, serta penggunaan 80 persen PNBP yang disetorkan,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada beasiswa maupun operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan Nasbi, Jumat, 14 Februari 2025.

    Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar lebih tepat sasaran. Efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Ada empat sektor utama yang tidak terkena dampak efisiensi, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

    Pendidikan merupakan bagian dari layanan publik, sehingga anggaran untuk sektor ini tetap terjaga. Apalagi, pendidikan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami pemotongan.

    Hasan menambahkan bahwa efisiensi dalam sektor pendidikan hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada layanan publik. Contoh penghematan anggaran meliputi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Forum Group Discussion (FGD), serta monitoring dan evaluasi (monev).

    Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, kajian atau evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi, sehingga pengeluaran dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan.

    Sementara itu, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada program beasiswa, gaji dan tunjangan tenaga pendidik, serta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui evaluasi dan monitoring berkala. Proses ini akan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta berbagai mekanisme lainnya guna memastikan program-program yang tidak boleh mengalami efisiensi tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa penurunan kualitas atau cakupan layanan.

    Komisi X DPR juga akan meminta laporan terperinci dari mitra kerja di sektor pendidikan mengenai alokasi serta penggunaan anggaran. Jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi mengurangi kualitas layanan pendidikan, langkah korektif akan diusulkan.

    Hetifah meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kemungkinan dampak efisiensi anggaran terhadap beasiswa dan operasional pendidikan. Pemerintah telah menegaskan bahwa pos anggaran tersebut tidak akan mengalami pemangkasan atau pengurangan. Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga anggaran pendidikan agar tetap optimal.

    Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek pada 12 Februari, telah dikonfirmasi bahwa anggaran gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, serta berbagai jenis beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, tidak akan mengalami pemotongan akibat efisiensi anggaran.

    Selain itu, anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,5 triliun telah dipastikan tetap dianggarkan dalam APBN 2025. Dengan demikian, pemerintah dan DPR RI menjamin bahwa layanan pendidikan yang bersifat fundamental tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional pendidikan masyarakat Indonesia tidak akan terkena dampak efisiensi. Ia menambahkan bahwa pemerintah memastikan daya operasional perguruan tinggi tetap berjalan dan beasiswa tetap tersedia tanpa pengurangan.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menegaskan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah 2025 tidak akan mengalami pemotongan. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menekankan bahwa informasi mengenai pemangkasan anggaran beasiswa KIP tidak benar dan pemerintah tetap berkomitmen mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Setuju Ide Donald Trump Beli Jalur Gaza, Negara-Negara Arab Susun Rencana

    Tak Setuju Ide Donald Trump Beli Jalur Gaza, Negara-Negara Arab Susun Rencana

    PIKIRAN RAKYAT – Arab Saudi siap memfasilitasi pertemuan negara-negara Arab dan sekitarnya untuk menyusun rencana masa depan Jalur Gaza. Tindakan ini bertujuan untuk merespons ambisi Donald Trump yang ingin membeli wilayah tersebut.

    Beberapa hari sebelumnya, masyarakat internasional dikejutkan dengan keinginan Trump yang ingin membeli Jalur Gaza. Lalu, dibangun perumahan yang bernama Riviera Timur Tengah. Bahkan, mengajak sejumlah negara untuk turut membangunnya.

    Sedangkan warga Gaza dipindahkan ke tempat baru. Trump menjanjikan tempat yang nyaman dan indah bagi mereka. Keinginan ini dikecam banyak negara, termasuk juga oleh pemerintah Indonesia.

    Menariknya, meskipun akan membangun tempat yang baru untuk mereka, Trump menyerang sejumlah negara di Timur Tengah karena tak bersedia menerima mereka.

    Pertemuan ini akan diselenggarakan di Riyadh bulan ini. Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab menjadi beberapa negara yang akan menghadirinya. Tak tertutup kemungkinan juga, hasil pertemuan ini akan diajukan kepada Presiden Amerika Serikat tersebut.

    Mesir mengusulkan agar membentuk Komite Nasional Palestina tanpa keterlibatan Hamas, meminta bantuan internasional untuk membangun kembali jalur Gaza, dan merealisasikan solusi dua negara.

    Rencana ini akan dibahas secara mendalam di pertemuan tersebut. Lalu, akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada tanggal 27 Februari.

    Peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman disebut-sebut menjadi kunci keberhasilan rencana tersebut. Putra Mahkota yang akrab disapa MbS ini dekat dengan sosok Donald Trump. Keduanya pun menjalin kerja sama yang kuat dalam bidang bisnis dan politik.

    Respons Pemerintah Amerika Serikat

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut bahwa rencana Trump yang terbaik. Namun, ia tetap menerima sejumlah masukan dari sejumlah pihak.

    Rubio pun dikabarkan akan mengunjungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel untuk membahasnya. Ia berharap agar ada rencana yang bagus, tetapi tetap menyebut rencana Trump sebagai yang terbaik

    Rubio pun mengkritik sikap negara-negara Arab yang mendukung Palestina, tetapi tak bersedia menerima pengungsi dari wilayah yang saat ini porak poranda ini. Ia pun ingin agar tak ada Hamas dalam rencana alternatif yang diajukan untuk masa depan Jalur Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Doge yang Dipimpin Elon Musk Dapat Akses ke CDC, Pegawai Khawatirkan Wabah Baru dan Gelombang PHK

    Doge yang Dipimpin Elon Musk Dapat Akses ke CDC, Pegawai Khawatirkan Wabah Baru dan Gelombang PHK

    PIKIRAN RAKYAT – Departemen yang diciptakan Donald Trump yang dikenal sebagai Doge dan dipimpin oleh miliarder Elon Musk, bernama Departemen Efisiensi pemerintah, telah mengakses atau meminta akses ke sistem sensitif di beberapa lembaga kesehatan.

    Permintaan akses tersebut muncul di tengah upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghentikan pengeluaran, meskipun ada beberapa perintah pengadilan untuk mencairkan dana dan membatalkan penangguhan staf.

    Ribuan orang diberhentikan dari lembaga kesehatan setelah pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk memecat hampir semua karyawan masa percobaan, yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu di seluruh layanan federal.

    “Potensi untuk menimbulkan bahaya sangat signifikan,” kata Scott Cory, mantan kepala petugas informasi untuk sebuah lembaga di dalam Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS).

    Kemungkinan Munculnya Wabah Baru

    Lembaga kesehatan di AS mengelola basis data yang dikontrol ketat dengan informasi sensitif, dan pergolakan di lembaga-lembaga ini mengancam sistem perawatan kesehatan AS, bahkan saat ancaman penyakit menular seperti flu burung terus meningkat.

    “Kemungkinan wabah baru atau kejadian kesehatan masyarakat sudah pasti terjadi mengingat penyebaran flu burung yang mengkhawatirkan baru-baru ini, yang masih terhambat oleh respons yang lambat,” kata seorang karyawan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara secara resmi.

    “Dengan terputusnya komunikasi eksternal, perintah penghentian kerja yang ekstensif, dan perubahan dramatis dalam tenaga kerja federal, kemampuan lembaga kesehatan mana pun sangat terbatas dan pada akhirnya tidak akan melayani siapa pun kecuali mereka yang memilih untuk mengambil untung dari penderitaan,” kata karyawan tersebut.

    Trump berusaha memberi Doge kekuasaan untuk mengecilkan tenaga kerja federal dalam perintah eksekutif baru, meskipun ada tuntutan hukum dari serikat pekerja atas akses Doge.

    Ribuan Orang Terkena PHK

    Sekitar 5.200 orang di seluruh lembaga kesehatan dilaporkan menerima pemberitahuan PHK pada hari Jumat.

    Sekitar 1.250 dari mereka bekerja di CDC, menurut seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

    Ini termasuk pejabat senior dan seluruh kelas tahun pertama petugas Layanan Intelijen Epidemi CDC, yang dikenal sebagai “detektif penyakit”.

    Pejabat kesehatan senior lainnya juga menjadi sasaran PHK, dan karyawan bersiap menghadapi PHK massal lainnya dalam beberapa hari mendatang. Beberapa kontraktor juga melaporkan telah diberhentikan minggu ini.

    Karyawan masa percobaan termasuk staf yang belum menjalani masa kerja penuh (biasanya satu atau dua tahun) yang dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan pegawai negeri di posisi mereka dan ini juga berlaku untuk pejabat senior yang baru saja berganti posisi.

    Staf di beberapa lembaga kesehatan, termasuk HHS dan CDC, melaporkan telah diinstruksikan untuk tidak membicarakan Doge dalam email dan pesan internal, karena takut menarik perhatian melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi (Foia) atau pencarian dari mereka yang telah memperoleh akses ke sistem ini.

    “Selama saya bekerja di pemerintah federal, saya belum pernah melihat ini,” kata karyawan CDC.

    Doge Peroleh Akses Sensitif

    Perwakilan Doge memperoleh akses ke kantor CDC di Atlanta minggu lalu, menurut sumber yang meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk berbicara.

    Pejabat yang berafiliasi dengan Doge juga memperoleh akses ke sistem pembayaran dan kontrak di Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS).

    Musk, karyawan pemerintah khusus yang tidak dibayar yang mengepalai Doge, tampaknya mengonfirmasi akses CMS dan pencarian potensi penipuan dalam sistem pembayaran Medicare.

    Penipuan Medicare telah lama menjadi fokus penyelidikan yang cermat, dengan 193 profesional medis ditangkap pada bulan Juni di bawah pemerintahan Biden atas tuduhan terkait dengan dugaan penipuan perawatan kesehatan.

    Namun, menghentikan pembayaran yang telah disahkan oleh Kongres, seperti yang telah dilakukan pemerintahan Trump dengan bantuan asing dan hibah serta pinjaman federal, merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Perwakilan Doge juga telah berupaya mengakses sistem pembayaran HHS yang memproses miliaran dolar dalam pendanaan perawatan kesehatan, dan tampaknya telah memperoleh akses ke setidaknya beberapa di antaranya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan Hanya Flu Biasa, Kasus Flu Burung di AS pada Manusia dan Unggas Kembali Meningkat

    Bukan Hanya Flu Biasa, Kasus Flu Burung di AS pada Manusia dan Unggas Kembali Meningkat

    PIKIRAN RAKYAT – Di Amerika Serikat, kasus flu burung pada manusia kembali meningkat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS mengonfirmasi adanya rawat inap ketiga akibat virus ini. Seorang wanita di Wyoming dirawat di rumah sakit di Colorado setelah mengalami gejala mirip flu.

    Pasien tersebut juga memiliki kondisi kesehatan yang dapat membuat orang lebih rentan terhadap penyakit, menurut departemen kesehatan Wyoming. Dia kemungkinan terpapar virus H5N1 melalui kontak langsung dengan kawanan unggas yang terinfeksi di rumahnya.

    “Staf kami telah menindaklanjuti dengan orang lain yang melakukan kontak dengan kawanan dan pasien, dan akan terus bekerja dengan para ahli negara bagian dan nasional untuk memantau situasi dengan saksama di Wyoming,” kata Dr. Alexia Harrist, pejabat kesehatan negara bagian Wyoming, dalam sebuah pernyataan.

    Kasus B3.13

    Tidak jelas berapa banyak orang di Colorado yang mungkin telah terpapar kasus flu burung saat bepergian di negara bagian tersebut. Seorang juru bicara departemen kesehatan Colorado tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Pasien tersebut adalah penduduk Platte County di Wyoming, menurut departemen kesehatan negara bagian tersebut. Wyoming Livestock Board baru-baru ini mengonfirmasi tiga kawanan ternak di halaman belakang terinfeksi virus, termasuk di Platte County.

    Kawanan ternak tersebut terinfeksi oleh B3.13, menurut dokter hewan negara bagian Hallie Hasel kepada CBS News. Tidak jelas apakah pasien flu burung manusia di Colorado juga terinfeksi oleh B3.13.

    Seorang juru bicara CDC, yang biasanya mempelajari dan mengurutkan kasus flu burung yang mengkhawatirkan, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para ahli kesehatan mengira bahwa jenis B3.13 mungkin tidak terlalu parah bagi orang yang terinfeksi. Itu berbeda dari jenis D1.1 yang menjadi penyebab kematian akibat flu burung di Louisiana bulan lalu dan rawat inap seorang anak di Kanada tahun lalu.

    Rawat inap pertama flu burung di AS dilaporkan di Missouri tahun lalu, jatuh sakit karena B3.13, tetapi pejabat kesehatan saat itu mengatakan orang tersebut kemungkinan dirawat di rumah sakit karena alasan lain dan secara kebetulan dinyatakan positif terkena virus tersebut.

    Rawat inap tersebut terjadi beberapa hari setelah kasus flu burung juga dikonfirmasi pada orang-orang di Nevada dan Ohio. Pasien Nevada tersebut tidak dirawat di rumah sakit dan hanya mengalami gejala ringan. Departemen kesehatan Ohio belum mengomentari status kasus flu burung, meskipun telah diminta berulang kali.

    Kasus D1.1

    Departemen kesehatan dan pertanian juga mengumumkan penarikan kembali makanan hewan peliharaan mentah lainnya yang terkait dengan penyebaran virus ke kucing di Oregon, dan penularan kedua virus D1.1 dari burung ke sapi di Arizona.

    Sebelum kasus wanita di Wyoming, telah ada 68 kasus flu burung pada manusia yang dikonfirmasi oleh CDC. Sebagian besar terkait dengan paparan langsung terhadap hewan yang sakit, meskipun sejauh ini para penyelidik belum dapat mengidentifikasi sumber untuk tiga kasus.

    Peningkatan kasus flu burung terjadi di tengah lonjakan influenza musiman yang sedang berlangsung yang mencapai rekor tertinggi di seluruh negeri di ruang gawat darurat dan rumah sakit, di atas puncak yang terlihat selama pandemi flu babi 2009.

    Data dari laboratorium pengujian menunjukkan bahwa varian musiman virus yang biasa menjadi pendorong lonjakan tersebut.

    CDC mengatakan bahwa jenis virus musiman tersebut telah mendorong tingkat influenza ke beberapa puncak tertinggi dalam beberapa tahun, menandai musim tingkat keparahan tinggi pertama yang dinyatakan oleh badan tersebut sejak tahun 2017.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    Usut Dugaan Korupsi CSR, KPK Akan Periksa Anggota Komisi XI DPR Usai Pengakuan Satori

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah terus memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ada beberapa tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    Terkait pernyataan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satori yang menyebut seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI, Tessa menyatakan jika penyidik memandang perlu, pihak-pihak penerima dana CSR termasuk anggota DPR akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” tutur Tessa.

    Lebih lanjut Tessa mengaku belum mendapat informasi mengenai adakah pihak-pihak yang sudah dicegah ke luar negeri. Menurutnya, jika awak media juga belum mendapat informasi terkait hal tersebut kemungkinan besar lembaga antirasuah memang belum melakukan pencegahan.

    “Kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan info dari saya kemungkinan besar belum ada yang dilakukan pencekalan,” ucapnya.

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan

    Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Satorisebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dibuat di era Presiden Jokowi tepatnya pada 2020 lalu. Aturan hukum itu menjadi kontroversi karena ditolak banyak pihak ketika dirilis di era pandemi Covid-19.

    Zainal Arifin mengunggah pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya @zainalamochtar, pada Jumat 14 Februari 2025. Pria 46 tahun itu mengaitkannya dengan janji Joko Widodo akan dampak UU itu yang diklaim akan mendatangkan kemakmuran.

    Dosen UGM sentil janji Jokowi 5 tahun lalu

    Jokowi pernah berjanji bahwa UU Cipta Kerja akan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Janji itu yang ditagih dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal mempertanyakan sudah sampai mana efek aturan hukum yang didemo masyarakat tersebut pada era pandemi. Kemunculan UU Cipta Kerja itu menjadi pembicaraan saat era tersebut.

    “Masih ingat janji di tahun 2020 ketika menggarap UU Cipta Kerja dengan cepet-cepatan dan sulap-sulapan. Katanya hanya butuh 2-3 tahun untuk investasi antre masuk dan ekonomi meroket. Sekarang sudah tahun kelima. Sudah nampak janjinya? Pret!” ujar dosen Zainal Arifin Mochtar.

    UU tersebut diteken Jokowi ketika menjadi presiden tepatnya pada 2 November 2020 lalu. Munculnya aturan hukum itu dikecam publik karena dinilai tidak berpihak pada rakyat, selain itu, kemunculannya dianggap tidak tepat karena ada pandemi Covid-19.

    “Jadi, UU cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” ujar Joko Widodo dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020.

    Diketahui UU itu diminta direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 karena dianggap inkonstitusional tersebut. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu justru disikapi Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

    Unggahan Zainal Arifin Mochtar itu sampai saat ini, Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, sudah mendapat lebih dari 9.500 like dan 200 komentar. Sejumlah komentar juga mempertanyakan apa dampak UU tersebut setelah disahkan sejak 5 tahun yang lalu.

    “Lima tahun lalu, UU Cipta Kerja lahir dengan narasi spektakuler, saya ingat betul itu: investasi akan deras, ekonomi akan melesat, dan kesejahteraan akan merata. Sekarang, kita evaluasi sebentar, apakah yang tumbuh pesat itu investasi atau justru ketimpangan? Apakah ekonomi makin kuat atau justru pekerja makin terhimpit? Jika teori dan realitas tak kunjung bertemu, mungkin yang perlu direvisi bukan hanya regulasinya, tapi juga imajinasi pembuat kebijakannya,” kata akun IG @hab***

    “Biasa prof, tong kosong nyaring bunyinya. Buat produk hukum dan kebijakan tanpa studi yang menyeluruh,” ujar akun Instagram lainnya, @aim***

    “Betul prof, mana bikinnya ngebut pula itu UU kontroversial dan banyak ditolak sampai demo tapi tetep disahkan,” tulis akun @setz***

    “Pertumbuhan ekonomi buat orang-orang tertentu terutama di circle oligarki,” ujar akun IG @ikv***

    Demikian penjelasan dosen UGM yang menyentil janji Jokowi soal UU Cipta Kerja. Undang-undang yang pengerjaannya dikebut itu diklaim akan mendatangkan investasi, tetapi akademisi ini mempertanyakan sudah sampai mana dampaknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Acara di Jakarta Minggu 16 Februari 2025, Ada Konser Linkin Park dan NIKI

    5 Acara di Jakarta Minggu 16 Februari 2025, Ada Konser Linkin Park dan NIKI

    PIKIRAN RAKYAT – Akhir pekan di Jakarta dipastikan bakal seru, ada banyak acara yang bisa dihadiri Sobat PR. Salah satunya adalah menonton konser band legendaris Linkin Park, atau konser penyanyi Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, NIKI.

    Selain menonton dua konser di atas, kita juga bisa menyaksikan banyak acara seru lain seperti acara otomotif, pameran, maupun lainnya. Pastikan jaga keamanan saat berada di lokasi, membawa uang yang cukup, dan tetap hati-hati di jalan.

    5 acara seru di Jakarta 16 Februari 2025

    Indonesia International Motor Show Tanggal: 13 Februari sampai 23 Februari 2025
    Lokasi: Jakarta International Expo Konser Linkin Park Tanggal: 16 Februari 2025
    Lokasi: Stadion Madya, Gelora Bung Karno Konser NIKI: Buzz World Tour Jakarta Tanggal: 14 Februari sampai 16 Februari 2025
    Lokasi: Beach City International Stadium IFBC Expo 2025 Tanggal: 14 Februari sampai 16 Februari 2025
    Lokasi: ICE BSD Hall 1 Pameran di Museum Bahari Tanggal: 6 Desember 2024 sampai 22 Juni 2025
    Lokasi: Museum Bahari, Jakarta
    Tema pameran: Membangun di Lahan Basah: Dari Gudang Barat hingga Museum Bahari 1652-1977

    Demikian daftar 5 acara seru di Jakarta pada 16 Februari 2025. Salah satunya bisa nonton konser Linkin Park dan NIKI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kades Kohod Arsin Muncul Setelah Lama Hilang: Saya Juga Korban

    Kades Kohod Arsin Muncul Setelah Lama Hilang: Saya Juga Korban

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan di kasus Pagar Laut. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya masuk sebagai korban terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang.

    Sosok yang menghilang ketika ramai sorotan kepemilikan Rubicon dan dan sejumlah kendaraan lainnya itu menyampaikan klarifikasi dalam rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap Arsin bin Asip, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia mengaku, kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan Kades Kohod tersebut dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

    “Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod,” ujar Arsin bin Asip.

    Permintaan Maaf Kades Kohod

    Arsin bin Asip menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

    “Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin bin Asip juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kobod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

    “Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” tuturnya.

    Tandatangani SHGB karena Desakan

    Kuasa hukum Arsin, Rendy menambahkan bahwa kliennya itu selama ini telah menandatangani pengajuan SHGB. Namun, dari tindakan itu diakui kliennya karena mendapatkan desakan dari pihak-pihak lain.

    “Pak lurah memang menandatangani nah ditandatangani, karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani, kira-kira seperti itu,” katanya.

    Rendy juga mengungkapkan, yang dimaksud pihak lain yaitu dua orang terduga pelaku berinisial SP dan C. Di mana, mereka diketahui sebagai pengurus atau kuasa yang mewakili warga Desa Kohod.

    “SP dan C. Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga dan seolah olah menguasakan kepada pihak untuk melakukan proses pengurusan sertifikat bisa dibilang seperti itu,” tuturnya.

    Barang Bukti Disita Polisi

    Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

    Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

    Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di rumah pribadi dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Sanip.

    Sebanyak 263 warkah terkait kasus pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Seritifkat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, disita.

    Warkah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis bidang tanah. Warkah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ditendang PDIP Usai Berkhianat, Bobby Nasution Resmi Gabung Gerindra

    Ditendang PDIP Usai Berkhianat, Bobby Nasution Resmi Gabung Gerindra

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Sumatra Utara terpilih, Bobby Nasution resmi bergabung dengan Gerindra di acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dalam rangkaian acara pembuka, para kader berurutan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dilanjutkan dengan Pancasila. Kemudian, Bobby Nasution yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam itu membacakan Sumpah Jati Diri Kader Gerindra.

    “(Kami kader Partai Gerindra adalah patriot) pejuang Indonesia Pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta Tanah Air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi, bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia,” tuturnya.

    Dipecat PDIP

    PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Ketiga surat keputusan pemecatan mereka ditantadangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    Ketua bidang kehormatan PDIP, Komarudin Watubun mengumumkan secara langsung pemecatan Presiden Ketujuh, Wakil Presiden, dan Gubernur Sumatra Utara terpilih tersebut pada Senin 16 Desember 2024.

    “Saya mendapat perintah langsung dari ketua umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia,” tuturnya.

    Selain keluarga Jokowi, PDIP juga melakukan pemecatan terhadap 27 anggota lainnya. Namun, nama ke-27 kader tersebut belum diketahui lengkapnya.

    Surat Pemecatan Bobby Nasution

    Pemecatan Bobby Nasution tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Muhammad Bobby Afif Nasution dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ujar Komarudin Watubun.

    Sama seperti ayah mertua dan kakak iparnya, Bobby Nasution juga mendapatkan larangan dari PDIP setelah dipecat sebagai kader:

    Melarang Bobby Nasution melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasamakan PDIP. DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana mestinya

    “Demikian, surat pembacaan, surat pemecatan dan selanjutnya mari kita solid berdiri,” ucap Komarudin Watubun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News